Dalam rangka menghadapi tahun perencanaan 2026, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional. RKPD merupakan dokumen penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD, sehingga kualitasnya sangat menentukan arah pembangunan daerah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan perencanaan di daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPD 2026 dengan fokus pada integrasi program prioritas lintas sektor dan OPD.
📌 Arah Kebijakan Perencanaan RKPD 2026
Perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 akan diarahkan untuk:
Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional
Mendorong inovasi program unggulan daerah
Menjamin kesinambungan program RPJMD
Mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendukung pelayanan publik
Pelaksanaan perencanaan juga harus mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara sistematis dan terukur.
🧭 Tujuan Pelaksanaan Bimtek RKPD 2026
Kegiatan Bimtek ini bertujuan:
Memberikan pemahaman teknis tentang tahapan penyusunan RKPD
Menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan RPJMN
Menguatkan peran OPD dalam perencanaan terpadu
Meningkatkan kualitas dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan APBD
👥 Sasaran Peserta
Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota
OPD perencana dan pengelola program kegiatan
Pejabat fungsional perencana dan pejabat struktural
Tim penyusun RKPD daerah
📅 Rencana Pelaksanaan Bimtek
Bimtek akan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar, dengan format kelas interaktif dan pendampingan teknis. Peserta akan mendapatkan:
Materi regulasi dan pedoman teknis
Simulasi penyusunan dokumen RKPD
Sertifikat pelatihan resmi
Akses ke modul dan template penyusunan RKPD 2026
🌐 Pendaftaran & Informasi
Bagi OPD dan pemerintah daerah yang ingin mengikuti kegiatan Bimtek RKPD 2026, dapat melakukan pendaftaran melalui:
📍 https://linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Admin LINKPEMDA)
Dengan perencanaan yang matang dan strategis, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. LINKPEMDA berkomitmen mendampingi daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
#RKPD2026 #PerencanaanDaerah #BimtekRKPD #LINKPEMDA
#Bappeda #PemerintahDaerah #PembangunanDaerah
Dalam era pemerintahan modern yang terus bergerak menuju digitalisasi dan tata kelola yang transparan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah menjadi sebuah kebutuhan strategis. LINK PEMDA berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyelenggaraan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan regulasi terkini.
Fokus utama dari pelatihan ini adalah mendorong profesionalisme ASN, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mengakselerasi transformasi digital, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.
Melalui kurikulum pelatihan yang komprehensif dan terstruktur, peserta akan dibekali kompetensi strategis untuk menghadapi tantangan birokrasi modern dan mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing.
🟡 A. Transformasi Digital & Smart Government
Bimtek Strategi Digitalisasi Pemerintahan Daerah Menuju Smart Government
Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terintegrasi
Diklat Optimalisasi Layanan Publik Melalui Transformasi Digital ASN
Bimtek Tata Kelola Data Terpadu Pemerintah Daerah Berbasis SPBE
Diklat Penguatan Portal Layanan Publik Daerah Terintegrasi
Bimtek Digital Leadership untuk ASN dan Pimpinan OPD
Bimtek Manajemen Perubahan Digital dalam Pemerintahan Daerah
Diklat Penerapan Teknologi Cloud dan Keamanan Siber Pemerintah Daerah
Pelatihan Pengembangan Dashboard Pemerintahan Berbasis Data
Bimtek Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pemerintahan untuk Efisiensi Layanan
🟢 B. Pengelolaan Keuangan Daerah & PAD
Bimtek Strategi Peningkatan PAD Daerah melalui Inovasi Digital
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru
Bimtek Penerapan SIPD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Diklat Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD
Bimtek Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Diklat Penguatan Kapasitas Bendahara Pemerintah Daerah
Bimtek Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah
Bimtek Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Peningkatan PAD
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Bimtek Strategi Penguatan Ruang Fiskal Daerah melalui Efisiensi Belanja
