Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Digital 2025–2026

Transformasi pengadaan pemerintah terus berkembang menuju sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. E-Katalog Versi 6 hadir sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, dengan tampilan lebih modern, fitur yang lebih lengkap, serta mekanisme transaksi yang semakin memudahkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan seluruh perangkat daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6, sebuah pelatihan komprehensif untuk memastikan aparatur memahami penggunaan sistem, teknik pemilihan penyedia, serta optimalisasi transaksi e-purchasing sesuai ketentuan terbaru LKPP.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta diharapkan mampu:

• Memahami regulasi terbaru terkait pengadaan dan e-purchasing.

• Mengoperasikan seluruh fitur E-Katalog Versi 6.

• Melakukan proses pencarian, pembandingan, dan pemilihan produk.

• Melakukan pemesanan, negosiasi, dan konfirmasi transaksi.

• Mengoptimalkan paket e-purchasing untuk efisiensi anggaran.

• Mengatasi kendala teknis dan administratif dalam transaksi.

• Mengintegrasikan hasil transaksi dengan SIRUP & aplikasi internal daerah.

📚 Materi Pelatihan Utama (Update 2025–2026)

1. Kebijakan Pengadaan & E-Purchasing Terbaru

• Perpres 16/2018 dan perubahannya.

• Kebijakan LKPP terkait katalog elektronik.

• Peran PPK, POKJA, dan Pejabat Pengadaan dalam transaksi e-katalog.

2. Pengenalan E-Katalog Versi 6

• Perbedaan Versi 6 dengan versi sebelumnya.

• Tampilan dashboard baru & fitur utama.

• Jenis katalog: Nasional, Sektoral, Lokal, dan Toko Daring.

3. Registrasi, Akses & Hak Pengguna

• Pembuatan akun.

• Pengaturan role dan kewenangan.

• Proses login dan keamanan akun.

4. Pencarian & Pemilihan Produk

• Teknik mencari produk secara efektif.

• Penyaringan (filtering) produk & penyedia.

• Membandingkan harga, spesifikasi, dan ketersediaan stok.

5. Proses Transaksi E-Purchasing

• Menambahkan produk ke keranjang.

• Negosiasi harga dan fitur komunikasi dengan penyedia.

• Pembuatan pesanan dan dokumen pendukung.

• Konfirmasi, approval, dan penyelesaian transaksi.

6. Pengelolaan Paket Pengadaan

• Penyusunan paket rencana pengadaan.

• Integrasi dengan SIRUP dan RUP.

• Monitoring dan evaluasi paket.

7. Fitur Tambahan Versi 6

• Daftar favorit & shortlist penyedia.

• Riwayat transaksi lengkap.

• Fitur endorse & pembuktian spesifikasi.

8. Permasalahan Umum & Solusi Teknis

• Kegagalan transaksi.

• Kendala login dan otorisasi.

• Kendala spesifikasi dan komunikasi dengan penyedia.

9. Studi Kasus & Simulasi Langsung

• Simulasi transaksi real.

• Penyusunan paket.

• Negosiasi dan evaluasi produk.

LANJUTAN MATERI: Optimalisasi Implementasi E-Katalog Versi 6

Untuk membantu peserta menerapkan hasil Bimtek secara komprehensif, program ini dilengkapi dengan materi lanjutan berikut:

🧩 1. Strategi Optimalisasi Pengadaan melalui E-Katalog

• Analisis kebutuhan barang/jasa

• Penyusunan spesifikasi teknis

• Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Pemilihan produk yang sesuai TKDN

🧩 2. Pemilihan Penyedia dan Manajemen Vendor

• Penilaian reputasi penyedia

• Evaluasi performa penyedia

• Mitigasi risiko pengadaan

🧩 3. Integrasi E-Katalog dengan Sistem Keuangan Daerah

• Kesesuaian transaksi dengan SIPD

• Penyusunan dokumen pendukung SP2D dan laporan keuangan

• Pelaporan pertanggungjawaban PPK

🧩 4. Audit Internal & Kepatuhan PBJ

• Dokumen wajib PBJ

• Kesesuaian dengan regulasi LKPP

• Mencegah temuan pemeriksa (BPK/Inspektorat)

🧩 5. Best Practice Pengadaan Daerah & Nasional

• Contoh transaksi katalog yang efisien

• Penguatan peran PPK dan Pejabat Pengadaan

• Studi kasus dari Pemda/BUMN/Lembaga lainnya

👥 Sasaran Peserta

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• POKJA Pemilihan

• Bendahara

• Operator SIRUP dan e-Katalog

• Pejabat Perencanaan & Pengelola Anggaran

• Auditor Internal (Inspektorat)

⚖ Dasar Hukum

• Perpres No. 16 Tahun 2018

• Perpres No. 12 Tahun 2021

• Peraturan LKPP terbaru tentang e-katalog & e-purchasing

• Peraturan internal pemerintah daerah

💳 Biaya Kontribusi Pelatihan

Offline: Rp 4.000.000/peserta

Online: Rp 2.500.000/peserta

Rekomendasi: minimal 2 peserta per instansi untuk efektivitas diskusi & simulasi.

