Mewujudkan APBD Berkeadilan, Mendorong Pembangunan Inklusif, dan Mendukung SDGs 2030
Dalam rangka mendukung penerapan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di tingkat pemerintah daerah, LinkPemda menghadirkan Bimbingan Teknis Nasional GEDSI Budgeting 2025.

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ASN, pejabat SKPD, dan penyusun APBD agar mampu merancang anggaran daerah yang inklusif, responsif gender, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Program ini juga sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta mendukung target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya pendekatan GEDSI dalam pembangunan daerah untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan:

• Masih minimnya pemahaman tentang integrasi GEDSI ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

• Tantangan teknis dalam tagging GEDSI pada dokumen RKA dan APBD.

• Keterbatasan contoh praktik baik di tingkat daerah.

Melalui bimtek ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam sekaligus praktik langsung penerapan GEDSI dalam sistem keuangan daerah berbasis SIPD.

Dasar Hukum Pelaksanaan

1. RPJMN 2025–2029 – Pembangunan inklusif dan responsif gender.

2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 – Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 – Klasifikasi & Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. UU No. 23 Tahun 2014 – Pemerintahan Daerah.

6. UU No. 8 Tahun 2016 – Penyandang Disabilitas.

7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 – Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Materi Utama Bimtek

• Pemahaman konsep GEDSI dan urgensinya dalam APBD.

• Integrasi GEDSI dalam SIPD, RKA, dan APBD.

• Teknik tagging GEDSI pada perencanaan dan penganggaran daerah.

• Simulasi penyusunan RKA & APBD berbasis GEDSI.

• Studi kasus praktik baik dari daerah yang telah berhasil mengimplementasikan GEDSI.

Sasaran Peserta

• Bappeda

• BPKAD / Dinas Keuangan Daerah

• Dinas Sosial & Pemberdayaan Perempuan

• DPRD & Inspektorat

• SKPD terkait perencanaan dan penyusunan anggaran

Jadwal & Lokasi Pelaksanaan

• Periode: September – Desember 2025

• Kota Penyelenggara: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali

• Durasi: 2 Hari  +  studi kasus)

Biaya & Fasilitas

• Biaya Investasi:

  • Rp5.000.000 (akomodasi)

  • Rp3.500.000 (non-akomodasi)

• Fasilitas Peserta:

  • Modul & Materi Bimtek

  • Sertifikat Resmi

  • Seminar Kit Eksklusif

  • Konsumsi 3x sehari

  • Dokumentasi Lengkap.

 Segera daftarkan instansi Anda dan jadilah bagian dari pemerintah daerah yang mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Mutasi dan pemberhentian ASN adalah instrumen penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kinerja birokrasi.
Dengan adanya regulasi terbaru tahun 2025, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan mekanisme mutasi dan pemberhentian ASN sesuai standar yang telah ditetapkan.

A. Mutasi ASN 2025

1. Jenis Mutasi ASN

• Mutasi antar-jabatan dalam satu instansi.

• Mutasi antar-instansi pusat dan daerah.

• Mutasi antar-provinsi/kabupaten/kota.

2. Persyaratan Mutasi

• Kinerja minimal kategori “Baik” pada SKP 2 tahun terakhir.

• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

• Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

3. Mekanisme Mutasi

• Pengajuan usulan mutasi melalui Sistem Informasi ASN (SIASN).

• Persetujuan dari BKN dan KemenPANRB.

• Penetapan keputusan mutasi oleh PPK.

B. Pemberhentian ASN Bermasalah

1. Alasan Pemberhentian

• Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

• Terlibat kasus pidana dengan putusan inkrah.

• Tidak memenuhi kompetensi jabatan setelah pembinaan.

2. Prosedur Pemberhentian

• Pemberian surat peringatan dan pembinaan.

• Sidang kode etik ASN (jika diperlukan).

• Penetapan keputusan pemberhentian melalui BKN.

C. Peran Bimtek Nasional 2025

Untuk memahami mekanisme terbaru ini, ASN dan pejabat kepegawaian wajib mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2025.
Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan simulasi kasus nyata, penjelasan pasal demi pasal regulasi, serta format dokumen resmi terkait mutasi dan pemberhentian ASN.

Dasar Hukum

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

• Peraturan BKN No. 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mutasi ASN

• Peraturan BKN No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberhentian ASN Bermasalah

• PermenPANRB No. 4 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja ASN Fleksibel
   

  Segera ikuti Bimtek Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA.
  Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman regulasi ASN terbaru 2025.

• Panduan teknis penerapan kebijakan mutasi dan pemberhentian ASN bermasalah.

