BIMTEK INTEGRASI DATA SPBE – SIPD – AI 2026

Transformasi Digital Pemerintah Daerah Berbasis Cloud & Satu Data Indonesia

📌 Gambaran Umum Pelatihan

Tahun 2026 menjadi momentum penting percepatan transformasi digital pemerintah daerah. Implementasi SPBE, optimalisasi SIPD-RI, serta integrasi data lintas OPD menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.

Melalui bimtek ini, peserta akan dipandu menguasai konsep integrasi data, arsitektur SPBE, pemanfaatan SIPD, Satu Data Indonesia, hingga analitik berbasis AI dan cloud computing.

Pelatihan ini menjadi salah satu topik paling dicari dan paling relevan untuk OPD di 2026.

🎯 Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

• Menyusun roadmap dan arsitektur SPBE daerah

• Mengintegrasikan data OPD ke dalam satu sistem

• Mengoptimalkan modul SIPD dalam pengelolaan keuangan & perencanaan

• Memahami Satu Data Indonesia

• Menerapkan AI & cloud untuk analisis kebijakan

• Meningkatkan kualitas layanan publik digital

📚 Materi yang Dibahas

🔹 Integrasi Data Lintas OPD

• Data keuangan

• Perencanaan

• Aset

• Kepegawaian

• Pelayanan publik

🔹 Implementasi SPBE

• Arsitektur SPBE

• Roadmap

• Layanan digital

🔹 Optimalisasi SIPD-RI

• Perencanaan

• Penganggaran

• Penatausahaan

🔹 Satu Data Indonesia

• Metadata

• Interoperabilitas

• Standarisasi

🔹 Cloud Computing

• Manajemen data besar

• Keamanan data

🔹 Artificial Intelligence

• Dashboard kinerja

• Analisis data

• Prediksi kebijakan

🧑‍💼 Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• Diskominfo

• Bappeda

• BPKAD

• Inspektorat

• BKPSDM

• RSUD/BLUD

• DPMPTSP

• OPD teknis

🎓 Output Kompetensi

Peserta dapat:

✔ Membangun sistem integrasi data daerah
✔ Mengimplementasikan SPBE
✔ Mengoptimalkan SIPD-RI
✔ Mengelola layanan publik digital
✔ Memanfaatkan AI & cloud untuk analisis

🏢 Penyelenggara Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Lembaga resmi pembinaan Kemendagri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum)

📍 Pola Pelaksanaan

Pelatihan dapat dilaksanakan secara:

• Inhouse / Onsite

• Hotel berbintang

• Hybrid / Online

• Gelombang Nasional

Lokasi umum:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Makassar, atau sesuai permintaan.

🎁 Fasilitas Peserta

• Sertifikat

• Modul & e-Materi

• Konsultasi narasumber

• Coffee break & makanan (luring)

• Meeting kit

• Pendampingan

🧑‍🏫 Narasumber

• Praktisi SPBE

• Ahli SIPD

• Konsultan IT Pemerintah

• Analis Data & AI

💰 Investasi / Biaya

Biaya menyesuaikan pilihan:

• Inhouse / daerah

• Hotel / gelombang nasional

Hubungi kami untuk penawaran resmi.

📞 Informasi & Pendaftaran

LINKPEMDA
Website: www.linkpemda.com
WA/Hotline: +62 813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com

❓ Mengapa Harus Mengikuti Pelatihan Ini?

✔ kebutuhan strategis tahun 2026
✔ materi paling dicari
✔ mendukung SPBE & Satu Data Indonesia
✔ relevan bagi seluruh OPD
✔ meningkatkan tata kelola & pelayanan publik

🏁 Kesimpulan

Pelatihan ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk:

• memperkuat integrasi data

• meningkatkan layanan publik

• mempercepat transformasi digital

• memaksimalkan SIPD-RI

• mempersiapkan pemerintahan berbasis data & AI

Dengan mengikuti bimtek ini, daerah siap menghadapi tuntutan digital government 2026 dan seterusnya.

LINKPEMDA INTEGRASI SISTEM 2026

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Sistem Digital Terpadu

Transformasi digital pemerintahan daerah telah menjadi tuntutan strategis pada tahun 2026, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan, perencanaan, penganggaran, aset, PBJ, serta layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah kurang terintegrasinya berbagai sistem seperti SIPD-RI, e-Plan, e-Budgeting, SIRUP, e-Katalog, SAKD, SIMDA BMD, hingga OSS-RBA, yang seringkali berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan duplikasi kerja.

