Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menghadapi tantangan ganda:

1. Kepatuhan terhadap regulasi TKA, termasuk izin kerja, pajak, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum.

2. Transfer Knowledge, yaitu pemindahan keterampilan, pengetahuan, dan praktik terbaik dari TKA ke tenaga lokal agar perusahaan memperoleh manfaat optimal dari keahlian TKA.

Bimtek ini dirancang untuk memberikan strategi dan praktik yang sistematis agar TKA dapat berkontribusi maksimal dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui TKIP dan Transfer Knowledge, sekaligus memastikan perusahaan tetap mematuhi regulasi nasional terkait TKA.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman regulasi terbaru terkait TKA di Indonesia (Perizinan, pajak, Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja).

2. Menjelaskan prinsip dan praktik Tata Kelola Inovasi (TKIP) dalam konteks perusahaan dengan TKA.

3. Melatih perusahaan menerapkan strategi Transfer Knowledge dari TKA ke tenaga kerja lokal.

4. Meningkatkan kemampuan manajerial dan HR dalam mengelola TKA secara efektif dan patuh hukum.

5. Menyusun mekanisme dokumentasi pengetahuan dan pengukuran efektivitas Transfer Knowledge.

Materi Pelatihan

Sesi Topik Metode

1 Regulasi TKA di Indonesia: UU Ketenagakerjaan, izin kerja, pajak, keselamatan kerja Presentasi & diskusi

2 Prinsip TKIP dalam perusahaan: Integrasi inovasi, alur kerja, dan dokumentasi pengetahuan Presentasi & studi kasus

3 Strategi Transfer Knowledge: Teknik pemindahan keterampilan, mentoring, coaching Workshop & simulasi

4 Manajemen TKA & Tim Lokal: Kolaborasi, monitoring, evaluasi transfer knowledge Praktik langsung & template

5 Rencana Aksi Implementasi: Roadmap TKA untuk inovasi dan pemindahan pengetahuan Presentasi kelompok & coaching

Sasaran Peserta

• HR Manager / Kepala Divisi HR & Legal

• Supervisor atau Manajer Divisi yang memimpin TKA

• Staff pengelola kompetensi dan knowledge management

Metode Pelatihan

• Presentasi interaktif

• Diskusi kelompok

• Studi kasus perusahaan yang berhasil menerapkan TKIP & Transfer Knowledge dengan TKA

• Simulasi & praktik menyusun rencana aksi transfer knowledge

• Coaching & feedback langsung dari narasumber

Waktu & Tempat

• Durasi: 2 hari (08:00 – 16:00)

• Tempat: Ruang pelatihan perusahaan / Hotel Hi Jakarta Pusat 

Narasumber / Fasilitator

• Praktisi HR dan manajemen TKA

• Konsultan inovasi perusahaan & Knowledge Management

• Akademisi / Trainer dengan pengalaman transfer knowledge dan regulasi TKA

Hasil yang Diharapkan

1. Perusahaan memahami regulasi TKA terbaru dan mampu mematuhi ketentuan hukum.

2. TKA dapat berkontribusi maksimal dalam pemindahan pengetahuan ke tenaga lokal.

3. Terbentuk mekanisme TKIP untuk mendokumentasikan inovasi dan praktik terbaik.

4. Rencana aksi dan roadmap Transfer Knowledge siap diterapkan dalam perusahaan.

5. Peningkatan kolaborasi dan kinerja tim antara TKA dan tenaga kerja lokal.

Dasar / Referensi

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

• Permenaker & Peraturan Terkait TKA (Izin kerja, dokumen legal, pajak, keselamatan kerja)

• ISO 56002:2019 – Innovation Management System (standar manajemen inovasi)

• PMI Guidelines – Knowledge Transfer & Organizational Learning

Fokus utama bukan regulasi pemerintahan daerah, tetapi kombinasi regulasi TKA + praktik TKIP dan Transfer Knowledge untuk perusahaan.