• 📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta
  📅 Jadwal: September–Desember 2025
  📞 Kontak Pendaftaran 081387666605

Bimtek Keuangan Daerah 2025 | Jadwal, Materi Terbaru & Pelatihan ASN Nasional

Apakah Anda ingin menjadi aparat pemerintah yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah? Mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja daerah bukan sekadar administrasi – tapi kunci untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Pelatihan Keuangan Daerah 2025 hadir untuk membantu Anda menguasai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dengan cara praktis, mudah dipahami, dan sesuai regulasi terbaru.

Mengapa Pelatihan Ini Wajib Diikuti?

Setiap aparatur daerah menghadapi tantangan dalam:

• Menyusun anggaran yang tepat dan akurat

• Memastikan penggunaan anggaran efisien dan transparan

• Mengelola laporan keuangan yang sesuai peraturan terbaru

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu menghadapi semua tantangan tersebut.

Materi Pelatihan yang Lengkap dan Praktis

1. Peraturan Keuangan Daerah Terbaru
   Pahami UU, Permendagri, dan regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
   Studi kasus dan simulasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan praktik.

3. Pemanfaatan SIKD/SIPD
   Gunakan teknologi informasi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat.

4. Audit dan Akuntabilitas Keuangan
   Pelajari mekanisme pengawasan agar anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Siapa yang Cocok Mengikuti?

• Bendahara dan staf keuangan daerah

• Kepala bagian atau sekretariat yang menangani anggaran

• Aparatur yang ingin meningkatkan karier dan kompetensi profesional

Keuntungan Mengikuti Pelatihan

• Meningkatkan kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan

• Memahami peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah

• Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas di instansi pemerintah

• Mendapat sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi

Daftar Sekarang, Tempat Terbatas!

Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan mempercepat karier Anda.

✨ Bergabunglah sekarang dan jadilah aparatur pemerintah yang siap menghadapi tantangan keuangan daerah 2025!

Perkembangan dunia kesehatan di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 2025. Dengan munculnya berbagai regulasi terbaru, penerapan teknologi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, rumah sakit dan tenaga medis dituntut untuk beradaptasi lebih cepat.

Namun, kenyataannya banyak rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

• Manajemen pengaduan pasien yang belum optimal

• Keterbatasan pemahaman regulasi terbaru

• Kesiapan transformasi menuju Smart Hospital

• Kurangnya kompetensi SDM kesehatan dalam pelayanan digital

Sebagai jawaban atas tantangan ini, LINK PEMDA menghadirkan serangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Kesehatan untuk membantu rumah sakit, tenaga medis, dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memenuhi standar nasional.

A. Tren dan Inovasi Layanan Kesehatan 2025

1. Smart Hospital & Digitalisasi Pelayanan

Pemerintah mendorong transformasi layanan kesehatan berbasis digital, termasuk:

• Penerapan Dashboard Digital Rumah Sakit

• Integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

• Rekam medis elektronik untuk mempermudah proses pelayanan

• Layanan berbasis OSS-RBA untuk percepatan perizinan

2. Kecerdasan Buatan (AI) untuk Manajemen Komplain

Tren terbaru rumah sakit modern mulai menggunakan AI Chatbot untuk menangani pengaduan pasien secara cepat dan efektif. Teknologi ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien sekaligus meminimalisir kesalahan komunikasi.

3. Transparansi dan Akreditasi Mutu

Mulai 2025, akreditasi rumah sakit akan lebih terintegrasi dengan data digital dan indikator mutu pelayanan. Rumah sakit wajib menyesuaikan sistemnya agar lolos audit serta memenuhi standar Kemenkes.

B. Update Regulasi Kesehatan 2025

Tahun 2025 membawa sejumlah kebijakan penting di sektor kesehatan, antara lain:

• Peraturan Menteri Kesehatan terbaru tentang Standar Layanan Kesehatan Digital

• Implementasi OSS-RBA untuk perizinan rumah sakit dan klinik

• Penguatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

• Standarisasi Pelayanan Publik di bidang kesehatan sesuai PermenPAN RB

LINK PEMDA memastikan seluruh materi Bimtek Kesehatan 2025 selaras dengan regulasi terbaru, sehingga peserta tidak hanya memahami aturan, tetapi juga siap mengimplementasikannya di lapangan.

C. Program Bimtek & Pelatihan Kesehatan LINK PEMDA 2025

1. Bimtek Manajemen Komplain Rumah Sakit 5.0

Pelajari cara menangani keluhan pasien dengan dashboard digital dan sistem pengaduan modern.

