BPK Fokus SAP Versi Terbaru 2025: Daerah Diminta Segera Persiapkan Laporan Keuangan  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
BPK mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian format dan konten laporan sesuai ketentuan terbaru.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru ditetapkan sebagai pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan SAP 2025 menjadi fokus utama pemeriksaan, sehingga setiap daerah harus segera melakukan penyesuaian format dan sistem pencatatan. Daerah yang tidak siap berisiko mendapatkan temuan signifikan dan opini audit yang kurang optimal.

Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek dan Diklat SAP 2025 sebagai solusi praktis bagi aparatur dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar terbaru dan menghadapi audit BPK dengan lebih percaya diri.

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman regulasi SAP versi terbaru 2025.

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penyusunan LKPD.

• Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai SAP.

• Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

📚 Materi Pokok

1. Regulasi terbaru SAP 2025.

2. Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Analisis temuan audit BPK dan solusi perbaikannya.

5. Strategi menghadapi audit tanpa temuan signifikan.

6. Studi kasus & best practices implementasi SAP di daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Kepala dan staf BPKAD.

• Pejabat penatausahaan keuangan OPD.

• Auditor internal dan Inspektorat Daerah.

• Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

🏛️ Narasumber

• Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.

• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

📅 Jadwal & Lokasi

Pelatihan diselenggarakan secara nasional:

• Periode: Oktober – Desember 2025

• Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.

🎁 Fasilitas Peserta

• Modul & materi pelatihan.

• Seminar kit.

• Sertifikat resmi bernilai 32 JP.

• Konsumsi & akomodasi (sesuai paket).

📖 Dasar Hukum

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

• Regulasi terbaru SAP 2025.

🔗 Informasi & Pendaftaran

📍 Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
👉 Pendaftaran Online: www.linkpemda.com/jadwal

Ikuti Bimtek OPD Keuangan 2025: Regulasi terbaru, penyusunan APBD, SIPD-RI ,dan SHSR   
Pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan besar dengan adanya pembaruan regulasi pemerintah pusat. Mulai dari revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, hingga optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Hal ini menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang keuangan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek menjadi kebutuhan mendesak agar pejabat pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, Bendahara, maupun staf teknis) tidak hanya memahami aturan di atas kertas, tetapi juga mampu mengimplementasikannya sesuai mekanisme akuntabilitas dan audit.

Regulasi Terbaru yang Menjadi Dasar

1. Perpres Nomor 46 Tahun 2025
   Perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mempertegas kewajiban perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan yang lebih transparan.

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
   Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun diterbitkan tahun 2020, implementasinya masih terus diperkuat melalui Bimtek, terutama integrasi dengan SIPD-RI.

3. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024
   Pedoman Penyusunan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN, yang langsung berimplikasi pada OPD Keuangan karena berkaitan dengan penyusunan anggaran belanja pegawai.

4. Perpres Nomor 72 Tahun 2025
   Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang menjadi acuan OPD Keuangan dalam penyusunan APBD agar konsisten dan sesuai standar nasional.

Manfaat Bimtek bagi OPD Keuangan

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun anggaran, pelaporan, dan pengadaan sesuai regulasi terbaru.

• Mengurangi risiko temuan BPK akibat kesalahan teknis maupun administratif.

• Memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah melalui aplikasi keuangan daerah (SIPD-RI, SRIKANDI, e-Katalog LKPP).

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

Agenda Bimtek Terkini untuk OPD Keuangan

1. Bimtek Implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

2. Bimtek Penyusunan APBD 2026 sesuai Permendagri terbaru dan SIPD-RI.

3. Bimtek TPP ASN 2025 berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024.

4. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) berbasis akrual sesuai SAP.

5. Bimtek Optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

6. Bimtek Penerapan SHSR 2025 sesuai Perpres No. 72 Tahun 2025.

Dengan semakin kompleksnya regulasi, Bimtek OPD Keuangan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan strategi wajib untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, aparatur OPD Keuangan diharapkan mampu menjadi garda depan dalam menjaga keuangan daerah yang sehat, berintegritas, dan sesuai hukum yang berlaku.

LINKPEMDA adalah Lembaga Bimtek, Diklat, dan Pelatihan ASN yang telah memiliki SKT Kemendagri, sehingga kegiatan resmi, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyelenggarakan Bimtek Nasional  untuk ASN, OPD, dan Pemerintah Daerah dengan materi sesuai regulasi terbaru, meliputi:

• Keuangan Daerah & SIPD

• Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Manajemen ASN & Kepemimpinan

• Kesehatan & BLUD RSUD/Puskesmas

• Pembangunan Daerah & Reformasi Birokrasi

• Pajak & Retribusi Daerah

• Pemerintahan Desa & APBDes

• Bidang Teknis SKPD/OPD

📌 Peserta akan mendapatkan sertifikat yang diakui untuk pengembangan kompetensi ASN.

