Bimtek BRIGE Pangan 2025: Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Sistem Pangan

LINK PEMDA menyelenggarakan Bimtek BRIGE Pangan: Optimalisasi Tahun 2025 untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pengelola BUMD pangan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan stok, distribusi, dan pelaporan pangan berbasis sistem BRIGE Pangan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan koordinasi antarinstansi.

Materi & Metode Pelatihan

Materi yang diberikan meliputi:

• Pengenalan BRIGE Pangan: konsep, tujuan, dan manfaat

• Manajemen Inventaris Pangan: pencatatan, monitoring, pengendalian stok

• Optimalisasi Distribusi Pangan: strategi efisiensi dan penyaluran tepat sasaran

• Pelaporan & Analisis Data Pangan: dashboard, laporan, rekomendasi kebijakan

• Studi Kasus & Simulasi: praktik langsung di lingkungan peserta

Metode: Presentasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi sistem, dan tanya jawab.

Sasaran Peserta

• Aparatur pemerintah daerah (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian & Perdagangan)

• Pengelola BUMD pangan

• Petugas gudang/logistik pangan

• Stakeholder terkait lainnya

Waktu, Tempat & Narasumber

• Durasi: 2 hari

• Waktu & Tempat: Fleksibel, sesuai permintaan peserta, offline (hotel/aula) atau online (Zoom/Hybrid)

• Narasumber: Praktisi & Ahli Ketahanan Pangan Nasional, Pengelola BRIGE Pangan Berpengalaman, Akademisi terkait manajemen pangan

Biaya & Kontribusi Peserta

Rp 3.500.000 – 4.000.000 / peserta (tergantung paket fasilitas, materi cetak, sertifikat, konsumsi, dan akomodasi).

Hasil yang Diharapkan

• Peserta mampu mengelola sistem BRIGE Pangan secara optimal

• Terbentuk strategi distribusi pangan berbasis data

• Tersedianya laporan rekomendasi peningkatan pengelolaan pangan di daerah

• Sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi

Dasar Hukum & Regulasi

• UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

• PP No. 17 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pangan Daerah

• Peraturan Menteri Pertanian / Perdagangan terkait distribusi pangan

• Instruksi Presiden tentang Ketahanan Pangan Nasional

Penawaran Resmi

Sehubungan dengan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINK PEMDA menawarkan Bimtek BRIGE Pangan: Optimalisasi Tahun 2025.

Manfaat bagi peserta:

• Mengelola sistem BRIGE Pangan secara optimal

• Memantau stok dan distribusi pangan tepat sasaran

• Mendapatkan sertifikat resmi

Kontak Pendaftaran:
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
Website: www.linkpemda.com

Penutup

Demikian penyampaian Bimtek “BRIGE Pangan: Optimalisasi Tahun 2025”. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga pengelolaan pangan di daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berbasis data.

Partisipasi dan dukungan Bapak/Ibu/Saudara sangat kami harapkan agar tujuan peningkatan ketahanan pangan di tingkat daerah tercapai secara optimal.

Program Pelatihan dan Pengembangan SDM Pemerintah Daerah Tahun 2026

BIDANG PELATIHAN & PENGEMBANGAN LINKPEMDA – 2026

Peningkatan Kapasitas ASN • Pemerintah Daerah • Desa • RSUD • BUMD

LINKPEMDA sebagai lembaga di bawah pembinaan KEMENDAGRI (Ditjen Politik & PUM) menyediakan layanan pelatihan nasional untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur berbasis regulasi terbaru 2025–2026. Seluruh program disusun aplikatif, mudah diterapkan, dan relevan dengan kebutuhan OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RSUD, dan Pemerintah Desa.

📌 1. Bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

(Perpres 46 Tahun 2025 – e-Katalog – e-Purchasing)

• Pemahaman Perpres terbaru

• Penyusunan RUP & manajemen paket

• Tender/Non Tender

• Audit PBJ & pemeriksaan BPK

📌 2. Bidang Keuangan Daerah & SIPD RI

• SIPD RI Perencanaan – Keuangan

• Penatausahaan, penganggaran, pelaporan

• Persiapan pemeriksaan BPK akhir tahun

📌 3. Bidang BLUD & RSUD

• Penyusunan RBA / Bisnis Plan

• Akuntabilitas dan audit kinerja BLUD

• Peningkatan layanan & efisiensi keuangan

📌 4. Bidang Manajemen ASN & TPP

(Permendagri 15 Tahun 2024)