👨‍🏫 Narasumber

Praktisi PBJ, Konsultan Pengadaan Sertifikasi LKPP, dan Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Meningkatkan Produktivitas SDM Melalui Sistem Kinerja yang Terukur dan Profesional”

Dalam menghadapi tantangan bisnis 2025–2026, perusahaan membutuhkan sistem manajemen kinerja yang modern, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis. Banyak organisasi masih mengalami kesulitan dalam menyusun KPI, melakukan cascading, hingga mengevaluasi capaian kinerja secara objektif.

Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja & Penyusunan KPI, sebuah program komprehensif untuk membantu perusahaan membangun sistem kinerja yang profesional, akuntabel, dan siap diterapkan di lingkungan kerja.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta mampu:

• Menyusun KPI perusahaan/divisi/individu secara sistematis.

• Melakukan cascading KPI sesuai struktur organisasi.

• Mengukur, memonitor, dan mengevaluasi kinerja.

• Menyusun form penilaian dan bobot KPI.

• Mengaitkan KPI dengan tunjangan, bonus, dan pengembangan karier.

• Membangun budaya kerja berbasis kinerja.

📚 Materi Pelatihan (Update 2025–2026)

1. Konsep Dasar Manajemen Kinerja
   Akuntabilitas, siklus kinerja modern, KPI vs OKR vs Balanced Scorecard.

2. Penyusunan KPI Perusahaan, Divisi & Individu
   Corporate KPI, role-based KPI, teknik SMART, cascading.

3. Penetapan Target & Indikator
   Pembobotan, metode pengukuran, contoh KPI berbagai posisi.

4. Monitoring & Evaluasi Kinerja
   Dashboard, coaching & feedback, gap analysis.

5. Integrasi KPI dengan Sistem Reward
   Tunjangan berbasis kinerja, bonus, talent mapping.

6. Dokumen Pendukung
   SK penetapan KPI, SOP penilaian, form RKT.

👥 Sasaran Peserta

Direktur/Manajer, HRD/SDM, Kepala Divisi/Supervisor, Bagian Perencanaan & Monev, Auditor Internal, serta seluruh pegawai yang terlibat dalam manajemen kinerja.

⚖ Dasar Hukum & Referensi

• UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

• Regulasi turunan UU Cipta Kerja

• ISO 9001:2015

• Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)

• Kebijakan internal perusahaan

🗓 Waktu & Tempat

• Offline: Hotel bintang 3–5 di berbagai kota

• Online: Zoom Meeting

• Inhouse Training: Sesuai permintaan perusahaan

💳 Biaya Kontribusi

1. Offline – Rp 4.000.000/peserta

Fasilitas: modul, seminar kit, sertifikat, konsumsi, dan konsultasi pascapelatihan.

2. Online – Rp 2.500.000/peserta

Fasilitas: materi digital, e-sertifikat, rekaman (jika diizinkan), dan grup konsultasi.

📌 Ketentuan Peserta (Versi Final – Ringkas)

Untuk efektivitas pelaksanaan, baik offline maupun online, setiap perusahaan sangat disarankan mengirim minimal 2 (dua) peserta agar diskusi, studi kasus, dan penerapan hasil pelatihan berjalan lebih optimal.

👨‍🏫 Narasumber

Praktisi HRD senior, konsultan manajemen kinerja, akademisi, dan Tim Ahli LINKPEMDA.

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Alamat: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah – Terbaru 2026

Memasuki tahun 2026, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) membuka kembali Program Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, Workshop, dan In House Training bagi perangkat daerah di seluruh Indonesia. Program ini disusun berdasarkan perkembangan regulasi nasional, inovasi pelayanan publik, serta kebutuhan teknis OPD dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi kinerja.

LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN di berbagai bidang strategis, termasuk keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, perencanaan, pelayanan publik, kesehatan, dan tata kelola digital.

🎯 Tujuan Pelaksanaan Program 2026

Program ini dirancang untuk membantu perangkat daerah dalam:

• Menghadapi perubahan regulasi terbaru tahun 2026.

• Memperkuat pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen, pelaksanaan tugas, dan pelaporan.

• Meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola layanan publik berbasis digital.

• Mendukung pencapaian target kinerja OPD dan peningkatan nilai evaluasi nasional.

