Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui langkah nyata yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini secara khusus ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Inpres ini menjadi payung hukum dalam mempercepat efisiensi anggaran, modernisasi tata kelola birokrasi, serta peningkatan kinerja ASN agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk transformasi digital.

10 Kebijakan Inti Inpres 1 Tahun 2025

Berikut adalah poin-poin utama yang wajib dipahami oleh setiap ASN:

1. Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran

   • Belanja negara difokuskan pada program prioritas dan penghematan biaya operasional.

2. Percepatan Reformasi Birokrasi

   • Penyederhanaan prosedur pelayanan publik agar lebih cepat, murah, dan transparan.

3. Digitalisasi Layanan Pemerintah

   • Pemanfaatan teknologi informasi, big data, dan integrasi layanan digital lintas instansi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

   • Optimalisasi penggunaan aplikasi keuangan (SIPD/SIKD) untuk mencegah kebocoran anggaran.

5. Peningkatan Kinerja ASN Berbasis Output

   • ASN dinilai berdasarkan capaian kinerja, bukan sekadar proses administrasi.

6. Penguatan Pengawasan Internal

   • Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) diberdayakan untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

7. Pengelolaan SDM ASN yang Kompetitif

   • Rotasi, mutasi, dan promosi berbasis kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.

8. Peningkatan Kapasitas ASN dalam Inovasi Publik

   • Mendorong ASN lebih kreatif dan inovatif dalam memberi solusi terhadap kebutuhan masyarakat.

9. Optimalisasi Kolaborasi Antar instansi

   • Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemda untuk menghindari tumpang tindih program.

10. Penguatan Prinsip Green Government

    • Penerapan kebijakan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan jejak karbon dalam aktivitas pemerintahan.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN.

• Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Efisiensi Anggaran dan Reformasi Birokrasi.

Implikasi bagi ASN

Dengan diberlakukannya Inpres ini, ASN di seluruh Indonesia diharapkan:

• Meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas.

• Mendorong efisiensi kerja melalui penggunaan teknologi digital.

• Menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.

Penutup

Inpres 1 Tahun 2025 bukan sekadar instruksi formal, tetapi panduan strategis bagi seluruh ASN dalam menghadapi era modernisasi birokrasi. Dengan memahami dan melaksanakan 10 kebijakan inti ini, diharapkan aparatur negara mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

👉 LINKPEMDA siap mendampingi instansi pemerintah melalui program Bimtek & Diklat khusus ASN terkait implementasi Inpres 1/2025.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri kembali menekankan penggunaan SIPD berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai acuan standar pengelolaan keuangan daerah.

Artikel ini membahas secara lengkap & praktis cara input data keuangan daerah di SIPD & SIKD, mulai dari pendapatan hingga belanja daerah, yang sangat bermanfaat bagi bendahara, PPK-SKPD, dan operator keuangan daerah.

🔹 Apa Itu SIPD & SIKD?

• SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) → aplikasi resmi Kemendagri untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan daerah.

• SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) → basis data yang mengintegrasikan seluruh informasi keuangan daerah untuk kepentingan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan pemerintah pusat maupun daerah.

Keduanya saling terhubung untuk menciptakan transparansi & akuntabilitas pengelolaan APBD.

🔹 Dasar Hukum

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Kebijakan terbaru Kemendagri terkait digitalisasi tata kelola pemerintahan tahun 2025.

🔹 Langkah Praktis Input Data Keuangan Daerah di SIPD & SIKD 2025

Berikut panduan ringkas yang bisa diikuti oleh bendahara/OPD:

1. Login ke Aplikasi SIPD

   • Akses melalui portal resmi SIPD Kemendagri.

   • Gunakan username & password sesuai OPD masing-masing.

2. Pilih Menu Penganggaran

   • Masuk ke sub-menu RKA SKPD atau RKA-PPKD.

   • Pastikan kode rekening sesuai dengan struktur Permendagri 77/2020.

3. Input Pendapatan Daerah

   • Masukkan jenis pendapatan: PAD, Dana Transfer, atau Lain-lain Pendapatan Daerah.

   • Cek konsistensi dengan target yang ada di RKPD & KUA-PPAS.

4. Input Belanja Daerah

   • Pilih kegiatan/program sesuai urusan pemerintahan.

   • Masukkan detail belanja pegawai, barang/jasa, modal, hibah, dan bantuan sosial.

5. Verifikasi & Validasi

   • Gunakan fitur cek konsistensi pada aplikasi.

   • Pastikan tidak ada kesalahan kode rekening & total anggaran.

6. Sinkronisasi dengan SIKD

   • Data yang sudah divalidasi otomatis terhubung ke database SIKD.

   • Hal ini memastikan konsistensi antara daerah dan pusat.

🔹 Tips Sukses Input Data SIPD & SIKD

• Pastikan data pendukung lengkap (DPA, KUA-PPAS, RKA SKPD).

• Gunakan browser yang kompatibel (Google Chrome terbaru).

• Rutin lakukan backup & cetak dokumen.

