Perubahan regulasi perpajakan dan penerapan Coretax Administration System (CTAS) menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Perpajakan Tahun 2026, aparatur diharapkan mampu memahami sistem, regulasi, dan strategi terbaru dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bimtek ini berfokus pada penguatan tata kelola pajak daerah, penerapan sistem digital pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan instansi pusat. Tujuannya adalah mewujudkan sistem perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data digital untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

🔹 Tema Utama & Strategis

1. Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terbaru 2026

2. Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak 2026

3. Bimtek Tata Kelola Pajak dan Potensi Daerah 2026

4. Bimtek Akuntansi Perpajakan Pemerintah Daerah 2026

5. Bimtek Kepatuhan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah 2026

🔹 Digitalisasi dan Coretax

1. Bimtek Implementasi Coretax Administration System (CTAS) 2026

2. Bimtek Integrasi Sistem Pajak Daerah dengan Coretax DJP 2026

3. Bimtek Transformasi Digital dan Coretax dalam Pengelolaan Pajak Daerah

4. Bimtek Sinkronisasi Data Pajak antara Pemda dan Kemenkeu/DJP 2026

5. Bimtek Penggunaan Aplikasi Pajak Terpadu dan E-Pajak Daerah 2026

6. Bimtek Pemanfaatan Teknologi dan Database Pajak Berbasis Cloud 2026

7. Bimtek Pengawasan Pajak Daerah Berbasis Data Analytics dan Coretax 2026

🔹 Optimalisasi PAD dan Manajemen Pajak Daerah

1. Bimtek Strategi Peningkatan PAD melalui Pajak dan Retribusi 2026

2. Bimtek Inovasi Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2026

3. Bimtek Kebijakan Teknis dan Regulasi Pajak Daerah Terbaru 2026 (UU HKPD)

4. Bimtek Penilaian Potensi Pajak Daerah dan Pendataan Wajib Pajak 2026

5. Bimtek Strategi Penerimaan dan Pelaporan Pajak Daerah 2026

6. Bimtek Pemetaan Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial (SIG Pajak)

7. Bimtek Efektivitas Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah 2026

🔹 Administrasi dan Kepatuhan Pajak

1. Bimtek Prosedur Administrasi dan Pelaporan Pajak Daerah 2026

2. Bimtek Pengisian, Pelaporan, dan Audit SPT Pajak Pemerintah Daerah

3. Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pusat dan Daerah

4. Bimtek Kepatuhan Perpajakan ASN dan Instansi Pemerintah 2026

5. Bimtek Penanganan Sengketa Pajak dan Keberatan Pajak Daerah 2026

6. Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah dan Pengawasan Internal Pajak 2026

🔹 Sinkronisasi dan Kelembagaan Pajak Daerah

1. Bimtek Sinergi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan DJP dalam Pemungutan Pajak 2026

2. Bimtek Penerapan Kebijakan Satu Data Pajak Daerah 2026

3. Bimtek Tata Kelola Lembaga Pajak dan Retribusi Daerah yang Efektif 2026

4. Bimtek Evaluasi Kinerja Pajak Daerah dan Indeks Efektivitas Pemungutan 2026

5. Bimtek Reformasi Sistem Pajak Daerah dalam Kerangka UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)

Dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan utama. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Pemerintahan Tahun 2026 diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan ASN dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta inovasi pelayanan publik berbasis kinerja dan digitalisasi.

Bimtek ini diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi yang mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai arah kebijakan nasional serta regulasi terbaru Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB.

🔹 Tema Umum & Strategis

1. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Kinerja 2026

2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah 2026

3. Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 2026

4. Bimtek RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD 2026

5. Bimtek Penerapan Kebijakan Satu Data Daerah 2026

🔹 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bimtek Sinkronisasi RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD 2026

2. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

3. Bimtek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2026

4. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan ILPPD 2026

5. Bimtek Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah (LCKPD) 2026

6. Bimtek Strategi Penguatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2026

7. Bimtek Integrasi SIPD Perencanaan, Keuangan, dan Pembangunan 2026

🔹 Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

1. Bimtek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2026

2. Bimtek Penataan Kelembagaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2026

3. Bimtek Evaluasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab & ABK) Pemerintahan Daerah

4. Bimtek Manajemen Kinerja dan Penyusunan SKP ASN Berbasis Hasil 2026

5. Bimtek Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2026

6. Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih (Good Governance)

🔹 Pengawasan, Inovasi, dan Pelayanan Publik

1. Bimtek Inovasi Daerah dan Penguatan Kinerja Pelayanan Publik 2026

2. Bimtek Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (SPIP) dan Zona Integritas 2026

3. Bimtek Strategi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas ASN

4. Bimtek Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan SP4N LAPOR!

5. Bimtek Tata Cara Evaluasi dan Penilaian Inovasi Daerah (Indeks IDI) 2026

🔹 Kerjasama, Administrasi, dan Pemerintahan Umum

1. Bimtek Administrasi Pemerintahan Daerah dan Tata Naskah Dinas 2026

2. Bimtek Kerjasama Antar Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah 2026

3. Bimtek Penataan Wilayah, Kecamatan, dan Kelurahan 2026

4. Bimtek Penguatan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 2026

5. Bimtek Pengelolaan Arsip Pemerintahan dan Kearsipan Digital 2026

Dalam menghadapi dinamika kebijakan keuangan daerah tahun 2026, para ASN dan SKPD perlu memahami arah baru reformasi dan digitalisasi tata kelola keuangan yang diatur melalui regulasi terbaru Kemendagri dan penerapan SIPD RI.

