Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah terus menjadi perhatian penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga berbasis pada hasil (performance based) dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Namun, di banyak daerah masih ditemukan beberapa kendala, antara lain:

• Dokumen perencanaan belum sepenuhnya sinkron antar OPD.

• Penyusunan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan yang terukur.

• Indikator kinerja program belum spesifik dan sulit dievaluasi.

• Anggaran belum sepenuhnya mencerminkan output dan outcome.

• Pelayanan publik belum berbasis kualitas dan kepuasan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik secara terintegrasi, berorientasi kinerja, serta sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terkait sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2. Menyusun indikator output dan outcome yang terukur pada program daerah.

3. Mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam sistem digital pemerintahan daerah (SIPD).

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui standar layanan dan penguatan budaya kerja.

5. Mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pembangunan daerah.

Ruang Lingkup Materi

• Prinsip dan kerangka Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

• Penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan APBD secara selaras.

• Penyusunan indikator kinerja program/kegiatan yang jelas, spesifik, dan terukur.

• Integrasi SIPD dalam proses perencanaan dan anggaran.

• Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat.

• Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Sasaran Peserta

• Bappeda / BPKAD / Inspektorat Daerah

• Sekretariat Daerah / Bagian Perencanaan

• Pimpinan dan Pejabat Struktural OPD

• RSUD / Puskesmas / Badan Layanan Publik Daerah

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Manfaat yang Diterima Peserta

• Sertifikat Pelatihan  (16 JP)

• Modul & Materi Terbaru

• Template Dokumen Siap Pakai

• Pendampingan Teknis Pasca Pelatihan (Opsional)

• Jejaring (networking) antar daerah dan instansi

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri, berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang keuangan, perencanaan, pengadaan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Informasi dan Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WhatsApp Pendaftaran: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjaga stabilitas pengelolaan anggaran rumah sakit, LINK PEMDA menyelenggarakan Diklat/Bimbingan Teknis “Audit Kinerja Layanan dan Pengawasan Utilisasi Anggaran pada RSUD/BLUD dalam Sistem Pembayaran Kesehatan Nasional” yang ditujukan untuk manajemen RSUD/BLUD di seluruh Indonesia.

Pelatihan ini menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas, efisiensi biaya, serta transparansi pemanfaatan anggaran pelayanan kesehatan, terutama pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pola pembayaran berbasis klaim INA-CBG’s. RSUD/BLUD dituntut untuk mampu mengendalikan biaya layanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan RSUD/BLUD dalam Sistem Pembiayaan JKN

Dalam praktiknya, banyak RSUD menghadapi masalah seperti:

• Klaim tidak sesuai tarif INA-CBG’s

• Ketimpangan biaya pelayanan dengan pendapatan layanan

• Tingginya biaya operasional layanan prioritas

• Risiko moral hazard dalam proses pelayanan dan pengelolaan klaim

• Potensi defisit keuangan dan temuan audit

Oleh karena itu, dibutuhkan model audit kinerja layanan yang tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga:

• Kualitas pelayanan (mutu layanan)

• Efisiensi penggunaan anggaran

• Dampak layanan terhadap kepuasan pasien

• Keseimbangan cost vs revenue

• Pengendalian internal dan mitigasi risiko di setiap unit pelayanan

Fokus Utama Diklat / Bimtek

Pelatihan ini memberikan penguatan pada:

1. Audit Kinerja Layanan RSUD/BLUD berbasis Indikator Mutu

2. Pengawasan dan Analisis Utilisasi Anggaran Pelayanan Kesehatan

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Rumah Sakit

4. Manajemen Risiko Pelayanan dan Pengendalian Klaim JKN

5. Strategi Keseimbangan Layanan-Keuangan berbasis INA-CBG’s

Dengan pendekatan praktis, peserta akan memperoleh instrumen audit dan formulir analisis utilisasi anggaran yang dapat langsung digunakan di unit kerja masing-masing.