 

Bimtek Pendampingan TKA ini dirancang untuk memastikan perusahaan mampu:

• Menerapkan Transfer Knowledge secara efektif dari TKA ke tenaga lokal

• Meningkatkan kinerja inovasi perusahaan melalui TKIP

• Mematuhi semua regulasi terkait TKA, sehingga meminimalkan risiko hukum dan operasional

Dengan pendekatan teori + praktik + studi kasus, peserta akan memiliki roadmap implementasi nyata yang siap diterapkan di perusahaan.

Selamat datang di halaman resmi Bimtek & Diklat 2026 LINKPEMDA. Di sini Anda dapat menemukan seluruh  materi Bimtek/Diklat 2026 untuk aparatur pemerintah, BLUD/RSUD, PBJ, Puskesmas, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan perusahaan swasta.

📘 Katalog Program Bimtek & Diklat Nasional LINKPEMDA 2026

Penguatan Kapasitas ASN, Pemerintahan Daerah, dan SDM Perusahaan

🟩 A. BIDANG KEUANGAN DAERAH

Bimtek

• Bimtek 2026: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparatur

• Bimtek Akuntansi Pemerintah Daerah 2026: Kompetensi Aparatur

• Bimtek Laporan Keuangan Daerah 2026: Praktik Profesional Aparatur

• Bimtek Pengawasan Keuangan Daerah 2026: Audit Internal Efektif

• Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah 2026: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Diklat

• Diklat 2026 untuk Aparatur: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• Diklat Keuangan Daerah 2026: Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Tata Kelola

• Diklat Penataan Kas & Pengelolaan BUD 2026 untuk ASN

• Diklat Evaluasi Anggaran Daerah 2026: Penguatan Kinerja Aparatur

• Diklat Pendapatan Daerah 2026: Optimalisasi PAD untuk Aparatur

🟦 B. BIDANG ASN & KEPEGAWAIAN

Bimtek

• Bimtek Kepegawaian 2026: Pengelolaan SDM ASN Profesional

• Bimtek Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN 2026

• Bimtek Administrasi Kepegawaian 2026: Optimalisasi Tata Kelola

• Bimtek Budaya Kerja & Etika ASN 2026: Profesionalisme Aparatur

Diklat

• Diklat 2026: Penguatan Pengelolaan SDM ASN secara Profesional

• Diklat Kompetensi ASN 2026: Peningkatan Kinerja Aparatur

• Diklat Formasi dan Kebutuhan ASN 2026: Perencanaan SDM

• Diklat Pelayanan Manajemen ASN 2026: Kompetensi Praktis

• Diklat 2026: Penguatan Budaya Kerja dan Etika Aparatur

🟧 C. BIDANG PELAYANAN PUBLIK & SDM

Bimtek

• Bimtek Pelayanan Publik 2026: Kompetensi Aparatur

Diklat

• Diklat SDM Pelayanan Publik 2026: Penguatan Kompetensi Aparatur

• Diklat Pelayanan Publik 2026: Kompetensi Aparatur

🟨 D. BIDANG BLUD & RSUD

Bimtek

• Bimtek BLUD 2026: Pengelolaan Keuangan dan Operasional RSUD

• Bimtek Penyusunan RBA BLUD 2026: Praktik Efektif

• Bimtek Keuangan BLUD 2026: Kompetensi Aparatur

• Bimtek Optimalisasi Layanan BLUD 2026: Pelayanan Publik Profesional

Diklat

• Diklat 2026: Pengelolaan Keuangan dan Operasional BLUD

• Diklat Manajemen Layanan RSUD 2026: Kualitas dan Mutu

• Diklat 2026: Penyusunan RBA BLUD secara Efektif dan Profesional

• Diklat Mutu & Standar Layanan BLUD 2026

• Diklat 2026: Pengelolaan Keuangan BLUD oleh Aparatur Kompeten

• Diklat SDM BLUD & RSUD 2026: Peningkatan Kinerja

• Diklat Sistem Manajemen RSUD 2026

🟫 E. BIDANG PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)

