Pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum sebagai prasyarat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas keamanan yang kondusif merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga negara.

Sejalan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum (IKPU) sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keamanan. IKPU menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Komitmen ini diperkuat melalui beberapa regulasi penting, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023)

• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

• Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan regulasi tersebut, peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi langkah strategis dalam memastikan kemampuan analisis, perencanaan, dan implementasi program keamanan berbasis data IKPU.

Tujuan Kegiatan

● Meningkatkan pemahaman dan analisis IKPU.
● Menguatkan strategi keamanan berbasis data.
● Mendorong koordinasi antarlembaga.
● Mengoptimalkan peran aparatur dalam ketertiban umum.

Susunan Acara

Hari Pertama

08.00 – 08.30 Registrasi Peserta
08.30 – 09.00 Pembukaan & Sambutan
09.00 – 11.00 Sesi 1: Kebijakan Nasional & Urgensi
11.00 – 12.30 Sesi 2: Konsep & Indikator IKPU
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Sesi 3: Metodologi Pengumpulan & Analisis Data
15.00 – 16.00 Diskusi & Tanya Jawab
16.00 – 16.30 Penutup Hari Pertama

Hari Kedua

08.30 – 09.00 Re-registrasi
09.00 – 10.30 Sesi 4: Penyusunan Kebijakan Berbasis IKPU
10.30 – 12.00 Sesi 5: Strategi Implementasi & Evaluasi
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Studi Kasus & Praktikum
14.30 – 15.30 Presentasi & Umpan Balik
15.30 – 16.00 Evaluasi & Penutupan Resmi

Sasaran Peserta

● Satpol PP Kabupaten/Kota
● Aparatur Kecamatan
● Aparatur Kelurahan
● Perangkat Desa
● Babinsa & Bhabinkamtibmas
● Tim Penegakan Perda/Perkada
● Linmas

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online via Zoom

📍 Lokasi Pelaksanaan:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (untuk Paket A & B)
✔ Sertifikat Pelatihan
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (untuk peserta online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Di tengah persaingan bisnis dan tuntutan keberlanjutan, pelaku UMKM perlu memahami konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan ESG tidak hanya penting untuk memenuhi tuntutan pasar global, tetapi juga meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, efisiensi usaha, dan peluang akses pendanaan berbasis keberlanjutan.

Pelatihan ini ditujukan untuk membantu UMKM memahami prinsip ESG dan menerapkannya secara praktis dalam kegiatan usaha. Kegiatan ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 7 Tahun 2021, serta kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan nasional.

🎯 TUJUAN KEGIATAN

Pelatihan ini bertujuan untuk:

• meningkatkan pemahaman UMKM mengenai konsep ESG

• membantu mengelola dampak lingkungan dan efisiensi sumber daya

• memperkuat aspek sosial seperti hak pekerja & keterlibatan masyarakat

• membangun tata kelola usaha yang transparan & akuntabel

• menyusun strategi keberlanjutan berbasis model bisnis

• membuka peluang investasi & kemitraan berkelanjutan

📅 PERIODE PELAKSANAAN

Januari – Desember 2026
📍 Hotel Hi Senen, Jakarta
⏱ Durasi: 2 hari per sesi (berjadwal sepanjang tahun)

💳 BIAYA PELATIHAN

FASILITAS

• penginapan (khusus paket A & B)

• sertifikat

• modul

• seminar kit

• konsumsi & coffee break

• materi narasumber

📚 GARIS BESAR MATERI

Hari 1:

• pengantar ESG

• pilar lingkungan & efisiensi sumber daya

• studi kasus & diskusi

• pilar sosial & keberlanjutan hubungan kerja

Hari 2:

• tata kelola & etika bisnis

• penyusunan strategi ESG

• pelaporan sederhana ESG UMKM

• akses pendanaan & kemitraan

🏦 PEMBAYARAN

Transfer:
BRI – 0424-01-000925-30-7
a.n. LINKPEMDA

atau
On the Spot saat registrasi.

📌 MANFAAT UTAMA

Peserta akan mampu:

✔ menerapkan ESG secara sederhana
✔ meningkatkan daya saing usaha
✔ membuka peluang pasar & pendanaan
✔ memahami standar keberlanjutan global

Untuk pendaftaran & informasi:

📱 WA: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta evaluasi kinerja wajib dilakukan secara tepat sesuai regulasi.

Landasan hukum utama meliputi:

• UU No. 1/2004

• PP No. 23/2005 jo PP No. 74/2012

• Permendagri No. 79/2018

• PMK No. 136/2021

Memasuki Tahun Anggaran 2026, penyusunan RBA harus berbasis kinerja, indikator terukur, dan target layanan. Evaluasi kinerja berfungsi memastikan efektivitas program dan peningkatan kualitas layanan.

