Dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kebutuhan mendesak. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, pengadaan barang/jasa, serta pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Salah satu strategi paling efektif adalah melalui bimbingan teknis (Bimtek) dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang sesuai dengan regulasi terbaru. LINKPEMDA sebagai lembaga yang fokus pada peningkatan kualitas SDM aparatur daerah, telah menghadirkan berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan terkini pemerintah.

🔑 Mengapa Bimtek & Diklat Penting di 2025?

1. Regulasi Terbaru – ASN perlu memahami aturan baru seperti Perpres 46 Tahun 2025 (pengadaan barang/jasa) dan Perpres 72 Tahun 2025 (standar harga satuan regional).

2. Pengelolaan Keuangan Modern – Implementasi Permendagri 77/2020 dan kebijakan TPP ASN 2025 menuntut aparatur memahami sistem keuangan berbasis kinerja.

3. Pelayanan Publik Digital – Era digital mendorong penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di puskesmas, integrasi layanan primer, hingga tata kelola BLUD.

4. Optimalisasi PAD – Pajak dan retribusi daerah menjadi fokus untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

🎯 Sasaran Bimtek & Diklat LINKPEMDA

• Aparatur pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota)

• Bendahara, pejabat perencanaan, dan pejabat pengadaan barang/jasa

• Tenaga kesehatan Puskesmas/RSUD (khusus materi kesehatan & BLUD)

• ASN yang mempersiapkan jenjang karir dan pengembangan kompetensi

🚀 Dampak yang Dirasakan Peserta

• Meningkatnya pemahaman regulasi terbaru.

• Kesiapan dalam menyusun dokumen anggaran, RBA BLUD, hingga laporan keuangan berbasis SIPD.

• Kepercayaan diri aparatur dalam mengelola pelayanan publik yang lebih modern.

• Networking dan berbagi praktik terbaik antarinstansi.

📌 Mengapa Harus LINKPEMDA?

Sebagai lembaga yang berada di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LINKPEMDA telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai pelatihan nasional dengan fasilitator ahli dan praktisi pemerintahan.

👉 Segera daftarkan instansi Anda untuk mengikuti Bimtek & Diklat 2025.
Kunjungi: www.linkpemda.com | WA: +62 813-8766-6605

Pentingnya Bimtek dan Diklat ASN

Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta pelatihan teknis lainnya merupakan strategi utama peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LINK PEMDA sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menyelenggarakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD di seluruh 32 provinsi Indonesia sepanjang tahun 2025 dan 2026.

Daftar 32 Provinsi & Ibu Kota Tempat Pelaksanaan Bimtek ASN 2025/2026

1. Aceh – Banda Aceh

2. Sumatera Utara – Medan

3. Sumatera Barat – Padang

4. Riau – Pekanbaru

5. Kepulauan Riau – Tanjung Pinang

6. Jambi – Jambi

7. Sumatera Selatan – Palembang

8. Bangka Belitung – Pangkal Pinang

9. Bengkulu – Bengkulu

10. Lampung – Bandar Lampung

11. DKI Jakarta – Jakarta

12. Jawa Barat – Bandung

13. Banten – Serang

14. Jawa Tengah – Semarang

15. DI Yogyakarta – Yogyakarta

16. Jawa Timur – Surabaya

17. Bali – Denpasar

18. Nusa Tenggara Barat – Mataram

19. Nusa Tenggara Timur – Kupang

20. Kalimantan Barat – Pontianak

21. Kalimantan Tengah – Palangka Raya

22. Kalimantan Selatan – Banjarmasin

23. Kalimantan Timur – Samarinda

24. Kalimantan Utara – Tanjung Selor

25. Sulawesi Utara – Manado

26. Gorontalo – Gorontalo

27. Sulawesi Tengah – Palu

28. Sulawesi Selatan – Makassar

29. Sulawesi Tenggara – Kendari

30. Sulawesi Barat – Mamuju

31. Maluku – Ambon

32. Maluku Utara – Sofifi

Bidang Materi Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD

Untuk memperkuat daya saing dan kompetensi ASN, LINK PEMDA menyediakan materi pelatihan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, antara lain:

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)

• Perencanaan & Penganggaran Daerah (RKPD, APBD, RKA, DPA)

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD, SAP, BPK)

• Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025

• E-Katalog & Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

• Strategi Tender Cepat dan Pengadaan Langsung

• Perencanaan & Kontrak Pengadaan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN)

• Pengelolaan PPPK & CPNS

• Penilaian Kinerja ASN

• Diklat Latsar CPNS, PKA, PKP, PKB, MOT

4. Pendapatan Daerah (PAD)

• Optimalisasi Pajak Daerah & Retribusi

• Sistem Informasi Pajak Daerah

• Investasi Daerah & Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

5. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Peta Proses Bisnis & Analisis Jabatan

• Inovasi Layanan Publik Digital

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra & Renja

• Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional

• Evaluasi & Monitoring Program Pembangunan

7. Kesehatan & Pendidikan

• BLUD RSUD & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Rumah Sakit & Puskesmas

• Penguatan Manajemen Pendidikan & Sekolah

8. Aset & Barang Milik Daerah (BMD)

• Inventarisasi & Penilaian Aset

• Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

• Penghapusan & Pemindahtanganan Aset

9. Pengawasan & Audit

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

10. Bidang Khusus Lainnya

• Tata Kelola Persampahan & Lingkungan Hidup

• Manajemen Bencana & Kebijakan Darurat

• Smart City & Inovasi Digital Daerah

• Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Berita Bimtek Nasional 2025/2026

Pada tahun 2025 dan 2026, LINK PEMDA akan melaksanakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN di 32 provinsi se-Indonesia dengan fokus pada penguatan kapasitas SDM aparatur. Ribuan ASN dari berbagai OPD, RSUD, dan instansi teknis telah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ini.

