Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, serta kinerja yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penguatan manajemen ASN, yang meliputi penataan organisasi, pengembangan kompetensi aparatur, manajemen kinerja, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu memahami berbagai instrumen manajemen ASN seperti Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Proses Bisnis, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola organisasi pemerintah secara profesional dan berbasis kinerja.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang manajemen ASN dan reformasi birokrasi, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan manajemen ASN, peningkatan kinerja organisasi, serta implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan manajemen ASN

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah

Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah

Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) ASN

2. Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) ASN

3. Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

4. Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

5. Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

6. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai

7. Bimtek Manajemen Kinerja ASN Berbasis Sistem Merit

8. Bimtek Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

9. Bimtek Penguatan Sistem Manajemen ASN

10. Bimtek Penguatan Integritas dan Profesionalisme ASN

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDM)

Inspektorat Daerah

Bappeda

Bagian Organisasi Setda

Pejabat Pengelola Kepegawaian

Pejabat Perencana

Pejabat Administrator dan Pengawas

Perangkat Daerah yang menangani manajemen ASN

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus BKPSDM dan Bagian Organisasi

Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen ASN

Konsultasi Teknis Implementasi Reformasi Birokrasi

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com