Panduan Teknis Akuntansi dan Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai referensi praktis dan aplikatif bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan SPJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kualitas SPJ sangat menentukan kualitas laporan keuangan daerah secara keseluruhan serta berpengaruh langsung terhadap hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Memasuki Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bagian dari persiapan pelaporan serta pemeriksaan Tahun 2027, Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan pada aspek akuntansi dan penatausahaan SPJ agar risiko kesalahan administrasi dan temuan audit dapat diminimalkan sejak dini.

Dasar Hukum

Panduan Teknis ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

7. Ketentuan teknis dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah lainnya yang berlaku dan relevan pada Tahun Anggaran 2026.

Tujuan Penyusunan Panduan Teknis

Panduan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kedudukan SPJ dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Menjadi pedoman teknis penyusunan SPJ yang tertib dan sesuai regulasi.

3. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.

4. Mengurangi kesalahan administrasi dan potensi temuan audit.

5. Mempersiapkan laporan keuangan daerah yang andal dan siap diperiksa pada Tahun 2027.

Kedudukan SPJ dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

SPJ merupakan dokumen resmi pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran daerah. SPJ menjadi dasar pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan OPD serta konsolidasi LKPD oleh BPKAD.

SPJ yang disusun secara tidak tertib, tidak lengkap, atau tidak sesuai ketentuan akan berdampak langsung pada:

• Ketidakandalan laporan keuangan;

• Munculnya temuan audit administratif maupun material;

• Penurunan kualitas opini BPK;

• Melemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Dalam penyusunan SPJ, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual;

2. Kelengkapan bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Kesesuaian antara realisasi anggaran dan bukti SPJ;

4. Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian SPJ;

5. Konsistensi pencatatan dalam sistem SIPD.

Tahapan Penyusunan SPJ Keuangan Daerah

1. Persiapan Dokumen

• DPA/DPPA OPD;

• Surat Keputusan penunjukan PPK, PPTK, dan Bendahara;

• Dokumen kontrak/SPK (jika ada);

• Standar harga dan ketentuan belanja.

2. Pelaksanaan Transaksi

• Pelaksanaan belanja sesuai peruntukan anggaran;

• Pengumpulan bukti transaksi yang sah;

• Verifikasi awal oleh PPTK.

3. Penatausahaan oleh Bendahara

• Pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum;

• Penyusunan Buku Pembantu (Bank, Pajak, Panjar);

• Pengarsipan dokumen SPJ secara sistematis.

4. Verifikasi dan Pengesahan

• Verifikasi oleh PPK-SKPD;

• Pengesahan oleh Kepala OPD;

• Rekonsiliasi internal OPD.

Checklist Dokumen SPJ yang Wajib Dipenuhi

Checklist minimal SPJ meliputi:

• Surat perintah pembayaran (SPP/SPM);

• Bukti pembayaran yang sah;

• Daftar rincian belanja;

• Bukti setor pajak (jika ada);

• Tanda terima dan dokumentasi kegiatan;

• Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis belanja.

Peran dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan

• Kepala OPD: Penanggung jawab penggunaan anggaran.

• PPK-SKPD: Pengendali administrasi dan akuntansi.

• PPTK: Pelaksana teknis kegiatan dan verifikator awal SPJ.

• Bendahara: Penatausaha transaksi dan penyusun SPJ.

• BPKAD: Konsolidator laporan keuangan daerah.

• APIP: Reviu dan pengawasan internal.

Rekonsiliasi dan Pengendalian Internal

Rekonsiliasi dilakukan secara berkala antara:

• OPD dengan BPKAD;

• Data penatausahaan dengan sistem SIPD;

• Realisasi anggaran dengan bukti SPJ.

Pengendalian internal yang efektif menjadi kunci utama pencegahan kesalahan dan temuan audit.

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Beberapa kesalahan yang sering terjadi:

• Bukti transaksi tidak lengkap;

• Kesalahan klasifikasi akun;

• Keterlambatan penyusunan SPJ;

• Ketidaksesuaian data SIPD dengan dokumen fisik.

Pencegahan dilakukan melalui verifikasi berlapis, pembinaan rutin, dan pemahaman regulasi.

Keterkaitan SPJ dengan LKPD dan Audit

SPJ menjadi fondasi utama penyusunan laporan keuangan OPD dan LKPD. SPJ yang tertib dan akurat akan:

• Mempermudah proses audit BPK;

• Mengurangi risiko temuan;

• Mendukung pencapaian opini WTP;

• Meningkatkan kepercayaan publik.

Panduan Teknis Akuntansi dan Penyusunan SPJ Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan secara tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi. Panduan ini perlu diperkuat melalui pelatihan, simulasi, dan pendampingan teknis agar dapat diterapkan secara optimal di lapangan.

➡️ Untuk pendalaman melalui studi kasus dan pembahasan teknis, silakan mengikuti:
👉 Bimtek Akuntansi dan Penyusunan SPJ Keuangan Daerah Tahun 2026 – LINKPEMDA