Bimtek

• Bimtek PBJ Pemerintah 2026: Kompetensi Aparatur

• Bimtek SDM PBJ 2026: Profesionalisasi Aparatur

• Bimtek Monitoring & Evaluasi PBJ 2026

• Bimtek PBJ Non-ASN 2026: Kompetensi Praktis

Diklat

• Diklat 2026: Penguatan Kompetensi Aparatur dalam PBJ

• Diklat Perencanaan & Pengelolaan PBJ 2026

• Diklat 2026: Pengembangan SDM PBJ yang Profesional

• Diklat Manajemen Risiko PBJ 2026: Optimalisasi Proses

• Diklat 2026: Peningkatan Monitoring dan Evaluasi PBJ

• Diklat Sistem & Aplikasi PBJ 2026: Penguatan SDM

• Diklat Integritas & Etika PBJ 2026

🟪 F. BIDANG KESEHATAN & PUSKESMAS

Bimtek

• Bimtek Puskesmas 2026: Pengelolaan Program Kesehatan Primer

• Bimtek Digitalisasi Layanan Kesehatan 2026

• Bimtek Inovasi Layanan Puskesmas 2026

Diklat

• Diklat 2026: Pengelolaan Program Kesehatan Primer oleh Aparatur

• Diklat Mutu Layanan Puskesmas 2026

• Diklat 2026: Pemanfaatan Digitalisasi Layanan Kesehatan Puskesmas

• Diklat Monitoring & Evaluasi Program Puskesmas 2026

• Diklat 2026: Pengembangan Inovasi Layanan Puskesmas

🟩 G. BIDANG PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH

Bimtek

• Bimtek Rencana Strategis Daerah 2026: Kapasitas Aparatur

• Bimtek Pemanfaatan Data Pembangunan 2026

• Bimtek Strategi Perencanaan Berbasis Kinerja 2026

Diklat

• Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah 2026: Penyusunan RKPD

• Diklat 2026: Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Rencana Strategis

• Diklat Analisis & Evaluasi Pembangunan Daerah 2026

• Diklat 2026: Optimalisasi Pemanfaatan Data Pembangunan

• Diklat Monitoring & Evaluasi Pembangunan 2026

• Diklat 2026: Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja

🟦 H. BIDANG PERUSAHAAN & SDM KORPORASI

Bimtek

• Bimtek Manajemen SDM dan Leadership 2026: Penguatan Kapasitas Pegawai

• Bimtek Akuntansi dan Keuangan Perusahaan 2026: Profesionalisme dan Transparansi

• Bimtek Digitalisasi Bisnis dan Inovasi Layanan 2026

• Bimtek Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan (GRC) 2026

• Bimtek K3 dan Keselamatan Kerja 2026: Penerapan Sistem SMK3

Diklat

• Diklat 2026: Pengembangan Kompetensi dan Kepemimpinan SDM Perusahaan

• Diklat Keuangan dan Audit Internal 2026

• Diklat 2026: Customer Service Excellence dan Kepuasan Pelanggan

• Diklat Digital Marketing dan Branding Perusahaan 2026

• Diklat 2026: Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

📎 Catatan:
Seluruh program di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, BUMD, dan Perusahaan Swasta.

Pelatihan ASN, Pemerintahan Daerah, Keuangan, SIPD, BLUD, RSUD, Pendidikan, Perpajakan, Pengadaan Barang/Jasa, Reformasi Birokrasi, dan Digitalisasi Pemerintahan
Dalam era kebijakan nasional yang dinamis, transformasi digital, dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result based government).

Melalui Program Bimtek dan Diklat Nasional 2026, LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, lembaga, dan instansi dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis regulasi terbaru serta kebutuhan aktual pemerintahan menuju tata kelola digital dan reformasi birokrasi berkelanjutan.

🧩 Bidang dan Materi Unggulan Tahun 2026

🟢 Bidang Pemerintahan & Tata Kelola Daerah

• Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD Berbasis Kinerja dan Inovasi Daerah

• Bimtek Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart Governance

• Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP 2026

• Bimtek Optimalisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM & IPP)

💻 Digitalisasi Pemerintahan & SPBE

• Pelatihan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dan e-Kearsipan Dinamis

• Pelatihan Integrasi Data OPD dan Dashboard Pemerintahan Daerah

• Bimtek Digitalisasi Sistem Monitoring Kinerja & e-Monev 2026

💰 Keuangan Daerah & SIPD

• Bimtek Penutupan Tahun Anggaran dan Strategi Penyusunan LKPD 2026

• Bimtek Perencanaan & Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja (SIMDA/SIPD)

