Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah kembali dihadapkan pada tantangan penyusunan dokumen anggaran yang akurat, transparan, dan akuntabel. RKA-SKPD dan DPA merupakan dokumen fundamental dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang kerap menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berbagai temuan audit yang muncul setiap tahun umumnya bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, melainkan akibat kurangnya ketelitian dalam penyusunan dokumen, kesalahan klasifikasi akun belanja, ketidaksesuaian dengan KUA-PPAS, serta ketidaksinkronan data dalam SIPD RI.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman teknis yang komprehensif agar penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai regulasi dan meminimalisir risiko temuan pemeriksaan.

Dasar Hukum

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4. Ketentuan teknis penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI

Permasalahan yang Sering Menjadi Temuan BPK dan APIP

Beberapa permasalahan yang kerap menjadi temuan audit antara lain:

• Ketidaksesuaian antara RKA-SKPD dan DPA

• Kesalahan pengkodean akun belanja

• Penganggaran tidak selaras dengan RKPD dan KUA-PPAS

• Ketidaktepatan indikator kinerja program dan kegiatan

• Duplikasi atau tumpang tindih kegiatan

• Perbedaan data antara dokumen fisik dan sistem SIPD

• Revisi anggaran yang tidak terdokumentasi dengan baik

Temuan tersebut dapat berdampak pada koreksi anggaran, rekomendasi perbaikan, hingga mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tahapan Teknis Penyusunan RKA-SKPD 2026

1. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan

RKA-SKPD harus selaras dengan:

• RKPD Tahun 2026

• KUA-PPAS yang telah disepakati

• Renstra OPD

• Prioritas pembangunan nasional dan daerah

Konsistensi antar dokumen merupakan kunci utama untuk menghindari koreksi dalam pemeriksaan.

2. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Setiap program dan kegiatan wajib memiliki:

• Indikator kinerja yang terukur

• Target yang realistis

• Output dan outcome yang jelas

• Kesesuaian dengan sasaran pembangunan

Pendekatan berbasis kinerja memperkuat akuntabilitas dan memudahkan evaluasi.

3. Validasi dan Ketepatan Kode Rekening

Kesalahan klasifikasi akun sering menjadi sumber temuan.

Pastikan:

• Belanja modal tidak tercampur dengan belanja barang/jasa

• Kode rekening sesuai struktur terbaru

• Tidak terjadi penganggaran pada akun yang tidak tepat

Lakukan pengecekan berlapis sebelum finalisasi.

4. Verifikasi Internal Sebelum Penetapan

Sebelum DPA ditetapkan:

• Lakukan review oleh PPK-SKPD

• Sinkronkan dengan TAPD

• Pastikan pagu dan rincian belanja telah sesuai

• Lakukan validasi akhir pada SIPD RI

Tahapan ini penting untuk meminimalisir potensi temuan administratif.

Penyusunan dan Penetapan DPA 2026

DPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang harus identik dengan hasil pembahasan RKA.

Perhatikan hal berikut:

• Angka DPA harus sesuai hasil persetujuan

• Lakukan validasi sistem pada SIPD

• Pastikan penandatanganan sesuai kewenangan

• Arsipkan dokumen secara tertib

Ketelitian dalam tahap ini akan menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

Strategi Praktis Menghindari Temuan Audit

1. Gunakan checklist verifikasi sebelum finalisasi

2. Dokumentasikan setiap perubahan anggaran

3. Perkuat koordinasi antara perencanaan dan keuangan

4. Pastikan seluruh proses sesuai regulasi terbaru

5. Tingkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan

Audit bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diantisipasi melalui perencanaan yang baik.

Pendalaman Teknis dan Studi Kasus Praktis

Dalam praktiknya, penyusunan RKA-SKPD dan DPA 2026 memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi terbaru, struktur akun belanja, serta potensi risiko yang sering menjadi objek pemeriksaan.

➡️ Untuk pendalaman teknis melalui pembahasan regulasi terbaru, sinkronisasi RKPD–KUA PPAS–RKA–DPA, simulasi validasi akun belanja pada SIPD RI, identifikasi potensi temuan BPK dan APIP, serta studi kasus koreksi penganggaran di berbagai daerah,

👉 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan DPA 2026 untuk Menghindari Temuan BPK dan APIP – LINKPEMDA

Pendalaman Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2026

Banyak temuan audit berawal dari ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.

Ketidaksesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA dapat memicu koreksi anggaran serta catatan dalam pemeriksaan.

➡️ Untuk pendalaman teknis mengenai mekanisme sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026, teknik penyelarasan program dan kegiatan berbasis prioritas pembangunan, integrasi dokumen pada SIPD RI, serta studi kasus ketidaksesuaian dokumen yang menjadi temuan audit,

👉 Bimbingan Teknis Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026 – LINKPEMDA

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah secara profesional dan akuntabel.

Informasi jadwal dan pendaftaran dapat menghubungi layanan resmi LINKPEMDA melalui website dan WhatsApp resmi.

Penutup

Ketelitian, konsistensi, dan pemahaman regulasi menjadi kunci utama dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026. Dengan penguatan kapasitas aparatur serta sinkronisasi dokumen yang tepat, pemerintah daerah dapat meminimalisir risiko temuan audit dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.