APBD – SIPD-RI – Penatausahaan – Regulasi Permendagri Terbaru
Tahun 2026 menjadi fase konsolidasi besar dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah pusat menekankan transparansi anggaran, akuntabilitas belanja, serta integrasi penuh SIPD-RI sebagai standar nasional. Agar pemerintah daerah mampu beradaptasi dengan cepat, aparatur wajib memahami seluruh siklus pengelolaan APBD secara utuh dan terukur.
LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Keuangan Daerah 2026 yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan melalui regulasi terbaru Kemendagri.
Tema Besar Pelatihan (Terintegrasi 2026)
Bimtek APBD 2026: Perencanaan – Penganggaran – Pelaksanaan
Bimtek SIPD-RI 2026: Penginputan, penatausahaan, dan pelaporan
Penatausahaan Keuangan SKPD untuk PPK, Bendahara, dan Operator
Update Permendagri Keuangan Daerah
Penguatan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah & Audit Internal
Semua tema disusun berbasis praktik lapangan, studi kasus riil, dan simulasi langsung di sistem SIPD-RI.
Pokok Materi Pelatihan
✔ Sistem regulasi keuangan daerah 2026
✔ Penyusunan APBD berbasis kinerja & prioritas nasional
✔ Penganggaran & penatausahaan melalui SIPD-RI
✔ Belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer
✔ Simulasi pelaporan, rekonsiliasi, dan audit internal
✔ Penguatan peran PPK, Bendahara, & operator SIPD
✔ Update kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri terbaru
Materi diperkuat dengan template dokumen, alur kerja, dan checklist APBD–SIPD terbaru.
Sasaran Peserta
PPK–SKPD
Bendahara Pengeluaran & Penerimaan
Operator SIPD-RI
Pejabat Perencanaan, Anggaran, & Akuntansi
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Inspektorat / Auditor Internal
Seluruh pengelola APBD
Penawaran Resmi – Bimtek Keuangan Daerah 2026
Program ini tersedia dalam:
🏨 Tatap muka di hotel berbintang
🏫 In-house training di daerah
💻 Online Zoom untuk seluruh Indonesia
Peserta mendapatkan:
✔ Materi & modul lengkap
✔ Regulasi terbaru
✔ Simulasi SIPD-RI
✔ Sertifikat resmi
✔ Pendampingan konsultatif
📞 WhatsApp Resmi: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
Tahun 2026 adalah momentum strategis bagi transformasi manajemen ASN. Pemerintah pusat menuntut penerapan kinerja berbasis evidence, TPP yang objektif, serta penguatan sistem merit dan manajemen talenta di seluruh daerah.
LINKPEMDA menyelenggarakan program pelatihan yang disusun khusus untuk membantu pemerintah daerah memenuhi standar tersebut secara aplikatif, terukur, dan selaras kebijakan nasional.
Isu Strategis ASN 2026
Ketidaksesuaian SKP dengan indikator kinerja pemerintah pusat
Pemberian TPP yang belum sepenuhnya berbasis beban kerja & kedisiplinan
Talent pool belum terbentuk secara terstruktur
Aplikasi kinerja belum terintegrasi dengan data SDM
Kebutuhan pelatihan ulang karena perubahan regulasi BKN, Kemendagri & KemenPANRB
Melihat tantangan tersebut, pelatihan ini menjadi kebutuhan wajib untuk OPD pengelola SDM.
Muatan Materi Bimtek
1. Reformasi TPP ASN 2026
Penyelarasan Permendagri terbaru
Penyusunan formula TPP objektif & terukur
Sistem beban kerja, disiplin & indikator kinerja
2. Manajemen Kinerja Berbasis Evidence
SKP cascading
Teknik validasi capaian kinerja
Audit dokumen kinerja individu
3. Talent Pool & Manajemen Talenta
Talent mapping
Penilaian potensi & kinerja
Succession planning (RPJMD SDM)
4. Penataan Pola Karier ASN
Analisis jabatan & beban kerja
Penyusunan kebutuhan pegawai
Mobilitas karier dan pengembangan kompetensi
5. Digitalisasi SDM Pemerintah
e-Kinerja & integrasi aplikasi
Dashboard manajemen ASN 2026
Pengelolaan data dukung untuk PPK & evaluator
Penawaran Resmi – Bimtek Manajemen ASN 2026
Program ini direkomendasikan untuk:
BKPSDM/BKD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Sekda, dan seluruh pengelola SDM Aparatur.
🎯 Output Utama
TPP disusun lebih objektif, transparan, dan terukur
SKP & dokumen kinerja lebih rapi dan sesuai standar nasional
Terbentuk talent pool yang siap digunakan
Sistem merit semakin kuat dan terukur
OPD mampu mengintegrasikan data kinerja & data SDM
📍 Lokasi: Hotel berbintang (Jakarta/Yogyakarta/Bali/Bandung/Surabaya)
📅 Jadwal: Setiap bulan sepanjang 2026
📞 Kontak Resmi: 0813-8766-6605 (LINKPEMDA)
Diselenggarakan oleh LINKPEMDA | 6 Desember 2025 | H! Hotel Senen, Jakarta
Jakarta — 6 Desember 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penutupan Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA).