Melalui kegiatan Bimtek Keuangan Daerah 2026, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan aparatur dalam bidang perencanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

Bimtek ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan publik yang transparan, efisien, dan berbasis kinerja — sejalan dengan visi reformasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang efektif dan terpercaya.

🔹 Tema Umum & Strategis

1. Bimtek Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2026

2. Bimtek Digitalisasi Keuangan dan SIPD RI Tahun 2026

3. Bimtek Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan SKPD 2026

4. Bimtek Implementasi SIPD Keuangan dan e-Planning 2026

5. Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 2026

6. Bimtek Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Daerah 2026

7. Bimtek Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Kinerja 2026

8. Bimtek Kebijakan Teknis Keuangan Daerah Terbaru Kemendagri 2026

🔹 Penatausahaan dan Pelaporan

1. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2026

2. Bimtek Penatausahaan Kas Daerah dan Rekonsiliasi Bank 2026

3. Bimtek Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan (LKPD) 2026

4. Bimtek Penatausahaan Pendapatan dan Belanja SKPD 2026

5. Bimtek Pengelolaan Buku Kas Umum dan Register Bendahara 2026

6. Bimtek Prosedur Penutupan Buku dan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2026

7. Bimtek Rekonsiliasi SIMDA Keuangan dan SIPD Keuangan 2026

8. Bimtek Pelaporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah 2026

🔹 Bendahara & PPK-SKPD

1. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara SKPD Tahun 2026

2. Bimtek Administrasi Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2026

3. Bimtek Tata Cara Penyusunan SPJ dan SPP-LS Tahun 2026

4. Bimtek Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 2026

5. Bimtek Manajemen Kas dan Pengendalian Saldo Bendahara 2026

6. Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 2026

7. Bimtek Audit Internal Bendahara dan Pengawasan Keuangan 2026

🔹 Perencanaan dan Penganggaran

1. Bimtek Penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026

2. Bimtek Strategi Penyusunan APBD dan KUA-PPAS 2026

3. Bimtek Penyesuaian Anggaran dan Perubahan APBD 2026

4. Bimtek Penyusunan Dokumen Anggaran Berbasis Kinerja 2026

5. Bimtek Sinkronisasi Renja, RKA, dan DPA SKPD 2026

6. Bimtek Pengelolaan Anggaran Kas dan Penjadwalan Belanja 2026

🔹 Pengawasan dan Audit Keuangan

1. Bimtek Pemeriksaan dan Pengendalian Internal Keuangan Daerah 2026

2. Bimtek Audit Keuangan oleh Inspektorat Daerah 2026

3. Bimtek Strategi Persiapan Pemeriksaan BPK Tahun 2026

4. Bimtek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK 2026

5. Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2026

6. Bimtek Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2026

7. Bimtek Evaluasi dan Monitoring Keuangan Daerah 2026

🔹 Belanja, Kas, dan Akuntansi

1. Bimtek Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 2026

2. Bimtek Belanja Modal dan Pemeliharaan Aset Daerah 2026

3. Bimtek Manajemen Kas Umum Daerah (KUD) 2026

4. Bimtek Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual 2026

5. Bimtek Penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026

6. Bimtek Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja dalam SIPD Keuangan 2026

🔹 Akhir Tahun dan Laporan Kinerja

1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2026

2. Bimtek Penutupan Tahun Anggaran dan Konsolidasi Data Keuangan 2026

3. Bimtek Evaluasi Realisasi Anggaran dan Kinerja Keuangan 2026

4. Bimtek Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Daerah 2026

5. Bimtek Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2026

6. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terbaru 2026

7. Bimtek Penatausahaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2026

8. Bimtek Prosedur dan Format Laporan Keuangan BLUD 2026

🏛️ Pemerintah Tetapkan Arah Baru Tata Kelola Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Regulasi ini menjadi dasar penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Tahun 2026, sekaligus menegaskan arah baru tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan efektivitas pembangunan, integrasi data keuangan daerah, serta penguatan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah.

💡 Tujuan dan Arah Kebijakan Kemendagri

Melalui regulasi ini, Kemendagri menekankan tiga fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026:

1. Integrasi Sistem dan Data Daerah

   Seluruh pemerintah daerah wajib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
   Tujuannya agar seluruh tahapan dapat terpantau secara real time dan terintegrasi secara nasional.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Setiap kegiatan daerah harus berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting) dengan indikator yang jelas.
   SKPD wajib memastikan bahwa setiap program mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

3. Akuntabilitas dan Transparansi Publik

   Seluruh proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi, auditabilitas, serta penggunaan sistem digital yang dapat diakses lintas perangkat.

