Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan besar dalam membangun aparatur yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital dan perubahan kebijakan nasional.
Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pelatihan ASN menuju pendekatan “Adaptive Learning” — pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi individu, data kinerja, dan target reformasi birokrasi.

💡 Perubahan Pendekatan: Dari Pelatihan Massal ke Pembelajaran Adaptif

Konsep Adaptive Learning ASN menekankan pentingnya penggunaan data kompetensi ASN untuk merancang pelatihan yang lebih relevan dan berdampak langsung pada kinerja.
Melalui pemanfaatan teknologi seperti Learning Analytics dan integrasi dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), setiap ASN dapat mengikuti pelatihan sesuai profil kompetensi dan kebutuhan unit kerja masing-masing.

🏛️ LINKPEMDA sebagai Pelopor Pelatihan Berbasis Data Pemerintahan

Sebagai lembaga pelatihan di bawah binaan Kemendagri, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) mengambil peran penting dalam mendukung arah kebijakan ini.
LINKPEMDA mengembangkan berbagai program pelatihan dan Bimtek 2025 dengan pendekatan berbasis Data Governance, Digital Learning Design, dan Competency Mapping ASN Daerah.

Menurut Bapak Andi Hasan Lamba, Koordinator LINKPEMDA:

“Era baru pelatihan ASN bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi bagaimana data kinerja ASN digunakan untuk merancang program pelatihan yang benar-benar berdampak. LINKPEMDA berkomitmen memperkuat hal itu dengan sistem pelatihan adaptif dan terukur.”

⚙️ Fokus Program Unggulan LINKPEMDA Tahun 2025

1. Pelatihan Adaptive Learning ASN Daerah
   Meningkatkan efektivitas diklat melalui pendekatan pembelajaran personal berbasis analisis kompetensi.

2. Bimtek Data Governance dan SPBE Terpadu
   Memperkuat integrasi data pemerintahan dan sistem kinerja ASN digital.

3. Bimtek Keuangan Daerah dan SIPD-RI 2026
   Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan data analitik dan dashboard interaktif.

4. Bimtek Manajemen Kinerja dan e-Kinerja ASN 2025
   Membangun budaya kinerja yang produktif, transparan, dan adaptif.

🌐 Arah Ke Depan: Smart Governance melalui SDM Adaptif

Transformasi digital pemerintahan tidak akan berhasil tanpa SDM yang mampu berpikir adaptif dan berbasis data.
LINKPEMDA percaya bahwa investasi terbaik pemerintah daerah adalah pada penguatan kompetensi ASN yang siap menghadapi perubahan teknologi dan regulasi.

LINKPEMDA terus membuka kolaborasi dengan instansi pemerintah di seluruh Indonesia untuk mendesain pelatihan yang lebih inovatif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan daerah.

📞 Informasi & Pendaftaran Pelatihan

Untuk informasi lebih lanjut tentang pelatihan Adaptive Learning ASN dan program Bimtek 2025 lainnya, hubungi:
🌐 www.linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

#AdaptiveLearningASN #DigitalLearningPemerintah #DataDrivenPelatihan #CompetencyMappingASN 
#BimtekGovernance #PelatihanBerbasisData #SmartSDM #LINKPEMDA #DigitalReformasiASN

Bekasi, 5 Oktober 2025 — Dalam era transformasi pemerintahan digital, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) terus memperkuat perannya sebagai pusat pelatihan dan inovasi aparatur pemerintah daerah. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi instansi pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pembinaan SDM aparatur berbasis digital learning dan tata kelola berbasis regulasi kinerja.

Sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi nasional, kebijakan Digitalisasi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut setiap daerah untuk bertransformasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. LINKPEMDA hadir dengan pendekatan baru melalui Program Bimbingan Teknis dan Diklat ASN berbasis aplikasi pemerintahan daerah terintegrasi.

“Pelatihan yang kami selenggarakan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktik langsung menggunakan platform seperti SIPD-RI, e-Kinerja ASN, dan e-Budgeting Daerah,” ujar Bapak Andi Hasan Lamba, Koordinator LINKPEMDA.

Program pelatihan tahun 2025 ini mencakup berbagai bidang strategis, seperti:

• Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis SIPD-RI

• Manajemen BLUD dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres 46 Tahun 2025

• Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah (RKPD 2026)

• Peningkatan Kapasitas ASN dan Reformasi Birokrasi Daerah

Melalui program nasional ini, LINKPEMDA menempatkan diri sebagai mitra pembinaan SDM pemerintah daerah yang mengedepankan integritas, inovasi, dan akuntabilitas.

“Transformasi digital bukan sekadar mengganti sistem, tapi membangun budaya kerja baru yang lebih efisien, terukur, dan berorientasi hasil. LINKPEMDA memastikan setiap materi pelatihan kami selalu relevan dengan regulasi terbaru,” tambahnya.

LINKPEMDA mengundang seluruh perangkat daerah, pejabat keuangan, pejabat pengadaan, dan ASN di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam program Bimtek Nasional 2025 — baik secara tatap muka maupun daring (online learning).