• Ikuti Bimtek resmi agar update dengan fitur terbaru SIPD.

🔹 Penutup

Dengan memahami cara input data keuangan daerah di SIPD & SIKD 2025, bendahara dan operator keuangan daerah dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi terbaru.

Untuk memperdalam pemahaman, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimtek SIPD & SIKD 2025 yang membahas secara detail teknis penginputan data, pemecahan masalah, dan update regulasi terkini.

Pelatihan Bimtek Nasional 2025/2026 untuk OPD, ASN, dan BLUD. Fokus pada digitalisasi pemerintah, keuangan daerah, smart governance, AI, big data, e-procurement, green government, dan inovasi pelayanan publik.

Transformasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital menuntut aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mulai dari pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Big Data, Cloud Computing, hingga penerapan Smart Governance dan Green Government, semua menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2025/2026, LinkPemda menghadirkan berbagai materi strategis yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah, mencakup bidang digitalisasi layanan publik, keuangan dan pengadaan, lingkungan berkelanjutan, manajemen ASN, hingga inovasi smart city.

Ruang Lingkup Materi Pelatihan

1. Digitalisasi & AI Pemerintahan

• Pemanfaatan AI untuk analisis kinerja OPD dan perencanaan strategis.

• Digitalisasi layanan publik berbasis Big Data & Cloud.

• RPA (Robotic Process Automation) untuk otomatisasi administrasi.

• Keamanan siber dan proteksi data publik.

• Pemanfaatan GIS untuk perencanaan tata ruang.

• Integrasi SIKD/SIPD dengan dashboard analitik keuangan.

• Digital Twin untuk simulasi layanan publik.

• Smart Dashboard monitoring kinerja dan keuangan OPD.

• Pemanfaatan Blockchain untuk transparansi keuangan & pengadaan.

Kata kunci SEO: Bimtek Digitalisasi Pemerintah, AI OPD, Big Data Pemda, RPA ASN, Keamanan Siber Pemerintah, Blockchain Pemerintah, Dashboard Keuangan OPD.

2. Keuangan Daerah & Pengadaan Barang/Jasa

• Optimalisasi PAD dengan data analytics dan sistem pajak modern.

• E-Katalog & E-Procurement terintegrasi untuk OPD/BLUD.

• Analisis risiko keuangan dan pengelolaan APBD 2025.

• Pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

• Audit digital dan pengawasan keuangan berbasis IT.

• Manajemen investasi daerah untuk peningkatan PAD.

• Pengelolaan hibah & dana desa elektronik.

• Dashboard dinamis untuk pelaporan keuangan OPD.

• Tata kelola keuangan daerah dengan AI & Big Data.

• Manajemen risiko pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata kunci SEO: Bimtek PAD, E-Procurement OPD, Keuangan BLUD, Audit Digital Pemda, Investasi Daerah, Dana Desa Digital, APBD 2025.

3. Lingkungan & Green Government

• Integrasi Net Zero Emission (NZE) di OPD & BLUD.

• Audit lingkungan & green procurement.

• Strategi efisiensi energi dan pengelolaan sampah OPD.

• Teknologi ramah lingkungan untuk infrastruktur publik.

• Penilaian dampak lingkungan digital untuk perencanaan.

Kata kunci SEO: Green Government, NZE Pemda, Efisiensi Energi ASN, Audit Lingkungan Pemda, Infrastruktur Hijau.

4. Manajemen ASN & Smart Governance

• Transformasi organisasi OPD menuju Smart Governance 2025.

• Kapasitas ASN di era hybrid & remote working.

• Leadership digital untuk pejabat pengawas & Kepala OPD.

• Manajemen kinerja ASN berbasis data & AI.

• Optimalisasi tim lintas OPD untuk proyek strategis.

Kata kunci SEO: Bimtek ASN, Smart Governance, Leadership Digital ASN, Kinerja ASN AI.

5. Inovasi & Smart City

• Smart City & IoT untuk layanan publik daerah.

• Kolaborasi publik-swasta (PPP) dalam pembangunan daerah.

• Inovasi pelayanan publik berbasis digital.

• Sistem monitoring & evaluasi proyek OPD berbasis Cloud.

Kata kunci SEO: Smart City Pemda, IoT Pemerintah, PPP Pemda, Inovasi Layanan Publik, Cloud Monitoring OPD.

Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan kapasitas ASN dan OPD dalam memanfaatkan teknologi digital.

2. Memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis transparansi & akuntabilitas.

3. Mendukung penerapan smart governance dan layanan publik berbasis data.

4. Mewujudkan pemerintahan daerah hijau yang berorientasi pada keberlanjutan.

5. Mendorong inovasi pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat.

Kesimpulan

Melalui Bimtek Nasional 2025/2026, pemerintah daerah mendapatkan bekal komprehensif dalam menghadapi era digital, keuangan modern, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan materi pelatihan yang mencakup AI, Big Data, Blockchain, Green Government, Smart City, hingga Smart Governance, diharapkan aparatur pemerintah mampu mengoptimalkan kinerja, meningkatkan PAD, memperkuat transparansi, serta menghadirkan layanan publik yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat.