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

📌 Paket Program Unggulan 2026

LINKPEMDA menyediakan lebih dari 150 program pelatihan dan bimtek, antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah & SIPD-RI

• SIPD Perencanaan & Penganggaran 2026

• Penatausahaan & Pelaporan Keuangan Daerah

• Bimtek Penyusunan APBD/APBD-P 2026

• Pemutakhiran Standar Harga Satuan Regional (SHSR) – Perpres terbaru

2. Pengadaan Barang/Jasa & E-Katalog

• Implementasi E-Katalog Versi Terbaru

• Bimtek PBJ sesuai Perpres Pengadaan yang berlaku 2026

• Manajemen Kontrak & Audit PBJ

3. BLUD & Pelayanan Kesehatan

• BLUD RSUD & Penyusunan RBA 2026

• BLUD Puskesmas – Tata Kelola & Penatausahaan

• Audit Internal Mutu (AMI) Puskesmas

• Integrasi Layanan Primer & RME

4. Pengelolaan Aset/BMD

• Inventarisasi & Penilaian BMD

• Penyusunan Laporan KIB/KIR

• Penerapan aplikasi aset terbaru

5. SAKIP & Reformasi Birokrasi

• Penyusunan Perjanjian Kinerja

• Penyusunan LKjIP

• Evaluasi Kinerja OPD

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

6. Perencanaan Daerah

• Penyusunan RKPD 2027

• Penyusunan Renstra OPD 2026–2031

• Penyelarasan program dengan RPJMN

7. Pelayanan Publik & Manajemen ASN

• TPP ASN berbasis kinerja

• Penyusunan SOP & Peta Proses Bisnis

• SPBE & Tata Kelola Digital

8. Pemerintahan Desa

• Optimalisasi Siskeudes

• Pengelolaan Keuangan Desa

• Penguatan BUMDes & Kelembagaan Desa

(Seluruh tema dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.)

🏨 Pola Pelaksanaan

Instansi Bapak/Ibu dapat memilih model kegiatan berikut:

A. Bimtek Reguler Nasional

Dilaksanakan di hotel-hotel kota besar (Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Batam, Makassar, Medan, dll).

B. In House Training (IHT)

Pelatihan diadakan langsung di kantor instansi dengan penyesuaian materi, jadwal, dan kebutuhan peserta.

C. Kelas Online/Hybrid

Menggunakan platform Zoom, fleksibel dan hemat biaya.

👨‍🏫 Narasumber & Fasilitator

Program difasilitasi oleh:

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri

• Praktisi senior keuangan daerah & PBJ

• Widyaiswara nasional

• Akademisi dan konsultan sektor publik

Materi disampaikan dengan metode paparan, studi kasus, simulasi, dan pendampingan langsung.

📑 Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat resmi

• Modul lengkap

• Materi softcopy

• Konsumsi (kelas offline)

• Souvenir

• Pendampingan melalui grup WA

• Dokumentasi kegiatan

💼 Kontribusi Biaya

Biaya kegiatan akan kami sesuaikan dengan:

• Tema pelatihan

• Lokasi hotel

• Jumlah peserta

• Durasi kegiatan

• Pilihan reguler atau IHT

Surat penawaran resmi dapat kami kirimkan berdasarkan permintaan OPD.

📞 Informasi Pendaftaran & Kerjasama

Untuk informasi lebih lanjut, pemesanan jadwal, atau permintaan penawaran resmi, silakan menghubungi:

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

✨ Ayo Siapkan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2026 Bersama LINKPEMDA

Kami siap mendampingi Bapak/Ibu dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan terbaik sesuai regulasi, kebutuhan teknis, dan tantangan pemerintahan tahun 2026.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menawarkan berbagai Program Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, dan Pelatihan Nasional Tahun 2025 yang dapat diikuti oleh perangkat daerah, UPTD, RSUD, Puskesmas, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BUMD, kecamatan, kelurahan, maupun lembaga lainnya.

Program ini dirancang sesuai regulasi terbaru serta kebutuhan kompetensi ASN dalam menghadapi transformasi digital, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah.

🎯 Tujuan Penyelenggaraan Bimtek

1. Memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman teknis sesuai peraturan terbaru.

2. Membantu perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja.

3. Mendukung percepatan implementasi aplikasi nasional seperti SIPD, SRIKANDI, E-Katalog, e-Office, dan layanan digital pemerintahan.

4. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan terstandar.

📌 Pilihan Tema Bimtek 2025

LINKPEMDA menyediakan lebih dari 130 topik pelatihan, antara lain:

• Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah & SIPD

• BLUD RSUD & Penyusunan RBA

• Standar Harga Satuan Regional (SHSR) – Perpres 72/2025

• Pengadaan Barang/Jasa & E-Katalog Versi 6

• Pengelolaan Aset Daerah (BMD)

• Bimtek SAKIP & Perjanjian Kinerja

• Manajemen ASN, TPP ASN, dan Penilaian Kinerja

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD

• Pemerintahan Desa & Optimalisasi Siskeudes

• Audit Internal Mutu (AMI) Puskesmas

• Penyusunan SOP, Peta Proses Bisnis, dan Reformasi Birokrasi

(Tema dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi Bapak/Ibu.)

