Pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan tolok ukur utama kinerja pemerintahan daerah. Memasuki Tahun 2026, ASN dituntut memahami prinsip akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi transaksi keuangan, dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Namun dalam praktiknya, banyak SKPD masih menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang tepat, lengkap, dan sesuai regulasi. Data transaksi belum sepenuhnya terintegrasi, penyesuaian jurnal sering terlambat, dan laporan belum menggambarkan kinerja keuangan secara utuh.

Akibatnya, evaluasi kinerja keuangan menjadi kurang akurat, akuntabilitas dipertanyakan, dan kontribusi SKPD terhadap pengelolaan keuangan daerah sulit dibuktikan secara objektif.

Tantangan Nyata SKPD dalam Laporan Keuangan 2026

• Transaksi keuangan belum dicatat berbasis akrual secara konsisten

• Rekonsiliasi kas dan aset daerah belum rutin dilakukan

• Laporan keuangan belum terintegrasi dengan SAKIP dan SIPD

• Kesalahan umum dalam pencatatan dan penyesuaian jurnal masih tinggi

• Evaluasi kinerja keuangan dilakukan mendadak tanpa persiapan sistematis

Mengapa Laporan Keuangan Daerah 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan laporan keuangan berbasis akrual dan transparansi

• Evaluasi kinerja daerah menuntut kesesuaian antara laporan keuangan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja

• Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin diperketat

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung terhadap nilai SAKIP dan kepercayaan publik

Strategi Kunci SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan 2026

• Penerapan akuntansi berbasis akrual untuk seluruh transaksi keuangan

• Rekonsiliasi dan penyesuaian buku secara rutin dan akurat

• Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang sesuai standar dan terintegrasi

• Penguatan keterkaitan antara kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan

• Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPD/SIKD) secara maksimal

• Persiapan evaluasi keuangan dan laporan akuntabel secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi dan prinsip akuntansi berbasis akrual

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel

• Mengurangi kesalahan umum dalam pencatatan, penyesuaian, dan rekonsiliasi

• Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan & Regulasi Akuntansi Pemerintahan Daerah 2026

2. Konsep dan Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual

3. Penatausahaan Transaksi Keuangan dan Pencatatan Jurnal

4. Rekonsiliasi Kas, Aset, dan Penyesuaian Akuntansi

5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

6. Kesalahan Umum dan Pencegahan

7. Studi Kasus Laporan Keuangan SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Bendahara dan staff keuangan OPD

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola laporan keuangan dan SAKIP

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi masalah nyata SKPD

• Studi kasus dan simulasi penyusunan laporan

• Praktik penyusunan indikator dan rekonsiliasi keuangan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja bukan lagi sekadar tuntutan regulasi, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Memasuki Tahun 2026, pemerintah pusat semakin menekankan keselarasan antara dokumen perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, banyak SKPD masih menghadapi kesenjangan antara perencanaan yang disusun, anggaran yang dialokasikan, dan kinerja yang dihasilkan. Program dan kegiatan berjalan, anggaran terserap, tetapi hasil dan manfaatnya belum tergambarkan secara utuh dalam sistem kinerja daerah.

Akibatnya, evaluasi kinerja menjadi lemah, efektivitas belanja dipertanyakan, dan kontribusi SKPD terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sulit dibuktikan secara objektif.

Tantangan Nyata SKPD dalam Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja 2026

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi SKPD antara lain:

• Dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja disusun terpisah tanpa keterkaitan yang kuat

• Sasaran strategis daerah belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan SKPD

• Indikator kinerja tidak selaras dengan output dan outcome anggaran

• Fokus pengelolaan masih pada penyerapan anggaran, bukan hasil dan dampak

• Kinerja individu ASN tidak terhubung dengan kinerja program dan organisasi

• Data kinerja dan data keuangan belum terintegrasi secara konsisten

• Persiapan evaluasi kinerja dan penganggaran berbasis kinerja dilakukan secara mendadak

Kondisi tersebut menyebabkan SKPD sulit menunjukkan efektivitas belanja dan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Mengapa Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Tahun 2026 Semakin Krusial?

