Penetapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan SHSR menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian teknis terhadap dokumen penganggaran, khususnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar selaras dengan standar harga yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, banyak OPD masih menghadapi kendala dalam melakukan penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR, mulai dari pemetaan komponen biaya, kesesuaian akun belanja, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ketidaktepatan dalam penyesuaian ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, inefisiensi anggaran, serta risiko temuan pemeriksaan.

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan teknis penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR secara tepat, sistematis, dan patuh regulasi. Kegiatan ini sejalan dengan:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek ini membekali peserta dengan pemahaman teknis, studi kasus, dan praktik terbaik dalam penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Ruang Lingkup Panduan Teknis Bimtek

Panduan teknis ini mencakup aspek utama penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR, meliputi:

Kebijakan dan Konsep SHSR

• Kebijakan nasional Standar Harga Satuan Regional

• Fungsi SHSR dalam penganggaran daerah

• Keterkaitan SHSR dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD

Teknis Penyesuaian RKA Berbasis SHSR

• Pemetaan komponen biaya sesuai SHSR

• Penyesuaian akun belanja dan rincian kegiatan

• Keselarasan RKA dengan standar harga dan output kegiatan

Teknis Penyesuaian DPA Berbasis SHSR

• Penyesuaian DPA pasca penetapan SHSR

• Konsistensi RKA dan DPA dalam pelaksanaan anggaran

• Pengendalian administrasi dokumen pelaksanaan anggaran

Implementasi dalam SIPD

• Penyesuaian RKA dan DPA pada SIPD

• Identifikasi kesalahan umum dalam penginputan

• Praktik terbaik penyesuaian data anggaran

Pengendalian dan Mitigasi Risiko

• Identifikasi potensi kesalahan administrasi

• Pencegahan risiko temuan pemeriksaan

• Studi kasus penyesuaian RKA dan DPA di daerah

Tantangan Penyesuaian RKA dan DPA Berbasis SHSR

• Dinamika kebijakan dan standar harga

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur

• Ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran

• Risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan SHSR

• Memberikan pemahaman teknis penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR

• Mendorong konsistensi dan akurasi dokumen penganggaran

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi temuan pemeriksaan

• Mendukung pengelolaan APBD yang patuh regulasi dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Teknis Penyesuaian RKA dan DPA Berbasis Standar Harga Satuan Regional (SHSR)”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan konsep SHSR dalam penganggaran daerah

• Mekanisme penyesuaian RKA berbasis SHSR

• Mekanisme penyesuaian DPA berbasis SHSR

• Implementasi penyesuaian RKA dan DPA dalam SIPD

• Identifikasi kesalahan umum dan solusi teknis

• Studi kasus dan praktik terbaik penyesuaian anggaran daerah

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kepala BPKAD/Badan Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Pejabat Perencana dan Pengelola Anggaran

• Aparatur OPD terkait

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan riil penganggaran daerah

• Workshop penyesuaian RKA dan DPA

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

• Periode: Januari – Desember

• Durasi: 2 hari per sesi

• Format: Tatap Muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Susunan Acara (2 Hari)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 : Registrasi & Pembagian Materi
09.00 – 09.30 : Pembukaan
09.30 – 11.00 : Materi 1 – Kebijakan SHSR dan Dampaknya pada RKA
11.00 – 12.00 : Diskusi & Tanya Jawab
12.00 – 13.30 : Istirahat
13.30 – 15.00 : Materi 2 – Teknis Penyesuaian RKA Berbasis SHSR
15.00 – 16.00 : Workshop Penyesuaian RKA
16.00 – 16.30 : Penutupan Hari Pertama

Hari Kedua

08.30 – 10.00 : Materi 3 – Teknis Penyesuaian DPA Berbasis SHSR
10.00 – 10.30 : Coffee Break
10.30 – 12.00 : Workshop Penyesuaian DPA & SIPD
12.00 – 13.30 : Istirahat
13.30 – 15.00 : Materi 4 – Pengendalian & Mitigasi Risiko
15.00 – 15.45 : Studi Kasus & Best Practice
15.45 – 16.30 : Penutupan

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas lokal. Kondisi demografi dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang menuntut perhatian serius dari pemerintah di setiap tingkatan.

Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons tantangan kependudukan dan pemberdayaan komunitas secara proaktif. Kegiatan ini sejalan dengan:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

• Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs

Bimtek ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkini, fokus pada kebijakan kependudukan, metode pemberdayaan masyarakat, serta strategi kolaborasi efektif antara pemerintah dan komunitas.

Ruang Lingkup Panduan Teknis Bimtek 2026

Panduan teknis ini mencakup aspek utama pemberdayaan kependudukan dan komunitas lokal:

1. Kebijakan Strategis Kependudukan

   • Regulasi dan program nasional & daerah

   • Peran pemerintah dan komunitas dalam pembangunan berkelanjutan

2. Peran Komunitas Lokal dalam Pembangunan

   • Strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal

   • Metode partisipatif untuk merancang program komunitas

3. Identifikasi Potensi, Tantangan, dan Kebutuhan

   • Analisis permasalahan sosial-ekonomi

   • Penentuan prioritas intervensi berbasis data

4. Perencanaan dan Evaluasi Program Pemberdayaan

   • Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

   • Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program secara efektif

5. Sinergi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

   • Koordinasi pemerintah dengan komunitas lokal

   • Studi kasus dan berbagi praktik terbaik dari berbagai daerah

Tantangan Pemberdayaan Kependudukan & Komunitas Lokal 2026

• Perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis

• Keterbatasan kapasitas aparatur dan komunitas dalam perencanaan program

• Optimalisasi data kependudukan dan informasi komunitas

• Perlu kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur dan komunitas lokal tentang kebijakan dan program kependudukan

• Mengembangkan keterampilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan

• Mendorong koordinasi efektif antara pemerintah dan komunitas

• Merumuskan solusi adaptif atas tantangan lokal

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional “Pemberdayaan Kependudukan & Komunitas Lokal Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi kependudukan terbaru

• Peran dan strategi pemberdayaan komunitas lokal

• Identifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan komunitas

• Perencanaan program berbasis partisipasi aktif

• Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program efektif

• Sinergi dan kolaborasi pemerintah & komunitas

• Studi kasus dan praktik terbaik daerah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala SKPD/OPD terkait

• Pejabat Pengelola Informasi & Evaluasi Program

• Perwakilan komunitas lokal dan tokoh masyarakat

• Staf perencana dan pejabat teknis lainnya

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata di instansi peserta

• Workshop perencanaan dan evaluasi program

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

• Periode: Januari – Desember 2026

• Durasi: 2 hari per sesi

• Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Susunan Acara (2 Hari)

Hari Pertama:

• 08.00 – 09.00 : Pendaftaran & Pembagian Materi

• 09.00 – 09.30 : Pembukaan Resmi

• 09.30 – 11.00 : Materi 1 – Kebijakan Strategis Kependudukan

• 11.00 – 12.00 : Diskusi & Tanya Jawab

• 12.00 – 13.30 : Istirahat/Sholat/Makan Siang

• 13.30 – 15.00 : Materi 2 – Peran Komunitas Lokal

• 15.00 – 16.00 : Diskusi Kelompok & Workshop

• 16.00 – 16.30 : Penutupan Hari Pertama

Hari Kedua:

• 08.30 – 10.00 : Materi 3 – Identifikasi Potensi & Tantangan

• 10.00 – 10.30 : Rehat Kopi

• 10.30 – 12.00 : Workshop 1 – Perencanaan Program Berbasis Partisipasi

• 12.00 – 13.30 : Istirahat/Sholat/Makan Siang

• 13.30 – 15.00 : Materi 4 – Monitoring & Evaluasi Program

• 15.00 – 15.45 : Studi Kasus & Best Practice Sharing

• 15.45 – 16.30 : Workshop 2 – Penyusunan RAD & Penutupan

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan evaluasi AKIP merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan. Memasuki Tahun 2026, seluruh ASN dituntut untuk menguasai teknik penyusunan LAKIP yang tepat serta melakukan evaluasi AKIP berbasis kinerja untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi SKPD/OPD dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi LAKIP & AKIP secara tepat, guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi, temuan audit, dan kelemahan pengendalian kinerja.

Ruang Lingkup Panduan Teknis LAKIP & AKIP 2026

Panduan teknis ini mencakup tahapan utama penyusunan LAKIP dan evaluasi AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

• Penyusunan sasaran strategis SKPD/OPD

• Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan

• Integrasi rencana kinerja dengan RKPD dan dokumen perencanaan lainnya

2. Penyusunan LAKIP

• Pengumpulan data kinerja instansi

• Analisis capaian kinerja dan target yang telah ditetapkan

• Penyusunan dokumen LAKIP berbasis kinerja yang akurat dan komprehensif

3. Evaluasi AKIP

• Penilaian capaian kinerja SKPD/OPD terhadap target strategis

• Identifikasi kendala dan perbaikan proses

• Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja

4. Integrasi Sistem Pelaporan

• Penggunaan SAKIP & e-LKD dalam penyusunan LAKIP

• Sinkronisasi data kinerja dengan laporan keuangan dan perencanaan

• Penyusunan laporan akuntabel untuk audit dan pemeriksaan

5. Pengendalian, Monitoring, dan Audit Kinerja

• Pengendalian internal penyusunan LAKIP & AKIP

• Mitigasi risiko temuan audit dan permasalahan hukum

• Optimalisasi proses evaluasi kinerja berbasis data

Tantangan LAKIP & AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2026

• Perubahan regulasi dan standar penilaian kinerja yang dinamis

• Tingginya risiko kesalahan prosedur dalam penyusunan LAKIP

• Optimalisasi pemanfaatan SAKIP & e-LKD

• Peningkatan kualitas pengendalian dan temuan audit

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur mengenai evaluasi kinerja

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan LAKIP Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan evaluasi AKIP berbasis kinerja

• Mengurangi risiko administrasi dan temuan audit

• Mendorong pelaporan kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penyusunan LAKIP & Evaluasi AKIP Berbasis Kinerja Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi LAKIP & AKIP terbaru Tahun 2026

• Perencanaan kinerja SKPD/OPD dan penyusunan indikator kinerja

• Pengumpulan data dan analisis capaian kinerja

• Penyusunan LAKIP berbasis kinerja

• Evaluasi AKIP dan penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja

• Integrasi sistem SAKIP & e-LKD dalam pelaporan kinerja

• Studi kasus dan praktik terbaik evaluasi kinerja instansi pemerintah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala SKPD/OPD

• Pejabat Pengelola Informasi & Evaluasi Kinerja

• Pejabat Administrator dan Pengawas terkait

• Staf Perencana dan pejabat teknis lainnya

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata di instansi peserta

• Studi kasus LAKIP & AKIP

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) & PELATIHAN NASIONAL 2026

UNTUK SELURUH SKPD PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SE-INDONESIA

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas ASN, penguatan tata kelola pemerintahan, serta implementasi regulasi nasional terbaru Tahun 2026, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan Program Bimtek & Pelatihan Nasional bagi seluruh SKPD se-Indonesia.

Program dirancang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi, disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah daerah.

MATERI BIMTEK & PELATIHAN LENGKAP TAHUN 2026

A. KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu

SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM

Penyusunan APBD, RKA, DPA, DPPA

Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

BLUD RSUD & Puskesmas (RBA & Tata Kelola)

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RPJMD, Renstra OPD

RKPD & Renja OPD

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah

C. KINERJA & REFORMASI BIROKRASI

SAKIP, AKIP & LAKIP

Pohon Kinerja & Cascading OPD

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi Kinerja & Reformasi Birokrasi (RB)

Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM

D. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Implementasi Perpres PBJ Terbaru

Perencanaan Pengadaan

E-Purchasing & E-Katalog

Manajemen Kontrak

Mitigasi Risiko & Sengketa PBJ

E. MANAJEMEN ASN

Manajemen Kinerja ASN

TPP ASN

Analisis Jabatan (Anjab) & ABK

Disiplin & Kode Etik ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

F. ORGANISASI & KELEMBAGAAN

Peta Proses Bisnis Instansi

Tata Naskah Dinas

SOP Administrasi Pemerintahan

Evaluasi Kelembagaan & Tata Laksana

G. DIGITALISASI & PELAYANAN PUBLIK

SPBE

Transformasi Digital Pemerintah

Pelayanan Publik Berbasis Kinerja

Sistem Informasi Pemerintahan

SASARAN PESERTA

Seluruh SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota

Pimpinan OPD

Pejabat Administrator & Pengawas

Pejabat Perencana & Keuangan

ASN Teknis terkait

METODE PELAKSANAAN

Tatap Muka (Klasikal)

Online (Zoom Meeting)

Hybrid

In-House Training (disesuaikan kebutuhan instansi)

KEUNGGULAN LINKPEMDA

Materi update regulasi nasional 2026

Narasumber praktisi & ahli pemerintahan

Pendekatan praktis & studi kasus

Sertifikat resmi kegiatan

Jadwal fleksibel sesuai kebutuhan SKPD

Segera jadwalkan Bimtek & Pelatihan di instansi Anda bersama LINKPEMDA.

Informasi & Pendaftaran Resmi:

Website: https://linkpemda.com

Email: info@linkpemda.com

WhatsApp: 0813-8766-6605

#BimtekNasional2026 #PelatihanASN #PelatihanSKPD #LINKPEMDA #KeuanganDaerah #SAKIP #PBJ #TPPASN #SPBE #ReformasiBirokrasi

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan aparatur. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola TPP ASN secara patuh regulasi, berbasis kinerja, objektif, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD menghadapi kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan TPP ASN. Ketidaktepatan indikator kinerja, perhitungan yang belum akurat, hingga lemahnya pengendalian sering menimbulkan risiko administratif, pemborosan anggaran, bahkan potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBD, menurunnya efektivitas kebijakan TPP sebagai instrumen kinerja, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026

• Kebijakan TPP ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan disiplin

• Indikator kinerja TPP tidak selaras dengan SAKIP dan kinerja OPD

• Perhitungan TPP berpotensi tidak sesuai kemampuan keuangan daerah

• Lemahnya pengendalian internal pembayaran TPP

• Risiko temuan pemeriksaan akibat ketidaksesuaian regulasi

Mengapa Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan kinerja ASN dan disiplin aparatur

• TPP ASN memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur belanja pegawai

• Evaluasi kinerja daerah menuntut keterkaitan TPP dengan capaian kinerja

• Beban APBD perlu dikendalikan agar tetap sehat dan berkelanjutan

• Kepatuhan regulasi TPP berpengaruh langsung terhadap penilaian tata kelola daerah

Strategi Kunci ASN dan OPD Mengelola TPP ASN Tahun 2026

• Memahami kebijakan dan regulasi TPP ASN secara komprehensif

• Menyusun indikator kinerja TPP yang objektif, terukur, dan selaras dengan SAKIP

• Melakukan perhitungan TPP secara rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah

• Memperkuat sistem pengendalian internal pembayaran TPP

• Mengintegrasikan TPP dengan sistem kepegawaian dan kinerja

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“TPP ASN Tahun 2026: Kebijakan, Perhitungan, dan Pengendalian Beban APBD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan TPP ASN Tahun 2026

• Memberikan panduan teknis penyusunan dan perhitungan TPP ASN berbasis kinerja

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Mengendalikan beban belanja pegawai agar tidak membebani APBD

• Mendorong penerapan TPP ASN yang adil, objektif, dan akuntabel

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional TPP ASN Tahun 2026

• Regulasi dan Prinsip Penetapan TPP ASN

• Penyusunan Indikator Kinerja TPP ASN Berbasis SAKIP

• Mekanisme dan Simulasi Perhitungan TPP ASN

• Strategi Pengendalian Beban APBD melalui TPP

• Integrasi TPP dengan Sistem Kepegawaian dan Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi TPP ASN di Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala BPKAD

• Inspektorat/APIP

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Tim Penyusun dan Pengelola TPP ASN

• Pejabat Administrator dan Pengawas

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata pengelolaan TPP ASN

• Studi kasus dan simulasi perhitungan

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com