Panduan Strategis Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Perpres dan Permendagri Terbaru

Memasuki Tahun Anggaran 2026–2027, peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan pemerintah daerah semakin strategis sekaligus kompleks. PPK tidak lagi hanya dipandang sebagai pejabat teknis yang menjalankan proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak, tetapi telah menjadi aktor kunci dalam menjaga akuntabilitas anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengendalian risiko administrasi dan hukum.

Dalam praktiknya, setiap keputusan yang diambil PPK memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan program, realisasi anggaran, kualitas belanja daerah, hingga potensi temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, PPK dituntut memiliki kehati-hatian, kecermatan, dan pemahaman regulasi yang memadai dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas.

Seiring dengan penyesuaian dan penguatan regulasi melalui berbagai Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK dihadapkan pada dinamika aturan yang terus berkembang. Kondisi ini menuntut PPK memiliki pemahaman yang komprehensif, mutakhir, dan aplikatif, agar seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

PPK Pemerintah Daerah di Tengah Dinamika Regulasi 2026–2027

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, PPK memegang peran krusial, antara lain dalam:

• Menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

• Mengendalikan pelaksanaan kontrak secara tertib, efisien, dan akuntabel

• Menjaga kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa dan keuangan daerah

• Mengantisipasi potensi temuan pemeriksaan oleh BPK dan APIP

• Meminimalkan risiko administratif, keuangan, dan hukum dalam pelaksanaan kegiatan

Namun dalam praktiknya, kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru seringkali berimplikasi pada berbagai permasalahan, seperti:

• Munculnya temuan pemeriksaan

• Keterlambatan realisasi kegiatan dan anggaran

• Sengketa kontrak dengan penyedia

• Risiko pertanggungjawaban pribadi bagi PPK

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas PPK bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi Tahun Anggaran 2026–2027.

Bimbingan Teknis Nasional PPK Pemerintah Daerah 2026–2027

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional PPK Pemerintah Daerah Tahun 2026–2027.

Kegiatan ini dirancang khusus untuk memberikan panduan strategis dan praktis bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat terkait dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Perpres dan Permendagri terbaru, dengan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kondisi nyata di daerah.

Melalui bimtek ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami kerangka regulasi, tetapi juga mampu menerapkan ketentuan tersebut secara tepat, aman, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman PPK terhadap Perpres dan Permendagri terbaru Tahun 2026–2027

• Memperkuat peran PPK dalam pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan kontrak

• Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan potensi temuan audit

• Meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

• Membekali PPK dengan panduan praktis dalam menghadapi dinamika regulasi

Pokok Materi Bimtek

• Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026–2027

• Peraturan Presiden Terbaru Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Permendagri Terbaru Terkait PPK dan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab PPK dalam Siklus Anggaran

• Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Manajemen Risiko

• Antisipasi Temuan Audit BPK dan APIP

• Studi Kasus dan Permasalahan Nyata PPK di Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• PA/KPA

• PPTK

• Pejabat Pengadaan

• Bendahara Pengeluaran

• APIP

• Pejabat dan staf pengelola keuangan daerah

• OPD teknis di lingkungan pemerintah daerah

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

• Ceramah interaktif

• Diskusi dan tanya jawab

• Studi kasus

• Simulasi penerapan regulasi

Pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka, daring (online), atau hybrid sesuai kebutuhan instansi.

Output Kegiatan

• Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional

• Modul dan materi pelatihan (cetak dan digital)

• Pemahaman praktis penerapan regulasi PPK

• Rekomendasi strategis penguatan peran PPK di daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Catatan

Materi kegiatan ini disusun sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi dan arah kebijakan terbaru, serta bersifat edukatif dan penguatan pemahaman.

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan & Pembangunan Daerah menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Inhouse Training Tahun 2026 sebagai upaya strategis untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan, regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang terus berkembang.

Program pelatihan ini dirancang berbasis peraturan perundang-undangan terbaru, kebijakan nasional, serta kebutuhan riil instansi pemerintah daerah, meliputi OPD, BLUD, RSUD, Puskesmas, dan BUMD, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi kinerja.

Tujuan Pelatihan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tahun 2026 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan kebijakan terbaru pemerintah

• Memperkuat kompetensi teknis dan manajerial ASN

• Mendorong akuntabilitas kinerja, efisiensi anggaran, dan transparansi pengelolaan keuangan

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi, temuan audit, dan permasalahan hukum

• Mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan

Bidang Pelatihan Unggulan Tahun 2026

1. Keuangan Daerah dan Penganggaran

Pelatihan dan Bimtek meliputi pengelolaan keuangan daerah, implementasi SIPD dan SIKD, penyusunan APBD, RKA, DPA, dan Perubahan APBD, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Harga Satuan Regional (SHSR), serta pengelolaan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas termasuk penyusunan RBA dan fleksibilitas keuangan.

bimtek keuangan daerah 2026, pelatihan pengelolaan keuangan daerah, bimtek BLUD RSUD, pelatihan SIPD.

