Perpajakan perusahaan tahun 2025 mengalami banyak perubahan signifikan. Pemerintah melalui UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) menetapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk kenaikan PPN menjadi 12%, penerapan e-Faktur 3.0, e-Bupot Unifikasi, serta optimalisasi pelaporan berbasis digital melalui DJP Online.

Bagi perusahaan, update ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut strategi kepatuhan, efisiensi biaya, hingga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memahami aturan baru agar tidak terkena risiko sanksi administrasi, denda, bahkan pidana pajak.

Mengapa Diklat Ini Penting?

1. Kewajiban Hukum – Semua perusahaan wajib patuh terhadap aturan perpajakan terbaru.

2. Update Regulasi – Banyak peraturan baru yang berlaku di tahun 2025.

3. Risiko Tinggi – Kesalahan kecil dalam pelaporan bisa menimbulkan kerugian besar.

4. Bermanfaat untuk Semua Sektor – Perusahaan jasa, dagang, manufaktur, bahkan digital wajib menguasainya.

Materi yang Dibahas

• Update UU HPP dan kebijakan pajak 2025

• PPN 12% dan implikasi bagi perusahaan

• Implementasi e-Faktur 3.0 dan e-Bupot Unifikasi

• Pajak penghasilan badan dan karyawan (PPh 21, 22, 23, 25, 29)

• Pajak digital & transaksi online

• Simulasi penggunaan DJP Online untuk pelaporan pajak

• Strategi optimalisasi pajak perusahaan

Sasaran Peserta

• Manajemen perusahaan

• Bagian keuangan dan akuntansi

• Staf HRD (pengelola PPh 21)

• Legal & compliance officer

• Konsultan pajak dan akuntan

👉 Dengan mengikuti Diklat Perpajakan Perusahaan 2025, peserta akan memperoleh keterampilan praktis sekaligus wawasan strategis untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 15 Tahun 2024) dan aturan turunannya.

Banyak pemerintah daerah masih mengalami kebingungan dalam perhitungan, penyusunan dasar hukum, hingga implementasi TPP ASN agar sesuai regulasi pusat dan tidak menimbulkan temuan audit.

Artikel ini akan menjadi panduan lengkap untuk ASN, BKD/BKPSDM, BPKAD, serta OPD terkait dalam memahami aturan TPP ASN 2025.

Apa Itu TPP ASN?

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah tunjangan tambahan yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN di luar gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain, sebagai bentuk apresiasi kinerja, disiplin, serta beban kerja.

TPP memiliki tujuan:
✅ Meningkatkan motivasi dan kinerja ASN.
✅ Memberikan keadilan dalam pemberian tunjangan berbasis kinerja.
✅ Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dasar Hukum TPP ASN 2025

Beberapa regulasi yang menjadi acuan penyusunan TPP ASN:

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Surat Edaran KemenPANRB terkait sistem merit dan tunjangan berbasis kinerja.

Komponen Perhitungan TPP ASN

Perhitungan TPP ASN 2025 harus memperhatikan:

• Beban Kerja (Workload).

• Kondisi Kerja (Working Condition).

• Kelangkaan Profesi (Scarcity of Position).

• Prestasi Kinerja (Performance).

• Kehadiran & Disiplin (Attendance).

Masalah yang Sering Terjadi di Daerah

❌ TPP belum sesuai regulasi terbaru.
❌ Perhitungan tidak berbasis kinerja, hanya “dibagi rata”.
❌ Perda/Perkada tentang TPP ASN belum ada atau tidak update.
❌ TPP menimbulkan temuan dari BPK dan Inspektorat.

Solusi: Bimtek Nasional TPP ASN 2025

Untuk menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional TPP ASN 2025 dengan fokus:

🎯 Materi Utama:

• Penyusunan dasar hukum TPP ASN (Perkada/Perda).

• Perhitungan TPP berbasis beban kerja, kinerja, dan regulasi terbaru.

• Simulasi penghitungan TPP ASN 2025.

• Integrasi TPP dengan aplikasi keuangan daerah (SIPD).

• Pencegahan temuan audit BPK/Inspektorat.

📍 Sasaran Peserta:

• BKD/BKPSDM

• BPKAD

• Inspektorat

• Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penutup

Topik TPP ASN 2025 menjadi isu nasional yang paling dicari oleh ASN dan OPD di seluruh Indonesia. Dengan mengikuti Bimtek Nasional TPP ASN 2025 bersama LINK PEMDA, pemerintah daerah akan mendapatkan:

✅ Pemahaman komprehensif sesuai regulasi terbaru.
✅ Simulasi perhitungan yang benar.
✅ Dokumen draf regulasi siap pakai.