Kegiatan Rencana akan berlangsung selama dua hari di H! Hotel Senen, Jakarta, diikuti oleh pejabat struktural, staf perencanaan, staf operator keuangan, serta tim pengelola program Diskominfo Kota Samarinda.
Tujuan dan Manfaat Pelatihan
Pelatihan ini dirancang untuk:
Memperkuat kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Menjamin proses penutupan tahun anggaran berjalan tertib, akurat, dan sesuai regulasi.
Menyelaraskan dokumen perencanaan (RENSTRA) dengan indikator kinerja OPD.
Mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan guna mendukung pencapaian opini WTP.
Rangkaian Kegiatan dan Pembahasan Materi
1. Proses Penutupan Tahun Anggaran 2025
Sesi awal membahas langkah teknis dan administratif dalam penutupan Tahun Anggaran, termasuk:
Tahapan rekonsiliasi internal (keuangan–aset–perencanaan).
Penyesuaian belanja dan pendapatan yang belum terdata.
Proses verifikasi SPJ, GU/TU, dan pertanggungjawaban akhir tahun.
Penyusunan jurnal penyesuaian akhir tahun.
Mekanisme cut-off data pada aplikasi keuangan daerah.
Peserta diberikan contoh checklist penutupan tahun anggaran yang dapat diterapkan di masing-masing bidang untuk memastikan tidak ada data yang tertinggal pada akhir tahun.
2. Penyusunan LKPD Berbasis SAP dan Ketentuan Terbaru
Materi inti diarahkan pada penyusunan LKPD yang mengacu pada:
Permendagri terbaru terkait pelaporan keuangan daerah
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
Mekanisme penyajian laporan:
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Peserta juga mempelajari teknik penyusunan dan penyelarasan CaLK untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan secara komprehensif.
Pembahasan dilanjutkan pada:
Penyamaan data antara SIMDA/SIPD dengan laporan manual.
Konsolidasi laporan antarbidang.
Teknik pemetaan akun belanja yang sering menjadi temuan BPK.
Pengendalian internal (SPI) dalam proses penyusunan LKPD.
3. Rekonsiliasi Aset dan Penatausahaan BMD
Mengacu pada banyak temuan audit, narasumber memberikan fokus pembahasan pada:
Penyelarasan data aset tetap dan persediaan.
Pencatatan mutasi barang, penghapusan, serta pengadaan tahun berjalan.
Penggunaan Kodefikasi BMD sesuai Permendagri 108/2016.
Cara mempercepat proses inventarisasi menjelang akhir tahun.
Peserta mendapat simulasi penggunaan form rekonsiliasi aset untuk meminimalkan selisih data antara bidang teknis dan pengelola keuangan.
4. Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD
Bagian ini menjadi diskusi paling intens karena berhubungan langsung dengan kinerja dan pencapaian target Diskominfo. Materi mencakup:
Prinsip penyusunan dan penyesuaian RENSTRA perangkat daerah.
Penyelarasan indikator outcome dan output dengan program unggulan daerah.
Penyusunan logical framework untuk memastikan program sesuai mandat fungsi OPD.
Integrasi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran (RKPD – KUA/PPAS – APBD).
Penyusunan kinerja tahunan berbasis indikator SMART.
Narasumber memberikan contoh penyelarasan indikator Diskominfo khusus di bidang:
Transformasi digital daerah
Pengelolaan data dan informasi publik
Infrastruktur TIK
Penguatan layanan publik berbasis elektronik (SPBE)
5. Isu Strategis dan Best Practice Menghadapi Pemeriksaan BPK
Materi tambahan diberikan terkait:
Jenis temuan yang paling sering terjadi pada OPD teknis seperti Diskominfo.
Upaya pencegahan kesalahan pencatatan belanja TIK, langganan internet, pengadaan server, dan jasa layanan digital.
Strategi mempertahankan Opini WTP melalui konsistensi data dan kepatuhan regulasi.
Diskusi Interaktif & Studi Kasus
Selama kegiatan, peserta aktif melakukan diskusi kelompok dan studi kasus seperti:
Simulasi penyesuaian belanja akhir tahun.
Penyusunan draft CaLK bidang Diskominfo.
Review RENSTRA Diskominfo berdasarkan capaian tahun 2025.
Pendekatan ini membuat peserta lebih memahami penerapan nyata bukan hanya teori.
Dokumentasi dan Hasil Kegiatan
Di akhir kegiatan:
Peserta menerima Sertifikat Pelatihan dari LINKPEMDA.
Mendapatkan modul lengkap untuk implementasi di OPD.
Menerima rekomendasi langkah perbaikan yang dapat langsung diterapkan.
Mendapatkan akses pendampingan pascapelatihan bila diperlukan.
LINKPEMDA menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan komitmen Diskominfo Kota Samarinda yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguatan tata kelola keuangan dan perencanaan tahun 2025.