Melalui Program LINKPEMDA INTEGRASI SISTEM 2026, kami menghadirkan solusi komprehensif untuk membantu OPD dalam mensinergikan seluruh sistem pengelolaan pemerintahan berbasis regulasi terbaru. Program ini memberikan pemahaman strategis dan teknis bagi aparatur, tidak hanya pada tataran implementasi sistem, namun juga integrasi data, sinkronisasi dokumen, hingga proses penyusunan dan penatausahaan keuangan daerah.

Dengan pendekatan praktis, studi kasus, serta simulasi langsung, peserta akan mendapatkan kemampuan dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran serta mengelola penatausahaan keuangan dan aset daerah secara digital, terstandar, dan terintegrasi.

Manfaat & Dampak Program

• Penyelarasan data perencanaan – penganggaran – penatausahaan.

• Optimalisasi SIPD-RI dalam dokumen KUA-PPAS, APBD, RKA, DPPA.

• Penguatan sistem PBJ melalui SIRUP & e-Katalog.

• Integrasi SIMDA BMD / SAKD dengan pelaporan aset.

• Implementasi SPBE & layanan digital publik.

• Efisiensi waktu kerja aparatur.

• Pengurangan tumpang tindih sistem.

• Mendukung reformasi birokrasi digital 2026.

Materi Bimtek

1. Integrasi SIPD-RI Modul Perencanaan & Penganggaran

2. Sinkronisasi SIPD-RI dengan SAKD / SIMDA

3. Penatausahaan & pelaporan keuangan digital

4. Integrasi data PBJ: SIRUP & e-Katalog

5. Manajemen BMD & aset sesuai Permendagri terbaru

6. SPBE & layanan publik digital daerah

7. Klinik studi kasus & simulasi sistem lintas OPD

Sasaran Peserta

• Sekda

• Bappeda

• BPKAD

• Inspektorat

• ULP / Bagian PBJ

• Dinas Teknis (PU, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, dll.)

• RSUD & BLUD

• Operator SIPD-RI

• Bendahara & pejabat penatausahaan

PENAWARAN BIMTEK RESMI 2026

Dengan hormat,
Dalam rangka mendukung implementasi transformasi digital pemerintahan daerah berbasis SIPD-RI dan sistem terintegrasi, LINKPEMDA menawarkan pelaksanaan:

Bimbingan Teknis Nasional

“Integrasi Sistem Pemerintahan Daerah 2026: SIPD-RI, SAKD, SIRUP, e-Katalog, SIMDA BMD & SPBE”

📅 Periode Pelaksanaan: Januari – Desember 2026
🏨 Lokasi: Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Makassar • Bali
🧑‍🏫 Metode: Tatap Muka / In-House / Simulasi Sistem
⏳ Durasi: 2 – 3 Hari Pelatihan

Fasilitas:

• Sertifikat Bimtek

• Hotel & konsumsi

• Modul & materi digital

• Narasumber ahli berpengalaman

• Konsultasi pasca pelatihan

Investasi:

Menyesuaikan opsi kelas & lokasi (data lengkap akan dilampirkan pada proposal)

Mengapa Harus LINKPEMDA?

• Terdaftar & berada di bawah pembinaan Kemendagri

• Berpengalaman dalam pelatihan keuangan & pemerintahan daerah

• Fokus pada pendampingan praktis, bukan sekadar teori

• Jaringan narasumber ahli nasional

Kontak Resmi Pendaftaran

🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WA Resmi: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Penutup

Kami percaya bahwa integrasi sistem bukan hanya tuntutan, tetapi kebutuhan nyata bagi setiap pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih modern, akuntabel, dan responsif. Oleh karena itu, kami mengundang instansi Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam Program Nasional LINKPEMDA Integrasi Sistem 2026 demi memperkuat kapasitas aparatur serta mempercepat transformasi digital daerah.

Desain Teknis dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam perencanaan teknis pembangunan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) telah menyelenggarakan kegiatan Desain Teknis dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Desa bagi Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur dalam penyusunan desain teknis serta perhitungan RAB pembangunan desa yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Pentingnya penyusunan desain teknis dan RAB yang tepat, efisien, dan akuntabel.

