Panduan Awal bagi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Kelola

Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat dan daerah dihadapkan pada berbagai penyesuaian kebijakan dan regulasi baru yang berdampak langsung terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap update regulasi 2026 menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh aparatur pemerintah daerah.

1. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026

Tahun 2026 ditandai dengan penguatan kebijakan:

• Anggaran berbasis kinerja dan hasil (outcome based budgeting)

• Efisiensi belanja dan pengendalian fiskal daerah

• Penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik

• Integrasi sistem perencanaan dan keuangan daerah berbasis digital

Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam dokumen perencanaan dan APBD secara tepat.

2. Regulasi Strategis yang Perlu Dicermati Tahun 2026

Beberapa regulasi yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah antara lain:

• Penyesuaian kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RKPD 2026)

• Penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja

• Penyempurnaan tata kelola keuangan daerah dan APBD

• Optimalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah

• Penguatan SAKIP, LAKIP, dan reformasi birokrasi

• Penyesuaian kebijakan TPP ASN berbasis kinerja dan disiplin

Regulasi-regulasi tersebut saling berkaitan dan membutuhkan pemahaman terpadu agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi.

3. Dampak Langsung bagi Pemerintah Daerah

Tanpa pemahaman regulasi yang memadai, pemerintah daerah berisiko menghadapi:

• Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

• Temuan pemeriksaan dan evaluasi kinerja

• Rendahnya capaian indikator kinerja daerah

• Hambatan dalam pelaksanaan program prioritas

Sebaliknya, daerah yang responsif terhadap update regulasi akan lebih siap menghadapi evaluasi pusat serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

4. Pentingnya Peningkatan Kapasitas Aparatur

Perubahan regulasi menuntut aparatur daerah untuk:

• Memahami substansi kebijakan terbaru

• Mampu mengimplementasikan regulasi secara teknis

• Menyusun dokumen perencanaan dan keuangan yang sesuai ketentuan

• Mengintegrasikan kinerja, anggaran, dan pelaporan secara konsisten

Oleh karena itu, bimbingan teknis dan pelatihan tematik tahun 2026 menjadi salah satu solusi strategis dalam mendukung kesiapan pemerintah daerah.

5. Peran LINKPEMDA dalam Mendukung Daerah

Sebagai lembaga pengembangan kapasitas aparatur, LINKPEMDA berkomitmen mendukung pemerintah daerah melalui:

• Penyediaan informasi regulasi terbaru

• Kegiatan bimbingan teknis berbasis kebijakan aktual

• Pendampingan teknis perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja

• Forum diskusi nasional lintas daerah

Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemerintah daerah dan perkembangan regulasi terkini.

Penutup

Untuk mendukung pemahaman dan implementasi regulasi nasional dan daerah tahun 2026, LINKPEMDA menyelenggarakan berbagai Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan OPD.

👉 Lihat Materi Bimtek Keuangan LINKPEMDA
🔗 https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif terhadap perubahan regulasi, sistem digital, serta tuntutan akuntabilitas kinerja.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan tersebut, LINKPEMDA merilis Kalender Bimtek dan Diklat Nasional ASN Tahun 2026 yang dapat dijadikan panduan awal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur secara lebih terarah.

Mengapa Kalender Bimtek dan Diklat ASN 2026 Penting?

Perencanaan pelatihan sejak awal tahun memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain:

• Memudahkan OPD dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN

• Menyesuaikan pelatihan dengan prioritas program dan anggaran daerah

• Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan nasional terbaru

• Mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik

Tanpa perencanaan yang baik, pelatihan ASN berpotensi menjadi tidak tepat sasaran dan kurang berdampak pada peningkatan kinerja aparatur.

Ruang Lingkup Materi Bimtek dan Diklat LINKPEMDA Tahun 2026

Kalender kegiatan Tahun 2026 mencakup berbagai topik strategis pemerintahan daerah, di antaranya:

• Pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah

• Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan

• Pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai regulasi terbaru

• Manajemen ASN dan reformasi birokrasi

• Pengelolaan BLUD RSUD dan Puskesmas

• Peningkatan tata kelola dan pengawasan internal pemerintah daerah

Materi disusun berbasis regulasi aktual serta praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Metode Pelaksanaan yang Fleksibel

Untuk menjawab tantangan geografis dan kebutuhan efisiensi, LINKPEMDA menyelenggarakan kegiatan Bimtek dan Diklat melalui:

• Tatap muka (offline) di berbagai lokasi strategis

• Daring (online) dengan sistem pembelajaran interaktif

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek dan Diklat Ini?

Program ini direkomendasikan bagi:

• ASN pusat dan daerah

• Pejabat struktural dan fungsional

• Bendahara dan pengelola keuangan

• Perencana dan pejabat pengadaan

• Staf teknis OPD dan unit kerja terkait

Keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat yang tepat akan membantu aparatur memahami kebijakan terbaru sekaligus meningkatkan kapasitas profesional secara berkelanjutan.

Akses Jadwal dan Pendaftaran

LINKPEMDA menyediakan informasi jadwal kegiatan, tema pelatihan, serta mekanisme pendaftaran secara terbuka melalui website resmi.

Dengan dirilisnya kalender kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan keikutsertaan pelatihan secara lebih optimal dan terarah sejak awal tahun.

👉 Informasi jadwal lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui:
https://linkpemda.com/jadwal

Penguatan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Berbasis Kinerja dan Kebijakan Nasional

Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, alokasi anggaran, dan implementasi program tidak hanya menghambat capaian pembangunan daerah, tetapi juga berpotensi menurunkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan strategis untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran daerah selaras dengan kebijakan nasional, termasuk implementasi RPJPD 2025–2045, pelaksanaan RKPD 2026, penguatan Reformasi Birokrasi, serta optimalisasi pemanfaatan SIPD RI sebagai sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

Tantangan Penyelarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Program Daerah

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, antara lain:

• Dokumen perencanaan daerah disusun secara administratif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan nasional

• Perencanaan program tidak diikuti dengan penganggaran yang selaras dan berbasis kinerja

• Program dan kegiatan OPD belum sepenuhnya mendukung prioritas nasional

• Indikator kinerja daerah belum terhubung secara kuat dengan indikator kinerja nasional

• Pemanfaatan SIPD RI belum optimal sebagai alat integrasi perencanaan dan penganggaran

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program, ketidaktepatan sasaran pembangunan, serta hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah yang belum optimal.

Pentingnya Strategi Penyelarasan Kebijakan Tahun 2026

Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan program daerah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan strategi fundamental untuk memastikan pembangunan daerah berjalan searah dengan kebijakan nasional.

Strategi penyelarasan yang baik akan:

• Menjamin konsistensi antara arah kebijakan pusat dan prioritas pembangunan daerah

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah

• Mendorong pencapaian target kinerja pemerintah daerah

• Meminimalkan risiko tumpang tindih program dan kegiatan

• Mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi penyelarasan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.

Peran SIPD RI dalam Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran

Sebagai sistem nasional, SIPD RI dirancang untuk menjadi instrumen utama dalam integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pemanfaatan SIPD RI secara optimal akan membantu pemerintah daerah dalam:

• Menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional

• Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

• Mendukung evaluasi kinerja pemerintah daerah secara terukur

Namun, efektivitas SIPD RI sangat bergantung pada pemahaman dan kapasitas aparatur dalam mengimplementasikannya secara tepat.

Solusi Strategis: Bimbingan Teknis Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2026

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendekatan yang terstruktur, aplikatif, dan berbasis kebijakan nasional.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan:

**BIMBINGAN TEKNIS

STRATEGI PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PROGRAM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

Penguatan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Berbasis Kinerja

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap arah kebijakan nasional Tahun 2026

• Membekali peserta strategi penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan program daerah

• Mendorong integrasi dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan pusat

• Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan capaian kinerja pemerintah daerah

• Mengurangi risiko ketidaksinkronan kebijakan dan temuan evaluasi

Materi Bimtek

• Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

• Penyelarasan RPJPD 2025–2045 dengan Dokumen Perencanaan Daerah

• Integrasi RKPD, Renstra, dan Renja OPD

• Strategi Penyelarasan Program dan Kegiatan Daerah

• Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja

• Peran SIPD RI dalam Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

• Sinkronisasi Indikator Kinerja Nasional dan Daerah

• Studi Kasus dan Praktik Penyelarasan Program Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Tim Penyusun RPJPD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD

• ASN dan pejabat teknis terkait

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Arah Kebijakan dan Regulasi Kesehatan Nasional Tahun 2026

Memasuki Tahun 2026, sektor kesehatan nasional terus diarahkan pada penguatan tata kelola layanan, peningkatan mutu pelayanan, serta penyesuaian sistem kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara bertahap melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi sebagai tindak lanjut dari transformasi sistem kesehatan nasional.