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelatihan mencakup implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan terbaru, optimalisasi E-Katalog dan e-Purchasing, peran dan tanggung jawab PA/KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan, mitigasi risiko audit PBJ, serta pengadaan barang/jasa untuk BLUD dan BUMD.

bimtek pengadaan barang jasa pemerintah 2026, pelatihan e-katalog LKPP, bimtek e-purchasing, pelatihan PBJ pemerintah.

3. Perencanaan Pembangunan dan Kinerja

Materi pelatihan meliputi SAKIP, AKIP, dan LAKIP, penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD, cascading kinerja, indikator kinerja utama (IKU), serta monitoring dan evaluasi (Monev) program dan kegiatan OPD.

bimtek SAKIP 2026, pelatihan LAKIP, bimtek perencanaan pembangunan daerah, pelatihan monev OPD.

4. Kepegawaian dan Manajemen ASN

Pelatihan meliputi manajemen ASN, reformasi birokrasi, penyusunan dan implementasi TPP ASN, Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta sistem penilaian kinerja ASN berbasis kinerja dan hasil.

 bimtek kepegawaian ASN 2026, pelatihan TPP ASN, bimtek anjab abk, pelatihan manajemen ASN.

5. Kesehatan dan Pelayanan Publik

Pelatihan difokuskan pada pengelolaan BLUD Kesehatan, implementasi SIMRS dan SIMPUS, Rekam Medis Elektronik (RME), serta penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) di RSUD dan Puskesmas.

bimtek BLUD kesehatan, pelatihan SIMRS, bimtek RME, pelatihan puskesmas 2026.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kepatuhan Regulasi

Materi pelatihan meliputi penyusunan proses bisnis OPD, penguatan tata kelola pemerintahan daerah, pencegahan korupsi, penguatan peran APIP, serta kepatuhan terhadap regulasi dan audit pemerintahan.

bimtek tata kelola pemerintahan, pelatihan proses bisnis OPD, bimtek APIP, pelatihan audit pemerintah.

Metode dan Pelaksanaan

Pelatihan dilaksanakan melalui metode:

• Tatap muka (klasikal)

• Inhouse Training

• Daring atau Hybrid

• Diskusi, studi kasus, dan praktik

Durasi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan instansi, dengan rentang 2–4 hari pelatihan.

Output Pelatihan

• Sertifikat Bimbingan Teknis/Pelatihan

• Modul dan materi pelatihan digital

• Contoh dokumen dan template kerja

• Update regulasi dan kebijakan terbaru

Penutup

Melalui program Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tahun 2026, LINK PEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, patuh regulasi, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.

Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan & Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605

Rescue Program SAKIP: Dari CC ke B / A

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta capaian kinerja yang dihasilkan. Nilai SAKIP menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan dan dasar evaluasi Reformasi Birokrasi.

Namun dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah dan OPD yang mengalami stagnasi nilai SAKIP, bahkan bertahun-tahun berada pada kategori CC atau C. Permasalahan umum yang sering terjadi meliputi indikator kinerja yang tidak tepat sasaran, lemahnya pohon kinerja, tidak sinkronnya perencanaan dan anggaran, hingga pelaporan kinerja yang bersifat administratif dan belum mencerminkan outcome nyata.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja, lemahnya pengendalian program, serta sulitnya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelamatan (rescue) yang bersifat strategis, terarah, dan berbasis permasalahan nyata yang dihadapi OPD.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Rescue Program SAKIP: Dari CC ke B / A, sebuah bimbingan teknis intensif yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah daerah dan OPD melakukan perbaikan mendasar dan terstruktur guna mendorong peningkatan nilai SAKIP secara signifikan.