Untuk mendukung hal tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan:

Bimtek Penyusunan RBA & Evaluasi Kinerja BLUD 2026

Peserta:

• Direktur / Kepala BLUD

• Perencanaan & Keuangan

• Pejabat pengelola RBA dan kinerja

Tujuan:

• memahami regulasi RBA

• menyusun RBA berbasis kinerja

• merumuskan indikator & evaluasi kinerja

• meningkatkan akuntabilitas dan layanan BLUD

📅 Jadwal BIMTEK Nasional 2026

Durasi Pelatihan: ⏱ 2 Hari
Periode: Januari – Desember 2026

Tersedia untuk kegiatan sepanjang tahun 2026 di berbagai kota:

📍 Lokasi Pelaksanaan

• Jakarta

• Bandung

• Yogyakarta

• Surabaya

• Bali

• Makassar

• Lombok

📦 Metode Pelaksanaan

• ✔ Kelas Tatap Muka (Reguler Nasional)

• ✔ Inhouse Training OPD/Perusahaan/Instansi

• ✔ Online via Zoom Meeting

Biaya:

• Paket A (Single) : Rp 5.500.000

• Paket B (Twin) : Rp 5.000.000

• Paket C (Non Akomodasi) : Rp 4.000.000

• Paket D (Online via Zoom Meeting) : Rp 3.000.000

Fasilitas:
penginapan (untuk paket A & B), sertifikat, modul, seminar kit, konsumsi.

Susunan inti kegiatan:

• Regulasi & kebijakan terbaru BLUD

• Teknik penyusunan RBA

• Indikator & evaluasi kinerja

• Studi kasus & rekomendasi

Pembayaran:

BRI – 0424-01-000925-30-7
a.n LINKPEMDA

Informasi & Pendaftaran:

0813-8766-6605 (Bpk. Andi Hasan Lamba)
www.linkpemda.com

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas tata kelola BLUD pada Tahun Anggaran 2026.

BIMTEK 2026 – Pelatihan Pemerintah Daerah Resmi & Terbaru Berbasis Regulasi Nasional

Selamat datang di halaman resmi BIMTEK 2026 LINKPEMDA.
Kami menyediakan layanan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang disusun berdasarkan regulasi terbaru dan kebutuhan strategis tahun 2026.

📌 Sertifikat Resmi
📌 Narasumber Ahli
📌 Materi Sesuai Kebijakan Nasional
📌 Siap Inhouse & Kelas Reguler

👉 Daftar Sekarang:
📲 WA: 0813-8766-6605

🎯 Fokus Utama BIMTEK 2026

Tema strategis yang kami siapkan untuk menghadapi transformasi tata kelola pemerintahan tahun 2026:

⭐ Transformasi Digital Pemerintahan:

• BIMTEK SPBE 2026

• BIMTEK SIPD RI 2026

• BIMTEK Integrasi Data & Cloud Pemerintahan

⭐ Tata Kelola Keuangan Daerah:

• Perencanaan & Penganggaran

• APBD & LKPD

• BLUD & PAD

⭐ Penguatan SDM & ASN:

• BIMTEK ASN 2026

• Manajemen Kinerja

• Diklat 2026 

⭐ Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi:

• Pelayanan Digital

• SAKIP

• Inovasi Daerah

🟦 seluruh materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan OPD

🏛️ Mengapa BIMTEK 2026 Penting?

Tahun 2026 adalah momentum:
✔ integrasi SPBE Nasional
✔ penggunaan SIPD RI sebagai sistem tunggal
✔ akselerasi digitalisasi layanan publik
✔ peningkatan tata kelola & akuntabilitas
✔ transformasi SDM

BIMTEK 2026 LINKPEMDA mempersiapkan aparatur menghadapi:

📌 perubahan regulasi
📌 sistem digital
📌 tuntutan publik
📌 monitoring & evaluasi kinerja

📅 Jadwal BIMTEK Nasional 2026

📍 Jakarta
📍 Bandung
📍 Yogyakarta
📍 Surabaya
📍 Bali
📍 Makassar
📍 Lombok

Tersedia:
✔ Kelas Tatap Muka
✔ Inhouse OPD
✔ Online (Zoom Meeting)

👉 jadwal lengkap tersedia melalui WhatsApp

🧾 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan untuk:

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten/Kota

• Bappeda

• BPKAD

• Dinas Kominfo

• Inspektorat

• BKPSDM

• OPD teknis

• BLUD

dan seluruh aparatur pengelola sistem pemerintahan.