Kebijakan dan regulasi yang disiapkan tersebut menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta aparatur kesehatan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan di daerah.

Penguatan Arah Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Salah satu fokus kebijakan kesehatan ke depan adalah penyempurnaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, yang diarahkan agar lebih berbasis pada kompetensi dan kebutuhan medis pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan, mengurangi keterlambatan penanganan, serta memperkuat kesinambungan pelayanan antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

Bagi pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan, arah kebijakan ini menuntut:

• Peningkatan kesiapan sumber daya manusia kesehatan

• Penyesuaian manajemen pelayanan dan sistem rujukan

• Penguatan koordinasi antar fasilitas kesehatan

Penyesuaian Perencanaan Program Kesehatan Daerah

Selain sistem rujukan, pemerintah juga mendorong penguatan perencanaan program kesehatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Penetapan data sasaran program kesehatan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa intervensi kesehatan lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, hal ini berdampak pada:

• Penyusunan dokumen perencanaan kesehatan daerah

• Penyesuaian program Puskesmas dan Dinas Kesehatan

• Penguatan monitoring dan evaluasi program kesehatan

Implikasi bagi Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan

Arah kebijakan dan regulasi kesehatan menuju Tahun 2026 menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan pengelola layanan kesehatan, khususnya dalam:

• Manajemen pelayanan kesehatan

• Tata kelola Puskesmas dan Rumah Sakit

• Kepemimpinan dan pengambilan keputusan

• Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi

Pemahaman yang komprehensif terhadap arah kebijakan ini menjadi kunci agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan langkah strategis secara tepat dan berkelanjutan.

Komitmen LINKPEMDA dalam Mendukung Pemerintah Daerah

Sebagai lembaga pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah,
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi, edukasi, serta kegiatan peningkatan kapasitas yang relevan dengan perkembangan kebijakan dan regulasi nasional, khususnya di bidang kesehatan.

Melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis dan publikasi edukatif, LINKPEMDA mendukung pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan agar:

• Lebih siap menghadapi perubahan kebijakan

• Mampu menerapkan tata kelola yang profesional

• Menguatkan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan berorientasi masyarakat

Catatan Redaksi

Artikel ini disusun sebagai bahan informasi dan edukasi berdasarkan arah kebijakan dan regulasi kesehatan nasional yang sedang dan akan dikembangkan. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai pengumuman resmi pemerintah, melainkan sebagai referensi awal bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Tentang LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan berbasis regulasi dan kebutuhan daerah.

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605

Memasuki tahun 2026, pemeriksaan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi hanya berfokus pada kelengkapan dokumen fisik, tetapi semakin menitikberatkan pada keandalan arsip digital dan bukti elektronik sebagai dasar penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transformasi digital pemerintahan telah mendorong perubahan signifikan dalam cara dokumen keuangan, aset, kontrak, dan administrasi pemerintahan dikelola, disimpan, dan disajikan saat pemeriksaan.

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait arsip digital, seperti dokumen elektronik yang tidak tertata, tidak terdokumentasi secara sistematis, tidak terjamin keasliannya, serta sulit ditelusuri saat pemeriksaan BPK. Kondisi ini sering kali menjadi penyebab munculnya temuan pemeriksaan, lemahnya bukti audit, bahkan berkontribusi terhadap opini WDP atau permasalahan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Oleh karena itu, pengelolaan arsip digital dan bukti elektronik bukan lagi sekadar urusan kearsipan administratif, melainkan telah menjadi bagian strategis dari tata kelola keuangan daerah dan kesiapan menghadapi pemeriksaan BPK.

Arsip Digital dan Bukti Elektronik sebagai Elemen Kunci Pemeriksaan BPK

BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, membutuhkan bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan andal. Pada era digital, bukti tersebut semakin banyak berbentuk dokumen elektronik, data sistem informasi, rekaman transaksi digital, serta arsip yang tersimpan dalam berbagai aplikasi keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah.