🔵 C. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan
Bimtek Reformasi Birokrasi Terintegrasi untuk ASN
Diklat Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Bimtek Penguatan Kinerja ASN dalam Mewujudkan Pemerintahan Efektif
Diklat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai UU Pelayanan Publik
Bimtek Manajemen Kinerja ASN Berbasis Digital
Diklat Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Capaian ASN
Bimtek Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
Diklat Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Bimtek Penyusunan SOP Pelayanan Publik Berstandar Nasional
Diklat Strategi Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Modern
🟠 D. Inovasi & Teknologi Pemerintahan
Bimtek Inovasi Pelayanan Publik Daerah Berbasis Teknologi
Diklat Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Layanan Pemerintah
Bimtek Data Science untuk ASN Pemerintah Daerah
Diklat Pemanfaatan Big Data dalam Pengambilan Keputusan
Bimtek Penguatan Smart City & Smart Village Daerah
Diklat Pengembangan Layanan Publik Digital Terintegrasi
Bimtek Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam Layanan Publik
Bimtek Strategi Penguatan Cyber Resilience Pemerintah Daerah
Bimtek Penerapan Teknologi Blockchain dalam Tata Kelola Pemerintah
Diklat Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik untuk OPD
🟤 E. SDM ASN & Kepemimpinan
Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)
Diklat Strategi Kepemimpinan Digital ASN
Bimtek Manajemen Perubahan bagi ASN Pemerintah Daerah
Diklat Pengembangan Karier ASN Struktural dan Fungsional
Bimtek Coaching dan Mentoring ASN untuk Kinerja Optimal
Diklat Talent Management bagi Pemerintah Daerah
Bimtek Strategi Retensi SDM Unggul di Pemerintahan Daerah
Diklat Etika Digital dan Netiket ASN
Bimtek Penguatan Nilai Dasar ASN di Era Digital
Bimtek ASN Siap Transformasi: Mindset, Skillset & Toolset
🟣 F. Pelayanan Publik & Inovasi Masyarakat
Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bimtek Inovasi Layanan Publik Daerah 5.0
Bimtek Digitalisasi Pelayanan Masyarakat Desa & Kelurahan
Diklat Penguatan Aparatur PTSP Terpadu
Bimtek Strategi Branding Layanan Publik Pemerintah Daerah
Diklat Penggunaan Chatbot & AI dalam Layanan Masyarakat
Bimtek Desain Ulang Proses Layanan Publik (Service Re-Design)
Bimtek Inovasi Kolaboratif Pemerintah & Masyarakat
Diklat Partisipasi Publik melalui Platform Digital
🟡 G. Perencanaan & Penganggaran Daerah
Bimtek Penyusunan RKPD Daerah 2026
Diklat Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Bimtek Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD
Diklat Perencanaan Berbasis Data dan Target Kinerja
Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah
Diklat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Digital
Bimtek Strategi Pengendalian dan Evaluasi Program Daerah
Diklat Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
Bimtek Optimalisasi SIPD dalam Perencanaan Pembangunan
Bimtek Integrasi Perencanaan Daerah dengan Target Nasional
🟢 H. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Terbaru
Diklat Efisiensi Pengadaan melalui E-Katalog
Bimtek Penguatan Peran Pokja PBJ dan PPK
Diklat Penyusunan Spesifikasi Teknis PBJ
Bimtek Pengawasan dan Audit PBJ Pemerintah Daerah
Diklat Pengadaan Ramah Lingkungan
Bimtek Inovasi Pengadaan Digital dan Transparansi
Diklat Penguatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Kontrak
Bimtek Pengadaan Langsung dan Swakelola Efektif
Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa
🔴 I. Ketahanan Daerah & Krisis
Bimtek Manajemen Krisis dan Ketahanan Pemerintah Daerah
Diklat Penguatan Ketahanan Data dan Sistem Layanan Publik
Bimtek Pemerintahan Tangguh Bencana
Diklat Manajemen Risiko Daerah
Bimtek Sistem Early Warning Pemerintah Daerah
Diklat Adaptasi Daerah terhadap Perubahan Iklim
Bimtek Ketahanan Fiskal Daerah di Masa Krisis
Bimtek Kolaborasi Multi-OPD dalam Situasi Darurat
Diklat Komunikasi Publik di Masa Krisis Pemerintahan
Bimtek Desain Kebijakan Resiliensi Daerah
🟠 J. Branding & Komunikasi Pemerintah
Bimtek Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Diklat Manajemen Media Sosial untuk ASN
Bimtek Branding Digital Citra Pemerintah Daerah
Diklat Strategi Konten Layanan Publik yang Menarik
Bimtek Komunikasi Krisis dan Diseminasi Informasi Publik
Diklat Pengelolaan Website dan Portal Informasi Daerah
Bimtek Literasi Digital ASN untuk Interaksi Publik