👉 Segera daftar dan amankan kuota terbatas!
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Seiring perkembangan regulasi terbaru, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memahami mekanisme penyusunan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah dengan baik.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 2025 yang dirancang khusus bagi ASN, OPD, dan pejabat pengelola keuangan agar mampu bekerja sesuai standar regulasi dan meningkatkan profesionalisme.

Tujuan dan Manfaat Bimtek

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang regulasi keuangan daerah terbaru.

2. Meningkatkan kemampuan ASN/OPD dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBD.

3. Membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

4. Menjadi sarana berbagi pengalaman antar peserta dari berbagai daerah.

Materi Pelatihan

Bimtek ini membahas materi sesuai dengan kebutuhan praktis dan regulasi terbaru, antara lain:

• Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan peraturan terbaru terkait).

• Proses Penganggaran dan Penyusunan APBD.

• Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

• Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

• Strategi Pengawasan Internal dan Audit.

Sasaran Peserta

Bimtek ini ditujukan untuk:

• Pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah.

• Bendahara penerimaan dan pengeluaran.

• Pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD).

• Staf administrasi dan aparatur OPD terkait.

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Penyelenggaraan bimtek ini berpedoman pada regulasi terbaru, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Informasi Pendaftaran

📌 Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
📍 Lokasi: Hotel/Tempat Pelatihan yang ditentukan
📆 Jadwal: Sesuai agenda resmi LINKPEMDA Tahun 2025
📞 Kontak: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com

Mengapa Harus Ikut di LINKPEMDA?

✅ Resmi di bawah binaan Kemendagri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum).
✅ Materi selalu update regulasi terbaru.
✅ Fasilitator & narasumber berpengalaman.
✅ Peserta mendapatkan sertifikat resmi yang diakui.

LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek Nasional E-Governance & Smart City yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah daerah bertransformasi menuju tata kelola modern berbasis teknologi.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari strategi digitalisasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, pengelolaan big data, hingga keamanan siber. Dengan materi yang komprehensif dan narasumber ahli nasional, Bimtek ini sangat relevan untuk OPD yang ingin membangun kota cerdas dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Manfaat yang diperoleh:

• Memahami kebijakan dan regulasi E-Governance & Smart City.

• Menyusun roadmap transformasi digital daerah.

• Meningkatkan keterampilan ASN dalam mengelola sistem informasi pemerintahan.

• Mendorong kolaborasi antar-OPD melalui platform digital terintegrasi.

📅 Jadwal Pelatihan: Tersedia setiap bulan di berbagai kota.
📍 Lokasi: Jakarta, Bali, Yogyakarta, atau inhouse di daerah.
📞 Kontak Pendaftaran: WhatsApp 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi ini menjadi turunan dari UU Cipta Kerja dan menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Melalui sistem OSS-RBA, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran secara daring, dan perizinan diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha: rendah, menengah, atau tinggi.

🎯 Tujuan Bimtek:

• Memberikan pemahaman menyeluruh tentang isi dan implementasi PP No. 28 Tahun 2025

• Melatih ASN daerah dalam menggunakan sistem OSS-RBA secara efektif

• Meningkatkan koordinasi lintas OPD dalam pelayanan perizinan

• Mendorong percepatan investasi dan kemudahan berusaha di daerah

📚 Materi Bimtek Meliputi:

1. Pemahaman PP No. 28 Tahun 2025 dan prinsip Risk-Based Licensing

2. Struktur OSS-RBA terbaru: Hak akses, penggunaan, dan troubleshooting

3. Klasifikasi risiko usaha dan dokumen persyaratan

4. Peran DPMPTSP dan sektor teknis dalam OSS-RBA

5. Strategi integrasi pelayanan perizinan daerah dengan pusat

6. Simulasi penggunaan OSS-RBA dan studi kasus sukses

👥 Sasaran Peserta:

• Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

• OPD teknis terkait sektor usaha (Perdagangan, Kesehatan, Lingkungan, dll.)

• Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Setda

• Camat dan Lurah sebagai perpanjangan tangan pelayanan publik

• Seluruh ASN yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan investasi

📌 Dasar Hukum Pelaksanaan:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

• PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

• PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko (Revisi)

• Peraturan BKPM dan Permendagri terkait pelaksanaan OSS-RBA

🏛️ Keunggulan Bimtek LINK PEMDA:

✅ Narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Kemendagri
✅ Sertifikat Nasional Resmi & Terdaftar
✅ Materi lengkap sesuai regulasi terbaru
✅ Dokumentasi digital & pendampingan teknis OSS-RBA
✅ Tersedia versi online dan offline (tatap muka)

📆 Jadwal & Pendaftaran Terdekat:

📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta
🗓️ Jadwal: Agustus – Desember 2025
📩 Link Pendaftaran: https://linkpemda.com/pendaftaran
📞 Narahubung: Bapak Andi Hasan Lamba ( 081387666605)
📧 Email: info@linkpemda.com