Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien. Perencanaan yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.
Dalam sistem pemerintahan daerah, proses perencanaan pembangunan melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD), hingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Dokumen-dokumen tersebut harus disusun secara terintegrasi, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, serta didukung oleh data dan informasi pembangunan yang akurat.
Seiring dengan perkembangan regulasi serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan berbasis kinerja.
Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem penganggaran daerah.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan perencanaan pembangunan daerah, teknik penyusunan dokumen perencanaan, serta integrasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan data
Mendukung sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Materi Bimbingan Teknis
Program Bimtek Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:
Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027
Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD)
Bimtek Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD)
Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Bimtek Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis SIPD
Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
Bimtek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bimtek Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Pembangunan Daerah
Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data
Bimtek Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Peserta
Kegiatan ini diperuntukkan bagi:
Bappeda Provinsi / Kabupaten / Kota
BPKAD / Badan Keuangan Daerah
Inspektorat Daerah
Bagian Perencanaan Perangkat Daerah
Pejabat Perencana Pemerintah Daerah
Analis Kebijakan Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode Pelaksanaan:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training Pemerintah Daerah
Daring / Online Training (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Bimtek Nasional
In House Training Pemerintah Daerah
Kelas Khusus Bappeda dan OPD Perencana
Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Konsultasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
 kompres.png)
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Tata kelola keuangan daerah yang baik tidak hanya berperan dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Seiring dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah serta implementasi sistem digital pemerintahan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aparatur pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam memahami mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berbasis kinerja.
Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai pihak mulai dari BPKAD, Bappeda, Inspektorat, OPD teknis, hingga pejabat pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi terbaru, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta praktik terbaik dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja
Memperkuat kompetensi aparatur dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
Mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD dalam rangka pembangunan daerah
Materi Bimbingan Teknis
Program Bimtek Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:
Bimtek Penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2027 Berbasis SIPD
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban APBD
Bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Daerah
Bimtek Implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dalam Penyusunan Anggaran Daerah
Bimtek Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Optimalisasi Pajak Daerah
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah
Bimtek Penguatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Bimtek Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sasaran Peserta
Kegiatan ini diperuntukkan bagi:
Badan Keuangan Daerah / BPKAD
Bappeda Provinsi / Kabupaten / Kota
Inspektorat Daerah
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan pengelolaan keuangan
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode Pelaksanaan:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training di Pemerintah Daerah
Daring / Online Training (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Bimtek Nasional
In House Training Pemerintah Daerah
Kelas Khusus BPKAD / OPD Keuangan
Pendampingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsultasi Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah serta memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional bagi Pemerintah Daerah dan OPD di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan Bimbingan Teknis ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual, penguatan teknis, serta solusi praktis atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya di bidang keuangan daerah, pengelolaan aset, BLUD, serta pengadaan barang/jasa pemerintah.
🎯 Tujuan Pelaksanaan Bimtek
Kegiatan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi terbaru di bidang pemerintahan dan keuangan daerah
Meningkatkan kompetensi teknis aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD
Meminimalisir risiko kesalahan administrasi dan pelaporan keuangan
Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
📚 Materi Bimbingan Teknis (Pilihan)
Materi disusun berdasarkan regulasi terbaru serta kebutuhan aktual Pemerintah Daerah, meliputi:
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD
Bimbingan Teknis SIPD-RI dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah dan Mutasi Aset
Bimbingan Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
(Penyusunan RBA dan Pelaporan Keuangan BLUD)
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)
(Sesuai Peraturan Presiden dan regulasi terbaru)
📌 Materi dapat dipilih dan disesuaikan dengan fokus serta kebutuhan masing-masing OPD.
👥 Sasaran Peserta
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK
Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK
OPD teknis serta unit kerja terkait
🧑🏫 Narasumber
Narasumber berasal dari:
Kementerian/Lembaga terkait
Praktisi pemerintahan dan keuangan daerah
Tenaga ahli yang berpengalaman sesuai bidang masing-masing
(Disesuaikan dengan tema dan kebutuhan pelatihan)
🗓️ Jadwal Pelaksanaan
Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode: Tatap Muka (Offline)
📍 Tempat Pelaksanaan
Hotel Area Labuan Bajo
Kabupaten Manggarai Barat – Nusa Tenggara Timur
Pelaksanaan kegiatan dipilih di lokasi yang representatif guna mendukung suasana pembelajaran yang kondusif, efektif, dan profesional.
💼 Pilihan Paket & Kontribusi Peserta
Informasi terkait paket kegiatan dan kontribusi peserta akan disampaikan lebih lanjut oleh tim LINKPEMDA sesuai dengan materi dan kebutuhan OPD.