Diklat Kampanye Digital Pemerintah Daerah
Bimtek Storytelling Pemerintah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Diklat Pengelolaan Citra Daerah melalui Media Digital Terintegrasi
🧑💼 Sasaran Peserta
Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan SKPD/OPD
ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Aparatur pengelola program dan kegiatan daerah
Tim perencana dan pengelola SDM ASN
🎯 Manfaat Pelatihan
✅ Meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern
🖥️ Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kinerja
💡 Menumbuhkan budaya kerja inovatif dan kolaboratif di lingkungan SKPD
🌍 Mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional
Seluruh program pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan reguler, in-house training, maupun bimtek nasional
🌐 Info resmi & pendaftaran: www.linkpemda.com 📞 WA Resmi: +62 813-8766-6605 ✉️ Email: info@linkpemda.com
LinkPemda merupakan lembaga resmi penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kami hadir untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan implementasi digitalisasi pemerintahan yang modern, transparan, dan profesional.
🔹 Mengapa Memilih LinkPemda?
1. Legal dan Terpercaya
LinkPemda memiliki dasar hukum dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) resmi. Kami telah berpengalaman menyelenggarakan kegiatan Bimtek dan Diklat Nasional di berbagai daerah di Indonesia.
2. Materi Relevan dan Selalu Update
Seluruh kegiatan kami disusun berdasarkan regulasi terbaru pemerintah, antara lain:
Pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terkini
Implementasi SIPD, SAKIP, dan reformasi birokrasi
Digitalisasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik
3. Narasumber Profesional & Kredibel
Kami menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga pusat, akademisi, dan praktisi pemerintahan yang berpengalaman.
4. Jadwal Fleksibel & Lokasi Strategis
Pelatihan dilaksanakan secara nasional di kota-kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, dan kota besar lainnya — dengan fasilitas pelatihan yang nyaman dan profesional.
🔹 Bidang Pelatihan & Bimtek Unggulan
Kami menyelenggarakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah:
Bimtek Keuangan Daerah, APBD, dan SIPD Terintegrasi
Bimtek Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah (BMD)
Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Kinerja (SAKIP)
Bimtek Digitalisasi dan Data Pemerintahan
Bimtek Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Daerah
Bimtek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bimtek Pertanahan dan Reforma Agraria
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ & e-Katalog)
Bimtek Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi
Bimtek Manajemen ASN, TPP, dan Pengembangan SDM
Bimtek Pajak & Retribusi Daerah (PAD)
Bimtek BLUD dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Bimtek Pelayanan Publik & Inovasi Daerah
Bimtek Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (PPP/KPBU)
Bimtek Komunikasi Pemerintah & Pengelolaan Media Sosial Resmi
Bimtek Ketahanan Pangan & Pembangunan Pertanian Daerah
Bimtek Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang
Bimtek Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif
Bimtek Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
Bimtek Kesehatan, Puskesmas, dan RME
🔹 Komitmen Kami untuk Pemerintah Daerah
LinkPemda berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi.
Melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Seminar, dan Diklat, kami membantu memperkuat kapasitas aparatur agar siap menghadapi tantangan era digital dan regulasi yang terus berkembang.
📞 Informasi & Pendaftaran
Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal, tema kegiatan, dan pendaftaran peserta:
🌐 Website Resmi: linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 Kontak Admin: 0813-8766-6605
📍 Alamat Kantor: Rosma Cipta Indah II G7, Ds. Setiamulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi 17213
Menjelang penutupan tahun anggaran, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di seluruh Indonesia mulai bersiap menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan melakukan rekonsiliasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperkuat kapasitas aparatur, LINK PEMDA menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan LPJ SKPD Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah.