Penutup
Melalui bimtek ini, Diskominfo Kota Samarinda semakin siap menghadapi proses penutupan Tahun Anggaran 2025, penyusunan LKPD, dan penyesuaian dokumen perencanaan. LINKPEMDA berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan yang relevan, terstruktur, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah.
Bimtek 2026: Pelatihan Pemerintah Daerah Terlengkap untuk Seluruh SKPD se-Indonesia
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menyesuaikan sistem kerja dengan berbagai regulasi terbaru. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemerintah Daerah 2026, yang dirancang khusus untuk seluruh SKPD se-Indonesia.
Program ini mencakup berbagai topik strategis seperti bimtek ASN 2026, pelatihan pemerintah daerah, bimtek keuangan daerah, bimtek SIPD-RI, bimtek PBJ, bimtek BLUD, hingga pelatihan resmi Kemendagri 2026 yang relevan dalam mendukung kinerja pemerintahan modern.
Dengan pendekatan praktis, studi kasus, serta pemateri ahli dari Kemendagri, BPKP, BKN, LKPP, dan berbagai kementerian teknis lainnya, Bimtek 2026 dari LINKPEMDA menjadi pilihan unggulan bagi instansi pemerintah yang membutuhkan peningkatan kompetensi aparatur secara tepat sasaran.
Program Unggulan dalam Bimtek 2026
✔ Bimtek 2026 (Umum)
✔ Diklat 2026 Aparatur Pemerintah Daerah
✔ Pelatihan Pemerintah Daerah 2026
✔ Bimtek ASN 2026
✔ Jadwal Bimtek Nasional 2026
✔ Pelatihan Resmi 2026
✔ Bimtek Seluruh SKPD se-Indonesia
Seluruh program dapat diselenggarakan Tatap Muka (Hotel Nasional), In-House di Kantor Instansi, maupun Full Online Meeting sesuai kebutuhan.
📢 Penawaran Resmi Bimtek 2026 – LINKPEMDA
Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah menghadapi tantangan regulasi dan transformasi tata kelola pemerintahan tahun 2026, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan Program Bimtek dan Pelatihan Pemerintah Daerah Tahun 2026 untuk seluruh SKPD se-Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat.
Menguatkan kapasitas kelembagaan dalam bidang keuangan daerah, APBD, PBJ, BLUD, administrasi pemerintahan, dan pemerintahan digital.
Mendukung peningkatan kinerja ASN melalui pelatihan yang terstandardisasi dan berorientasi hasil.
Kelebihan mengikuti Bimtek 2026 di LINKPEMDA:
⭐ Pemateri ahli dari Kemendagri, LKPP, BPKP, dan kementerian teknis lain
⭐ Materi update mengikuti regulasi terbaru 2026
⭐ Sertifikat resmi, modul lengkap, dan pendampingan pasca-pelatihan
⭐ Jadwal rutin setiap bulan dan dapat request In-House Training
Kami siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan SDM aparatur di instansi Bapak/Ibu.
📞 Informasi & Pendaftaran
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2026
Fokus: APBD – SIPD-RI – Penatausahaan – Permendagri Terbaru
Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, transparansi anggaran, serta optimalisasi kinerja pengelolaan APBD. Dengan perubahan kebijakan nasional, penyesuaian regulasi, dan transformasi digital melalui SIPD-RI, kemampuan aparatur dalam mengelola perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dituntut semakin profesional dan akuntabel.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan paket Bimbingan Teknis Keuangan Daerah 2026 yang dirancang sesuai regulasi terbaru dan kebutuhan seluruh SKPD.
Tema Bimtek (Terintegrasi)
Bimtek Keuangan Daerah 2026
Bimtek APBD 2026 (Perencanaan–Penganggaran–Pelaksanaan)
Bimtek SIPD 2026 (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan)
Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD / PPK / Bendahara
Bimtek Permendagri Terbaru Bidang Keuangan Daerah
Seluruh materi diperkuat dengan best practice, studi kasus, dan praktik langsung di sistem.
Pokok Materi
✔ Kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2026
✔ Penyusunan APBD 2026 berbasis kinerja
✔ Penginputan dan penatausahaan melalui SIPD-RI
✔ Belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer
✔ Rekonsiliasi, pelaporan, dan audit internal
✔ Penguatan kompetensi PPK, Bendahara, dan operator SIPD
✔ Update Permendagri terbaru bidang keuangan daerah
Sasaran Peserta
PPK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Bendahara Pengeluaran & Penerimaan
Operator SIPD-RI SKPD
Kabid/Kasi Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan
Inspektorat dan auditor internal
Seluruh aparatur pengelola APBD
Penawaran Bimtek Keuangan Daerah & APBD Tahun 2026
LINK PEMDA membuka pendaftaran Bimtek Nasional Keuangan Daerah 2026 yang mencakup APBD, SIPD, Penatausahaan, dan regulasi terkini. Pelatihan tersedia dalam bentuk tatap muka hotel, in-house di daerah, dan online Zoom. Peserta mendapatkan materi lengkap, regulasi terbaru, sertifikat , modul SIPD, serta pendampingan konsultatif.
Pendaftaran & Informasi Resmi:
📞 WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com