🌟 Keunggulan BIMTEK 2026 LINKPEMDA

✔ lembaga profesional – SKT Kemendagri
✔ materi sesuai regulasi nasional terbaru
✔ narasumber ahli & praktisi
✔ modul lengkap
✔ konsultasi implementasi
✔ pendampingan
✔ sertifikat resmi

💰 Biaya & Fasilitas

Biaya sudah termasuk:

🎯 penginapan hotel
🎯 seminar kit
🎯 modul materi lengkap
🎯 sertifikat
🎯 coffee break & makan

📲 info biaya hubungi:
0813-8766-6605

BIMTEK INTEGRASI DATA SPBE – SIPD – AI 2026

Transformasi Digital Pemerintah Daerah Berbasis Cloud & Satu Data Indonesia

📌 Gambaran Umum Pelatihan

Tahun 2026 menjadi momentum penting percepatan transformasi digital pemerintah daerah. Implementasi SPBE, optimalisasi SIPD-RI, serta integrasi data lintas OPD menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.

Melalui bimtek ini, peserta akan dipandu menguasai konsep integrasi data, arsitektur SPBE, pemanfaatan SIPD, Satu Data Indonesia, hingga analitik berbasis AI dan cloud computing.

Pelatihan ini menjadi salah satu topik paling dicari dan paling relevan untuk OPD di 2026.

🎯 Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

• Menyusun roadmap dan arsitektur SPBE daerah

• Mengintegrasikan data OPD ke dalam satu sistem

• Mengoptimalkan modul SIPD dalam pengelolaan keuangan & perencanaan

• Memahami Satu Data Indonesia

• Menerapkan AI & cloud untuk analisis kebijakan

• Meningkatkan kualitas layanan publik digital

📚 Materi yang Dibahas

🔹 Integrasi Data Lintas OPD

• Data keuangan

• Perencanaan

• Aset

• Kepegawaian

• Pelayanan publik

🔹 Implementasi SPBE

• Arsitektur SPBE

• Roadmap

• Layanan digital

🔹 Optimalisasi SIPD-RI

• Perencanaan

• Penganggaran

• Penatausahaan

🔹 Satu Data Indonesia

• Metadata

• Interoperabilitas

• Standarisasi

🔹 Cloud Computing

• Manajemen data besar

• Keamanan data

🔹 Artificial Intelligence

• Dashboard kinerja

• Analisis data

• Prediksi kebijakan

🧑‍💼 Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• Diskominfo

• Bappeda

• BPKAD

• Inspektorat

• BKPSDM

• RSUD/BLUD

• DPMPTSP

• OPD teknis

🎓 Output Kompetensi

Peserta dapat:

✔ Membangun sistem integrasi data daerah
✔ Mengimplementasikan SPBE
✔ Mengoptimalkan SIPD-RI
✔ Mengelola layanan publik digital
✔ Memanfaatkan AI & cloud untuk analisis

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Lembaga resmi pembinaan Kemendagri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum)

📍 Pola Pelaksanaan

Pelatihan dapat dilaksanakan secara:

• Inhouse / Onsite

• Hotel berbintang

• Hybrid / Online

• Gelombang Nasional

Lokasi umum:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Makassar, atau sesuai permintaan.

🎁 Fasilitas Peserta

• Sertifikat

• Modul & e-Materi

• Konsultasi narasumber

• Coffee break & makanan (luring)

• Meeting kit

• Pendampingan

🧑‍🏫 Narasumber

• Praktisi SPBE

• Ahli SIPD

• Konsultan IT Pemerintah

• Analis Data & AI

💰 Investasi / Biaya

Biaya menyesuaikan pilihan:

• Inhouse / daerah

• Hotel / gelombang nasional

Hubungi kami untuk penawaran resmi.

📞 Informasi & Pendaftaran

LINKPEMDA
Website: www.linkpemda.com
WA/Hotline: +62 813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com

❓ Mengapa Harus Mengikuti Pelatihan Ini?

✔ kebutuhan strategis tahun 2026
✔ materi paling dicari
✔ mendukung SPBE & Satu Data Indonesia
✔ relevan bagi seluruh OPD
✔ meningkatkan tata kelola & pelayanan publik

🏁 Kesimpulan

Pelatihan ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk:

• memperkuat integrasi data

• meningkatkan layanan publik

• mempercepat transformasi digital

• memaksimalkan SIPD-RI

• mempersiapkan pemerintahan berbasis data & AI

Dengan mengikuti bimtek ini, daerah siap menghadapi tuntutan digital government 2026 dan seterusnya.