• Manajemen kinerja ASN

• Penetapan TPP berbasis SKP & IKU

• Penguatan budaya kerja & disiplin ASN

📌 5. Bidang Perencanaan Daerah

• RPJPD 2025–2045

• RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

• Sinkronisasi dokumen perencanaan

📌 6. Bidang Desa & Pembangunan Desa

• Penyusunan RAB Desa

• Keuangan Desa & Siskeudes

• Tata kelola BUMDes

• Pelayanan publik desa

📌 7. Bidang Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

• SAKIP (Perencanaan Kinerja – Pengukuran – Evaluasi)

• RB & Zona Integritas

• Standar Pelayanan Publik (SPP)

• Inovasi pelayanan

📌 Pola Pelatihan

✔ Kelas Nasional (Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta)
✔ Online / Zoom Meeting
✔ In House Training di OPD/Desa
✔ Coaching Clinic penyusunan dokumen

📌 Narasumber Nasional

KEMENDAGRI • LKPP • KemenPAN RB • BPKP • Kementerian Desa • Praktisi Senior

📌 Hubungi & Daftar

📞 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 www.linkpemda.com

Dalam rangka penutupan tahun anggaran dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses penyusunan laporan serta rekonsiliasi data aset dilakukan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akhir Tahun: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) & Rekonsiliasi SIMDA BMD/SIPD-BMD, aparatur diharapkan mampu menyusun laporan BMD yang valid, melakukan rekonsiliasi aset dengan data keuangan, serta menyiapkan bahan untuk penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) akhir tahun.

2. Menyelaraskan data antara aplikasi SIMDA BMD dan SIPD-BMD untuk mendukung laporan keuangan daerah.

3. Menyediakan pedoman praktis dalam proses inventarisasi, rekonsiliasi, dan pelaporan aset daerah.

4. Mendukung penyusunan LKPD Tahun 2026 yang akurat dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Sasaran Peserta

• Pejabat/Pengelola Barang Daerah

• Kepala Subbag Keuangan dan Aset

• Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) dan Pengurus Barang

• Operator SIMDA BMD/SIPD-BMD

• ASN terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah

Materi Pokok

• Ketentuan terbaru penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

• Tata cara rekonsiliasi antara SIMDA BMD dan SIPD-BMD

• Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap

• Strategi penyelesaian permasalahan data aset menjelang penutupan tahun anggaran

Dasar Hukum

• Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Output Kegiatan

• Sertifikat 16 JP

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Pemahaman teknis tentang penyusunan LBMD dan rekonsiliasi aset

• Sinkronisasi data aset untuk mendukung LKPD Tahun 2026

Penyelenggara

Lembaga Informasi dan Kajian Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi.

Menjelang akhir tahun anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah menjadi tahapan krusial dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Banyaknya transaksi keuangan yang harus diselesaikan menuntut ketelitian dan pemahaman teknis yang baik dari para Bendahara SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
Untuk itu, melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan & Pertanggungjawaban Belanja Akhir Tahun, aparatur diharapkan mampu melaksanakan proses penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kompetensi Bendahara dan PPK-SKPD dalam pengelolaan keuangan menjelang penutupan tahun anggaran.

2. Memahami prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja sesuai regulasi terbaru.

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang akuntabel untuk mendukung penyusunan LKPD.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan.

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran / Penerimaan SKPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Kasubbag Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Staf administrasi keuangan dan pelaporan

Materi Pokok

• Ketentuan terbaru penatausahaan dan pelaporan belanja daerah

• Prosedur pertanggungjawaban dan pengesahan SPJ akhir tahun

• Rekonsiliasi data keuangan dengan BUD dan SIPD-RI

• Strategi penyusunan laporan keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu

Dasar Hukum

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah

Output Kegiatan

• Sertifikat 16 JP

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Pemahaman praktis penyusunan pertanggungjawaban belanja akhir tahun

• Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang valid dan siap audit

Penyelenggara

Lembaga Informasi dan Kajian Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur di bidang keuangan, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan daerah.

Kecamatan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam era transformasi digital dan reformasi birokrasi saat ini, aparatur kecamatan dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis, serta inovasi pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi hasil.

Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, pemerintahan daerah yang efektif, transparan, serta berbasis kinerja dan digitalisasi, LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kecamatan Se-Indonesia.