📘 Pokok-Pokok Penting Regulasi Terbaru

Berikut beberapa poin penting dari Permendagri 10 Tahun 2025 dan regulasi pendukungnya yang wajib dipahami oleh ASN dan SKPD:

1. Format Baru Dokumen RKPD dan KUA-PPAS 2026
   Format dokumen disesuaikan dengan struktur kebijakan nasional serta indikator pembangunan yang dapat diukur kinerjanya.

2. Sinkronisasi RKPD dengan APBD melalui SIPD-RI
   Proses penyusunan APBD wajib dilakukan melalui platform SIPD-RI agar data keuangan daerah bersifat tunggal dan terintegrasi.

3. Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) Daerah Tahun 2026
   Kemendagri menetapkan pedoman SBM terbaru yang harus dijadikan acuan oleh BPKAD dan SKPD saat menyusun rencana anggaran.

4. Penegasan Tanggung Jawab PPK-SKPD dan Bendahara
   ASN yang bertugas sebagai PPK-SKPD dan bendahara diwajibkan memahami ketentuan baru pelaporan dan pertanggungjawaban berbasis elektronik.

5. Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi Tematik
   Regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi tematik berbasis hasil, dengan kinerja ASN sebagai penggerak utama efektivitas belanja daerah.

🧭 Panduan Teknis bagi ASN & SKPD

Agar implementasi regulasi berjalan efektif, berikut langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah:

1. Pelajari dan Sosialisasikan Permendagri 10/2025
   Kepala OPD dan pejabat fungsional perencana perlu memahami isi regulasi dan menyesuaikan penyusunan dokumen RKPD maupun Renja OPD 2026.

2. Perkuat Koordinasi Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat
   Kolaborasi antarperangkat daerah penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan.

3. Tingkatkan Kompetensi ASN melalui Bimtek dan Pelatihan
   ASN yang menangani perencanaan dan keuangan perlu mengikuti pelatihan teknis terkait SIPD-RI, manajemen keuangan, dan penyusunan dokumen APBD.

4. Optimalkan Digitalisasi dan Integrasi Data
   Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan akurasi data keuangan.

🧩 Implikasi Regulasi bagi Pemerintah Daerah

Dengan diberlakukannya Permendagri 10 Tahun 2025, maka mulai tahun anggaran 2026 setiap pemerintah daerah diharuskan:

• Menyusun RKPD dan APBD berbasis hasil (result-oriented budgeting);

• Melaksanakan pelaporan keuangan secara digital dan terintegrasi dalam SIPD-RI;

• Meningkatkan transparansi, efektivitas belanja, serta tata kelola keuangan berbasis kinerja;

• Menjamin keselarasan kebijakan daerah dengan prioritas nasional.

🏁 Penutup

Permendagri 10 Tahun 2025 bukan sekadar pedoman teknis penyusunan RKPD dan APBD, tetapi menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih modern, efisien, dan terukur.

Bagi ASN dan SKPD, memahami dan menerapkan regulasi ini adalah langkah penting menuju birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Melalui kolaborasi, penguatan kapasitas, serta digitalisasi tata kelola, pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

🔗 Disarankan untuk Dibaca

• Permendagri 10 Tahun 2025: Pedoman Penyusunan RKPD 2026

• Implementasi SIPD-RI dalam Keuangan Daerah 2026

• Panduan Bimtek Keuangan Daerah & Reformasi Birokrasi 2026

Dalam rangka penutupan tahun anggaran dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses penyusunan laporan serta rekonsiliasi data aset dilakukan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akhir Tahun: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) & Rekonsiliasi SIMDA BMD/SIPD-BMD, aparatur diharapkan mampu menyusun laporan BMD yang valid, melakukan rekonsiliasi aset dengan data keuangan, serta menyiapkan bahan untuk penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) akhir tahun.

2. Menyelaraskan data antara aplikasi SIMDA BMD dan SIPD-BMD untuk mendukung laporan keuangan daerah.

3. Menyediakan pedoman praktis dalam proses inventarisasi, rekonsiliasi, dan pelaporan aset daerah.

4. Mendukung penyusunan LKPD Tahun 2026 yang akurat dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Sasaran Peserta

• Pejabat/Pengelola Barang Daerah

• Kepala Subbag Keuangan dan Aset

• Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) dan Pengurus Barang

• Operator SIMDA BMD/SIPD-BMD

• ASN terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah

Materi Pokok

• Ketentuan terbaru penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

• Tata cara rekonsiliasi antara SIMDA BMD dan SIPD-BMD

• Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap

• Strategi penyelesaian permasalahan data aset menjelang penutupan tahun anggaran

Dasar Hukum

• Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Output Kegiatan

• Sertifikat 16 JP

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Pemahaman teknis tentang penyusunan LBMD dan rekonsiliasi aset

• Sinkronisasi data aset untuk mendukung LKPD Tahun 2026

Penyelenggara

Lembaga Informasi dan Kajian Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi.