Pemerintah Republik Indonesia kembali mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025, Presiden menetapkan kebijakan penanganan sampah perkotaan dengan pendekatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Peraturan ini ditetapkan pada 14 Oktober 2025 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur persampahan, mendukung ketahanan energi nasional, serta memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

♻️ Latar Belakang Kebijakan

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Setiap tahun, volume sampah terus meningkat, sementara kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) semakin terbatas. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pencemaran lingkungan hingga masalah kesehatan masyarakat.

Perpres 109 Tahun 2025 hadir sebagai solusi nasional untuk:

• Mengurangi timbunan sampah di perkotaan,

• Mendorong inovasi pengelolaan sampah modern,

• Menciptakan energi alternatif dari sampah, dan

• Mewujudkan kota-kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

⚙️ Pokok-pokok Pengaturan dalam Perpres 109/2025

• Penerapan teknologi Waste to Energy (WTE) di kota-kota besar dan menengah.

• Kewajiban pemerintah daerah menyusun rencana aksi pengelolaan sampah terpadu.

• Dukungan insentif fiskal dan nonfiskal bagi daerah dan pelaku usaha yang berinvestasi di bidang pengelolaan sampah.

• Penguatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung ekonomi sirkular.

• Penetapan standar teknis, lingkungan, dan pengawasan operasional.

🏢 Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini. Dalam Perpres ini, setiap daerah wajib:

• Menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan sampah,

• Menyediakan infrastruktur pengolahan sampah modern,

• Menjalin kemitraan dengan swasta, dan

• Melibatkan masyarakat secara aktif.

Dengan regulasi ini, daerah juga berpotensi mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema pendanaan khusus infrastruktur hijau.

🌍 Dampak Positif yang Diharapkan

• Pengurangan volume sampah secara signifikan.

• Peningkatan kapasitas energi nasional dari sumber terbarukan.

• Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

• Terbukanya lapangan kerja baru di sektor hijau.

• Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

📝 Catatan Penting

Perpres 109 Tahun 2025 menjadi regulasi strategis yang tidak hanya mengatur tata kelola sampah, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi bersih.

Bagi pemerintah daerah, peraturan ini juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik di sektor lingkungan hidup.

📌 Informasi Lebih Lanjut

Lembaga pelatihan dan pendampingan pemerintahan seperti Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) siap mendukung pemerintah daerah melalui kegiatan:

• Bimtek dan pelatihan pengelolaan sampah perkotaan,

• Pendampingan penyusunan rencana aksi daerah,

• Pelatihan skema pembiayaan dan kerja sama investasi.

📍 Alamat:  Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com | ✉️ info@linkpemda.com | 📞 0813-8766-6605

#Perpres1092025 #PengelolaanSampah #WasteToEnergy #EnergiTerbarukan #PemerintahDaerah #BimtekLingkungan #PembangunanBerkelanjutan #LINKPEMDA

Aturan Baru untuk Perizinan Usaha Pariwisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia secara resmi menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 pada 10 Oktober 2025.

Peraturan ini menjadi dasar hukum baru dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata, sekaligus memperkuat tata kelola dan pengawasan usaha pariwisata nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk:

• Mempercepat proses perizinan berusaha,

• Meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata,

• Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,

• Meningkatkan standar mutu layanan pariwisata Indonesia.

🏨 Ruang Lingkup Permenpar 6/2025

Permenpar ini mencakup beberapa ketentuan strategis, antara lain:

1. 📑 Standar Kegiatan Usaha Pariwisata
   Menetapkan klasifikasi dan standar minimal kegiatan usaha pariwisata, seperti hotel, restoran, biro perjalanan, wisata alam, dan kegiatan wisata lainnya.

2. 📝 Tata Cara Perizinan Berusaha
   Proses perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, mendukung implementasi OSS RBA.

3. 🧭 Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata
   Pemerintah pusat dan daerah memiliki mekanisme koordinasi pengawasan usaha yang lebih kuat, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

4. 🌿 Peningkatan Kualitas Layanan
   Pelaku usaha pariwisata diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimum dan melaporkan kegiatan usahanya secara berkala.

🏛️ Dampak dan Peluang bagi Pemerintah Daerah

Pemberlakuan Permenpar 6/2025 membawa peluang strategis bagi pemerintah daerah, terutama daerah dengan potensi wisata unggulan. Beberapa implikasi positifnya antara lain:

• 📍 Memperjelas peran Pemda dalam pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata,

• 📊 Meningkatkan kualitas destinasi dan daya saing wisata daerah,

• 💼 Mempermudah proses investasi dan perizinan usaha lokal,

• 📢 Mendukung transformasi digital layanan publik sektor pariwisata.

Dengan aturan ini, daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola kepariwisataan secara profesional dan terstandar nasional.

🤝 Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk:

• Memastikan kepatuhan terhadap standar usaha,

• Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan,

• Meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bimbingan teknis, pendampingan, dan sertifikasi usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Penerbitan Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 menandai langkah maju dalam reformasi perizinan usaha sektor pariwisata di Indonesia. Regulasi ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkualitas, transparan, dan berdaya saing global.

📢 LINKPEMDA siap mendukung pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memahami serta mengimplementasikan peraturan ini melalui kegiatan Bimtek dan pelatihan teknis di seluruh Indonesia.

