Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tulang punggung birokrasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.
Memasuki tahun 2026, digitalisasi pemerintahan tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Oleh karena itu, Diklat Digitalisasi bagi ASN Tahun 2026 diselenggarakan untuk membekali ASN dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi digital.
Urgensi Digitalisasi bagi ASN Tahun 2026
Digitalisasi di sektor pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya modernisasi birokrasi. Beberapa alasan utama mengapa digitalisasi bagi ASN menjadi sangat penting pada tahun 2026 antara lain:
Meningkatkan Efisiensi Birokrasi
Pemanfaatan teknologi digital mampu mempercepat proses administrasi, memperpendek rantai birokrasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem pemerintahan berbasis digital memungkinkan pengawasan yang lebih baik serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Teknologi digital memungkinkan layanan publik yang lebih cepat, akurat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menjaga Keamanan Data dan Informasi
ASN perlu memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan dan perlindungan data dalam sistem pemerintahan digital.
Tujuan Diklat Digitalisasi ASN Tahun 2026
Diklat Digitalisasi ASN Tahun 2026 bertujuan untuk:
Meningkatkan literasi dan kompetensi digital ASN agar mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan kerja berbasis teknologi.
Mengembangkan keterampilan ASN dalam pemanfaatan teknologi pemerintahan, seperti e-Government, big data, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing.
Membentuk budaya kerja digital yang adaptif dan inovatif guna mendukung reformasi birokrasi.
Meningkatkan pemahaman ASN terkait keamanan siber dan perlindungan data dalam pengelolaan informasi pemerintahan.
Materi Pelatihan Diklat Digitalisasi ASN Tahun 2026
Materi pelatihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan strategis ASN dalam menghadapi tantangan era digital, meliputi:
1. Transformasi Digital dalam Pemerintahan
Konsep dan kebijakan transformasi digital pemerintahan.
Implementasi e-Government dalam pelayanan publik.
Studi kasus keberhasilan digitalisasi pemerintahan.
2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik
Aplikasi dan platform digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk efisiensi layanan.
Automasi proses bisnis dalam administrasi pemerintahan.
3. Keamanan Siber dan Manajemen Data
Ancaman dan tantangan keamanan siber di lingkungan pemerintahan.
Strategi perlindungan data dan informasi pemerintahan.
Kebijakan dan regulasi terkait keamanan data sektor publik.
4. Analisis Data dan Pengambilan Keputusan Berbasis Digital
Pemanfaatan big data dalam perumusan kebijakan publik.
Teknik analisis dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan.
Integrasi dan interoperabilitas data antarinstansi pemerintah.
5. Kolaborasi dan Komunikasi Digital
Pemanfaatan alat komunikasi digital untuk koordinasi antarinstansi.
Penggunaan cloud computing dalam kerja kolaboratif.
Manajemen proyek berbasis digital untuk meningkatkan kinerja ASN.
Metode Pelaksanaan Diklat
Diklat Digitalisasi ASN Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, meliputi:
Pembelajaran Daring (E-Learning)
Akses modul dan materi pembelajaran secara fleksibel melalui platform digital.
Workshop dan Pelatihan Praktik
Simulasi penerapan teknologi digital dalam tugas dan fungsi ASN.
Studi Kasus dan Diskusi Kelompok
Pembelajaran berbasis pengalaman nyata dan praktik terbaik digitalisasi pemerintahan.
Evaluasi dan Uji Kompetensi
Pengukuran pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti diklat.
Manfaat Diklat Digitalisasi bagi ASN
Setelah mengikuti Diklat Digitalisasi ASN Tahun 2026, peserta diharapkan mampu:
Meningkatkan kompetensi dan keterampilan digital dalam pelaksanaan tugas.
Menyederhanakan proses kerja birokrasi melalui pemanfaatan sistem digital.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada masyarakat.
Mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan transparan.
Meminimalkan risiko keamanan siber melalui pengelolaan data dan informasi yang lebih aman.
Kesimpulan
Diklat Digitalisasi bagi ASN Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis teknologi. Melalui pelatihan ini, ASN diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung implementasi e-Government secara optimal. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi birokrasi yang ingin tetap relevan dan berdaya saing di era teknologi.
Pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025, sebuah kegiatan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan di Hotel Hi Senen, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Implementasi Sistem Merit Pelaporan Kinerja PNS/ASN bagi Kecamatan dan Kelurahan Berbasis E-Lapkin. Acara ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari kecamatan dan kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan khususnya Kecamatan Lalembuu, yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik yang kini semakin menjadi kebutuhan di dunia pemerintahan modern.
Sistem Merit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, efisien, dan akuntabel. Implementasi sistem ini bertujuan agar penilaian dan pengelolaan kinerja PNS/ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan pencapaian, bukan berdasarkan faktor-faktor lain yang tidak relevan. Sistem Merit juga menjadi landasan bagi transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan.
Dalam konteks pelayanan publik, penerapan sistem merit memungkinkan evaluasi kinerja ASN dilakukan secara objektif dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi ASN untuk bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk melaksanakan sistem merit ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan kinerja ASN secara lebih transparan dan efisien.
Salah satu topik utama dalam Bimtek ini adalah implementasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja) yang merupakan platform berbasis teknologi yang memfasilitasi pencatatan dan pelaporan kinerja ASN. E-Lapkin diharapkan menjadi solusi dalam mempermudah proses pelaporan dan evaluasi kinerja ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan sistem berbasis elektronik ini, data kinerja ASN dapat lebih terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.
Melalui E-Lapkin, setiap kinerja ASN dapat dipantau secara real-time dan terukur, sehingga proses evaluasi menjadi lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Hal ini tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan E-Lapkin, data kinerja tidak hanya tercatat secara digital, tetapi juga dapat dianalisis untuk mengetahui tren dan pola yang dapat digunakan untuk perbaikan layanan di masa depan.
Bimtek ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi pengelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem merit dan cara efektif menggunakan E-Lapkin, pengelolaan kinerja ASN di tingkat lokal diharapkan dapat menjadi lebih terstruktur dan berbasis data. Hal ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pelatihan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam menerapkan sistem merit dan pelaporan kinerja. Diskusi antara peserta, yang berasal dari berbagai wilayah kecamatan dan kelurahan, juga membantu dalam menemukan solusi bersama untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam penerapan sistem ini.
Bimbingan Teknis mengenai Implementasi Sistem Merit Pelaporan Kinerja PNS/ASN bagi Kecamatan dan Kelurahan Berbasis E-Lapkin di Hotel Hi Senen Jakarta Pusat pada tanggal 4-5 Februari 2025 merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan penerapan sistem merit dan pemanfaatan E-Lapkin, diharapkan pelaporan dan evaluasi kinerja ASN dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan objektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Diharapkan melalui kegiatan ini, setiap peserta dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang didapatkan untuk memperbaiki kinerja ASN di wilayah masing-masing, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan yang lebih baik di Indonesia.
Strategi Penguatan Kualitas Perencanaan Menuju Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Perencanaan dan pembangunan daerah merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penyesuaian arah kebijakan nasional pasca penetapan RPJPN 2025–2045, penyusunan RKPD Tahun 2026, hingga penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
Dalam konteks tersebut, Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2026 menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan selaras dengan prioritas nasional maupun kebutuhan daerah.
🎯 Tujuan Bimbingan Teknis
Bimtek ini bertujuan untuk:
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah
Memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah, meliputi RPJMD, RKPD Tahun 2026, Renstra OPD, serta keterkaitannya dengan APBD berbasis kinerja.
Menyelaraskan Prioritas Nasional dan Daerah
Memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan RPJPN 2025–2045, kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, serta agenda SDGs.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi
Mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dalam proses perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.
