Pemerintah Daerah (Pemda) di tahun 2025 menghadapi banyak perubahan regulasi. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, bendahara, dan OPD, berbagai Bimbingan Teknis (Bimtek) terbaru diselenggarakan. Berikut ringkasan materi utama Bimtek Pemda 2025 yang wajib diikuti.

📌 Materi Bimtek Terbaru Pemda 2025

1. Perizinan Berbasis Risiko & OSS-RBA – PP No. 28 Tahun 2025

Pemda wajib memahami tata cara perizinan baru berbasis risiko sesuai PP 28/2025. Bimtek ini membahas implementasi OSS-RBA untuk mendukung kemudahan berusaha.
Keyword SEO: bimtek perizinan pemda 2025, bimtek OSS-RBA, PP 28 Tahun 2025

2. Tugas Kedinasan ASN secara Fleksibel – Permen PANRB No. 4 Tahun 2025

ASN kini bisa menjalankan tugas kedinasan lebih fleksibel. Bimtek ini menjelaskan detail kebijakan work from anywhere (WFA) untuk ASN.
Keyword SEO: bimtek kepegawaian ASN 2025, Permen PANRB 4/2025

3. Peningkatan Kapasitas Bendahara & Pengelola Keuangan Daerah (SIPD, Coretax)

Pelatihan untuk bendahara daerah agar mahir menggunakan SIPD dan Coretax guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.
Keyword SEO: bimtek SIPD 2025, bimtek bendahara daerah

4. Penyusunan RKA Berbasis Kinerja

Materi ini fokus pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai prinsip kinerja dan efisiensi belanja daerah.
Keyword SEO: bimtek RKA berbasis kinerja, bimtek keuangan daerah 2025

5. Pengelolaan Aset Daerah (KIB, BMD, RKBMN)

Bimtek ini membekali OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai regulasi terbaru.
Keyword SEO: bimtek aset daerah 2025, bimtek BMD

6. SIPD Terintegrasi & Modul AKLAP

Fokus pada integrasi data keuangan daerah melalui SIPD RI dan Modul AKLAP untuk akuntabilitas laporan.
Keyword SEO: bimtek SIPD terintegrasi, bimtek AKLAP

7. APBD, SIMDA, Permendagri 77/2020 & Laporan Keuangan WTP

Materi lengkap tentang penyusunan APBD, penerapan SIMDA, serta strategi meraih opini WTP BPK.
Keyword SEO: bimtek APBD 2025, bimtek SIMDA, bimtek WTP

8. Perencanaan Daerah (RENSTRA, RPJMD, RKPD, e-planning)

Membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis digital, dari RENSTRA hingga RKPD.
Keyword SEO: bimtek perencanaan daerah, bimtek e-planning

9. Kepegawaian ASN: UU No. 20 Tahun 2023 & Kebijakan PPPK

Bimtek kepegawaian ini mengulas manajemen ASN sesuai UU ASN 20/2023 dan aturan terbaru tentang PPPK.
Keyword SEO: bimtek UU ASN 2023, bimtek PPPK 2025

10. Pengelolaan Aset Desa – Permendagri No. 7 Tahun 2024

Bimtek ini menekankan tata kelola aset desa dan BMD sesuai regulasi terbaru yang menggantikan aturan lama.
Keyword SEO: bimtek aset desa 2025, Permendagri 7/2024

🎯 Mengapa Harus Ikut Bimtek Pemda 2025?

✅ Disusun berdasarkan regulasi terbaru
✅ Materi praktis untuk meningkatkan kinerja ASN & Pemda
✅ Bisa diselenggarakan di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, dll)

📞 Informasi & Pendaftaran

Segera daftarkan instansi Anda untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian & Pemerintahan Daerah 2025 melalui LINKPEMDA.

Dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kebutuhan mendesak. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, pengadaan barang/jasa, serta pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Salah satu strategi paling efektif adalah melalui bimbingan teknis (Bimtek) dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang sesuai dengan regulasi terbaru. LINKPEMDA sebagai lembaga yang fokus pada peningkatan kualitas SDM aparatur daerah, telah menghadirkan berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan terkini pemerintah.

🔑 Mengapa Bimtek & Diklat Penting di 2025?

1. Regulasi Terbaru – ASN perlu memahami aturan baru seperti Perpres 46 Tahun 2025 (pengadaan barang/jasa) dan Perpres 72 Tahun 2025 (standar harga satuan regional).

2. Pengelolaan Keuangan Modern – Implementasi Permendagri 77/2020 dan kebijakan TPP ASN 2025 menuntut aparatur memahami sistem keuangan berbasis kinerja.

3. Pelayanan Publik Digital – Era digital mendorong penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di puskesmas, integrasi layanan primer, hingga tata kelola BLUD.

4. Optimalisasi PAD – Pajak dan retribusi daerah menjadi fokus untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

🎯 Sasaran Bimtek & Diklat LINKPEMDA

• Aparatur pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota)

• Bendahara, pejabat perencanaan, dan pejabat pengadaan barang/jasa

• Tenaga kesehatan Puskesmas/RSUD (khusus materi kesehatan & BLUD)

• ASN yang mempersiapkan jenjang karir dan pengembangan kompetensi

🚀 Dampak yang Dirasakan Peserta

• Meningkatnya pemahaman regulasi terbaru.

• Kesiapan dalam menyusun dokumen anggaran, RBA BLUD, hingga laporan keuangan berbasis SIPD.

• Kepercayaan diri aparatur dalam mengelola pelayanan publik yang lebih modern.

• Networking dan berbagi praktik terbaik antarinstansi.

📌 Mengapa Harus LINKPEMDA?

Sebagai lembaga yang berada di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LINKPEMDA telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai pelatihan nasional dengan fasilitator ahli dan praktisi pemerintahan.

👉 Segera daftarkan instansi Anda untuk mengikuti Bimtek & Diklat 2025.
Kunjungi: www.linkpemda.com | WA: +62 813-8766-6605

Pentingnya Bimtek dan Diklat ASN

Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta pelatihan teknis lainnya merupakan strategi utama peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LINK PEMDA sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menyelenggarakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD di seluruh 32 provinsi Indonesia sepanjang tahun 2025 dan 2026.

Daftar 32 Provinsi & Ibu Kota Tempat Pelaksanaan Bimtek ASN 2025/2026

1. Aceh – Banda Aceh

2. Sumatera Utara – Medan

3. Sumatera Barat – Padang

4. Riau – Pekanbaru

5. Kepulauan Riau – Tanjung Pinang

6. Jambi – Jambi

7. Sumatera Selatan – Palembang

8. Bangka Belitung – Pangkal Pinang

9. Bengkulu – Bengkulu

10. Lampung – Bandar Lampung

11. DKI Jakarta – Jakarta

12. Jawa Barat – Bandung

13. Banten – Serang

14. Jawa Tengah – Semarang

15. DI Yogyakarta – Yogyakarta

16. Jawa Timur – Surabaya

17. Bali – Denpasar

18. Nusa Tenggara Barat – Mataram

19. Nusa Tenggara Timur – Kupang

20. Kalimantan Barat – Pontianak

21. Kalimantan Tengah – Palangka Raya

22. Kalimantan Selatan – Banjarmasin

23. Kalimantan Timur – Samarinda

24. Kalimantan Utara – Tanjung Selor

25. Sulawesi Utara – Manado

26. Gorontalo – Gorontalo

27. Sulawesi Tengah – Palu

28. Sulawesi Selatan – Makassar

29. Sulawesi Tenggara – Kendari

30. Sulawesi Barat – Mamuju

31. Maluku – Ambon

32. Maluku Utara – Sofifi

Bidang Materi Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN & OPD

Untuk memperkuat daya saing dan kompetensi ASN, LINK PEMDA menyediakan materi pelatihan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, antara lain:

1. Keuangan Daerah & BLUD

• Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)

• Perencanaan & Penganggaran Daerah (RKPD, APBD, RKA, DPA)

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD, SAP, BPK)

• Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025

• E-Katalog & Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

• Strategi Tender Cepat dan Pengadaan Langsung

• Perencanaan & Kontrak Pengadaan

3. Manajemen ASN & Kepegawaian

• UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN)

• Pengelolaan PPPK & CPNS

• Penilaian Kinerja ASN

• Diklat Latsar CPNS, PKA, PKP, PKB, MOT

4. Pendapatan Daerah (PAD)

• Optimalisasi Pajak Daerah & Retribusi

• Sistem Informasi Pajak Daerah

• Investasi Daerah & Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

5. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Peta Proses Bisnis & Analisis Jabatan

• Inovasi Layanan Publik Digital

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Perencanaan & Pembangunan Daerah

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra & Renja

• Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional

• Evaluasi & Monitoring Program Pembangunan

7. Kesehatan & Pendidikan

• BLUD RSUD & Puskesmas

• Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Akreditasi Rumah Sakit & Puskesmas

• Penguatan Manajemen Pendidikan & Sekolah

8. Aset & Barang Milik Daerah (BMD)

• Inventarisasi & Penilaian Aset

• Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

• Penghapusan & Pemindahtanganan Aset

9. Pengawasan & Audit

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

10. Bidang Khusus Lainnya

• Tata Kelola Persampahan & Lingkungan Hidup

• Manajemen Bencana & Kebijakan Darurat

• Smart City & Inovasi Digital Daerah

• Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Berita Bimtek Nasional 2025/2026

Pada tahun 2025 dan 2026, LINK PEMDA akan melaksanakan Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN di 32 provinsi se-Indonesia dengan fokus pada penguatan kapasitas SDM aparatur. Ribuan ASN dari berbagai OPD, RSUD, dan instansi teknis telah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ini.

Dengan tema “Mewujudkan ASN Profesional, Pelayanan Publik Berkualitas, dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel”, kegiatan ini akan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan memperkuat reformasi birokrasi di daerah.

Panduan lengkap optimalisasi PAD 2025/2026 melalui pengelolaan pajak & retribusi daerah sesuai regulasi terbaru. Strategi, kebijakan, dan solusi praktis.
 

Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah: Optimalisasi PAD 2025/2026

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Dua komponen utama PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, keduanya dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Memasuki tahun 2025/2026, pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan regulasi terbaru, digitalisasi perpajakan, serta penerapan kebijakan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan.

📌 Dasar Hukum Pajak & Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah diatur melalui sejumlah regulasi terbaru, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Permendagri Nomor 56 Tahun 2025 (terbaru, bila berlaku di tahun berjalan) mengenai pedoman teknis pengelolaan PAD.

• Kebijakan Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional (SHSR) 2025 sebagai acuan efisiensi belanja daerah.

🎯 Strategi Optimalisasi PAD 2025/2026

Agar pajak dan retribusi daerah benar-benar menjadi sumber pendapatan yang produktif, berikut strategi yang perlu dilakukan:

1. Digitalisasi Pajak Daerah

• Implementasi aplikasi e-Pajak dan e-Retribusi berbasis SIPD.

• Integrasi dengan sistem perbankan untuk memudahkan wajib pajak.

• Transparansi pembayaran untuk mencegah kebocoran.

2. Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

• Memperluas basis pajak melalui pendataan ulang objek pajak.

• Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan sistem monitoring digital.

• Penegakan hukum pajak daerah sesuai regulasi.

3. Optimalisasi Retribusi Daerah

• Evaluasi tarif retribusi agar sesuai prinsip keadilan & manfaat layanan publik.

• Penerapan sistem non-tunai (cashless) untuk retribusi pasar, parkir, dan layanan perizinan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

• Pelatihan rutin aparatur mengenai pengelolaan PAD sesuai UU HKPD 2022.

• Pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru terkait pajak dan retribusi.

5. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

• Kerja sama dengan perbankan, fintech, dan BUMD dalam memaksimalkan penagihan.

• Pemanfaatan big data untuk analisis potensi pajak & retribusi.

🔍 Tantangan dalam Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah

Meskipun regulasi dan sistem sudah tersedia, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi:

• Rendahnya kesadaran wajib pajak.

• Kebocoran pendapatan akibat lemahnya pengawasan.

• Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah.

• Kesenjangan kapasitas SDM antar daerah.

✅ Kesimpulan

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah kunci penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2025/2026 menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Dengan penerapan strategi yang tepat, daerah dapat mencapai kemandirian fiskal, pembangunan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang lebih baik.

📢 Call to Action

LINKPEMDA siap mendukung pemerintah daerah melalui bimbingan teknis (Bimtek), diklat, dan pendampingan pengelolaan pajak & retribusi daerah sesuai regulasi terbaru.

🔗 Kunjungi: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Strategi Baru Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bersama LINKPEMDA

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui program bimtek, diklat, dan pelatihan ASN, aparatur sipil negara (ASN) dituntut memahami regulasi terbaru serta mampu mengimplementasikan strategi pembangunan berbasis kinerja.

Sebagai penyelenggara bimtek dan diklat resmi se-Indonesia yang telah memiliki SKT Kemendagri, lembaga pelatihan seperti LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis dalam mendampingi pemerintah daerah menyusun perencanaan, meningkatkan kapasitas SDM, hingga memperkuat sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

📌 Topik Utama Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN 2025

Penyusunan LAKIP

Disusun sesuai PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra & Renja

Panduan teknis penyusunan perencanaan strategis daerah yang terintegrasi dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

Tata Protokol & Humas Pemerintahan

Sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2024, ASN dilatih agar profesional dalam keprotokolan serta komunikasi publik.

Mutasi & Promosi Kepegawaian

Berlandaskan UU ASN No. 20 Tahun 2023, memastikan merit system berjalan adil dan transparan.

Audit Kinerja Daerah

Melatih Inspektorat Daerah melakukan evaluasi berbasis performance audit.

Pengukuran Profesionalitas ASN

Mengacu pada Peraturan BKN No. 8 Tahun 2022 untuk pemetaan kompetensi ASN yang lebih objektif.

🎯 Mengapa Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN Sangat Penting?

• Memastikan ASN paham regulasi terbaru.

• Meningkatkan kualitas laporan kinerja (LAKIP, Renstra, Renja).

• Memperkuat citra positif Pemda melalui tata protokol & humas.

• Mendukung terciptanya birokrasi profesional dan akuntabel di era digital.

✨ Program bimtek, diklat, dan pelatihan ASN 2025 bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan strategi nasional untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Dengan dukungan penyelenggara bimtek resmi se-Indonesia SKT Kemendagri, LINKPEMDA siap menjadi mitra terpercaya bagi Pemda dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.