Kegiatan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam:
Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan;
Menjamin kesesuaian antara data transaksi keuangan SKPD dengan catatan BUD;
Memastikan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan menjelang tutup buku tahun anggaran.
🎯 Tujuan Bimtek
Memberikan pemahaman teknis kepada pejabat dan staf keuangan SKPD tentang penyusunan LPJ akhir tahun.
Meningkatkan kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi keuangan secara akurat dan sistematis.
Menjamin konsistensi data pelaporan antara SKPD dan BUD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
📚 Pokok Materi Pelatihan
Dasar hukum dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah
Prosedur penyusunan LPJ SKPD akhir tahun
Rekonsiliasi antara data SKPD dan BUD
Penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca
Pengelolaan kas dan penyusunan SPJ akhir tahun
Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CaLK)
⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
👥 Sasaran Peserta
Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
PPTK dan Subbag Keuangan SKPD
Bagian Keuangan dan BUD Pemerintah Daerah
Inspektorat Daerah
🏢 Pelaksanaan Bimtek
Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional dan regional, dengan pilihan:
📍 Tatap muka (offline) di hotel mitra LINK PEMDA di berbagai kota besar
💻 Online/Hybrid untuk memudahkan SKPD yang ingin efisiensi waktu dan anggaran
Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan:
Modul & materi pelatihan lengkap
Sertifikat pelatihan resmi
Pendampingan teknis penyusunan LPJ dan rekonsiliasi keuangan
📅 Jadwal & Informasi Pendaftaran
🗓️ Periode Pelaksanaan: November–Desember 2025 (menyesuaikan jadwal SKPD)
📞 Kontak Pendaftaran: WhatsApp 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: https://linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📝 Penutup
Bimtek Penyusunan LPJ SKPD Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses keuangan di akhir tahun berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, melalui pelatihan ini pemerintah daerah dapat menyelesaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan siap menghadapi pemeriksaan BPK.
✨ “LPJ yang baik bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi cermin tata kelola keuangan daerah yang sehat dan profesional.” — Tim LINK PEMDA
Mendorong Tata Kelola Pembangunan Daerah yang Efektif dan Terukur
Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendukung efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, peran ini menjadi semakin penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan perencanaan lintas perangkat daerah, mengawal implementasi program prioritas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan.
📊 Fokus Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025
Pada tahun 2025, terdapat beberapa fokus penguatan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah, di antaranya:
Penguatan Perencanaan Pembangunan Terpadu
Memastikan seluruh perangkat daerah memiliki keselarasan dalam menyusun rencana pembangunan sesuai prioritas nasional dan daerah.
Optimalisasi Pengendalian dan Monitoring
Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan mempercepat proses evaluasi program pembangunan.
Sinergi Antar Perangkat Daerah
Mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Peningkatan Kapasitas ASN
Melalui pelatihan dan Bimtek, ASN Sekretariat Daerah dipersiapkan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Penguatan sistem pelaporan berbasis digital sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip good governance.
🧭 Pengembangan SDM: Kunci Efektivitas
Dalam mendukung peran strategis ini, penguatan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah diharapkan memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi informasi.
Pelatihan dan Bimtek yang relevan untuk ASN Sekretariat Daerah antara lain:
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD)
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Manajemen Program Prioritas Daerah
Inovasi dan Digitalisasi Pelaporan Pembangunan
⚖️ Dasar Hukum dan Regulasi Terkait
Untuk memperkuat pelaksanaan peran Sekretariat Daerah, sejumlah regulasi menjadi landasan pelaksanaan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
Regulasi ini menjadi payung hukum yang memperjelas peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang terarah dan terukur.
🚀 Menuju Pembangunan Daerah yang Berkualitas
Sekretariat Daerah bukan hanya sebagai koordinator administratif, tetapi juga penggerak strategis pembangunan daerah. Dengan dukungan regulasi, penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat semakin ditingkatkan.
Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
📢 Informasi Pelatihan & Kerja Sama:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
#LINKPEMDA #SekretariatDaerah #PembangunanDaerah2025 #BimtekASN #PerencanaanPembangunan #PengendalianPembangunan #GoodGovernance #BimtekLinkPemda #SIPD #PemerintahanDaerah