Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah daerah. Salah satu komponen penting dalam sistem penatausahaan keuangan adalah Buku Kas Umum (BKU). BKU menjadi alat utama untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, peserta akan memahami secara menyeluruh proses penyusunan, pengendalian, dan pelaporan BKU sesuai ketentuan terbaru, serta penerapan sistem digital dalam mendukung efisiensi administrasi keuangan daerah.

🎯 Tujuan Pelatihan

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun dan mengendalikan BKU dengan benar.

• Menstandarkan proses pencatatan kas bendahara sesuai regulasi.

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan temuan audit.

• Mendukung percepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel.

📚 Materi Pelatihan

1. Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan BKU Bendahara Pengeluaran & Penerimaan

2. Prosedur Penyusunan dan Pencatatan Transaksi dalam BKU

3. Pengendalian Kas dan Rekonsiliasi Data Keuangan

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

5. Penerapan Sistem Digital dalam BKU (Integrasi dengan SIPD RI)

6. Simulasi Penyusunan BKU & Audit Readiness

7. Studi Kasus Temuan BPK & Strategi Pencegahan

🏛️ Dasar Hukum

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Ketentuan BPK dan regulasi bendahara pemerintah lainnya

🧑‍🏫 Metode Pelatihan

• Pemaparan materi & diskusi interaktif

• Simulasi langsung penyusunan BKU dan SPJ

• Pendampingan teknis penggunaan SIPD

• Studi kasus lapangan dan pengalaman daerah

📝 Output Pelatihan

• Peserta mampu menyusun BKU dengan benar dan sesuai ketentuan.

• Peserta memahami teknik pengendalian kas dan pelaporan.

• Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban keuangan yang siap audit.

• Penguatan kapasitas bendahara dan aparatur pengelola keuangan.

🧍 Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• PPTK, PPK-SKPD

• Kasubbag Keuangan

• Pengelola Keuangan OPD/BLUD

• Inspektorat & auditor internal

⏳ Informasi Teknis

• Durasi: 2 Hari

• Bentuk: Tatap muka / hybrid / in-house training

• Fasilitas: Modul, sertifikat, narasumber ahli, pendampingan teknis

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

👉 Segera daftarkan instansi Anda 
✅ Tingkatkan akuntabilitas & tertib administrasi keuangan daerah.
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com

Dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional dan tantangan pembangunan daerah, penguatan kapasitas aparatur dalam merancang arsitektur fiskal yang tangguh dan produktif menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia kini dituntut untuk mampu mengelola dana transfer pusat secara efektif, mengarahkan belanja pada sektor produktif, serta meningkatkan kemandirian fiskal.

Menjawab kebutuhan strategis tersebut, LINK PEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Arsitektur Fiskal Daerah & Strategi Optimalisasi Dana Transfer 2026. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam menyusun kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan daerah.

🧭 Latar Belakang

Porsi terbesar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat, baik dalam bentuk DAU, DAK, maupun DBH. Namun, belum semua daerah mampu memanfaatkan transfer tersebut secara optimal untuk mendorong pembangunan. Banyak belanja daerah yang masih bersifat rutin dan kurang produktif.
Melalui Bimtek ini, peserta akan memperoleh strategi dan best practice untuk mengelola dana transfer secara efisien, transparan, dan akuntabel.

📚 Ruang Lingkup Materi

• Kebijakan dan arsitektur fiskal nasional serta implikasinya bagi daerah

• Strategi optimalisasi dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH, DID)

• Penyusunan APBD berbasis kinerja dan outcome

• Belanja produktif untuk pembangunan daerah

• Integrasi perencanaan dan penganggaran fiskal

• Studi kasus daerah yang berhasil mengelola fiskal secara efektif

👩‍💼 Sasaran Peserta

• Bappeda

• BPKAD

• TAPD

• OPD teknis dan pengelola anggaran

• DPRD (komisi anggaran)

📅 Waktu & Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini diselenggarakan secara nasional di berbagai kota strategis dengan sistem tatap muka dan kelas intensif, serta dapat dilaksanakan secara in-house sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

📜 Manfaat Bimtek

• Meningkatkan kapasitas perencanaan fiskal daerah

• Memperkuat kemampuan mengelola dana transfer

• Menyusun APBD yang efisien dan berorientasi hasil

• Mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan daerah

🏛️ Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) — lembaga pelatihan di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri yang berkomitmen mendukung penguatan tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah.