📘 Fokus Materi Bimbingan Teknis
1️⃣ Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026
Arah dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah Tahun 2026
Regulasi terbaru terkait perencanaan pembangunan daerah
Isu strategis pembangunan 2026, antara lain:
Penguatan transformasi digital pemerintahan
Penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM
Penguatan ekonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan
Infrastruktur hijau dan ketahanan lingkungan
2️⃣ Metodologi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam perencanaan daerah
Pemanfaatan data, indikator kinerja, dan isu strategis daerah
Penyusunan target dan program prioritas yang terukur dan realistis
3️⃣ Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
Sinkronisasi RPJMD, RKPD, Renja OPD, dan APBD
Penguatan penganggaran berbasis kinerja (result-based budgeting)
Keterkaitan perencanaan pembangunan dengan SAKIP dan kinerja OPD
4️⃣ Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis SIPD
Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah
Analisis dampak kebijakan pembangunan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
🧠 Metode Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan:
Pelatihan Klasikal
Paparan kebijakan, regulasi, dan praktik perencanaan pembangunan daerah.
Studi Kasus dan Simulasi
Pembahasan kasus nyata perencanaan pembangunan di daerah peserta.
Pendampingan Teknis
Konsultasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan oleh tim ahli dan praktisi.
🎯 Harapan Pelaksanaan Bimtek
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, pemerintah daerah diharapkan mampu:
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis kinerja.
Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran daerah.
Mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Kesimpulan
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah di era transformasi kebijakan dan digitalisasi pemerintahan. Dengan perencanaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Capacity building atau pengembangan kapasitas adalah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau organisasi dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Keberadaan dan keberlangsungan organisasi sangat didukung dengan adanya tiga pilar utama agar dapat berjalan dengan baik. Tiga pilar tersebut terdiri dari keberadaan SDM yang baik, sistem penataan organisasi yang baik, serta proses komunikasi yang biasanya dianggap sebagai target capaian organisasi dalam visi-misi. Tentunya, aspek SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dapat dilihat dari sisi knowledge, skill, dan attitude.
Kegiatan capacity building ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan tujuan-tujuan tim lainnya. SDM mempunyai kapasitas yang terus berkembang, proses dapat dilakukan mulai dari seleksi, pemberian lingkungan kerja yang memadai, serta pelatihan yang berkesinambungan dalam aspek-aspek penting, seperti yang diuraikan diatas. Seleksi tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika SDMnya tidak melakukan komunikasi yag baik untuk mencapai tujuan. aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik. Capacity Building tidak sama dengan pelatihan atau pendidikan tradisional yang hanya fokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan.
Variasi dan kreatifitas kegiatan ini dilaksanakan selain pembekalan materi yaitu salah satunya motivasi, membangun keharmonisan komunikasi antara seluruh SDM yang ada di dalam sebuah organisasi misalanya customer service orientation, goal setting, inovasi dan creativity, paradigma shifting, communication, problem solver dan decision maker, entrepreneurship, soft skill, persepsi dan lain-lain. Variasi kegiatan in door dan out door games dan variasi olah kebersamaan team. Dan dalam rangka menjaga kesehatan fisik seluruh SDM agar tetap terjaga dengan baik sehingga lebih produktif dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bekerja. Ada kegiatan rafting atau arung jeram sebuah kegiatan mengarungi sungai yang berarus deras menggunakan perahu karet, kayak, atau kano. Olahraga arung jeram memberikan manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Beberapa manfaatnya adalah menguatkan otot lengan, melatih keseimbangan gerak tubuh, dan sarana rileks dan
relaksasi yang menyenangkan dan ini juga sangat bermanfaat untuk melatih keberanian, percaya diri, komunikasi dan kepedulian dalam sebuah team.
