Bimtek Pemda Papua 2025 | Jadwal, Materi, dan Pendaftaran ASN
Daftar segera Bimtek Pemda Papua 2025 bersama LINK PEMDA. Materi terbaru untuk ASN, OPD, SKPD, dan DPRD se-Papua dan Papua Barat. Kuota terbatas, segera amankan kursi Anda!

Selamat Datang di Bimtek Pemda Papua 2025

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi pemerintah daerah di Papua untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), OPD, SKPD, dan DPRD. LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemda khusus se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan materi terbaru sesuai regulasi pemerintah pusat.

Materi Bimtek Unggulan Papua 2025

✅ Pengelolaan Keuangan Daerah & Dana Otsus
✅ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 46/2025)
✅ Manajemen Aset dan BMN/BMD
✅ Peningkatan Kapasitas ASN & SKPD
✅ Diklat DPRD dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
✅ Manajemen Rumah Sakit dan Layanan Publik

Jadwal dan Lokasi Bimtek Papua 2025

📍 Jayapura → 18–20 September 2025
📍 Timika → 2–4 Oktober 2025
📍 Sorong → 16–18 Oktober 2025

Catatan: Jadwal bisa berubah sesuai kuota peserta dan kebijakan penyelenggara.

Sasaran Peserta

👩‍💼 ASN, OPD, dan SKPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Papua
👨‍💼 Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
🏛️ Dinas Keuangan, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan
🏥 RSUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah

Cara Pendaftaran

📌 Via Website: Daftar Sekarang
📌 Via WhatsApp: +62 81387666605
📌 Via Email: info@linkpemda.com

(Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua tahun 2025.

Program ini dirancang untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan seluruh Kabupaten/Kota, dengan lebih dari 50 pilihan tema pelatihan resmi sesuai kebutuhan OPD, lembaga, dan instansi pemerintah daerah.

📌 Bidang Materi Bimtek & Diklat LINKPEMDA

1. Keuangan Daerah

• Penyusunan & Pertanggungjawaban APBD.

• Penggunaan Aplikasi SIPD & SIKD.

• Implementasi Permendagri 77/2020.

• Audit, Pengawasan, & Pertanggungjawaban Keuangan.

• Pengelolaan Aset Daerah.

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025.

• Penggunaan E-Katalog & Toko Daring.

• Penyusunan Kontrak & Dokumen PBJ.

• Etika & Pencegahan Penyimpangan PBJ.

3. Manajemen ASN & Kepemimpinan

• Latsar CPNS.

• PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator).

• PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).

• MOT (Managing for Organizational Transformation).

• Implementasi TPP ASN (Permendagri 15/2024).

4. Kesehatan & BLUD

• Pengelolaan BLUD RSUD & Puskesmas.

• Penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran).

• Rekam Medis Elektronik (RME).

• Integrasi Layanan Primer (ILP).

5. Pembangunan & Tata Kelola Pemerintahan

• Penyusunan RKPD 2026.

• Pemanfaatan Aplikasi SIPD.

• Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

• Reformasi Birokrasi berbasis digital & kinerja.

6. Pajak & Retribusi Daerah

• Strategi Optimalisasi PAD.

• Regulasi Pajak Daerah & Retribusi terbaru.

• Sistem pemungutan & pengawasan.

7. Materi Khusus

• Diklat Pustakawan.

• Diklat Arsiparis.

• Manajemen Data Instansi.

• Literasi Digital Aparatur.

8. Desa & Pemerintahan Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes).

• Perencanaan Pembangunan Desa.

• Layanan Publik Desa.

• Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

9. Bidang Teknis SKPD/OPD

• Pendidikan: Manajemen sekolah, BOS, Kurikulum Merdeka.

• PUPR: Pengelolaan proyek & tata ruang.

• Sosial: Perlindungan sosial & bantuan masyarakat.

• Perhubungan: Transportasi & lalu lintas.

• Lingkungan Hidup: Pengelolaan sampah, energi, & lingkungan.

• Pariwisata: Strategi pengembangan destinasi daerah.

• Kominfo: Literasi digital, keamanan data, kehumasan.

• Penanggulangan Bencana: Mitigasi & respon darurat.

10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya

• Manajemen Organisasi & Tata Kelola.

• Kepatuhan Regulasi & Akuntabilitas.

• CSR & Inovasi Bisnis.

• Literasi Digital untuk dunia usaha.

🎯 Sasaran Peserta

• ASN Provinsi Papua & Papua Barat.

• ASN Kabupaten/Kota se-Papua.

• OPD teknis dan non-teknis.

• Desa/Kelurahan.

• RSUD, Puskesmas, dan BLUD lainnya.

• Perusahaan swasta & lembaga non-pemerintah.

📅 Jadwal & Lokasi

• Offline (Tatap Muka): Jayapura, Manokwari, dan kota kabupaten lain.