Peran Strategis SAKIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Implementasi SAKIP yang efektif berfungsi sebagai:

• Instrumen pengendalian kinerja OPD berbasis outcome

• Alat integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program

• Dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran

• Pendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah

• Penentu peningkatan nilai Reformasi Birokrasi

SAKIP yang kuat akan mendorong OPD bekerja lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Permasalahan Umum Implementasi SAKIP di Daerah

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah antara lain:

• Nilai SAKIP stagnan pada kategori CC atau C

• Indikator kinerja tidak menggambarkan outcome

• Pohon kinerja tidak logis dan tidak berjenjang

• Kinerja tidak terhubung dengan anggaran

• Laporan kinerja bersifat administratif

• Rendahnya pemahaman teknis ASN terhadap SAKIP

Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini akan menghambat peningkatan kinerja OPD dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dampak terhadap Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Implementasi SAKIP yang lemah dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:

• Program OPD tidak berdampak nyata

• Anggaran tidak efektif dan sulit dikendalikan

• Evaluasi kinerja tidak akurat

• Nilai Reformasi Birokrasi sulit meningkat

• Meningkatnya risiko koreksi dan rekomendasi evaluasi

Oleh karena itu, Rescue Program SAKIP menjadi kebutuhan strategis pemerintah daerah.

Solusi Strategis: Rescue Program SAKIP LINKPEMDA

Sebagai bentuk dukungan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,
LINKPEMDA menyelenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

RESCUE PROGRAM SAKIP: DARI CC KE B / A

Strategi Penyelamatan dan Percepatan Peningkatan Nilai SAKIP

Tujuan Kegiatan

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

• Mengidentifikasi akar permasalahan rendahnya nilai SAKIP

• Memperbaiki indikator kinerja dan pohon kinerja OPD

• Menguatkan keterkaitan perencanaan, anggaran, dan kinerja

• Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja

• Mendorong percepatan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Materi Bimtek

• Kebijakan Nasional dan Arah Penguatan SAKIP

• Analisis Penyebab Nilai SAKIP Stagnan (CC/C)

• Penyusunan dan Perbaikan Indikator Kinerja Berbasis Outcome

• Penyusunan Pohon Kinerja OPD yang Logis dan Terukur

• Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja

• Strategi Penyusunan Laporan Kinerja Berkualitas

• Kesalahan Umum Implementasi SAKIP di OPD

• Studi Kasus dan Best Practice Daerah dengan Nilai SAKIP Tinggi

Sasaran Peserta

• Bappeda / Bapperida

• Inspektorat Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Pejabat Perencana dan Pengendali Program

• ASN yang menangani kinerja dan pelaporan

Narasumber

Pejabat kementerian terkait, evaluator SAKIP, praktisi tata kelola pemerintahan daerah, serta narasumber profesional berpengalaman dalam SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah

LINK PEMDA kembali menyelenggarakan Pelatihan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) & LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2026. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, menekankan pentingnya integrasi perencanaan, kinerja, dan penganggaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Pelatihan ini ditujukan bagi seluruh ASN dan pejabat pengelola kinerja OPD, dengan tujuan agar setiap instansi mampu:

• Menyusun LAKIP secara tepat

• Melakukan evaluasi AKIP yang efektif

• Meningkatkan nilai SAKIP pemerintah daerah

Strategi Peningkatan Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Materi pelatihan mencakup strategi peningkatan nilai SAKIP melalui:

• Penyusunan indikator kinerja yang jelas dan terukur

• Penguatan keterkaitan antara perencanaan, program, dan penganggaran

• Pemanfaatan evaluasi AKIP untuk perbaikan berkelanjutan

Strategi ini membantu pemerintah daerah memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Kesalahan Umum dalam Penyusunan LAKIP OPD

Masih banyak OPD melakukan kesalahan, seperti:

• Indikator kinerja tidak spesifik atau sulit diukur

• Hubungan antara rencana kerja, anggaran, dan capaian kinerja tidak jelas

• Dokumen LAKIP tidak konsisten dengan laporan keuangan dan hasil evaluasi

Pelatihan ini memberikan panduan praktis dan studi kasus, sehingga LAKIP yang disusun menjadi akurat, transparan, dan mudah dipahami.

Integrasi Perencanaan, Kinerja, dan Penganggaran

Integrasi menjadi kunci keberhasilan akuntabilitas kinerja. Materi pelatihan menekankan:

• Sinkronisasi antara RKPD, RKA, dan target kinerja OPD

• Penyesuaian anggaran berdasarkan prioritas capaian kinerja

• Pemanfaatan tools digital dan sistem informasi kinerja untuk monitoring yang efektif

Dengan integrasi yang baik, evaluasi AKIP menjadi lebih terukur dan dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan.