📞 Informasi & Pendaftaran:
Website: www.linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Email: info@linkpemda.com

“Fiskal Daerah Kuat, Pembangunan Daerah Melesat.”
#FiskalDaerah #DanaTransferPusat #APBD2026 #OptimalisasiFiskal #LinkPemda
#BimtekNasional #BimtekFiskalDaerah #KemandirianDaerah #BelanjaProduktif #TransformasiDaerah
#PenguatanTataKelola #PerencanaanFiskal #PembangunanDaerah

Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah tuntutan era digital dan dinamika kebijakan nasional, pemerintah daerah dituntut tidak hanya memiliki regulasi yang kuat, tetapi juga aparatur yang kompeten, adaptif, dan inovatif.

Dalam konteks ini, capacity building aparatur bukan sekadar pelatihan rutin, tetapi merupakan strategi sistematis untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, serta soft skill ASN. Program ini mencakup pelatihan berkelanjutan, mentoring, serta pengembangan kompetensi berbasis kinerja dan teknologi informasi.

🚀 Tantangan Pelayanan Publik di Era Digital

Perkembangan kebijakan nasional seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta regulasi tata kelola digital melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Pelayanan publik kini tidak cukup hanya berbasis tatap muka, namun juga harus cepat, transparan, inklusif, dan berbasis teknologi.

Sayangnya, tidak semua aparatur siap menghadapi perubahan tersebut. Kesenjangan kompetensi, kurangnya literasi digital, serta minimnya inovasi menjadi tantangan nyata dalam birokrasi daerah.

🧭 Capacity Building: Solusi Strategis Pemerintah Daerah

Melalui pendekatan capacity building, pemerintah daerah dapat:

• 📚 Meningkatkan kompetensi teknis: penguasaan regulasi terbaru, sistem keuangan, pengadaan barang/jasa, dan manajemen pelayanan.

• 💻 Menguatkan literasi digital: kemampuan mengelola sistem informasi pemerintahan, layanan online, dan keamanan data.

• 🤝 Mendorong budaya kerja kolaboratif: membangun tim lintas OPD yang lebih terbuka dan solutif.

• 🌱 Meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat: aparatur tidak hanya bekerja administratif, tetapi juga memahami problem dan solusi di lapangan.

Kepala Pusat Pengembangan SDM LINKPEMDA, Bapak Ferdi, menyampaikan bahwa:

“Transformasi pelayanan publik tidak akan berjalan tanpa aparatur yang kompeten. Karena itu, capacity building bukan lagi pilihan, tapi keharusan.”

🏫 Program Pelatihan dan Pendampingan LINKPEMDA

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas aparatur, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pendampingan teknis yang dirancang sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Program ini mencakup:

• Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah,

• Pelatihan literasi digital dan transformasi pelayanan publik,

• Manajemen perubahan dan pengembangan SDM aparatur,

• Strategi implementasi kebijakan nasional di daerah.

Program pelatihan dirancang secara blended learning (tatap muka + daring), sehingga dapat diakses oleh pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

🏁 Harapan ke Depan

Dengan penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat lebih responsif, transparan, dan berdaya saing. Pemerintah daerah akan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan.

📞 Informasi & Pendaftaran Pelatihan:
📍 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan Sisa Dana Jadi Fokus Utama di Akhir Tahun Anggaran

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang hampir seragam: bagaimana mengelola sisa dana dan menata saldo kas daerah dengan tepat. Ketika realisasi belanja belum mencapai target, maka akan muncul sisa dana di kas daerah. Jika tidak dikelola secara cermat, kondisi ini dapat berdampak pada perencanaan fiskal tahun berikutnya dan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tahun anggaran 2025 menjadi momentum penting karena pemerintah pusat terus mendorong transparansi dan efektivitas pengelolaan kas daerah. Dalam konteks ini, manajemen sisa dana bukan hanya soal administrasi, tetapi juga strategi keuangan jangka menengah dan panjang.