Tahun 2026 menjadi periode strategis karena:

• Kebijakan nasional semakin menekankan penganggaran berbasis kinerja dan hasil

• Evaluasi kinerja daerah mengaitkan perencanaan, anggaran, dan capaian kinerja secara utuh

• Kualitas belanja daerah menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung terhadap kinerja kepala daerah

• Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin diperketat

Tanpa strategi integrasi yang tepat, SKPD berisiko menghadapi penilaian kinerja yang rendah meskipun realisasi anggaran tinggi.

Strategi Kunci SKPD Menghadapi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja 2026

SKPD perlu melakukan perubahan pendekatan melalui:

• Penyelarasan visi, misi, dan sasaran strategis daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD

• Penyusunan indikator kinerja yang terhubung langsung dengan output dan outcome anggaran

• Penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

• Integrasi kinerja organisasi dengan kinerja individu ASN

• Pengelolaan data perencanaan, anggaran, dan kinerja yang konsisten dan akuntabel

• Persiapan evaluasi kinerja dan penganggaran berbasis kinerja secara sistematis

Strategi tersebut membutuhkan pemahaman kebijakan sekaligus kemampuan teknis agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan SKPD.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Strategi SKPD Menghadapi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran berbasis kinerja

• Meningkatkan kualitas indikator kinerja yang selaras dengan program dan anggaran

• Mendorong peningkatan efektivitas belanja dan capaian kinerja SKPD

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Tahun 2026

• Penyelarasan RPJMD, Renstra, Renja dengan Program dan Kegiatan SKPD

• Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Berbasis Outcome

• Penganggaran Berbasis Kinerja dan Manajemen Kinerja SKPD

• Integrasi Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu ASN

• Kesalahan Umum SKPD dalam Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

• Strategi Penyusunan Laporan Kinerja yang Selaras dengan Anggaran

• Studi Kasus Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Pejabat struktural dan fungsional

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola kinerja dan SAKIP

• ASN yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi permasalahan nyata SKPD

• Studi kasus integrasi perencanaan dan penganggaran

• Praktik penyusunan indikator dan strategi kinerja

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Evaluasi kinerja dan Reformasi Birokrasi (RB) bukan lagi sekadar kewajiban administratif bagi SKPD, tetapi telah menjadi alat utama penilaian kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat semakin menekankan keterkaitan antara kinerja organisasi, hasil program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banyak SKPD menghadapi tantangan serius bukan karena tidak bekerja, melainkan karena hasil kerja tidak tergambarkan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis daerah. Akibatnya, capaian kinerja rendah, nilai evaluasi RB stagnan, dan SKPD kesulitan menjelaskan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.

Tantangan Nyata SKPD dalam Evaluasi Kinerja dan RB 2026

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi SKPD antara lain:

• Dokumen perencanaan dan kinerja disusun formalitas tanpa keterkaitan nyata

• Indikator kinerja tidak mencerminkan hasil dan dampak program

• Program berjalan, tetapi tidak mendukung sasaran strategis daerah

• Pelaporan kinerja fokus pada aktivitas, bukan capaian

• Kinerja individu ASN tidak terhubung dengan kinerja organisasi

• Persiapan evaluasi SAKIP dan RB dilakukan mendadak

Kondisi ini menyebabkan SKPD lemah dalam pembuktian kinerja, meskipun secara administratif terlihat lengkap.

Mengapa Evaluasi Kinerja dan RB Tahun 2026 Semakin Krusial?

Tahun 2026 menjadi periode strategis karena:

• Evaluasi SAKIP dan RB semakin berbasis hasil dan dampak

• Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja semakin diperkuat

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung pada kinerja kepala daerah

• Reformasi birokrasi menjadi tolok ukur profesionalisme ASN

Tanpa strategi yang tepat, SKPD berisiko tertinggal dalam pencapaian kinerja dan nilai RB, meskipun program dan anggaran berjalan.