2. Pelatihan Smart Hospital & Digitalisasi Layanan

Transformasi rumah sakit menuju layanan berbasis teknologi agar mampu bersaing di era digital.

3. Diklat Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Terintegrasi

Maksimalkan pengelolaan data pasien dan pelayanan berbasis big data.

4. Bimtek Audit Mutu & Akreditasi Rumah Sakit

Tingkatkan kualitas pelayanan melalui standarisasi mutu yang diakui nasional.

5. Workshop OSS-RBA untuk Perizinan Rumah Sakit

Pelatihan teknis penerapan OSS-RBA agar proses perizinan lebih cepat dan akurat.

D. Jadwal & Lokasi Pelaksanaan Bimtek

📍 Lokasi Pelaksanaan:

• Jakarta

• Bandung

• Yogyakarta

📅 Periode Pelaksanaan:

• Setiap bulan sepanjang tahun 2025 (jadwal fleksibel sesuai permintaan peserta)

💼 Penyelenggara: LINK PEMDA
🌐 Website: www.linkpemda.com
📲 Kontak Pendaftaran: 081387666605

E. Manfaat Mengikuti Bimtek LINK PEMDA

✅ Memahami regulasi terbaru sektor kesehatan
✅ Meningkatkan kompetensi manajemen rumah sakit
✅ Mempercepat proses digitalisasi layanan
✅ Mendukung persiapan akreditasi rumah sakit
✅ Akses ke studi kasus nyata dan dashboard manajemen
✅ Konsultasi gratis pasca pelatihan

“Tingkatkan kualitas layanan kesehatan dan pelayanan rumah sakit Anda sekarang!”
Daftarkan segera tim Anda untuk mengikuti Bimtek Kesehatan 2025 bersama LINK PEMDA.
 

• Bimtek Kesehatan 2025

• Manajemen Rumah Sakit

• Smart Hospital

• SIRS

• OSS-RBA

• Audit Mutu RS

• Akreditasi Rumah Sakit

• Pelatihan Kesehatan

• Bimtek Rumah Sakit

• Berita Kesehatan

Bimtek Kepegawaian ASN 2025 merupakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi pusat. Dengan adanya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, berbagai regulasi baru terkait manajemen PNS dan PPPK perlu segera dipahami agar implementasi kebijakan kepegawaian berjalan efektif dan sesuai aturan hukum.

📌 Tujuan Bimtek Kepegawaian ASN 2025

1. Memberikan pemahaman mengenai UU ASN No. 20 Tahun 2023 serta aturan turunannya.

2. Meningkatkan kemampuan ASN dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan, dan penilaian kinerja pegawai.

3. Menyediakan bekal teknis dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis digital performance management.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

📚 Materi Bimtek Kepegawaian ASN 2025

Materi yang dibahas disesuaikan dengan regulasi terbaru, antara lain:

• Kebijakan terbaru UU ASN No. 20 Tahun 2023.

• Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP No. 17 Tahun 2020.

• Mekanisme pengadaan ASN & PPPK berdasarkan kebutuhan instansi.

• Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis PermenPAN-RB terbaru.

• Tata cara penilaian kinerja dan disiplin ASN.

• Strategi pengembangan karir ASN sesuai sistem merit.

• Reformasi birokrasi & penerapan manajemen talenta ASN.

• Penerapan digitalisasi manajemen ASN untuk mendukung pelayanan publik.

⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan Bimtek ASN

Pelaksanaan Bimtek Kepegawaian ASN 2025 mengacu pada regulasi:

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

• PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

• PermenPAN-RB terbaru terkait penyusunan SKP & kinerja ASN.

• Peraturan BKN mengenai pengadaan, mutasi, dan pengembangan karir ASN.

🎯 Manfaat Mengikuti Bimtek ASN 2025

• ASN mampu memahami aturan terbaru kepegawaian.

• Instansi lebih siap dalam implementasi manajemen ASN & PPPK.

• Meningkatkan efektivitas penilaian kinerja & SKP.

• Mendukung profesionalisme ASN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

🗓️ Jadwal & Informasi Pendaftaran

Lembaga kami menyelenggarakan Bimtek Nasional ASN 2025 dengan berbagai pilihan materi sesuai kebutuhan OPD/instansi.
📍 Lokasi: Hotel berbintang & via online (hybrid learning)
📅 Jadwal: Update setiap bulan tahun 2025
💰 Biaya: Disesuaikan dengan paket pelatihan

📞 Informasi & Registrasi

Untuk pendaftaran dan permintaan proposal resmi, silakan hubungi:

📌 Linkpemda.com – Lembaga Penyelenggara Bimtek & Diklat Resmi Terdaftar
☎️ WA/Call: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com