✍️ Redaksi LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 https://linkpemda.com
📲 WA: 0813-8766-6605

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimtek Optimalisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Daerah, SIKD/SIPD, dan Pengadaan Barang/Jasa  untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Bimtek ini membahas secara komprehensif:

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran

• Penyusunan laporan keuangan daerah secara akurat

• Penginputan dan monitoring data keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog

Materi dilengkapi simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu di unit kerjanya.

Sasaran peserta:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola pengadaan barang/jasa

Durasi dan Metode:

• 2 hari pelatihan (±6 jam per hari)

• Metode: ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, praktik langsung

Manfaat Bimtek:

• Menguasai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Memahami penyusunan laporan keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Memaksimalkan penggunaan E-Katalog untuk pengadaan barang/jasa

• Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan

Informasi Pendaftaran:

• WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini menjadi terobosan besar dalam sistem kepegawaian karena kenaikan pangkat kini dapat dilakukan setiap bulan, bukan lagi hanya beberapa kali dalam setahun.

Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2025 dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pengembangan karier ASN serta memperkuat sistem merit birokrasi.

🧾 Perubahan Penting dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025

1. Kenaikan Pangkat Setiap Bulan
   ASN kini bisa mengajukan kenaikan pangkat pada 12 periode dalam satu tahun — dari Januari hingga Desember. Sebelumnya, proses ini hanya dibuka pada 4–6 periode saja.

2. Peningkatan Efisiensi Proses Kepegawaian
   Regulasi ini diharapkan mempercepat pengembangan karier ASN dan mengurangi antrean administrasi kepegawaian di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

3. Sinkronisasi Sistem Digital
   Pemerintah daerah dan instansi pusat perlu menyesuaikan sistem layanan kepegawaian digital agar dapat mengakomodasi proses pengajuan dan verifikasi setiap bulan.

4. Kepastian dan Keadilan bagi ASN
   ASN yang telah memenuhi syarat kini dapat mengajukan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu periode panjang seperti sebelumnya.

🧭 Dampak dan Peluang Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, perubahan kebijakan ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis:

• Meningkatkan motivasi ASN untuk berprestasi.

• Menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja dan merit.

• Menuntut kesiapan OPD kepegawaian (BKD/BKPSDM) dalam menyesuaikan SOP dan sistem pelayanan kepegawaian.

• Membutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) untuk memastikan implementasi berjalan lancar.

🏛️ Momentum Tepat untuk Sosialisasi dan Bimtek

Karena regulasi ini baru berlaku mulai Oktober 2025, saat ini adalah waktu yang sangat strategis untuk:

• Melaksanakan Bimtek Kenaikan Pangkat ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025;

• Menyiapkan petunjuk teknis internal OPD kepegawaian;

• Melatih operator dan pejabat fungsional kepegawaian;

• Memastikan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional BKN.

Tema Kegiatan Bimtek / Sosialisasi

Untuk mendukung implementasi regulasi ini, LINKPEMDA dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tema:

“Bimtek Nasional Implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025: Strategi Percepatan Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan”

📍 Sasaran Peserta: BKD/BKPSDM, pejabat kepegawaian, operator kepegawaian, dan ASN di seluruh instansi pemerintah daerah.
🕒 Waktu Pelaksanaan: Oktober–Desember 2025 (masa awal implementasi regulasi).
🎯 Output: ASN dan OPD kepegawaian memahami mekanisme baru dan siap melaksanakan sesuai ketentuan.

Regulasi ini menandai era baru dalam manajemen ASN di Indonesia. Pemerintah tidak lagi membatasi periodisasi kenaikan pangkat, melainkan mendorong percepatan pengembangan karier yang lebih fleksibel, adil, dan adaptif.

Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ASN dan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tahun perencanaan 2026, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional. RKPD merupakan dokumen penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD, sehingga kualitasnya sangat menentukan arah pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan perencanaan di daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPD 2026 dengan fokus pada integrasi program prioritas lintas sektor dan OPD.

📌 Arah Kebijakan Perencanaan RKPD 2026

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 akan diarahkan untuk:

• Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional

• Mendorong inovasi program unggulan daerah

• Menjamin kesinambungan program RPJMD

• Mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendukung pelayanan publik

Pelaksanaan perencanaan juga harus mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara sistematis dan terukur.

🧭 Tujuan Pelaksanaan Bimtek RKPD 2026

Kegiatan Bimtek ini bertujuan:

• Memberikan pemahaman teknis tentang tahapan penyusunan RKPD

• Menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan RPJMN

• Menguatkan peran OPD dalam perencanaan terpadu

• Meningkatkan kualitas dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan APBD

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota

• OPD perencana dan pengelola program kegiatan

• Pejabat fungsional perencana dan pejabat struktural

• Tim penyusun RKPD daerah

📅 Rencana Pelaksanaan Bimtek

Bimtek akan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar, dengan format kelas interaktif dan pendampingan teknis. Peserta akan mendapatkan:

• Materi regulasi dan pedoman teknis

• Simulasi penyusunan dokumen RKPD

• Sertifikat pelatihan resmi

• Akses ke modul dan template penyusunan RKPD 2026

🌐 Pendaftaran & Informasi

Bagi OPD dan pemerintah daerah yang ingin mengikuti kegiatan Bimtek RKPD 2026, dapat melakukan pendaftaran melalui:
📍 https://linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Admin LINKPEMDA)

Dengan perencanaan yang matang dan strategis, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. LINKPEMDA berkomitmen mendampingi daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#RKPD2026 #PerencanaanDaerah #BimtekRKPD #LINKPEMDA
#Bappeda #PemerintahDaerah #PembangunanDaerah