• Bimtek Tata Cara Reviu, Audit, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

• Bimtek Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi PAD

🏥 BLUD, RSUD & Puskesmas

• Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Data, Laporan, dan Keuangan RS/RSUD Berbasis Excel Dashboard

• Bimtek Akreditasi RS dan Puskesmas (SNARS Edisi 3)

• Bimtek Penguatan BLUD RSUD & Puskesmas untuk Efisiensi dan Kinerja Keuangan

• Bimtek Manajemen SDM Kesehatan dan Pelayanan Publik Digital

🟠 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Strategi Implementasi CATALOG-7 & BUILD-7 e-Katalog V.6 Pasca Perpres 46/2025

• Pelatihan dan Sertifikasi PBJ serta Manajemen Kontrak Pemerintah

• Inovasi dan Transparansi PBJ Berbasis Digital

🟣 Perpajakan dan Retribusi Daerah

• Pajak Daerah dan Retribusi sesuai UU HKPD No. 1 Tahun 2022

• PPh & PPN bagi Bendahara Pemerintah dan BLUD

• Implementasi e-Bupot, e-Faktur, dan e-SPT Terbaru

🎓 Pendidikan, Perpustakaan & Literasi

• Manajemen Sekolah dan Pengelolaan Dana BOS Akuntabel

• Penerapan Kurikulum Merdeka & Administrasi Sekolah Digital

• Pengembangan Literasi Digital & Kelembagaan Pendidikan

🔵 Kepegawaian & Manajemen ASN

• Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Anjab, ABK, dan Evaluasi Kinerja ASN

• Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) & Strategi Pengembangan Karier ASN

• Merit System & Talent Pool ASN di Pemerintah Daerah

🧭 Manajerial & Umum

• Leadership dan Manajemen Perubahan Aparatur

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan BLUD

• Penguatan Kompetensi ASN dalam Etika & Layanan Publik

🏢 Perusahaan & Swasta

• Good Corporate Governance (GCG) dan Audit Internal

• Manajemen Risiko Korporasi dan Kepatuhan ISO 31000

• K3 dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Industri

🗓️ Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026

📅 Periode: Januari – Desember 2026
📍 Lokasi: DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan kota lainnya
📄 Sistem: Inhouse Training dan Kelas Gabungan Nasional

💼 Kontribusi & Fasilitas Peserta

1. Biaya kontribusi peserta dengan penginapan hotel: Rp 5.000.000,-

   • Fasilitas: Penginapan 3 malam (1 kamar 2 peserta), sertifikat 16 JP, modul, tas, makalah, seminar kit, konsumsi/coffee break.

2. Biaya non akomodasi (tanpa penginapan): Rp 4.000.000,-

3. Pembayaran dapat dilakukan saat registrasi atau transfer ke Bank BRI No. 0424-01-000925-30-7 a.n. LINKPEMDA

4. Konfirmasi kepesertaan maksimal 3 hari sebelum kegiatan

5. Informasi & Pendaftaran:
   📞 WA/Call 0813-8766-6605
   📧 info@linkpemda.com
   🌐 www.linkpemda.id

🏛️ Tentang LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) merupakan lembaga pelatihan dan konsultasi yang berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Melalui pelatihan berbasis regulasi terbaru, inovasi digital, dan tata kelola modern, LINKPEMDA terus berperan aktif mendorong aparatur pemerintah menuju pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di era digital 2026.

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 telah menetapkan pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Talenta ASN sebagai langkah strategis untuk memastikan penempatan dan pengembangan ASN berdasarkan potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Instansi pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan sistem ini secara efektif agar mampu:

• Mengidentifikasi dan memetakan potensi ASN.

• Mengembangkan rencana suksesi jabatan strategis.

• Mengoptimalkan pengelolaan SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

1.2 Tujuan Panduan

Panduan teknis ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan manajemen talenta ASN secara terstruktur dan terukur.

2. Memberikan penjelasan langkah-langkah implementasi sesuai ketentuan Kepka BKN 411/2025.

3. Mendorong terwujudnya sistem karier ASN yang adil, transparan, dan berbasis meritokrasi.

1.3 Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup:

• Prinsip dan kerangka manajemen talenta ASN.