👉 Segera daftar melalui:
📱 WA Admin: 081387666605
🌐 https://linkpemda.com/jadwal

Lalu lintas merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan yang dihadapi saat ini meliputi peningkatan jumlah kendaraan, kepadatan jalan, serta tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur di bidang lalu lintas menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas di Bidang Lalu Lintas yang bertujuan memperkuat kompetensi aparatur pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait agar mampu mengimplementasikan regulasi terbaru serta inovasi teknologi di bidang transportasi darat.

Tujuan Bimtek

1. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai regulasi terbaru di bidang lalu lintas dan transportasi jalan.

2. Mendorong penerapan teknologi informasi dalam manajemen lalu lintas, termasuk sistem tilang elektronik (ETLE).

3. Memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum dan pelayanan publik di bidang lalu lintas.

4. Menyusun strategi pengendalian lalu lintas yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

Materi Bimtek

1. Kebijakan dan regulasi terbaru bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Implementasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan digitalisasi pelayanan lalu lintas.

3. Manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di perkotaan.

4. Penanganan pelanggaran, kecelakaan, dan keselamatan transportasi.

5. Strategi sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam ketertiban lalu lintas.

Dasar Hukum

Bimtek ini diselenggarakan berdasarkan regulasi terbaru, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

• Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

• Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

• Surat Edaran Kapolri Nomor SE/1/II/2023 tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas dengan ETLE.

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2021 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Sasaran Peserta

• Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota.

• Aparatur Dinas Pekerjaan Umum terkait infrastruktur jalan.

• Satlantas Polri di tingkat daerah.

• OPD terkait perencanaan transportasi daerah.

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan aparatur daerah dan instansi terkait mampu meningkatkan kompetensi dalam mengelola lalu lintas secara profesional, berbasis regulasi terbaru, serta didukung teknologi modern. Dengan demikian, tujuan nasional dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan dapat tercapai.

Ikuti Bimtek & Try Out CAT CPNS/ASN  bersama LINK PEMDA. Latihan soal TWK, TIU, TKP berbasis CAT. Simulasi nyata & strategi sukses ujian ASN
 

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui jalur CPNS maupun PPPK merupakan salah satu kesempatan penting bagi generasi muda untuk berkarier di instansi pemerintah. Proses seleksi ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang dikelola secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menyadari pentingnya persiapan yang matang, LINK PEMDA menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Try Out CAT CPNS/ASN 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan peserta dengan sistem latihan dan simulasi, bukan ujian resmi BKN, sehingga aman secara hukum dan berfokus pada penguatan kapasitas peserta.

Tujuan Program

• Memberikan pemahaman mendalam tentang sistem seleksi CPNS/ASN.

• Membekali peserta dengan materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

• Menyediakan simulasi ujian berbasis komputer yang mirip dengan CAT resmi.

• Melatih strategi pengerjaan soal secara cepat, tepat, dan efisien.

Materi Pelatihan

1. Sosialisasi kebijakan terbaru seleksi ASN 

2. Pendalaman materi TWK, TIU, dan TKP.

3. Simulasi Try Out CAT berbasis komputer.

4. Pembahasan soal latihan dan strategi menjawab.

5. Tips mengatur waktu saat menghadapi ujian.

Sasaran Peserta

• Lulusan SMA/SMK sederajat, D3, S1, dan S2 yang akan mengikuti seleksi CPNS/ASN.

• Peserta PPPK dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis.

• Masyarakat umum yang ingin mencoba simulasi CAT.

Manfaat Mengikuti Program

✅ Mendapat pengalaman nyata sistem CAT.
✅ Mengukur kemampuan melalui skor Try Out.
✅ Meningkatkan kepercayaan diri menghadapi ujian resmi.
✅ Sertifikat resmi dari LINK PEMDA.

Catatan Penting

👉 Kegiatan ini bukan ujian resmi yang diselenggarakan BKN atau KemenPAN-RB.
👉 Semua soal bersifat latihan sesuai kisi-kisi resmi dan tidak menjamin kelulusan.

Informasi Pendaftaran

📍 Penyelenggara: LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
📩 Email: info@linkpemda.com

📌 Berita Resmi

LINK PEMDA Gelar Program Bimtek dan Try Out CAT CPNS/ASN 

 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) kembali menghadirkan program unggulan berupa Bimbingan Teknis dan Try Out CAT CPNS/ASN 

Kegiatan ini bertujuan membantu calon peserta seleksi CPNS maupun PPPK agar lebih siap menghadapi ujian berbasis komputer (CAT). Peserta akan mendapatkan materi pembekalan, strategi pengerjaan soal, serta simulasi langsung dengan sistem CAT.

Direktur LINK PEMDA, Andi Hasan Lamba, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk edukasi, bukan ujian resmi.

“Bimtek dan Try Out ini bukan ujian resmi BKN, melainkan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan peserta. Kami ingin membantu masyarakat agar lebih percaya diri saat menghadapi ujian seleksi ASN,” ujarnya.

Program terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga perguruan tinggi, termasuk peserta PPPK dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat resmi dari LINK PEMDA.

Untuk informasi pendaftaran dan jadwal kegiatan, masyarakat dapat mengakses website resmi www.linkpemda.com atau menghubungi WhatsApp +62 813-8766-6605.