🏛️ Checklist Dokumen SAKIP & RB Menjelang Evaluasi Akhir Tahun 2025
Pastikan Kesiapan Instansi Anda dalam Menghadapi Evaluasi Akhir Tahun dengan Pembenahan Dokumen dan Peningkatan Kinerja
Menjelang akhir tahun 2025, seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mulai mempersiapkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Evaluasi ini menjadi momen penting dalam menilai sejauh mana kinerja organisasi pemerintah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome).
Kementerian PANRB setiap tahunnya melakukan evaluasi SAKIP dan RB untuk memastikan seluruh instansi telah melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, serta penerapan budaya kerja yang berintegritas dan berinovasi.
📋 Checklist Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2025
Agar tidak terjadi kendala saat proses evaluasi, berikut beberapa dokumen wajib yang perlu dipastikan lengkap dan mutakhir:
A. Dokumen SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan bukti pelaporannya.
Renstra dan Renja SKPD/Unit kerja yang telah disesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD terbaru.
Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis dan indikator kinerja.
Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 dan draft LKjIP Tahun 2025.
Eviden pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.
Dokumen cascading kinerja dari pimpinan hingga unit pelaksana.
B. Dokumen Reformasi Birokrasi (RB)
Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2025–2029.
Laporan pelaksanaan Quick Wins dan inovasi layanan publik.
Eviden pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
Dokumen hasil survei internal budaya kerja dan kepuasan layanan publik.
Data dukung penerapan manajemen ASN, digitalisasi tata kelola, dan penguatan akuntabilitas.
⚙️ Tantangan Umum di Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam:
Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Indikator kinerja yang belum sepenuhnya SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
Kurangnya pembuktian (eviden) pelaksanaan monitoring kinerja dan RB.
Keterbatasan pemahaman teknis tim penyusun SAKIP dan RB di perangkat daerah.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan teknis dan bimbingan langsung agar tim penyusun mampu menyusun dan melengkapi seluruh dokumen sesuai format dan kaidah penilaian KemenPANRB.
🎓 Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)
“Bimtek Checklist Dokumen SAKIP & RB Menjelang Evaluasi Akhir Tahun 2025”
Dalam rangka mendukung pemerintah daerah menghadapi evaluasi akhir tahun, Lembaga LINKPEMDA menyelenggarakan kegiatan Bimtek Nasional dengan tema:
“Checklist dan Penyusunan Dokumen SAKIP & RB Menjelang Evaluasi Akhir Tahun 2025”
📌 Tujuan Bimtek:
Memberikan pemahaman komprehensif terkait mekanisme dan kriteria penilaian SAKIP & RB terbaru.
Melatih peserta dalam melakukan self-assessment dan review dokumen.
Menyusun checklist dan template evaluasi SAKIP & RB sesuai regulasi terkini.
Menyiapkan dokumen pendukung lengkap dan siap diunggah saat penilaian.
🧾 Materi Kegiatan:
Kebijakan Nasional dan Regulasi Terbaru Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2025.
Penyusunan dan Review Perjanjian Kinerja serta Cascading Indikator Kinerja.
Penyusunan LKjIP, Rencana Aksi, dan Eviden Pendukung.
Checklist Dokumen dan Simulasi Penilaian SAKIP & RB.
Strategi Peningkatan Nilai Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Daerah.
📅 Waktu & Tempat Pelaksanaan:
Kegiatan diselenggarakan secara berjenjang dan fleksibel, dapat diikuti:
Gelombang I – Akhir November 2025
Gelombang II – Awal Desember 2025
Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, atau sesuai permintaan daerah
👥 Peserta yang Disarankan:
Sekretaris Daerah / Kepala Bappeda / Kepala BKD
Inspektorat / Bagian Organisasi / Bagian Perencanaan
Pejabat Perencana dan Penyusun Laporan Kinerja (SAKIP & RB)
📞 Informasi & Pendaftaran:
Hubungi Sekretariat Lembaga LINKPEMDA
📍 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WA Center: 0813-87666605
⚖️ Dasar Hukum:
Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024 (dan rencana pembaruan 2025–2029).
PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Evaluasi SAKIP dan RB bukan sekadar penilaian administratif, melainkan cerminan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas, kinerja, dan pelayanan publik. Dengan persiapan dokumen yang baik, pemerintah daerah tidak hanya siap menghadapi penilaian, tetapi juga mampu menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola yang nyata.
Segera daftarkan tim Anda dalam Bimtek Checklist Dokumen SAKIP & RB 2025
Agar seluruh eviden dan laporan siap diserahkan kepada evaluator tepat waktu!