Program ini ditujukan khusus bagi Walikota, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, dan pejabat struktural di lingkungan kecamatan untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam tata kelola pemerintahan, keuangan, serta pelayanan publik.

🎯 Tujuan Umum Bimtek

• Meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural aparatur kecamatan.

• Menguatkan tata kelola pemerintahan kecamatan berbasis kinerja dan akuntabilitas.

• Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi layanan publik.

• Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik yang cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

• Menyelaraskan peran kecamatan dalam mendukung visi daerah dan RPJMD Kota/Kabupaten.

📚 DAFTAR MATERI BIMTEK KECAMATAN

1️⃣ Bimtek Peningkatan Kapasitas Camat dalam Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja

Fokus pada peningkatan kepemimpinan strategis, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pemerintahan berbasis hasil (output dan outcome).
Dasar Hukum: UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018.

2️⃣ Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Lingkungan Kecamatan

Penerapan SAKIP, penyusunan LKjIP Kecamatan, dan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur.
Dasar Hukum: PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 7 Tahun 2021.

3️⃣ Bimtek Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dalam Pelayanan Publik dan Digitalisasi Layanan

Menyiapkan aparatur kecamatan menghadapi era digital dengan inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi.
Dasar Hukum: UU No. 25 Tahun 2009; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014.

4️⃣ Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan melalui SIPD-RI

Pelatihan teknis penerapan aplikasi SIPD-RI dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kegiatan kecamatan.
Dasar Hukum: Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021.

5️⃣ Bimtek Strategi Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun prioritas pembangunan berbasis partisipatif dan selaras dengan RPJMD daerah.
Dasar Hukum: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

6️⃣ Bimtek Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Koordinasi Lintas Sektor

Menegaskan peran Camat sebagai koordinator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dasar Hukum: PP No. 17 Tahun 2018.

7️⃣ Bimtek Penguatan Fungsi Kecamatan dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Sosial

Memperkuat fungsi kecamatan dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penanganan stunting.
Dasar Hukum: Inpres No. 4 Tahun 2022.

8️⃣ Bimtek Manajemen ASN Kecamatan dan Penerapan UU ASN No. 20 Tahun 2023

Pemahaman mendalam tentang sistem merit, manajemen kinerja, dan pengembangan karier ASN di kecamatan.
Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2020.

9️⃣ Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Camat dan Sekretaris Camat

Membangun kepemimpinan transformasional, komunikasi publik, dan kemampuan manajemen perubahan di kecamatan.
Dasar Hukum: PermenPAN-RB No. 38 Tahun 2017.

🔟 Bimtek Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Strategi survei IKM, pengukuran kepuasan masyarakat, serta penerapan inovasi pelayanan publik.
Dasar Hukum: PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017.

11️⃣ Bimtek Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Kearsipan Kecamatan

Penguatan tata naskah dinas digital, e-arsip, dan manajemen kearsipan dinamis untuk efisiensi kerja.
Dasar Hukum: Permendagri No. 1 Tahun 2023; UU No. 43 Tahun 2009.

12️⃣ Bimtek Peningkatan Peran Kecamatan dalam Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Pelatihan peningkatan peran kecamatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara kolaboratif.
Dasar Hukum: Permendagri No. 16 Tahun 2023.

⚙️ Pelaksanaan Kegiatan

Peserta: Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, dan staf administrasi kecamatan.
Metode: Kelas interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik penyusunan dokumen kerja.
Fasilitas:

• Sertifikat 16 JP

• Modul pelatihan dan bahan ajar

• Tas seminar & perlengkapan

• Konsumsi, coffee break, dan akomodasi hotel berbintang
  Output: Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan peningkatan nilai kinerja kecamatan.

📅 Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara nasional dan regional di berbagai kota besar, antara lain:
📍 Jakarta – Bandung – Yogyakarta – Surabaya – Bali – Lombok – Medan
(Dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah penyelenggara)

⚖️ Dasar Hukum Umum

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• PermenPAN-RB No. 7 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi

• Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

📞 Informasi dan Pendaftaran

Untuk pendaftaran, konfirmasi jadwal, dan permintaan proposal resmi dapat menghubungi:

Lembaga Penyelenggara Bimtek Nasional LINKPEMDA
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.id
📱 081387666605

Melalui kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Kecamatan Se-Indonesia, diharapkan aparatur kecamatan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, memperkuat profesionalisme, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan inovatif menuju Kecamatan Modern dan Tangguh di Era Digital Pemerintahan Daerah.