Strategi Kunci SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja & RB 2026

SKPD perlu melakukan perubahan pendekatan melalui:

• Penyelarasan sasaran strategis daerah dengan program dan kegiatan OPD

• Penyusunan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan berdampak

• Penguatan hubungan antara kinerja organisasi dan kinerja individu ASN

• Pengelolaan data kinerja yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan

• Persiapan evaluasi kinerja yang sistematis, bukan insidental

Strategi tersebut membutuhkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan SKPD.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional

“Strategi SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap kebijakan evaluasi kinerja dan RB

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun dan mengelola kinerja

• Meningkatkan kualitas indikator dan pelaporan kinerja SKPD

• Mendorong peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Penyelarasan Sasaran Strategis Daerah dengan Kinerja SKPD

• Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis Hasil dan Dampak

• Integrasi Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu ASN

• Kesalahan Umum SKPD dalam Evaluasi Kinerja dan RB

• Strategi Menyusun Laporan Kinerja yang Substantif

• Persiapan Menghadapi Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Studi Kasus Evaluasi Kinerja SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Pejabat struktural dan fungsional

• Tim perencana dan pengelola kinerja

• ASN yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi permasalahan nyata SKPD

• Studi kasus evaluasi kinerja

• Praktik penyusunan indikator dan strategi kinerja

ADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Strategi Aman Bendahara OPD Menghadapi Audit APIP dan BPK 2026

Banyak bendahara pemerintah daerah terjerat masalah administrasi bahkan hukum bukan karena niat menyimpang, melainkan akibat lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan OPD. Memasuki tahun 2026, pola pemeriksaan APIP dan BPK semakin bergeser dari sekadar kelengkapan dokumen menuju uji kepatuhan sistem, alur kewenangan, dan pengendalian risiko.

Dalam praktiknya, bendahara sering menjadi pihak yang paling disorot ketika terjadi kesalahan transaksi, ketidaksesuaian pengadaan, atau perbedaan data SIPD dengan dokumen fisik. Padahal, banyak kesalahan tersebut bersumber dari ketidaktegasan sistem kerja, lemahnya pembagian peran, dan minimnya pengendalian internal di tingkat OPD.

Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal bendahara menjadi kebutuhan mendesak agar bendahara tidak lagi bekerja secara reaktif, tetapi aman secara sistemik.

Mengapa Pengendalian Internal Bendahara Sangat Krusial di Tahun 2026?

Beberapa kondisi nyata yang sering terjadi di OPD antara lain:

• Bendahara bekerja sendirian tanpa sistem kontrol berlapis

• Transaksi dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan SOP tertulis

• Bukti transaksi lengkap, tetapi alur kewenangan lemah

• Bendahara menerima perintah lisan yang berisiko hukum

• Tidak ada mitigasi risiko atas kesalahan pengadaan dan pembayaran

• Bendahara menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban

Tanpa pengendalian internal yang kuat, bendahara selalu berada di posisi paling rawan, meskipun tidak menikmati manfaat dari kebijakan yang diambil.

Pendekatan Baru: Bendahara Aman Karena Sistem, Bukan Sekadar Dokumen

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 menuntut bendahara untuk:

• Memahami batas kewenangan dan tanggung jawab pribadi

• Membangun alur kerja yang terdokumentasi dan terkontrol

• Mengelola risiko transaksi sebelum terjadi masalah

• Memastikan setiap pembayaran memiliki dasar kewenangan yang jelas

• Siap menghadapi audit berbasis risiko dan pengendalian internal

Pendekatan ini tidak cukup dipahami secara teori, tetapi harus dilatih melalui bimbingan teknis yang aplikatif dan berbasis kasus nyata OPD.

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penguatan Pengendalian Internal Bendahara OPD untuk Pencegahan Risiko Keuangan Daerah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman bendahara tentang pengendalian internal keuangan OPD

• Membekali bendahara dengan strategi kerja yang aman secara sistem

• Mengurangi risiko temuan bendahara dalam pemeriksaan APIP dan BPK

• Memperjelas batas tanggung jawab bendahara, PPK, dan PPTK

• Membangun pola kerja bendahara yang profesional dan terlindungi

Materi Bimbingan Teknis

• Konsep Pengendalian Internal Bendahara Pemerintah Daerah

• Pemetaan Risiko Bendahara dalam Siklus Keuangan OPD

• Sistem Kerja Bendahara yang Aman dan Terkontrol

• Kesalahan Sistemik yang Sering Menjadi Temuan Pemeriksaan

• Hubungan Pengendalian Internal antara Bendahara, PPK, dan PPTK

• Pengendalian Pembayaran dalam Kegiatan dan Pengadaan

• Dokumentasi Transaksi Berbasis Alur dan Kewenangan

• Strategi Bendahara Menghadapi Audit Berbasis Risiko

• Studi Kasus Nyata Permasalahan Bendahara OPD

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan staf pengelola keuangan OPD