📞 Informasi dan Pendaftaran
Untuk informasi lebih lanjut mengenai materi, jadwal, dan mekanisme pendaftaran, silakan menghubungi:
🌐 Website Resmi:
👉 https://www.linkpemda.com
📱 WhatsApp Admin LINKPEMDA:
👉 +62 813-8766-6605
🔖 Catatan Penting
Kegiatan ini terbuka bagi seluruh Pemerintah Daerah dan OPD di wilayah Nusa Tenggara Timur maupun daerah lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis secara tatap muka di Labuan Bajo.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi dan agenda kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA, silakan kunjungi halaman berikut:
Capacity building atau pembangunan kapasitas merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan institusi dalam mencapai tujuan serta menjawab tantangan yang dihadapi. Capacity building mencakup serangkaian kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemanfaatan sumber daya melalui pelatihan, pendidikan, penguatan struktur organisasi, pengembangan sistem kerja, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, capacity building tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja sama tim, dan pengambilan keputusan. Seluruh aspek tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kerja organisasi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Memasuki Tahun 2026, kebutuhan akan penguatan kapasitas SDM semakin mendesak seiring dengan tuntutan peningkatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, transformasi digital, serta penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi nasional yang terus berkembang.
Pentingnya Capacity Building bagi Organisasi
Bagi organisasi pemerintah, rumah sakit, maupun organisasi perangkat daerah (OPD), capacity building memiliki peran yang sangat strategis, antara lain:
1. Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Organisasi
Organisasi dengan kapasitas SDM yang memadai akan mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien. Melalui pelatihan dan pengembangan yang terarah, aparatur dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara optimal sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.
2. Meningkatkan Kemampuan Menghadapi Perubahan
Capacity building membantu organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan, baik perubahan kebijakan, sistem kerja, maupun perkembangan teknologi. Aparatur yang memiliki kapasitas yang baik akan lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul.
3. Memperkuat Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Penguatan kapasitas juga mencakup pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang kompeten dan memiliki wawasan strategis mampu mengarahkan organisasi, mengelola sumber daya secara efektif, serta memimpin perubahan secara berkelanjutan.
4. Mendorong Kolaborasi dan Sinergi Kerja
Capacity building mendorong peningkatan kemampuan kerja sama tim, komunikasi lintas unit, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga tercipta sinergi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Strategi Implementasi Capacity Building
Agar pelaksanaan capacity building memberikan hasil yang optimal, diperlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, antara lain melalui:
Pendekatan Partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas.
Pelatihan yang Terfokus dan Relevan, disesuaikan dengan kebutuhan nyata organisasi dan tantangan yang dihadapi.
Monitoring dan Evaluasi, untuk memastikan efektivitas program dan keberlanjutan hasil yang dicapai.
Kolaborasi dan Kemitraan, baik dengan lembaga pemerintah, institusi pendidikan, maupun pihak terkait lainnya.
Program Pelatihan dan Pengembangan SDM Tahun 2026
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Capacity Building, Pelatihan, dan Pengembangan SDM Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Program ini dirancang secara komprehensif, sistematis, dan berbasis regulasi, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
Bentuk Kegiatan
Program pelatihan dan pengembangan dilaksanakan melalui:
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Pendampingan Teknis dan Konsultasi
Sasaran Peserta
Program ini ditujukan bagi:
Pemerintah Daerah
Rumah Sakit dan unit layanan kesehatan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pejabat struktural dan fungsional
Aparatur dan tenaga pengelola layanan publik
Ruang Lingkup Materi
Materi pelatihan dan pengembangan meliputi antara lain:
Penguatan tata kelola organisasi dan kelembagaan
Peningkatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan
Pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja
Transformasi digital dan sistem kerja berbasis teknologi
Peningkatan mutu layanan dan kinerja organisasi
Materi disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi serta perkembangan kebijakan dan regulasi terbaru Tahun 2026.
Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui:
Tatap muka (offline)
Daring (online)
Hybrid (kombinasi offline dan online)
Metode pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan kebutuhan instansi.
Penutup dan Penawaran Kerja Sama
Program Capacity Building, Pelatihan, dan Pengembangan SDM Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, LINKPEMDA membuka kerja sama pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai materi, mekanisme pelaksanaan, serta penyesuaian teknis kegiatan, instansi dapat melakukan koordinasi melalui kontak resmi LINKPEMDA yang tersedia.