📍 Informasi lengkap dan pendaftaran resmi:
🌐 www.linkpemda.com
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
#LINKPEMDA #BimtekASN2025 #PelatihanDigitalASN #SIPDRI #SPBEdaerah #ReformasiBirokrasiDigital #PusatPelatihanDaerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, SIPD kini menjadi platform utama dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seiring berjalannya waktu, banyak daerah menghadapi kendala seperti sinkronisasi antar-modul, kesalahan input nomenklatur, dan perubahan update aplikasi. Oleh karena itu, LINK PEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Update SIPD 2025 yang dirancang khusus untuk peserta/alumni yang sudah pernah mengikuti Bimtek SIPD sebelumnya.

Materi Update yang Akan Dibahas:

• Penyesuaian regulasi terbaru SIPD 

• Update modul perencanaan, penganggaran, dan keuangan.

• Optimalisasi penggunaan modul e-Reviu dan monitoring kinerja.

• Praktik penyusunan RKA/RBA/APBD berbasis SIPD terbaru.

• Strategi penguatan SOP dan pengelolaan data SIPD di OPD.

Sasaran Peserta:
Bappeda, BPKAD, Inspektorat, PPK, Bendahara, serta operator SIPD dari OPD terkait.

👉 Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikat , modul pelatihan, serta pendampingan teknis dari narasumber berpengalaman di bidang SIPD.

📌 Informasi pendaftaran: www.linkpemda.com | WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba).

Desa memiliki potensi ekonomi yang besar melalui BUMDes, UMKM, dan sektor lokal lainnya. Namun, tantangan muncul pada pemasaran, akses pasar, serta keterbatasan digitalisasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi ekonomi lokal, desa dapat meningkatkan kemandirian keuangan, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman strategi kemandirian keuangan desa berbasis potensi lokal.

2. Melatih aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan produk digital (e-commerce, marketplace, media sosial).

3. Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola pendapatan asli desa (PADes) melalui diversifikasi usaha.

4. Menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

Materi Pokok

1. Konsep Kemandirian Keuangan Desa

   • Landasan hukum keuangan desa

   • Strategi penguatan PADes

2. Pengembangan Produk Unggulan Desa (One Village One Product)

   • Identifikasi potensi lokal

   • Branding & packaging produk

3. Digitalisasi Ekonomi Desa

   • Pemanfaatan marketplace (Shopee, Tokopedia, dll.)

   • Media sosial untuk promosi desa

   • Sistem pembayaran digital & QRIS

4. Optimalisasi BUMDes sebagai Motor Ekonomi Digital

   • Diversifikasi usaha digital BUMDes

   • Tata kelola BUMDes profesional

5. Studi Kasus & Praktik

   • Desa sukses dengan produk digital

   • Simulasi pemasaran online produk desa

Sasaran Peserta

• Kepala Desa & Perangkat Desa

• Pengurus BUMDes

• Pendamping Desa

• Pelaku UMKM Desa

• Dinas PMD / Dinas Koperasi & UMKM

Dasar Hukum

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

• PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

• Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes

• Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran Digital & QRIS

Output yang Diharapkan

1. Peserta mampu menyusun strategi kemandirian keuangan desa berbasis potensi lokal.

2. Desa memiliki produk unggulan yang siap dipasarkan secara digital.

3. BUMDes dapat mengelola usaha digital secara profesional.

4. Terbentuk jejaring desa digital yang saling mendukung pemasaran produk lokal.

Intensif SPIP & Manajemen Risiko 2025: Strategi Penilaian Risiko, Pemantauan & Pengendalian Internal 
Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, LINKPEMDA kembali menyelenggarakan kegiatan Diklat SPIP Penguatan Maturitas: Audit Intern & Monitoring Risiko di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperbaiki manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui diklat ini, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam terkait:

• Strategi penguatan maturitas SPIP di daerah.

• Penerapan audit intern berbasis risiko.

• Monitoring dan evaluasi risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

• Implementasi SPIP sesuai arahan BPKP dan regulasi terbaru tahun 2025.

🎯 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan untuk:

• Aparatur Inspektorat Daerah.

• Pimpinan OPD dan pejabat struktural.

• Pejabat fungsional auditor, pengawas, serta staf perencanaan dan keuangan.

📌 Dasar Hukum

• PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

• PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

• Regulasi terbaru BPKP dan arahan penguatan tata kelola tahun 2025.

🏨 Teknis Pelaksanaan

📍 Tempat: Hotel berbintang/Tempat yang ditentukan (Jakarta/Yogyakarta/Bali atau sesuai permintaan instansi)
📅 Jadwal: Fleksibel, menyesuaikan kebutuhan instansi (batch 2025 dibuka sepanjang tahun)
⏰ Durasi: 2 – 3 hari efektif
🎓 Fasilitas Peserta: Modul & materi pelatihan, sertifikat resmi LINKPEMDA, akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pasca-diklat.

🤝 Penawaran Resmi LINKPEMDA

LINKPEMDA mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Kami siap menyelenggarakan kegiatan dalam format Bimtek Nasional (gabungan beberapa instansi) maupun In-House Training (khusus 1 instansi) sesuai kebutuhan.

📞 Narahubung Resmi

• WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

• 🌐 Website: www.linkpemda.com

• 📧 Email: info@linkpemda.com