Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Materi ini mencakup pengelolaan dokumen, rekonsiliasi anggaran, audit internal, dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Tujuan Pelatihan

1. Memahami prinsip dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah akhir tahun.

2. Menguasai mekanisme rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

3. Meningkatkan keterampilan dalam menyiapkan dokumen pendukung untuk audit internal dan eksternal.

4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah untuk memudahkan pelaporan akhir tahun.

Materi Pelatihan

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun

2. Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

   • Rekonsiliasi dan validasi data keuangan

   • Penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca saldo akhir tahun

   • Identifikasi selisih dan koreksi akuntansi

3. Pengelolaan Dokumen Pendukung

   • Bukti transaksi dan dokumen pendukung pembayaran

   • Arsip elektronik vs. manual

   • Persiapan untuk pemeriksaan BPK atau audit internal

4. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)

   • Input data akhir tahun dan verifikasi otomatis

   • Analisis laporan keuangan melalui dashboard SIKD

   • Tips mempercepat validasi data untuk pertanggungjawaban

5. Strategi Penyampaian Laporan Keuangan

   • Format laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan

   • Monitoring tindak lanjut hasil audit

6. Studi Kasus dan Simulasi

   • Penyusunan laporan pertanggungjawaban TA 2025 (simulasi)

   • Identifikasi kesalahan umum dan cara koreksi

Sasaran Peserta

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

• Staff keuangan OPD dan badan layanan umum daerah (BLUD)

• Aparatur terkait pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran

Metode Pelatihan

• Presentasi materi dan diskusi interaktif

• Simulasi pengisian laporan keuangan akhir tahun

• Tanya jawab dan sharing pengalaman antar peserta

Hasil yang Diharapkan

• Peserta mampu menyusun pertanggungjawaban keuangan akhir tahun sesuai regulasi.

• Peserta mampu menggunakan SIKD/SIPD untuk validasi dan laporan akhir tahun.

• Laporan keuangan daerah lebih akurat, lengkap, dan siap diaudit.
   

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimtek Optimalisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Daerah, SIKD/SIPD, dan Pengadaan Barang/Jasa  untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Bimtek ini membahas secara komprehensif:

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran

• Penyusunan laporan keuangan daerah secara akurat

• Penginputan dan monitoring data keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog

Materi dilengkapi simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu di unit kerjanya.

Sasaran peserta:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola pengadaan barang/jasa

Durasi dan Metode:

• 2 hari pelatihan (±6 jam per hari)

• Metode: ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, praktik langsung

Manfaat Bimtek:

• Menguasai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Memahami penyusunan laporan keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Memaksimalkan penggunaan E-Katalog untuk pengadaan barang/jasa

• Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan

Informasi Pendaftaran:

• WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi tantangan utama ASN di era digital. Untuk itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2025. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi terbaru.

Bimtek ini mengupas secara mendalam:

• Penatausahaan anggaran: prinsip akuntabilitas, transparansi, dan teknik pengelolaan kas daerah.

• Pertanggungjawaban keuangan: penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar audit.

• Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD): penginputan dan monitoring data keuangan secara digital.

• Pemanfaatan E-Katalog: optimalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta akan mendapatkan pendekatan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga pengetahuan yang diperoleh bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing.

Sasaran peserta Bimtek meliputi:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa

Jadwal dan Metode Pelatihan:

• Durasi: 2 hari (masing-masing ±6 jam)

• Metode: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik langsung

Dasar Hukum Pelatihan:

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri dan Kemenkeu

Manfaat Bimtek:

• ASN mampu mengelola penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel

• Menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD

• Memahami mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan laporan keuangan

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan audit

Informasi pendaftaran:

• Kontak WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Bimtek ini menjadi solusi strategis bagi ASN modern untuk meningkatkan kompetensi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 resmi mengubah mekanisme kenaikan pangkat ASN.
Sebelumnya, pengajuan kenaikan pangkat hanya dilakukan dua kali dalam setahun (April dan Oktober), kini dapat dilakukan setiap bulan melalui sistem digital nasional.

Perubahan ini mendukung reformasi birokrasi, mempercepat penghargaan atas kinerja ASN, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan kepegawaian berbasis teknologi.

Tujuan Panduan Teknis

• Menjadi acuan bagi ASN dan pengelola kepegawaian daerah dalam pengajuan kenaikan pangkat setiap bulan.

• Menstandarkan alur kerja pengusulan, verifikasi, dan penetapan melalui SIASN (Sistem Informasi ASN).

• Mendorong percepatan layanan kepegawaian dengan basis data nasional terintegrasi.

Dasar Hukum

• Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat ASN.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Ruang Lingkup Panduan

• Pengajuan usulan kenaikan pangkat ASN melalui SIASN.

• Verifikasi kelengkapan dan validasi data kepegawaian.

• Penetapan SK Kenaikan Pangkat oleh BKN.

• Penyampaian SK secara digital dan otomatis ke database ASN nasional.

• Tanggung jawab ASN, OPD, BKD dan BKN.