📊 Kenapa Penataan Saldo Kas Akhir Tahun Penting?

Saldo kas akhir tahun merupakan cerminan kemampuan fiskal daerah. Semakin baik pengelolaan saldo kas, semakin kuat posisi keuangan daerah untuk membiayai program dan kegiatan prioritas di tahun berikutnya.

Beberapa alasan utama pentingnya penataan saldo kas akhir tahun antara lain:

1. ✅ Menjamin akurasi laporan keuangan daerah (LKPD).

2. 📅 Mencegah penumpukan dana mengendap di kas daerah.

3. 📈 Menjaga likuiditas keuangan untuk pelaksanaan program prioritas.

4. ⚖️ Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. 🧾 Memperkuat posisi fiskal dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan penilaian opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

🏫 Solusi Melalui Bimtek Nasional

Untuk menjawab tantangan tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis “Manajemen Sisa Dana dan Strategi Penataan Saldo Kas Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025”.

Kegiatan ini dirancang secara khusus untuk memberikan:

• Pemahaman regulasi terbaru,

• Pendampingan teknis dalam manajemen sisa dana,

• Strategi penataan saldo kas yang efektif, dan

• Praktik terbaik dari berbagai pemerintah daerah.

Dengan metode pelatihan yang aplikatif dan langsung menyentuh permasalahan di lapangan, peserta akan dibekali keterampilan teknis untuk melakukan rekonsiliasi saldo kas, mengoptimalkan sisa dana, dan menyusun laporan keuangan akhir tahun secara akurat dan tepat waktu.

👥 Sasaran Peserta

Bimtek ini sangat relevan untuk berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah, di antaranya:

• Pejabat BPKAD / Badan Keuangan Daerah

• Bendahara Umum Daerah (BUD)

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

• PPK, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• Tim Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan Daerah

• Inspektorat dan auditor internal

Dengan keterlibatan lintas OPD, proses konsolidasi dan penataan kas daerah akan lebih sinkron dan terintegrasi.

📚 Materi Pelatihan

Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pembahasan mendalam terkait:

1. Regulasi terbaru pengelolaan saldo kas dan sisa dana akhir tahun.

2. Identifikasi dan klasifikasi sisa dana menjelang penutupan anggaran.

3. Strategi penataan saldo kas daerah: perencanaan – pengendalian – pelaporan.

4. Rekonsiliasi kas daerah dan prosedur penutupan buku akhir tahun.

5. Simulasi pengelolaan sisa dana dalam sistem keuangan daerah.

6. Strategi optimalisasi sisa dana untuk mendukung pembiayaan awal tahun anggaran 2026.

7. Best practice pengelolaan kas dari berbagai daerah.

⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan

Kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi utama:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

Dengan dasar hukum ini, kegiatan Bimtek memiliki landasan kuat dan sesuai ketentuan nasional.

🗓️ Jadwal dan Pelaksanaan

• 📅 Waktu Pelaksanaan: November – Desember 2025

• ⏳ Durasi: 2  hari pelatihan

• 🏨 Metode: Offline (tatap muka) dan hybrid (online + offline)

• 📍 Tempat: Hotel Pelatihan atau Aula Pemerintah Daerah

Metode hybrid memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk tetap dapat mengikuti pelatihan tanpa mengganggu agenda akhir tahun.

🧭 Narasumber Profesional

Pelatihan ini akan menghadirkan narasumber dan fasilitator dari:

• Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

• Praktisi dan konsultan keuangan daerah

• Tenaga ahli SIPD dan rekonsiliasi keuangan

• Akademisi dan auditor keuangan publik

Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga bimbingan teknis langsung dari para ahli.