Proses tujuan komunikasi tidak lepas dari bagaimana komuniaksi ini adalah akhir dari Solusi sebuah masalah apapun. Tanpa ada komunikasi, tujuan sebuah orgnaisasi tidak aka nada. Maka dari itu gunakankan komunikasi sebagai langkah awal dalam emabngun keharmonisan dan kebersamaan, baik komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah organisasi yang sehat dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, pembangunan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia atau di sebut SDM menjadi hal yang mutlak harus berjalan dengan baik. Sudahkah kita memiliki itu semua dalam membangun team yang sehat ? Pembentukan dan pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi, dan bertujuan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan. Pencapaian tujuan komunikasi adalah bagaiaman kita memiliki efek kognitif ( Pengetahuan), efek afektif ( Emosi / Perasaan) dan efek behavioral (Perubahan Perilaku ) karena tanpa adanya komponen dalam komunikasi yaitu komunikator, pesan , komunikan maka jika salah satu ketiga komponen tidak ada, maka komunikasi tidak dapat berlangsug. Namun tidak berpengaruh terhadap komponen lainnya. Oleh karena itu mutlak harus ada pada proses komunikasi, baik itu komunikasi antarpesonal, komunikasi kelompok dan massa. Dengan adanya pembekan dan pelatihan yang diberikan dalam capacity building diharapkan sumber daya manusia atau SDM akan di proses menjadi seorang creator, coceptor, mediataor dan problem solver dalam lingkungan kerjanya atau lingkungan dimana saja berada.
Oleh: Serepina Tiur Maida, S.Sos., M.Pd., M.I.Kom., C.AC., C.PS., C.STMI
Capacity building atau pembangunan kapasitas merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan institusi dalam mencapai tujuan serta menjawab tantangan yang dihadapi. Capacity building merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun pemanfaatan sumber daya lainnya. Proses ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, penguatan struktur organisasi, pengembangan sistem, serta peningkatan fasilitas dan sumber daya pendukung.
Capacity building tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim yang sangat penting dalam mendukung efektivitas kerja di berbagai sektor.
1. Pentingnya Capacity Building bagi Organisasi
Bagi organisasi, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun perusahaan, capacity building memiliki manfaat yang sangat strategis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Organisasi
Organisasi yang memiliki kapasitas yang kuat akan mampu bekerja secara lebih efisien dan efektif. Melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDM, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas serta kualitas layanan atau output organisasi.
b. Meningkatkan Kemampuan Menghadapi Tantangan
Capacity building membantu organisasi untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan dan tantangan, baik yang bersifat internal seperti perubahan struktur dan teknologi, maupun eksternal seperti dinamika kebijakan, kondisi sosial, dan perkembangan lingkungan strategis. Organisasi yang memiliki kapasitas yang baik akan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut.
c. Membangun Kepemimpinan yang Kuat
Proses capacity building juga mencakup pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang kompeten dan memiliki wawasan strategis mampu menginspirasi tim, mengambil keputusan secara tepat, serta memimpin perubahan secara efektif dan berkelanjutan.
d. Meningkatkan Kerja Sama dan Kolaborasi Tim
Capacity building mendorong peningkatan kemampuan kerja sama tim melalui penguatan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara kolektif. Hal ini akan menciptakan sinergi antar individu dan unit kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. Strategi Implementasi Capacity Building
Agar pelaksanaan capacity building dapat memberikan hasil yang optimal, beberapa strategi penting yang perlu diperhatikan antara lain:
a. Pendekatan Partisipatif
Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses capacity building sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program.
b. Pelatihan yang Terfokus dan Relevan
Program capacity building perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Pelatihan yang relevan, aplikatif, dan terarah akan memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan pelatihan yang bersifat umum.
c. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta memastikan bahwa tujuan capacity building dapat tercapai secara optimal.
d. Kolaborasi dan Kemitraan
Capacity building yang efektif sering kali melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kemitraan ini dapat memperkuat sumber daya serta memperluas dampak program.
Penutup
Capacity building merupakan investasi strategis bagi organisasi dan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok, dan institusi, dapat tercipta sistem kerja yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan Tahun 2026, capacity building berperan penting dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
Penawaran Program Capacity Building Tahun 2026
Sejalan dengan pentingnya penguatan kapasitas organisasi tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan kerja sama pelaksanaan Program Capacity Building Tahun 2026 melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, serta Pendampingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
Program dirancang secara fleksibel, sistematis, dan berbasis regulasi, dengan fokus pada peningkatan kompetensi SDM, penguatan tata kelola organisasi, serta dukungan terhadap transformasi kelembagaan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai materi, mekanisme pelaksanaan, dan penyesuaian teknis kegiatan, instansi dapat melakukan koordinasi melalui kontak resmi LINKPEMDA yang tersedia.