Di era transformasi digital, birokrasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan keterampilan administratif. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang mumpuni agar mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Isu terbaru di tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintah masih menghadapi kendala dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu penyebab utamanya adalah kesenjangan kompetensi digital ASN. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadirkan program Digital Talent Scholarship (DTS) melalui skema Government Transformation Academy (GTA), yang secara khusus dirancang bagi ASN.

Apa Itu Kompetensi Digital ASN?

Kompetensi digital adalah kemampuan ASN untuk memahami, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini mencakup kemampuan dasar literasi digital, pengelolaan data, pemanfaatan aplikasi pemerintahan, hingga inovasi berbasis teknologi.

Bagi ASN, kompetensi digital tidak hanya sekadar keterampilan tambahan, melainkan kompetensi inti dalam menunjang keberhasilan reformasi birokrasi. Melalui penguasaan digital, ASN dapat:

• Menyediakan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

• Mengelola data dengan lebih aman dan akurat.

• Menjalankan SPBE secara terintegrasi.

• Beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital.

Government Transformation Academy (GTA)

Government Transformation Academy (GTA) adalah salah satu program unggulan dalam Digital Talent Scholarship (DTS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. GTA berfokus pada peningkatan kapasitas ASN agar siap menghadapi tantangan birokrasi digital.

Program ini dirancang untuk membekali ASN dengan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan digital. GTA menyasar ASN pusat, daerah, hingga PPPK, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas di seluruh lapisan pemerintahan.

Materi Pelatihan GTA 2025

Pelatihan dalam GTA mencakup berbagai modul strategis yang relevan dengan kebutuhan birokrasi modern, di antaranya:

1. Digital Literacy & Cybersecurity

   • Pemahaman etika digital, perlindungan data, keamanan siber, dan pemanfaatan cloud.

2. Social Media Analysis for Government

   • Pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik, manajemen krisis, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Big Data & Data-Driven Policy

   • Keterampilan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

4. Content Creation & Video Production

   • Pembuatan konten digital, desain grafis, hingga storytelling untuk publikasi pemerintah.

5. Digital Leadership & Change Management

   • Kepemimpinan transformasional dan manajemen perubahan di era digital.

6. SPBE & E-Government Implementation

   • Pendalaman penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan integrasi layanan digital.

Manfaat Pelatihan GTA

Bagi ASN:

• Meningkatkan keterampilan digital yang relevan dengan tuntutan birokrasi.

• Mendapatkan sertifikat kompetensi digital resmi.

• Meningkatkan daya saing dalam pengembangan karier.

Bagi Instansi Pemerintah:

• Mendukung percepatan penerapan SPBE.

• Menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

• Mendorong terwujudnya budaya birokrasi digital yang adaptif dan inovatif.

Dasar Hukum Pelatihan GTA

Program pengembangan kompetensi digital ASN memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

   • Pasal 70: ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

   • Pasal 71: Instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   • Mengamanatkan percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

   • Mendorong penguatan kapasitas ASN dalam pengelolaan data digital.

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

   • Kompetensi digital masuk dalam kategori kompetensi teknis ASN.

5. Roadmap Reformasi Birokrasi 2025–2029

   • Fokus pada digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan literasi digital ASN.

Kesimpulan

Tahun 2025 menandai pentingnya transformasi birokrasi menuju era digital. Kompetensi digital ASN menjadi isu strategis sekaligus kebutuhan mendesak untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Melalui program Government Transformation Academy (GTA), ASN dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan profesional. Dengan dukungan dasar hukum yang kuat, pelatihan ini bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kewajiban strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis SPBU swasta kini menghadapi tantangan baru. Perubahan regulasi dari Kementerian ESDM, standar operasional Pertamina, hingga tren kendaraan listrik (EV) dan digitalisasi pembayaran, menuntut pengelolaan SPBU lebih modern dan profesional.

LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Nasional Tata Kelola & Pengelolaan SPBU Swasta Se-Indonesia 2025 untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Apa yang Akan Dipelajari?

• Regulasi & Perizinan terbaru SPBU (ESDM & Pertamina)

• Manajemen operasional & keuangan SPBU

• Penerapan K3 dan standar lingkungan

• Transformasi digital: cashless, QRIS, aplikasi loyalty

• Diversifikasi usaha: minimarket, bengkel, EV charging station

Mengapa Penting?

Pelatihan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM, kepatuhan regulasi, serta strategi pengembangan usaha yang adaptif terhadap perkembangan energi masa depan.

Penyelenggaraan

📍 Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Bali
📆 Tahun 2025
🌐 Informasi resmi hanya di: www.linkpemda.com

Dengan mengikuti Bimtek ini, para pengelola SPBU swasta dapat membangun tata kelola yang kuat, aman, dan siap menghadapi era transisi energi.

#LinkPemdaResmi #ASN #OPD #SPBU #BimtekTerbaru