Evaluasi AKIP dan Peningkatan Nilai SAKIP

Evaluasi AKIP dilakukan secara berkala untuk memastikan:

• Capaian kinerja sesuai target

• Efektivitas penggunaan anggaran

• Pemenuhan standar tata kelola yang telah ditetapkan

Pelatihan membekali peserta dengan teknik evaluasi praktis dan strategi peningkatan nilai SAKIP, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kinerja OPD dan memperkuat akuntabilitas publik.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Sinkronisasi Perencanaan Daerah Berbasis Kinerja dan Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, terarah, dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD menjadi tahapan strategis yang menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta alokasi program dan kegiatan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelaraskan dokumen RKPD dan Renja OPD dengan RPJMD, RKP Nasional, serta kebijakan strategis pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD yang menghadapi kendala dalam menyusun dokumen perencanaan yang sinkron, berbasis kinerja, dan sesuai regulasi.

Untuk memastikan kualitas dokumen perencanaan semakin kuat, pemerintah daerah juga perlu melakukan penajaman dan evaluasi berkala sebagaimana dibahas dalam
👉 Bimbingan Teknis Reviu dan Sinkronisasi RKPD Tahun 2027 Berbasis Kinerja dan Arah Kebijakan Nasional
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimbingan-teknis-reviu-dan-sinkronisasi-rkpd-tahun-2027-berbasis-kinerja-dan-arah-kebijakan-nasional

Ketidaksesuaian perencanaan sering berdampak pada inefisiensi anggaran, rendahnya capaian kinerja, serta meningkatnya koreksi dalam proses penganggaran.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2027 menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda.

Peran RKPD dan Renja OPD dalam Perencanaan Daerah

RKPD dan Renja OPD berfungsi sebagai:

• Penjabaran tahunan RPJMD daerah
• Pedoman penyusunan KUA–PPAS dan APBD
• Acuan penentuan prioritas program dan kegiatan OPD
• Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan
• Dasar sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah

Karena RKPD menjadi dasar penyusunan KUA–PPAS dan APBD, maka pemahaman terhadap tahapan penganggaran daerah juga sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam
👉 Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 Berbasis Kinerja dan Kepatuhan Regulasi
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimbingan-teknis-pedoman-penyusunan-apbd-tahun-anggaran-2027-berbasis-kinerja-dan-kepatuhan-regulasi

Dokumen perencanaan yang disusun secara tepat akan memastikan program OPD berjalan selaras, terukur, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan Umum Penyusunan RKPD dan Renja OPD

Beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi pemerintah daerah antara lain:

• Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan Renja OPD belum optimal
• Penentuan prioritas program belum berbasis kinerja
• Indikator dan target kinerja belum terukur secara jelas
• Dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional
• Keterbatasan pemahaman teknis ASN perencana

Selain itu, dalam proses penganggaran sering muncul permasalahan terkait kewajaran belanja dan standar biaya kegiatan. Hal ini berkaitan erat dengan penerapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dibahas dalam
👉 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2027
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimbingan-teknis-penyusunan-standar-harga-satuan-shs-dan-analisis-standar-belanja-asb-tahun-anggaran-2027

Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD.

Dampak terhadap Kinerja dan Penganggaran Daerah

Ketidaktepatan dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:

• Program dan kegiatan tidak selaras dengan prioritas nasional
• Target kinerja OPD sulit dicapai secara optimal
• Terjadi revisi berulang dalam proses penganggaran
• Lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran
• Penurunan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Oleh karena itu, penyusunan RKPD dan Renja OPD yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah Tahun 2027.

Dengan demikian, integrasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel.

Solusi Strategis: Bimbingan Teknis Penyusunan RKPD & Renja OPD Tahun 2027

Sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah,
LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN RKPD & RENJA OPD TAHUN 2027
Sinkronisasi Perencanaan Daerah Berbasis Kinerja dan Kebijakan Nasional

🎯 Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Tahun 2027
• Memperkuat kompetensi teknis penyusunan RKPD dan Renja OPD
• Mendorong sinkronisasi RPJMD, RKPD, Renja OPD, dan RKP Nasional
• Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan prioritas
• Meminimalkan ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

📚 Materi Bimtek

• Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027
• Regulasi Terbaru Penyusunan RKPD dan Renja OPD
• Tahapan dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2027
• Penyusunan Renja OPD Berbasis Kinerja
• Sinkronisasi RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD
• Penetapan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
• Permasalahan Umum Perencanaan Daerah dan Solusinya
• Studi Kasus dan Praktik Terbaik Penyusunan Dokumen Perencanaan

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda/Bapperida
• Pejabat Perencana OPD
• Kepala OPD dan Sekretaris OPD
• Tim Penyusun RKPD dan Renja OPD
• ASN yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran

🎤 Narasumber

Pejabat kementerian terkait, praktisi perencanaan pembangunan daerah, serta narasumber profesional yang berpengalaman di bidang perencanaan dan tata kelola pemerintahan.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com