DAFTAR LENGKAP JUDUL MATERI BIMTEK TAHUN 2026
Seluruh Bidang Pelatihan di LINKPEMDA
🏛️ Bidang Pemerintahan
Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah (Perda dan Perkada) Tahun 2026
Bimtek Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026
Bimtek Reformasi Birokrasi dan Transformasi Organisasi Tahun 2026
Bimtek Manajemen Risiko Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Bimtek Pelayanan Publik Prima Tahun 2026
💰 Bidang Keuangan Daerah
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026
Bimtek Implementasi SIPD RI Tahun 2026
Bimtek Penginputan dan Penatausahaan SIPD RI Tahun 2026
Bimtek Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2026
Bimtek Penyusunan RKA dan DPA OPD Tahun 2026
Bimtek Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Tahun 2026
Bimtek Penyusunan LKPD dan Penerapan SAP Akrual Tahun 2026
Bimtek Strategi Peningkatan Opini BPK (Menuju WTP) Tahun 2026
🧾 Bidang Perpajakan dan Pendapatan Daerah
Bimtek Coretax System Tahun 2026
Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2026
Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah Tahun 2026
Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026
🛒 Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026
Bimtek Peran PA/KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026
Bimtek Peran PPK dan Pokja Pemilihan Tahun 2026
Bimtek E-Purchasing dan Pemanfaatan E-Katalog Tahun 2026
Bimtek Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026
👥 Bidang Kepegawaian dan ASN
Bimtek Manajemen ASN Tahun 2026
Bimtek Penyusunan dan Penetapan TPP ASN Tahun 2026
Bimtek Manajemen Kinerja ASN Tahun 2026
Bimtek Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2026
Bimtek Manajemen Talenta ASN Tahun 2026
📊 Bidang Kinerja dan Akuntabilitas
Bimtek Penerapan SAKIP OPD Tahun 2026
Bimtek Penyusunan LAKIP OPD Tahun 2026
Bimtek Evaluasi AKIP dan Kinerja OPD Tahun 2026
🏥 Bidang Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)
Bimtek Pengelolaan BLUD RSUD Tahun 2026
Bimtek Pengelolaan BLUD Puskesmas Tahun 2026
Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun 2026
Bimtek Transformasi Puskesmas Tahun 2026
Bimtek Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Tahun 2026
🏘️ Bidang Desa dan Perdesaan
Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa Tahun 2026
Bimtek Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026
Bimtek Penyusunan APBDes Tahun 2026
Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2026
Bimtek Implementasi Siskeudes Tahun 2026
Bimtek Pengelolaan BUMDes Tahun 2026
🌐 Bidang Kominfo dan Digital
Bimtek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Tahun 2026
Bimtek Transformasi Digital Pemerintah Daerah Tahun 2026
Bimtek Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Tahun 2026
Bimtek Keamanan Informasi dan Data Pemerintah Tahun 2026
📚 Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Daerah Tahun 2026
Bimtek Arsip Dinamis dan Arsip Digital Tahun 2026
Bimtek Sistem Kearsipan Pemerintah Daerah Tahun 2026
🌱 Bidang Teknis Lainnya
Bimtek Lingkungan Hidup Tahun 2026
Bimtek Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026
Bimtek Koperasi dan UMKM Tahun 2026
Bimtek Pertanahan Tahun 2026
Bimtek Perkebunan dan Pertanian Tahun 2026
Bimtek BPBD dan Penanggulangan Bencana Tahun 2026
Bimtek Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2026
Bimtek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tahun 2026
Mekanisme Pengajuan dan Pendaftaran Kegiatan
1. Pemilihan Materi
Instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memilih materi Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, atau Pendampingan Teknis sesuai kebutuhan melalui menu Materi / Program Pelatihan pada website LINKPEMDA atau melalui konsultasi awal dengan tim pelaksana.
2. Konsultasi Awal
Konsultasi dilakukan melalui Admin LINKPEMDA (WhatsApp) untuk menyesuaikan:
Materi kegiatan
Jumlah peserta
Metode pelaksanaan
Waktu dan lokasi kegiatan
3. Penyampaian Data Awal
Instansi Pemerintah/Unit Kerja menyampaikan data awal berupa:
Nama instansi/unit kerja
Kabupaten/Kota dan Provinsi
Alamat kantor
Nama dan jabatan penanggung jawab kegiatan
Nomor kontak aktif (WhatsApp/Telepon)
Jumlah peserta
Kebutuhan materi Bimtek/Diklat/Pendampingan Teknis Tahun 2026
Tindak Lanjut dan Administrasi
Tim LINKPEMDA akan menindaklanjuti dengan:
Penyusunan dan pengiriman surat penawaran/undangan resmi
Penyampaian rancangan jadwal kegiatan
Penjelasan teknis dan administrasi pelaksanaan
Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, terkoordinasi, dan terdokumentasi.
Metode Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dapat dilaksanakan melalui:
Tatap Muka (Offline)
Daring (Online)
Hybrid (Offline dan Online)
Metode disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kesepakatan bersama.
Dokumentasi dan Output Kegiatan
LINKPEMDA menyediakan:
Daftar hadir peserta
Materi pelatihan
Dokumentasi kegiatan
Sertifikat kegiatan (apabila disepakati)
Penawaran ini disusun sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dalam memahami mekanisme pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, dan Pendampingan Teknis Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA secara sistematis, terencana, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, konsultasi kebutuhan materi, serta pengajuan pelaksanaan kegiatan, Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dapat menghubungi Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi yang tersedia pada website.
Kontak Resmi
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp/HP: +62 813-8766-6605
📍 Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
📅 Agenda pelatihan diperbarui secara berkala dan dapat diakses melalui menu Jadwal pada website resmi LINKPEMDA.