Arsip digital yang tidak dikelola dengan baik berisiko menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kesulitan penelusuran dokumen, inkonsistensi data, keraguan atas keabsahan bukti, serta lemahnya dukungan bukti dalam proses klarifikasi pemeriksaan. Hal ini dapat berdampak langsung pada hasil pemeriksaan BPK dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Sebaliknya, pengelolaan arsip digital yang tertib, terstruktur, dan sesuai regulasi akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan, mempercepat penyediaan dokumen, serta memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menghadapi klarifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tantangan Pengelolaan Arsip Digital Pemerintah Daerah Tahun 2026

Tahun 2026 membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip digital dan bukti elektronik. Tantangan tersebut meliputi meningkatnya volume dokumen elektronik, penggunaan berbagai aplikasi dan sistem informasi yang belum terintegrasi, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap aspek hukum dan teknis arsip digital, serta belum optimalnya penerapan standar kearsipan elektronik yang sesuai ketentuan.

Selain itu, banyak aparatur masih memandang arsip sebagai kegiatan akhir, bukan sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Akibatnya, arsip digital sering kali tidak disiapkan sejak awal kegiatan, sehingga saat pemeriksaan BPK berlangsung, pemerintah daerah harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan dan memvalidasi dokumen yang seharusnya sudah tersedia secara sistematis.

Peran Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Arsip Digital

Pengelolaan arsip digital dan bukti elektronik yang efektif sangat bergantung pada kapasitas aparatur yang menjalankannya. Aparatur pemerintah daerah perlu memahami regulasi kearsipan, standar pengelolaan arsip elektronik, keterkaitan arsip dengan pengelolaan keuangan daerah, serta kebutuhan pemeriksaan BPK terhadap bukti audit yang sah dan andal.

Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa arsip digital tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan audit. Aparatur yang kompeten akan mampu menyiapkan dokumen sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga pemeriksaan BPK dapat berjalan lebih lancar dan minim risiko temuan.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola arsip digital dan kesiapan pemeriksaan BPK, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan:

**Bimbingan Teknis Nasional

Pengelolaan Arsip Digital & Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan BPK
Tahun 2026**

Bimbingan teknis ini dirancang secara komprehensif untuk membantu pemerintah daerah memahami konsep, regulasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip digital yang mendukung pemeriksaan BPK secara efektif dan berkelanjutan.

Fokus Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi pengelolaan arsip digital pemerintah daerah

• Peran arsip digital dan bukti elektronik dalam pemeriksaan BPK

• Standar dan prinsip penyusunan bukti audit berbasis dokumen elektronik

• Pengelolaan arsip keuangan, aset, kontrak, dan administrasi pemerintahan

• Integrasi arsip digital dengan sistem informasi keuangan daerah

• Pengendalian intern dan mitigasi risiko temuan akibat kelemahan arsip

• Strategi penyiapan arsip digital untuk mendukung opini BPK

• Studi kasus dan praktik baik pengelolaan arsip digital dalam pemeriksaan

Sasaran Peserta

• Arsiparis dan Pengelola Arsip Pemerintah Daerah

• Aparatur Inspektorat dan APIP

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kepala dan Staf BPKAD / Badan Keuangan Daerah

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Pejabat yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan dokumen pemeriksaan

• Aparatur OPD terkait pengelolaan dokumen dan arsip elektronik

Metode Pelaksanaan

Bimbingan teknis dilaksanakan melalui:

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Pembahasan studi kasus pemeriksaan BPK

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Pendampingan teknis berbasis kebutuhan daerah

Pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka, daring (online), maupun in-house training sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Manfaat Mengikuti Bimtek

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang arsip digital dan bukti elektronik

• Memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi pemeriksaan BPK

• Mengurangi risiko temuan akibat kelemahan dokumentasi dan arsip

• Mempercepat proses penyediaan dokumen pemeriksaan

• Mendukung peningkatan opini BPK secara berkelanjutan

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib arsip dan akuntabel

Informasi Pendaftaran & Agenda Pelatihan

Bagi pemerintah daerah, OPD, dan aparatur yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan Arsip Digital & Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2026, informasi lengkap mengenai materi pelatihan, jadwal pelaksanaan, dan pendaftaran dapat diperoleh melalui:

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp/HP: +62 813-8766-6605
📍 Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia

📅 Agenda pelatihan diperbarui secara berkala dan dapat diakses melalui menu Jadwal pada website resmi LINKPEMDA.