3. Komitmen LINKPEMDA dalam mendukung penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkualitas.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur desa dan kecamatan terkait desain teknis pembangunan desa.

2. Meningkatkan kemampuan penyusunan RAB yang sesuai standar teknis dan harga satuan.

3. Mendukung perencanaan pembangunan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Meminimalkan kesalahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

• Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 2–3 Desember 2025

• Tempat : Malioboro Prime Hotel

• Lokasi : Yogyakarta

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA

• Penyelenggara :
  Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

• Peserta :
  Aparatur Kecamatan Sukamara dan perangkat desa terkait perencanaan, teknis, dan pengelolaan pembangunan desa di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

VI. MATERI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode pemaparan materi, diskusi, praktik penyusunan RAB, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Prinsip dan standar desain teknis pembangunan desa

2. Penyusunan RAB pembangunan desa

3. Analisis harga satuan dan volume pekerjaan

4. Praktik penyusunan RAB dan evaluasi perencanaan

Kegiatan berlangsung interaktif dan peserta aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

VII. HASIL KEGIATAN

1. Peserta memahami prinsip dasar desain teknis pembangunan desa.

2. Peserta mampu menyusun RAB pembangunan desa secara tepat dan terukur.

3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.

4. Terwujudnya pemahaman akan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan desa.

VIII. PENUTUP

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LINKPEMDA berharap aparatur Kecamatan Sukamara dan perangkat desa dapat mengimplementasikan hasil kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara optimal. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen LINKPEMDA dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkualitas.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Penguatan Kapasitas OPD dalam Pengelolaan Dana Hibah Daerah dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dana hibah daerah dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman aparatur, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana hibah daerah serta Dana Otsus.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Kebutuhan peningkatan kapasitas OPD dalam pengelolaan dana hibah daerah dan Dana Otsus.

2. Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

3. Komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur OPD terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana hibah daerah.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus.

3. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

• Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 16–17 Desember 2025

• Tempat : Hotel Khas

• Lokasi : Makassar

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA

• Penyelenggara :
  Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

• Peserta :
  Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah (BMD) serta aparatur terkait pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

VI. MATERI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Daerah

2. Mekanisme Perencanaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

3. Kebijakan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

4. Pengendalian, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Otsus

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapat respons positif dari peserta.

VII. HASIL KEGIATAN

1. Peserta memahami secara lebih komprehensif mekanisme pengelolaan dana hibah daerah.

2. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus.

3. Terbangunnya kesadaran pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatnya kesiapan OPD dalam menghadapi proses evaluasi dan pemeriksaan.

VIII. PENUTUP

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LINKPEMDA berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dapat mengimplementasikan hasil kegiatan secara optimal dalam pengelolaan dana hibah daerah dan Dana Otsus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Penutupan Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD), dan Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman aparatur dalam proses penutupan tahun anggaran, penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD), serta penyelarasan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dengan kinerja OPD sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan kinerja.

2. Pentingnya penyusunan LKPD yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

3. Komitmen LINKPEMDA dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi kinerja.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai tahapan penutupan tahun anggaran.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan LKPD yang sesuai ketentuan.

3. Mendorong penyelarasan dokumen RENSTRA dengan indikator kinerja OPD.

4. Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

• Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 16–17 Desember 2025

• Tempat : H! Hotel Senen

• Lokasi : Jakarta

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA

• Penyelenggara :
  Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

• Peserta :
  Pejabat dan aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda yang membidangi keuangan, perencanaan, dan kinerja OPD.

VI. MATERI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan metode pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Adapun pokok bahasan meliputi:

1. Penutupan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah

2. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

3. Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Kota Samarinda, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu penyusunan laporan, serta konsistensi antara perencanaan dan kinerja OPD.

VII. HASIL KEGIATAN

1. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait proses penutupan tahun anggaran.

2. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menyusun LKPD yang akuntabel dan sesuai ketentuan.

3. Terwujudnya pemahaman bersama mengenai pentingnya penyelarasan RENSTRA dengan kinerja OPD.

4. Terbangunnya komitmen peningkatan tata kelola keuangan dan kinerja OPD secara berkelanjutan.

VIII. PENUTUP

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LINKPEMDA berharap hasil yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal oleh Diskominfo Kota Samarinda dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja OPD. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LINKPEMDA dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.