• Pejabat pengelola kegiatan dan keuangan daerah

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan regulasi dan praktik terbaik

• Studi kasus nyata pengelolaan keuangan OPD

• Diskusi interaktif permasalahan bendahara

• Simulasi pengendalian internal bendahara

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bendahara Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), khususnya pada tahap pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun bendahara tidak terlibat langsung dalam proses pemilihan penyedia, namun dalam praktik pemeriksaan, bendahara sering menjadi pihak yang ikut dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan PBJ.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pengawasan terhadap PBJ semakin diperketat melalui pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang fokus pada kesesuaian pembayaran, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dan perpajakan. Kondisi ini menuntut bendahara untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, dan risiko jabatan dalam PBJ.

Dalam banyak kasus, keterlibatan bendahara dalam temuan PBJ bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan akibat lemahnya verifikasi dokumen, kesalahan perlakuan pajak, serta ketidaktepatan prosedur pembayaran. Oleh karena itu, bendahara perlu dibekali pemahaman dan strategi yang tepat agar dapat menjalankan perannya secara aman, profesional, dan patuh regulasi.

Tantangan Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026

Beberapa tantangan utama yang dihadapi bendahara pemerintah daerah dalam PBJ tahun 2026 antara lain:

• Ketidakjelasan batas kewenangan bendahara dalam proses PBJ

• Risiko pembayaran yang tidak sesuai kontrak atau progres pekerjaan

• Kesalahan verifikasi dokumen pengadaan sebelum pembayaran

• Risiko perpajakan pengadaan yang melekat pada bendahara

• Tekanan percepatan pembayaran tanpa kelengkapan administrasi

• Keterlibatan bendahara dalam temuan PBJ meskipun tidak terlibat proses pengadaan

• Ketidaksiapan menghadapi pemeriksaan PBJ oleh BPK dan APIP

Tanpa pemahaman dan strategi yang tepat, bendahara berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila terjadi temuan pemeriksaan PBJ.

Strategi Aman Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Strategi aman bendahara dalam PBJ tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup:

• Pemahaman posisi dan batas tanggung jawab bendahara dalam PBJ

• Ketelitian dalam verifikasi dokumen pengadaan sebelum pembayaran

• Kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dan progres pekerjaan

• Penguasaan kewajiban perpajakan dalam transaksi PBJ

• Koordinasi yang jelas antara bendahara, PPK, dan PPTK

• Kesiapan menghadapi pemeriksaan dan klarifikasi PBJ

Strategi tersebut perlu dipahami dan dilatih secara sistematis melalui bimbingan teknis yang aplikatif dan berbasis praktik pemeriksaan.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Peran Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap peran dan risiko dalam PBJ

• Membekali bendahara dengan strategi aman dalam proses pembayaran pengadaan

• Meminimalkan kesalahan bendahara yang berpotensi menjadi temuan PBJ

• Meningkatkan kesiapan bendahara menghadapi pemeriksaan BPK dan APIP

Materi Bimbingan Teknis

• Kedudukan dan Peran Bendahara dalam Siklus PBJ

• Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Bendahara dalam Pengadaan

• Verifikasi Dokumen Pengadaan Sebelum Pembayaran

• Kesalahan Bendahara dalam PBJ yang Sering Menjadi Temuan

• Perlakuan Pajak Pengadaan dan Risiko bagi Bendahara

• Hubungan Kerja Bendahara dengan PPK dan PPTK dalam PBJ

• Strategi Aman Bendahara Menghadapi Pemeriksaan PBJ

• Studi Kasus Temuan PBJ dan Langkah Pencegahannya

• Etika dan Integritas Bendahara dalam Pengelolaan PBJ

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan staf pengelola keuangan OPD

• Pejabat/staf yang terlibat dalam pembayaran PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan praktik terbaik

• Studi kasus nyata temuan PBJ

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Simulasi verifikasi dan pembayaran PBJ

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com