• Mekanisme penerapan di lingkungan instansi daerah.

• Peran unit kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian (PPK), dan tim penilai talenta.

• Integrasi dengan sistem informasi kepegawaian (SIASN).

II. KERANGKA DASAR SISTEM MANAJEMEN TALENTA ASN

2.1 Definisi

Manajemen Talenta ASN adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan ASN yang memiliki potensi dan kinerja tinggi untuk menduduki jabatan strategis di masa depan.

2.2 Tujuan Utama Sistem Talenta

1. Menjamin kesinambungan kepemimpinan (succession planning).

2. Menyediakan basis data ASN berbakat dan berpotensi tinggi.

3. Meningkatkan efektivitas penempatan dan promosi jabatan.

4. Mendorong ASN berprestasi untuk terus berkembang.

2.3 Prinsip-Prinsip Dasar

• Berbasis Merit: Penilaian berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi.

• Transparan: Dapat diaudit dan dikomunikasikan secara terbuka.

• Objektif: Menghindari intervensi politik atau kepentingan pribadi.

• Berkelanjutan: Dilaksanakan secara periodik dan konsisten.

• Terintegrasi: Terkoneksi dengan sistem informasi ASN (SIASN) dan e-formasi.

III. STRUKTUR DAN PERAN PELAKU MANAJEMEN TALENTA

IV. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TALENTA ASN

4.1 Tahap 1 – Persiapan dan Pembentukan Tim

• Menetapkan Tim Manajemen Talenta ASN Daerah melalui SK Kepala Daerah/PPK.

• Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan tahunan.

• Melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD.

4.2 Tahap 2 – Identifikasi dan Pemetaan ASN

• Mengumpulkan data kinerja (SKP, perilaku kerja) dan potensi (kompetensi, integritas, komitmen).

• Menggunakan Talent Matrix (9-Box Grid) untuk mengelompokkan ASN berdasarkan dua dimensi utama:

  • Kinerja (Performance)

  • Potensi (Potential)

Contoh Kategori Talent Pool:

1. High Potential – High Performance → Talenta Unggulan

2. High Potential – Medium Performance → Talenta Berkembang

3. Medium Potential – High Performance → Talenta Konsisten

4.3 Tahap 3 – Penilaian dan Validasi

• Tim penilai melakukan talent review meeting untuk menilai hasil pemetaan.

• Hasil penilaian disahkan oleh PPK.

• Data final dimasukkan ke dalam SIASN Talenta sesuai pedoman BKN.

4.4 Tahap 4 – Pengembangan dan Rencana Suksesi

• Menyusun Individual Development Plan (IDP) bagi ASN potensial.

• Melaksanakan program pengembangan:

  • Coaching & mentoring.

  • Pelatihan kompetensi manajerial dan teknis.

  • Penugasan rotasi dan proyek strategis.

• Menyusun rencana suksesi jabatan strategis.

4.5 Tahap 5 – Monitoring dan Evaluasi

• Evaluasi dilakukan minimal setiap 12 bulan.

• Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah dan BKN.

• Melakukan pembaruan data jika terdapat perubahan jabatan, kinerja, atau kompetensi.

V. INTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI ASN (SIASN)

5.1 Keterpaduan Data

• Data talenta diinput melalui aplikasi SIASN – Modul Manajemen Talenta.

• Sinkronisasi otomatis dengan data kepegawaian (e-Formasi, SKP, Diklat, dan Kompetensi).

5.2 Tata Cara Pengisian

1. Login ke portal SIASN.

2. Pilih menu Manajemen Talenta.

3. Input data kinerja, potensi, dan rekomendasi.

4. Verifikasi oleh BKD/BKPSDM.

5. Finalisasi oleh PPK.

VI. PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

6.1 Jenis Laporan

• Laporan hasil pemetaan talenta per unit kerja.

• Daftar Talent Pool ASN daerah.

• Rencana Suksesi Jabatan.

• Laporan pengembangan ASN unggulan.

6.2 Format Pelaporan

Mengacu pada format standar yang ditetapkan dalam lampiran Kepka BKN 411/2025 dan pedoman pelaksanaan SIASN.