• Online (Zoom): Akses mudah untuk peserta dari daerah terpencil.

📜 Fasilitas Peserta

✅ Modul & materi terbaru
✅ Sertifikat resmi cek Online
✅ Konsultasi pasca-pelatihan
✅ Coffee break & akomodasi (offline)

📰Berita Resmi

“ASN Papua Kini Bisa Pilih Lebih dari 50 Tema Bimtek & Diklat Resmi 2025 di Daerah Sendiri”

LINKPEMDA menghadirkan program Bimtek terlengkap 2025 untuk ASN Papua. Mulai dari Keuangan Daerah, PBJ, BLUD, ASN, Desa, hingga bidang teknis OPD, semua tersedia dengan narasumber berpengalaman.

“Dengan menghadirkan pelatihan langsung di Papua, ASN tidak perlu keluar daerah. Kami siapkan tema terlengkap agar setiap OPD bisa memilih sesuai kebutuhan,” ujar perwakilan LINKPEMDA.

📞 Informasi & Pendaftaran

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

✨ Dengan Bimtek & Diklat ASN Papua 2025 yang lengkap, LINKPEMDA berkomitmen mendukung aparatur pemerintah, desa, OPD, dan lembaga di Papua untuk lebih profesional, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat 2025 yang komprehensif bagi aparatur pemerintah, pengelola BLUD, pengurus desa, serta perusahaan dan lembaga lainnya. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, pembangunan, layanan publik, dan manajemen organisasi.

1. Keuangan Daerah
Bimtek keuangan daerah membekali peserta dengan pengetahuan tentang APBD, SIPD, Permendagri terbaru, audit internal dan eksternal, serta pengelolaan aset daerah. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Peserta dibekali kemampuan menyusun kontrak, memanfaatkan e-katalog, memahami Perpres PBJ, dan menerapkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini untuk menjamin kepatuhan dan efisiensi pengadaan sesuai regulasi.

3. Manajemen ASN & Kepemimpinan
Program ini mencakup Latsar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Managing for Organizational Transformation (MOT), serta pengelolaan TPP ASN. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi aparatur, kepemimpinan, dan kinerja organisasi.

4. Kesehatan & BLUD
Bimtek BLUD RSUD dan Puskesmas fokus pada pengelolaan keuangan, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rekam Medis Elektronik (RME), dan integrasi layanan primer. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik dan efisiensi BLUD.

5. Pembangunan & Tata Kelola
Materi mencakup perencanaan pembangunan daerah, RKPD, SIPD, SAKIP, dan reformasi birokrasi. Peserta dibekali strategi meningkatkan efisiensi organisasi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

6. Pajak & Retribusi Daerah
Bimtek ini memberikan pemahaman tentang optimalisasi PAD, regulasi terbaru, serta strategi pengelolaan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.

7. Materi Khusus
Pelatihan khusus bagi pustakawan, arsiparis, dan pengelola data instansi, termasuk literasi digital, pengelolaan arsip, dan peningkatan layanan informasi publik.

8. Desa & Pemerintahan Desa
Peserta belajar pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDes, perencanaan pembangunan desa, dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa.

9. Bidang Teknis SKPD/OPD
Bimtek untuk Dinas Pendidikan, PUPR, Sosial, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kominfo, dan Penanggulangan Bencana. Materi mencakup manajemen teknis, mitigasi risiko, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan pelayanan masyarakat.

10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya
Program ini membekali manajemen perusahaan dan lembaga lainnya tentang kepatuhan regulasi, akuntabilitas, CSR, inovasi bisnis, dan literasi digital instansi.

Fasilitas Bimtek & Diklat:

• Modul lengkap dan materi terbaru

• Sertifikat resmi (online + barcode)

• Dokumentasi kegiatan

• Konsultasi pasca-diklat

Sasaran Peserta:
Aparatur pemerintah pusat dan daerah, pengelola BLUD, pejabat desa, staf SKPD/OPD, serta manajemen perusahaan dan lembaga lainnya yang ingin meningkatkan kompetensi, kepatuhan, dan kinerja organisasi.

LINK PEMDA memastikan setiap peserta mendapatkan pemahaman mendalam sesuai regulasi terbaru dan praktik terbaik, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara profesional.

Informasi Pendaftaran:
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Mengapa Jabatan Fungsional Jadi Sorotan?

Tahukah Anda, lebih dari 60% ASN di Indonesia saat ini menduduki jabatan fungsional — mulai dari guru, tenaga kesehatan, auditor, perencana, hingga pranata komputer?
Namun, banyak dari mereka terjebak stagnasi karier karena tidak memahami mekanisme DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dan kurang mendapat pelatihan untuk menguatkan kompetensinya.

Pertanyaannya:
👉 Apakah ASN bisa naik jenjang tanpa memahami DUPAK?
👉 Bagaimana cara mempercepat pengembangan karier fungsional di tengah aturan baru?

