LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Nasional pada bulan November 2025. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pengelolaan aset, serta pelayanan publik berbasis regulasi terbaru.

📌 Daftar Materi Unggulan November 2025

1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit

   • Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta strategi menghadapi audit BPK.

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

   • Membahas sinkronisasi regulasi, dana transfer, dan penguatan desentralisasi fiskal.

3. Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

   • Penyesuaian dengan kebijakan baru untuk efisiensi transaksi belanja daerah.

4. Jabatan Pelaksana ASN sesuai Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024

   • Pemahaman tata kelola jabatan pelaksana ASN untuk mendukung efektivitas birokrasi.

5. Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024

   • Strategi manajemen aset daerah yang profesional, tertib administrasi, dan bernilai tambah.

6. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

   • Mengacu pada Kepmenpan No. 173 Tahun 2024 untuk mendukung reformasi birokrasi.

7. Optimalisasi Peran Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP)

   • Bagian dari transformasi kesehatan nasional untuk meningkatkan mutu layanan dasar masyarakat.

🎯 Sasaran Peserta

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD, Sekretariat Daerah, Badan/Dinas terkait

• Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Auditor Internal

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan daerah

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

📖 Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek ini berlandaskan pada regulasi terbaru, di antaranya:

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

• Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN

• Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 tentang Anjab & ABK

• Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah

📅 Jadwal Pelaksanaan

Bulan November 2025 tersedia beberapa periode pelaksanaan:

• 5–6 November 2025

• 12–13 November 2025

• 19–20 November 2025

• 26–27 November 2025

Lokasi pelaksanaan akan disesuaikan (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya).

📞 Informasi & Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
      Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pemerintah Daerah (Pemda) di tahun 2025 menghadapi banyak perubahan regulasi. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, bendahara, dan OPD, berbagai Bimbingan Teknis (Bimtek) terbaru diselenggarakan. Berikut ringkasan materi utama Bimtek Pemda 2025 yang wajib diikuti.

📌 Materi Bimtek Terbaru Pemda 2025

1. Perizinan Berbasis Risiko & OSS-RBA – PP No. 28 Tahun 2025

Pemda wajib memahami tata cara perizinan baru berbasis risiko sesuai PP 28/2025. Bimtek ini membahas implementasi OSS-RBA untuk mendukung kemudahan berusaha.
Keyword SEO: bimtek perizinan pemda 2025, bimtek OSS-RBA, PP 28 Tahun 2025

2. Tugas Kedinasan ASN secara Fleksibel – Permen PANRB No. 4 Tahun 2025

ASN kini bisa menjalankan tugas kedinasan lebih fleksibel. Bimtek ini menjelaskan detail kebijakan work from anywhere (WFA) untuk ASN.
Keyword SEO: bimtek kepegawaian ASN 2025, Permen PANRB 4/2025

3. Peningkatan Kapasitas Bendahara & Pengelola Keuangan Daerah (SIPD, Coretax)

Pelatihan untuk bendahara daerah agar mahir menggunakan SIPD dan Coretax guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.
Keyword SEO: bimtek SIPD 2025, bimtek bendahara daerah

4. Penyusunan RKA Berbasis Kinerja

Materi ini fokus pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai prinsip kinerja dan efisiensi belanja daerah.
Keyword SEO: bimtek RKA berbasis kinerja, bimtek keuangan daerah 2025

5. Pengelolaan Aset Daerah (KIB, BMD, RKBMN)

Bimtek ini membekali OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai regulasi terbaru.
Keyword SEO: bimtek aset daerah 2025, bimtek BMD

6. SIPD Terintegrasi & Modul AKLAP

Fokus pada integrasi data keuangan daerah melalui SIPD RI dan Modul AKLAP untuk akuntabilitas laporan.
Keyword SEO: bimtek SIPD terintegrasi, bimtek AKLAP

7. APBD, SIMDA, Permendagri 77/2020 & Laporan Keuangan WTP

Materi lengkap tentang penyusunan APBD, penerapan SIMDA, serta strategi meraih opini WTP BPK.
Keyword SEO: bimtek APBD 2025, bimtek SIMDA, bimtek WTP

8. Perencanaan Daerah (RENSTRA, RPJMD, RKPD, e-planning)

Membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis digital, dari RENSTRA hingga RKPD.
Keyword SEO: bimtek perencanaan daerah, bimtek e-planning

9. Kepegawaian ASN: UU No. 20 Tahun 2023 & Kebijakan PPPK

Bimtek kepegawaian ini mengulas manajemen ASN sesuai UU ASN 20/2023 dan aturan terbaru tentang PPPK.
Keyword SEO: bimtek UU ASN 2023, bimtek PPPK 2025

10. Pengelolaan Aset Desa – Permendagri No. 7 Tahun 2024

Bimtek ini menekankan tata kelola aset desa dan BMD sesuai regulasi terbaru yang menggantikan aturan lama.
Keyword SEO: bimtek aset desa 2025, Permendagri 7/2024

🎯 Mengapa Harus Ikut Bimtek Pemda 2025?