Alur Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN (Melalui SIASN)

📝 Catatan: Jadwal ini bersifat umum. Setiap instansi dapat menyesuaikan sesuai SOP internal dan kesiapan sistem.

Dokumen Persyaratan Pengajuan

• SK pangkat terakhir.

• SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 2 tahun terakhir.

• Surat rekomendasi dari atasan langsung.

• Ijazah dan/atau dokumen pendukung (bila kenaikan berdasarkan pendidikan).

• KTP dan Kartu ASN.

• Dokumen lain sesuai ketentuan jabatan dan golongan.

📎 Seluruh dokumen harus diunggah dalam format PDF ke SIASN.

Peran dan Tanggung Jawab

Keuntungan dan Manfaat Kenaikan Pangkat Setiap Bulan

• ⏳ Proses lebih cepat dan fleksibel, tidak menunggu periode April/Oktober.

• 🧾 SK diterbitkan dan tersimpan secara digital di SIASN.

• 🧍 ASN mendapat penghargaan atas kinerja lebih tepat waktu.

• 🔐 Transparansi dan akuntabilitas meningkat.

• 📊 Sinkronisasi data ASN nasional lebih akurat.

Tips Praktis untuk ASN

• Pastikan SKP dan penilaian kinerja sudah valid dan lengkap.

• Dokumen diunggah dalam format dan ukuran file yang sesuai ketentuan.

• Gunakan akun SIASN resmi dan jangan menunda pengajuan.

• Cek status usulan secara berkala melalui dashboard SIASN.

Informasi dan Layanan Bantuan

Untuk membantu ASN dan instansi daerah dalam memahami dan melaksanakan kebijakan ini, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyediakan program Bimbingan Teknis Nasional Percepatan Kenaikan Pangkat ASN.

📍 Kontak Resmi LINKPEMDA:
🌐 Website: https://linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
📩 Email: info@linkpemda.com

✅ Catatan Penting:
Panduan ini mengacu pada Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 dan dapat diperbarui menyesuaikan Surat Edaran Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh BKN.
Instansi pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan SOP internal kepegawaian dengan kebijakan nasional ini.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini menjadi terobosan besar dalam sistem kepegawaian karena kenaikan pangkat kini dapat dilakukan setiap bulan, bukan lagi hanya beberapa kali dalam setahun.

Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2025 dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pengembangan karier ASN serta memperkuat sistem merit birokrasi.

🧾 Perubahan Penting dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025

1. Kenaikan Pangkat Setiap Bulan
   ASN kini bisa mengajukan kenaikan pangkat pada 12 periode dalam satu tahun — dari Januari hingga Desember. Sebelumnya, proses ini hanya dibuka pada 4–6 periode saja.

2. Peningkatan Efisiensi Proses Kepegawaian
   Regulasi ini diharapkan mempercepat pengembangan karier ASN dan mengurangi antrean administrasi kepegawaian di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

3. Sinkronisasi Sistem Digital
   Pemerintah daerah dan instansi pusat perlu menyesuaikan sistem layanan kepegawaian digital agar dapat mengakomodasi proses pengajuan dan verifikasi setiap bulan.

4. Kepastian dan Keadilan bagi ASN
   ASN yang telah memenuhi syarat kini dapat mengajukan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu periode panjang seperti sebelumnya.

🧭 Dampak dan Peluang Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, perubahan kebijakan ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis:

• Meningkatkan motivasi ASN untuk berprestasi.

• Menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja dan merit.

• Menuntut kesiapan OPD kepegawaian (BKD/BKPSDM) dalam menyesuaikan SOP dan sistem pelayanan kepegawaian.

• Membutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) untuk memastikan implementasi berjalan lancar.

🏛️ Momentum Tepat untuk Sosialisasi dan Bimtek

Karena regulasi ini baru berlaku mulai Oktober 2025, saat ini adalah waktu yang sangat strategis untuk:

• Melaksanakan Bimtek Kenaikan Pangkat ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025;

• Menyiapkan petunjuk teknis internal OPD kepegawaian;

• Melatih operator dan pejabat fungsional kepegawaian;

• Memastikan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional BKN.

Tema Kegiatan Bimtek / Sosialisasi

Untuk mendukung implementasi regulasi ini, LINKPEMDA dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tema:

“Bimtek Nasional Implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025: Strategi Percepatan Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan”

📍 Sasaran Peserta: BKD/BKPSDM, pejabat kepegawaian, operator kepegawaian, dan ASN di seluruh instansi pemerintah daerah.
🕒 Waktu Pelaksanaan: Oktober–Desember 2025 (masa awal implementasi regulasi).
🎯 Output: ASN dan OPD kepegawaian memahami mekanisme baru dan siap melaksanakan sesuai ketentuan.

Regulasi ini menandai era baru dalam manajemen ASN di Indonesia. Pemerintah tidak lagi membatasi periodisasi kenaikan pangkat, melainkan mendorong percepatan pengembangan karier yang lebih fleksibel, adil, dan adaptif.

Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ASN dan masyarakat.