Sasaran Peserta

Peserta yang direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan ini meliputi:

• Direktur dan Manajemen RSUD/BLUD

• Bagian Keuangan, Perencanaan, dan SPI

• Kepala Bidang / Kepala Instalasi Pelayanan

• Tim Pengelola JKN dan Unit Penjaminan Mutu

Manfaat yang Akan Diperoleh Peserta

• Peningkatan kemampuan menganalisis kinerja layanan berbasis bukti (evidence-based)

• Optimalisasi pengawasan anggaran untuk mencegah pemborosan dan defisit

• Penguatan tata kelola dan transparansi penggunaan dana layanan

• Sertifikat Diklat/Bimtek 32 JP + Materi Digital Lengkap

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Informasi & Konfirmasi: WA 0813-8766-6605

Terbitnya Kepka BKN Nomor 411 Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

Kebijakan ini dirancang untuk membangun birokrasi yang berdaya saing, di mana pengembangan karier ASN tidak lagi ditentukan oleh senioritas, melainkan oleh kompetensi, kinerja, dan potensi.
Melalui sistem manajemen talenta, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi sesuai kapasitas terbaiknya.

Pokok-Pokok Ketentuan Kepka BKN Nomor 411 Tahun 2025

Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh instansi pemerintah daerah antara lain:

1. Kewajiban membangun sistem manajemen talenta ASN.
   Setiap instansi harus memiliki peta talenta yang memuat data kompetensi, potensi, dan kinerja ASN sebagai dasar perencanaan karier.

2. Pembinaan dan penilaian oleh BKN.
   BKN akan melakukan penilaian terhadap tingkat kesiapan instansi dalam penerapan sistem manajemen talenta berdasarkan instrumen yang telah disusun.

3. Jalur pengembangan karier berbasis talenta.
   Pengisian jabatan ASN akan dilakukan melalui jalur reguler maupun jalur percepatan (fast track) sesuai hasil penilaian talenta.

4. Masa transisi bagi instansi yang sudah memiliki sistem.
   Instansi yang telah memiliki sistem serupa diberikan waktu untuk menyesuaikan dengan kerangka nasional manajemen talenta ASN.

5. Target implementasi nasional.
   Sistem manajemen talenta ASN direncanakan berlaku penuh secara nasional mulai 1 Januari 2026.

Implikasi bagi Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan ini membawa perubahan signifikan bagi tata kelola SDM aparatur di daerah. Pemerintah daerah perlu segera:

• Melakukan pemetaan kompetensi dan potensi ASN secara digital melalui aplikasi kepegawaian terintegrasi (SIMPEG/SIASN).

• Menyusun roadmap implementasi manajemen talenta yang memuat tahapan pembangunan sistem, pelatihan SDM, dan evaluasi kinerja.

• Melakukan koordinasi intensif dengan BKN dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan dan asistensi penerapan sistem.

• Menyesuaikan kebijakan internal kepegawaian agar sejalan dengan arah kebijakan nasional berbasis merit dan kinerja.

Manfaat Penerapan Manajemen Talenta ASN

Manajemen talenta ASN memberikan sejumlah manfaat strategis bagi pemerintah daerah, antara lain:

• Peningkatan kualitas perencanaan SDM aparatur, karena data kompetensi dan potensi ASN menjadi dasar pengambilan keputusan.

• Transparansi dan keadilan dalam promosi jabatan, di mana setiap ASN memiliki peluang berdasarkan prestasi dan potensi.

• Efisiensi birokrasi, karena pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensinya akan bekerja lebih optimal.

• Percepatan regenerasi kepemimpinan, dengan sistem succession planning yang terencana dan terukur.

Peran LINK PEMDA dalam Mendukung Implementasi

Sebagai lembaga pengembangan SDM aparatur di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri, LINK PEMDA mendukung penuh kebijakan ini melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bertema:

“Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Talenta ASN Pasca Kepka BKN Nomor 411 Tahun 2025.”

Bimtek ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah:

• Memahami struktur dan tahapan penerapan manajemen talenta ASN,

• Menggunakan instrumen penilaian kesiapan sesuai format BKN, dan

• Mengintegrasikan data ASN daerah dengan sistem nasional berbasis SIASN – BKN.

Penutup

Penerapan manajemen talenta ASN pasca Kepka BKN Nomor 411 Tahun 2025 menandai era baru reformasi birokrasi di Indonesia.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera beradaptasi, memperkuat kapasitas SDM, dan membangun sistem yang mendorong ASN menjadi lebih kompeten, profesional, dan berintegritas.

Melalui penerapan yang konsisten, manajemen talenta ASN akan menjadi fondasi kuat bagi birokrasi unggul menuju Indonesia Maju 2045.