✅ Disusun berdasarkan regulasi terbaru
✅ Materi praktis untuk meningkatkan kinerja ASN & Pemda
✅ Bisa diselenggarakan di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, dll)

📞 Informasi & Pendaftaran

Segera daftarkan instansi Anda untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian & Pemerintahan Daerah 2025 melalui LINKPEMDA.

Dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kebutuhan mendesak. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, pengadaan barang/jasa, serta pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Salah satu strategi paling efektif adalah melalui bimbingan teknis (Bimtek) dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang sesuai dengan regulasi terbaru. LINKPEMDA sebagai lembaga yang fokus pada peningkatan kualitas SDM aparatur daerah, telah menghadirkan berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan terkini pemerintah.

🔑 Mengapa Bimtek & Diklat Penting di 2025?

1. Regulasi Terbaru – ASN perlu memahami aturan baru seperti Perpres 46 Tahun 2025 (pengadaan barang/jasa) dan Perpres 72 Tahun 2025 (standar harga satuan regional).

2. Pengelolaan Keuangan Modern – Implementasi Permendagri 77/2020 dan kebijakan TPP ASN 2025 menuntut aparatur memahami sistem keuangan berbasis kinerja.

3. Pelayanan Publik Digital – Era digital mendorong penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di puskesmas, integrasi layanan primer, hingga tata kelola BLUD.

4. Optimalisasi PAD – Pajak dan retribusi daerah menjadi fokus untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

🎯 Sasaran Bimtek & Diklat LINKPEMDA

• Aparatur pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota)

• Bendahara, pejabat perencanaan, dan pejabat pengadaan barang/jasa

• Tenaga kesehatan Puskesmas/RSUD (khusus materi kesehatan & BLUD)

• ASN yang mempersiapkan jenjang karir dan pengembangan kompetensi

🚀 Dampak yang Dirasakan Peserta

• Meningkatnya pemahaman regulasi terbaru.

• Kesiapan dalam menyusun dokumen anggaran, RBA BLUD, hingga laporan keuangan berbasis SIPD.

• Kepercayaan diri aparatur dalam mengelola pelayanan publik yang lebih modern.

• Networking dan berbagi praktik terbaik antarinstansi.

📌 Mengapa Harus LINKPEMDA?

Sebagai lembaga yang berada di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LINKPEMDA telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai pelatihan nasional dengan fasilitator ahli dan praktisi pemerintahan.

👉 Segera daftarkan instansi Anda untuk mengikuti Bimtek & Diklat 2025.
Kunjungi: www.linkpemda.com | WA: +62 813-8766-6605

Pentingnya Bimtek dan Diklat ASN

Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta pelatihan teknis lainnya merupakan strategi utama peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LINK PEMDA sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menyelenggarakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD di seluruh 32 provinsi Indonesia sepanjang tahun 2025 dan 2026.

Daftar 32 Provinsi & Ibu Kota Tempat Pelaksanaan Bimtek ASN 2025/2026

1. Aceh – Banda Aceh

2. Sumatera Utara – Medan

3. Sumatera Barat – Padang

4. Riau – Pekanbaru

5. Kepulauan Riau – Tanjung Pinang

6. Jambi – Jambi

7. Sumatera Selatan – Palembang

8. Bangka Belitung – Pangkal Pinang

9. Bengkulu – Bengkulu

10. Lampung – Bandar Lampung

11. DKI Jakarta – Jakarta

12. Jawa Barat – Bandung

13. Banten – Serang

14. Jawa Tengah – Semarang

15. DI Yogyakarta – Yogyakarta

16. Jawa Timur – Surabaya

17. Bali – Denpasar

18. Nusa Tenggara Barat – Mataram

19. Nusa Tenggara Timur – Kupang

20. Kalimantan Barat – Pontianak

21. Kalimantan Tengah – Palangka Raya

22. Kalimantan Selatan – Banjarmasin

23. Kalimantan Timur – Samarinda

24. Kalimantan Utara – Tanjung Selor

25. Sulawesi Utara – Manado

26. Gorontalo – Gorontalo

27. Sulawesi Tengah – Palu

28. Sulawesi Selatan – Makassar

29. Sulawesi Tenggara – Kendari

30. Sulawesi Barat – Mamuju

31. Maluku – Ambon

32. Maluku Utara – Sofifi

Bidang Materi Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD

Untuk memperkuat daya saing dan kompetensi ASN, LINK PEMDA menyediakan materi pelatihan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, antara lain:

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)

• Perencanaan & Penganggaran Daerah (RKPD, APBD, RKA, DPA)

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD, SAP, BPK)

• Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025

• E-Katalog & Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

• Strategi Tender Cepat dan Pengadaan Langsung

• Perencanaan & Kontrak Pengadaan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN)

• Pengelolaan PPPK & CPNS

• Penilaian Kinerja ASN

• Diklat Latsar CPNS, PKA, PKP, PKB, MOT

4. Pendapatan Daerah (PAD)

• Optimalisasi Pajak Daerah & Retribusi

• Sistem Informasi Pajak Daerah

• Investasi Daerah & Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

5. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Peta Proses Bisnis & Analisis Jabatan

• Inovasi Layanan Publik Digital

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra & Renja

• Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional

• Evaluasi & Monitoring Program Pembangunan

7. Kesehatan & Pendidikan

• BLUD RSUD & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Rumah Sakit & Puskesmas

• Penguatan Manajemen Pendidikan & Sekolah

8. Aset & Barang Milik Daerah (BMD)

• Inventarisasi & Penilaian Aset

• Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

• Penghapusan & Pemindahtanganan Aset

9. Pengawasan & Audit

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

10. Bidang Khusus Lainnya

• Tata Kelola Persampahan & Lingkungan Hidup

• Manajemen Bencana & Kebijakan Darurat

• Smart City & Inovasi Digital Daerah

• Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Berita Bimtek Nasional 2025/2026

Pada tahun 2025 dan 2026, LINK PEMDA akan melaksanakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN di 32 provinsi se-Indonesia dengan fokus pada penguatan kapasitas SDM aparatur. Ribuan ASN dari berbagai OPD, RSUD, dan instansi teknis telah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ini.

Dengan tema “Mewujudkan ASN Profesional, Pelayanan Publik Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel”, kegiatan ini akan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan memperkuat reformasi birokrasi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Semakin kuat PAD suatu daerah, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Dua komponen terbesar PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2026, pengelolaan kedua instrumen ini dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Seiring implementasi Undang-Undang HKPD dan berbagai regulasi turunannya, pemerintah daerah wajib menyesuaikan kebijakan, sistem, dan kapasitas SDM agar optimalisasi PAD dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

📌 Dasar Hukum Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2026 berpedoman pada regulasi nasional berikut:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru terkait pedoman teknis pengelolaan PAD (menyesuaikan kebijakan tahun berjalan).

• Kebijakan Presiden terkait Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sebagai bagian dari penguatan efisiensi dan konsistensi fiskal daerah.

• Regulasi dan surat edaran teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan DJP yang berlaku hingga tahun 2026.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan, tetapi juga pada kepatuhan hukum, transparansi, dan keadilan fiskal.

🎯 Strategi Optimalisasi PAD Tahun 2026

Agar pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang produktif dan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi berikut:

1. Digitalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

• Implementasi e-Pajak dan e-Retribusi yang terintegrasi dengan SIPD.

• Integrasi sistem pembayaran dengan perbankan dan kanal digital (QRIS, virtual account).

• Transparansi transaksi untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan publik.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

• Pendataan ulang dan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak.

• Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem monitoring dan notifikasi digital.

• Penegakan hukum pajak daerah sesuai ketentuan UU HKPD dan peraturan turunannya.

3. Optimalisasi Retribusi Daerah

• Evaluasi dan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan prinsip keadilan dan kualitas layanan publik.

• Penerapan sistem non-tunai (cashless) untuk retribusi pasar, parkir, terminal, dan perizinan.

• Penataan ulang jenis retribusi agar tidak membebani masyarakat namun tetap produktif.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

• Pelatihan dan bimbingan teknis aparatur pengelola PAD sesuai kebijakan tahun 2026.

• Penguatan pemahaman aparatur terhadap regulasi pajak dan retribusi daerah.

• Pengembangan kompetensi analisis potensi PAD berbasis data.

5. Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi

• Kerja sama dengan perbankan, BUMD, fintech, dan mitra teknologi.

• Pemanfaatan big data dan data analytics untuk pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.

• Sinergi lintas OPD dalam pengelolaan dan pengawasan PAD.

🔍 Tantangan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026

Meskipun regulasi dan sistem telah tersedia, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

• Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

• Potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan.

• Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di sebagian daerah.

• Kesenjangan kapasitas SDM pengelola PAD antar daerah.

Tantangan ini perlu dijawab melalui penguatan sistem, regulasi yang konsisten, serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

✅ Kesimpulan

Tahun 2026 merupakan momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang modern, transparan, dan berbasis regulasi. Digitalisasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan kapasitas aparatur menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian fiskal daerah.

Dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.