🏁 Penutup: Saatnya Daerah Berbenah

Manajemen sisa dana dan penataan saldo kas bukan sekadar formalitas akhir tahun. Ia merupakan pondasi penting untuk perencanaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Melalui Bimtek ini, diharapkan pemerintah daerah dapat:

• Menata kas dengan akurat dan transparan,

• Meningkatkan kualitas laporan keuangan,

• Memperkuat posisi fiskal daerah, dan

• Mendorong pencapaian opini audit yang lebih baik.

📌 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) siap menjadi mitra strategis daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang profesional dan berbasis regulasi.

👉 Info & Pendaftaran:
🌐 www.linkpemda.com
📱 WA: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ info@linkpemda.com

Dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non-Kesehatan yang menyasar sektor pendidikan, UPT, dan unit pelayanan publik daerah.

Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam memperluas penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD ke sektor non-kesehatan. Jika sebelumnya BLUD lebih banyak diterapkan pada rumah sakit dan puskesmas, kini sekolah negeri, UPT, dan unit pelayanan publik lain juga dapat ditetapkan menjadi BLUD untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas layanan.

🏛️ Mengapa BLUD Non-Kesehatan Penting?

Transformasi kelembagaan menjadi BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih luas dibandingkan pola keuangan SKPD biasa. Melalui BLUD, sekolah atau unit pelayanan publik daerah dapat:

• 📊 Meningkatkan efisiensi keuangan dan layanan,

• 🏫 Mengembangkan inovasi dan program kerja secara lebih fleksibel,

• 📈 Mengoptimalkan pendapatan daerah,

• 👥 Memperkuat tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas,

• 🤝 Mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan model ini, sekolah dan UPT dapat lebih mandiri, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tidak bergantung sepenuhnya pada APBD.

📚 Isi dan Fokus Bimtek

Bimtek ini dirancang komprehensif dengan materi yang relevan dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan dan regulasi BLUD Non-Kesehatan,

• Prosedur pembentukan dan pengesahan BLUD,

• Tata kelola keuangan dengan pola BLUD,

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),

• Penguatan SDM dan kelembagaan BLUD,

• Strategi optimalisasi pendapatan dan layanan publik,

• Studi kasus dan simulasi penyusunan dokumen BLUD.

Narasumber berasal dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, praktisi keuangan daerah, serta akademisi berpengalaman.

👥 Peserta yang Disasar

• Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan,

• Kepala Sekolah dan Tim Pengelola Keuangan Sekolah,

• UPT dan unit layanan publik daerah,

• BPKAD, Bappeda, dan OPD terkait,

• Tim penyusun RBA dan pejabat pengelola BLUD.

⚖️ Landasan Hukum Pelaksanaan

Kegiatan ini berpedoman pada sejumlah regulasi penting, antara lain:

• 📜 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• 📜 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

• 📜 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• 📜 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

• 📜 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• 📜 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah.

• 📜 Perda/Perkada tentang pembentukan BLUD.

Dengan dasar hukum ini, penerapan BLUD Non-Kesehatan memiliki landasan legal yang kuat dan dapat diterapkan secara sah oleh pemerintah daerah.

📅 Pelaksanaan Bimtek

📆 Waktu: Fleksibel (2–3 hari pelatihan)
📍 Lokasi: Jakarta / Kota lainnya atau In House Training di daerah
📢 Penyelenggara: LINKPEMDA 

Kegiatan ini dapat dibiayai dari APBD/APBN melalui mekanisme perjalanan dinas atau sumber dana sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✨ Catatan Penting

Topik ini sangat strategis untuk mendorong percepatan reformasi layanan publik daerah, terutama di sektor pendidikan dan unit pelayanan teknis. Dengan memperkuat kelembagaan BLUD non-kesehatan, pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan yang lebih profesional, adaptif, dan mandiri.

📞 Informasi & Pendaftaran

📌 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📱 WA: 0813-8766-6605 Andi Hasan Lamba)
✉️ info@linkpemda.com