📌 Sumber Resmi:

• Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

• PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

• Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020

• Situs Resmi www.bkn.go.id

• Analisis LINK PEMDA, 2025

  Informasi Teknis

• Durasi: 2–3 hari (tergantung kebutuhan daerah)

• Tempat: Dinas/Instansi terkait atau pusat pelatihan LINK PEMDA

• Kontak Pendaftaran: WhatsApp +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

• Website Resmi: www.linkpemda.com

#ManajemenTalentaASN #KepkaBKN4112025 #BimtekASN2025 #ReformasiBirokrasi #LINKPEMDA

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting yang mendukung operasional pemerintah daerah. Penatausahaan BMD yang tepat sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan aset.
Selain itu, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tepat membantu pemerintah daerah merencanakan pengadaan dan pemanfaatan aset secara efektif, sesuai regulasi terbaru.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Tujuan Bimtek

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang penatausahaan BMD sesuai peraturan terbaru.

• Memberikan keterampilan praktis dalam penyusunan RKBMD yang akurat.

• Mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan aset daerah.

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (PPBMD)

• Bendahara/Bendahara Pengeluaran Daerah

• Sekretariat Daerah dan Unit Pengelola Keuangan Daerah

• Aparatur terkait lainnya

Materi Pelatihan

1. Regulasi dan Dasar Hukum BMD & RKBMD

   • UU No. 1 Tahun 2004, Permendagri 19/2016, Permendagri 27/2021

2. Strategi Efektif Penatausahaan BMD

   • Pencatatan dan pengelolaan aset

   • Pengawasan, audit, dan penghapusan BMD

3. Penyusunan RKBMD

   • Identifikasi kebutuhan aset

   • Penyusunan dokumen RKBMD

   • Integrasi RKBMD dengan sistem informasi daerah

4. Studi Kasus dan Praktik Lapangan

   • Simulasi pencatatan BMD

   • Penginputan data RKBMD

   • Audit internal aset

Metodologi

• Ceramah & Presentasi: Penyampaian regulasi dan konsep penatausahaan BMD

• Diskusi & Tanya Jawab: Interaksi peserta dengan narasumber

• Studi Kasus: Analisis pengelolaan BMD di pemerintah daerah

• Praktik Lapangan: Simulasi penyusunan dan penginputan RKBMD

Output Bimtek

1. Aparatur mampu melakukan penatausahaan BMD secara tepat dan sesuai regulasi.

2. Peserta dapat menyusun RKBMD akurat dan realistis.

3. Terbentuk keterampilan praktis dalam pengelolaan aset daerah.

Evaluasi

• Pre-test & Post-test untuk mengukur pemahaman peserta

• Penilaian praktik penyusunan RKBMD dan pencatatan BMD

Informasi Teknis

• Durasi: 2–3 hari (tergantung kebutuhan daerah)

• Tempat: Dinas/Instansi terkait atau pusat pelatihan LINK PEMDA

• Kontak Pendaftaran: WhatsApp +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

• Website Resmi: www.linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Tantangan yang sering dihadapi Pemda adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sumber data keuangan, mulai dari PAD, transfer pusat, hingga belanja OPD, agar dapat mengoptimalkan penggunaan dana publik secara tepat dan efisien.

Bimtek ini menekankan pada:

1. Integrasi Data Multi-Sumber: Menyatukan seluruh data keuangan daerah dari berbagai OPD untuk mendapatkan gambaran real-time mengenai kondisi keuangan.

2. Analisis Prediktif Anggaran: Membantu Pemda memprediksi realisasi anggaran dan mengantisipasi defisit agar belanja tepat sasaran.

3. Efisiensi dan Transparansi: Memberikan metode untuk memaksimalkan penggunaan dana publik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas.

4. Implementasi Praktis: Peserta akan belajar membuat model integrasi data yang dapat langsung diterapkan di tingkat OPD maupun kabupaten/kota.

Tujuan Bimtek:

• Meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam mengintegrasikan data keuangan dari berbagai sumber.

• Membangun model prediksi belanja dan realisasi anggaran yang akurat.

• Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Output Peserta:

• Dashboard integrasi data keuangan siap pakai.

• Model prediksi anggaran dan belanja untuk pengambilan keputusan OPD.

• Rekomendasi strategi optimalisasi belanja daerah.

Keunggulan Bimtek:

• Materi formal, kredibel, dan eksklusif; belum pernah diselenggarakan oleh lembaga lain.

• Memberikan solusi praktis yang langsung dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

• Membantu Pemda membuat keputusan anggaran yang cepat, tepat, dan transparan.

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD)

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kontak Pendaftaran:
Website: www.linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
#IntegrasiDataKeuangan #OptimalisasiBelanjaPemda #BimtekLINKPEMDA #PrediksiAnggaranDaerah #PelatihanKeuanganDaerah