Dengan tema “Mewujudkan ASN Profesional, Pelayanan Publik Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel”, kegiatan ini akan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan memperkuat reformasi birokrasi di daerah.

Strategi Baru Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bersama LINKPEMDA

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui program bimtek, diklat, dan pelatihan ASN, aparatur sipil negara (ASN) dituntut memahami regulasi terbaru serta mampu mengimplementasikan strategi pembangunan berbasis kinerja.

Sebagai penyelenggara bimtek dan diklat resmi se-Indonesia yang telah memiliki SKT Kemendagri, lembaga pelatihan seperti LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis dalam mendampingi pemerintah daerah menyusun perencanaan, meningkatkan kapasitas SDM, hingga memperkuat sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

📌 Topik Utama Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN 2025

Penyusunan LAKIP

Disusun sesuai PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra & Renja

Panduan teknis penyusunan perencanaan strategis daerah yang terintegrasi dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

Tata Protokol & Humas Pemerintahan

Sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2024, ASN dilatih agar profesional dalam keprotokolan serta komunikasi publik.

Mutasi & Promosi Kepegawaian

Berlandaskan UU ASN No. 20 Tahun 2023, memastikan merit system berjalan adil dan transparan.

Audit Kinerja Daerah

Melatih Inspektorat Daerah melakukan evaluasi berbasis performance audit.

Pengukuran Profesionalitas ASN

Mengacu pada Peraturan BKN No. 8 Tahun 2022 untuk pemetaan kompetensi ASN yang lebih objektif.

🎯 Mengapa Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN Sangat Penting?

• Memastikan ASN paham regulasi terbaru.

• Meningkatkan kualitas laporan kinerja (LAKIP, Renstra, Renja).

• Memperkuat citra positif Pemda melalui tata protokol & humas.

• Mendukung terciptanya birokrasi profesional dan akuntabel di era digital.

✨ Program bimtek, diklat, dan pelatihan ASN 2025 bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan strategi nasional untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Dengan dukungan penyelenggara bimtek resmi se-Indonesia SKT Kemendagri, LINKPEMDA siap menjadi mitra terpercaya bagi Pemda dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Sejalan dengan regulasi terbaru, berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat diluncurkan untuk membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengimplementasikan strategi penyusunan LAKIP, Renstra, Renja, tata protokol, audit kinerja, serta pengukuran profesionalitas ASN.

Lembaga pelatihan seperti LINKPEMDA menghadirkan tema-tema fungsional khusus yang sangat relevan dengan tantangan birokrasi modern. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

🔎 Fokus Materi Bimtek & Diklat 2025

1. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

   • Diajarkan cara menyusun LAKIP sesuai PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021.

   • Penting untuk memperkuat akuntabilitas publik dan penilaian kinerja OPD.

2. Renstra dan Renja

   • Memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang terintegrasi dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

3. Humas & Tata Protokol Pemerintahan

   • Mengacu pada Permendagri No. 16 Tahun 2024, pelatihan ini melatih ASN agar profesional dalam acara resmi serta komunikasi publik.

4. Mutasi & Promosi Kepegawaian

   • Disesuaikan dengan UU ASN No. 20 Tahun 2023, agar sistem kepegawaian lebih transparan dan berbasis merit system.

5. Audit Kinerja

   • Membekali Inspektorat Daerah dengan metode audit berbasis kinerja (performance audit) untuk memastikan efektivitas program pembangunan.

6. Pengukuran Profesionalitas ASN

   • Berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2022, pelatihan ini mendukung pemetaan kompetensi ASN agar tepat sasaran.

🎯 Mengapa ASN & Pemda Harus Ikut?

• Regulasi terbaru wajib dipahami agar implementasi sesuai hukum.

• Meningkatkan kualitas laporan kinerja (LAKIP & Renstra) yang menjadi dasar evaluasi pemerintah pusat.

• Memperkuat pengawasan internal melalui audit kinerja yang terukur.

• Membangun citra positif pemerintah daerah dengan tata protokol dan humas yang profesional.

• Menjamin profesionalisme ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi 2025–2026.

🏆 Kesimpulan

Bimtek ASN 2025 bukan hanya pelatihan rutin, tetapi strategi nasional untuk membentuk aparatur yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tuntutan publik. Dengan mengikuti program ini, pemerintah daerah akan semakin siap menyusun perencanaan strategis, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pelayanan publik berbasis kinerja.

Medan, 30 Agustus 2025 –
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh bekerja sama dengan Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)  menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Acara ini dilaksanakan pada 29–30 Agustus 2025 bertempat di Fave Hotel S. Parman, Medan, dan diikuti oleh pejabat struktural, fungsional, serta aparatur yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi terbaru ini hadir untuk memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengadaan.

Dalam sambutannya, perwakilan BPK Aceh menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya Perpres 46/2025, diharapkan aparatur memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan aturan, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan, efisien, efektif, dan terhindar dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Selama dua hari kegiatan, narasumber dari kalangan praktisi pengadaan nasional memberikan penjelasan mengenai:

• Penyempurnaan perencanaan dan persiapan pengadaan.

• Optimalisasi pemanfaatan E-Katalog dan sistem elektronik lainnya.

• Pemberdayaan UMK, koperasi, dan produk dalam negeri dalam pengadaan.

• Penguatan sistem pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengadaan.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, di mana para peserta berkesempatan membahas permasalahan yang sering dihadapi di lapangan serta mencari solusi implementatif sesuai dengan regulasi terbaru.

Acara ditutup dengan penekanan bahwa BPK Aceh bersama LINKPEMDA berkomitmen mendukung implementasi Perpres 46/2025 di seluruh jajaran instansi, baik pusat maupun daerah, demi terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.