VII. PENUTUP

Panduan teknis ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Talenta ASN pasca diterbitkannya Kepka BKN Nomor 411 Tahun 2025. Dengan penerapan yang konsisten, pemerintah daerah akan mampu:

• Mewujudkan birokrasi adaptif dan berorientasi hasil,

• Mendorong karier ASN berbasis merit,

• Menjamin keberlanjutan kepemimpinan daerah.

Mendorong Pemerintah Daerah Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif dan Responsif Gender

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, isu kekerasan berbasis gender (KBG) kini menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak besar terhadap produktivitas, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat kapasitas aparatur daerah, Lembaga Pengembangan Pemerintahan Daerah (LinkPemda) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) melalui Inovasi Layanan Publik Daerah.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu perangkat daerah dalam mengembangkan model layanan publik yang sensitif gender, inklusif, dan mampu mencegah kekerasan sejak dini melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), angka kekerasan berbasis gender masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah. Tantangan terbesar bukan hanya pada penanganan korban, tetapi juga pada lemahnya sistem pencegahan dan respons layanan publik di tingkat daerah.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur dalam merancang kebijakan, program, dan inovasi pelayanan yang berorientasi pada pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG).
Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga menjadi bagian penting dalam pelatihan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

🔹 Tujuan dan Manfaat

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparatur daerah tentang konsep dan jenis kekerasan berbasis gender (KBG);

• Mendorong penguatan koordinasi antar OPD dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

• Melatih peserta dalam menyusun inovasi layanan publik yang ramah gender dan responsif terhadap kelompok rentan;

• Mengintegrasikan kebijakan PUG dalam penyelenggaraan pelayanan publik daerah;

• Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan data terpilah untuk kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Manfaat langsung yang diperoleh peserta yaitu peningkatan kapasitas teknis dan manajerial dalam merancang program pencegahan kekerasan yang terukur, serta membangun sistem layanan publik yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

🔹 Materi Utama yang Dibahas

1. Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Implementasinya di Daerah;

2. Integrasi GEDSI dalam Perencanaan dan Pelayanan Publik;

3. Desain Inovasi Layanan Publik Responsif Gender dan Ramah Korban;

4. Penyusunan Protokol Pencegahan Kekerasan di OPD dan Lembaga Layanan;

5. Pemanfaatan Data Terpilah dan Sistem Informasi KBG Daerah;

6. Praktik Baik (Best Practice) dan Studi Kasus Daerah Inovatif.

🔹 Waktu dan Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pelatihan atau setara 16 Jam Pelajaran (JP).
Pelaksanaan dapat dilakukan secara luring di hotel/ruang pertemuan, maupun secara daring melalui Zoom Meeting, sesuai kebutuhan instansi peserta.

🔹 Peserta dan Narasumber

Peserta kegiatan berasal dari perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta petugas layanan publik di P2TP2A, MPP, RSUD, dan lembaga sosial daerah.
Narasumber terdiri dari pejabat Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, serta praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan inovasi pelayanan publik daerah.

🔹 Fasilitas dan Sertifikasi

Setiap peserta akan memperoleh:

• Sertifikat Resmi 16 JP (Jam Pelajaran);

• Bahan dan Materi Pelatihan;

• Konsumsi & Akomodasi (untuk pelaksanaan luring);

• Dokumentasi dan pendampingan teknis pasca kegiatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dan kapasitasnya dalam mencegah kekerasan berbasis gender melalui inovasi pelayanan publik yang nyata dan berdampak.
Dengan layanan publik yang responsif gender, inklusif, dan berbasis empati, pemerintah daerah dapat menjadi pelopor perubahan menuju pembangunan yang adil dan berkeadilan bagi semua warga.

📍 Diselenggarakan oleh:
Lembaga Pengembangan Pemerintahan Daerah (LinkPemda)
Lembaga pelatihan berizin resmi yang berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan pelatihan, Bimtek, dan workshop inovatif berbasis kinerja dan pembangunan inklusif.

📞 Informasi & Pendaftaran

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 081387666605
📍 Kegiatan berlaku untuk seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.