⚖️ Regulasi Terbaru yang Wajib Dipahami

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
   Menegaskan pengembangan kompetensi sebagai kewajiban instansi dan hak setiap ASN.

2. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
   Menyederhanakan aturan angka kredit, mempercepat proses DUPAK, dan mendorong transparansi karier.

3. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
   Mengatur angka kredit, kenaikan pangkat, serta jenjang jabatan fungsional secara detail.

📌 Bidang Jabatan Fungsional yang Paling Membutuhkan Penguatan

• Kesehatan: dokter, perawat, bidan, apoteker – perlu pelatihan penyusunan DUPAK digital.

• Pendidikan: guru dan dosen – fokus pada integrasi DUPAK dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

• Administrasi & Teknis: arsiparis, pustakawan, pranata komputer, auditor – diarahkan pada penggunaan e-DUPAK nasional.

🚀 Berita Terbaru (September 2025)

1. Kemendikbudristek: Guru Wajib Ajukan DUPAK via Digital
   Mulai tahun ajaran 2025/2026, seluruh guru harus mengajukan angka kredit secara online. Langkah ini diharapkan mengurangi praktik “menunggu antrian manual” yang bisa bertahun-tahun.

2. Kemenkes Gelar Bimtek Nasional Tenaga Kesehatan
   Fokus pada tenaga kesehatan di daerah terpencil dengan target 10.000 ASN fungsional kesehatan.

3. BKN & LAN Uji Coba Aplikasi e-DUPAK Nasional
   ASN kini bisa mengunggah bukti kinerja, sertifikat, hingga laporan harian langsung ke sistem. Proses penilaian akan lebih cepat dan akuntabel.

🧩 Mengapa ASN Harus Peduli?

Karier fungsional bukan hanya soal angka kredit.
📈 Naik jenjang berarti:

• Gaji dan tunjangan meningkat,

• Lebih dihargai secara profesional,

• Kesempatan promosi terbuka luas,

• Pensiun lebih terjamin.

Tetapi tanpa pemahaman DUPAK dan penguatan kapasitas, ASN bisa terjebak di posisi yang sama selama 10–15 tahun.

💡 Solusi: Panduan & Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional

1. Ikuti Bimtek dan Diklat Jabatan Fungsional → belajar menyusun DUPAK yang benar.

2. Gunakan e-DUPAK → manfaatkan aplikasi resmi BKN dan LAN.

3. Bangun Portofolio Kinerja Sejak Dini → simpan bukti kegiatan, pelatihan, dan capaian harian.

4. Manfaatkan Manajemen Talenta ASN (MTASN) → untuk pengembangan karier berbasis kompetensi, bukan senioritas.

✨ Kesimpulan

Jabatan fungsional adalah tulang punggung birokrasi modern. Dengan memahami regulasi terbaru dan menguasai DUPAK, ASN bisa meningkatkan kapasitas diri sekaligus mempercepat karier.

Pertanyaannya:
➡️ Apakah Anda sudah siap mengajukan DUPAK tahun ini?
➡️ Atau masih bingung bagaimana cara menyusunnya?

Jawabannya ada pada pelatihan dan pendampingan yang tepat.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Nasional pada bulan November 2025. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pengelolaan aset, serta pelayanan publik berbasis regulasi terbaru.

📌 Daftar Materi Unggulan November 2025

1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit

   • Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta strategi menghadapi audit BPK.

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

   • Membahas sinkronisasi regulasi, dana transfer, dan penguatan desentralisasi fiskal.

3. Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

   • Penyesuaian dengan kebijakan baru untuk efisiensi transaksi belanja daerah.

4. Jabatan Pelaksana ASN sesuai Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024

   • Pemahaman tata kelola jabatan pelaksana ASN untuk mendukung efektivitas birokrasi.

5. Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024

   • Strategi manajemen aset daerah yang profesional, tertib administrasi, dan bernilai tambah.

6. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

   • Mengacu pada Kepmenpan No. 173 Tahun 2024 untuk mendukung reformasi birokrasi.

7. Optimalisasi Peran Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP)

   • Bagian dari transformasi kesehatan nasional untuk meningkatkan mutu layanan dasar masyarakat.

🎯 Sasaran Peserta

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD, Sekretariat Daerah, Badan/Dinas terkait

• Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Auditor Internal

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan daerah

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

📖 Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek ini berlandaskan pada regulasi terbaru, di antaranya:

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

• Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN

• Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 tentang Anjab & ABK

• Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah

📅 Jadwal Pelaksanaan

Bulan November 2025 tersedia beberapa periode pelaksanaan:

• 5–6 November 2025

• 12–13 November 2025

• 19–20 November 2025

• 26–27 November 2025

Lokasi pelaksanaan akan disesuaikan (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya).

📞 Informasi & Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
      Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)