🏨 Waktu & Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipilih:

1. Jadwal Reguler (Hotel di Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dll)

2. Bimtek On The Spot / In House Training (diselenggarakan langsung di instansi)

3. Kelas Online (Zoom Meeting – On Demand)

Jadwal kegiatan terbaru setiap bulan selalu tersedia di halaman Agenda Pelatihan LINKPEMDA.

👨‍🏫 Narasumber & Instruktur

Seluruh narasumber merupakan:

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri

• Praktisi & Konsultan Senior Keuangan Daerah

• Widyaiswara Nasional

• Praktisi PBJ, SAKIP, BLUD, SIPD, dan Pelayanan Publik

Materi disampaikan dengan metode: paparan, studi kasus, diskusi, dan simulasi aplikasi.

📑 Fasilitas Peserta

• Sertifikat Bimtek/Diklat (berlegalitas)

• Modul dan materi lengkap

• Konsumsi (coffee break & lunch)

• Souvenir & blocknote

• Pendampingan via grup WA

• Dokumentasi kegiatan

💰 Kontribusi Biaya

Biaya disesuaikan dengan tema, lokasi hotel, dan durasi kegiatan.
Penawaran resmi akan kami kirimkan berdasarkan kebutuhan instansi Bapak/Ibu.

📞 Informasi & Pendaftaran

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pengelolaan keuangan sektor pendidikan terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama karena besarnya alokasi anggaran yang wajib dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan nasional. Hadirnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Dinas Pendidikan, sekolah, dan seluruh unit layanan pendidikan. Regulasi ini memperkuat standar penatausahaan, peran bendahara, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta harmonisasi proses perencanaan–penganggaran melalui SIPD RI.

Namun, perubahan regulasi ini menuntut SDM yang memahami substansi, mekanisme pelaksanaan, dan teknis pelaporan. Banyak perangkat daerah masih menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan DAK, pertanggungjawaban bendahara, serta penggunaan SIPD secara komprehensif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINK PEMDA menyusun program Bimbingan Teknis Nasional yang dirancang khusus agar aparatur dapat menerapkan Permendagri 6/2025 secara efektif dan sesuai regulasi terbaru.

BIMTEK NASIONAL

“Implementasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2025: Tata Kelola Keuangan Pendidikan, Bendahara, dan Optimalisasi DAK”

Pelatihan ini disusun untuk membantu Dinas Pendidikan, bendahara pengeluaran, pengelola DAK, serta operator perencanaan–keuangan agar siap melaksanakan kewajiban administrasi dan pelaporan yang telah diperbarui melalui Permendagri 6/2025.

Materi Pembahasan

Materi disusun komprehensif dan aplikatif, meliputi:

• Analisis perubahan kunci pada Permendagri 6/2025.

• Alur pengelolaan DAK Fisik & Non-Fisik sesuai juknis terbaru.

• Penatausahaan, pembukuan, dan LPJ Bendahara Pendidikan.

• Integrasi perencanaan–penganggaran dengan SIPD-RI.

• Penyusunan dokumen laporan keuangan satuan pendidikan.

• Mitigasi risiko, pengawasan internal, dan audit DAK.

• Studi kasus dan latihan penyusunan dokumen.

Sasaran Peserta

• Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bendahara Pengeluaran & Bendahara BOS/DAK

• Pejabat Perbendaharaan

• Pengelola Program dan Anggaran

• Kepala Sekolah & Operator SIPD-RI

• Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah

Waktu, Lokasi, dan Fasilitas

Kegiatan diselenggarakan secara Nasional (di hotel) maupun In-House sesuai permintaan perangkat daerah.
Peserta akan mendapatkan:

• Sertifikat 16 JP

• Modul lengkap (digital & cetak)

• Materi narasumber ahli pusat

• Konsultasi pendampingan pasca pelatihan

• Fasilitas hotel (jika pilihan kelas nasional)

Kontribusi Biaya

• Rp 3.500.000 - 5. 000.000 /peserta (Bimtek Nasional – Hotel) Akomodasi dan Non Akomodasi 

• In-House Training: biaya menyesuaikan jumlah peserta & kebutuhan instansi.

Pendaftaran dan Konfirmasi

Pengisian formulir serta konfirmasi dilakukan melalui:
📩 info@linkpemda.com
📱 0813-8766-6605 (WhatsApp – Bapak Andi Hasan Lamba)

Penyelenggara Resmi

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
SKT Kemendagri – Ditjen Politik & Pemerintahan Umum
Website: www.linkpemda.com