Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, SIPD kini menjadi platform utama dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seiring berjalannya waktu, banyak daerah menghadapi kendala seperti sinkronisasi antar-modul, kesalahan input nomenklatur, dan perubahan update aplikasi. Oleh karena itu, LINK PEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Update SIPD 2025 yang dirancang khusus untuk peserta/alumni yang sudah pernah mengikuti Bimtek SIPD sebelumnya.

Materi Update yang Akan Dibahas:

• Penyesuaian regulasi terbaru SIPD 

• Update modul perencanaan, penganggaran, dan keuangan.

• Optimalisasi penggunaan modul e-Reviu dan monitoring kinerja.

• Praktik penyusunan RKA/RBA/APBD berbasis SIPD terbaru.

• Strategi penguatan SOP dan pengelolaan data SIPD di OPD.

Sasaran Peserta:
Bappeda, BPKAD, Inspektorat, PPK, Bendahara, serta operator SIPD dari OPD terkait.

👉 Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikat , modul pelatihan, serta pendampingan teknis dari narasumber berpengalaman di bidang SIPD.

📌 Informasi pendaftaran: www.linkpemda.com | WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba).

Desa memiliki potensi ekonomi yang besar melalui BUMDes, UMKM, dan sektor lokal lainnya. Namun, tantangan muncul pada pemasaran, akses pasar, serta keterbatasan digitalisasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi ekonomi lokal, desa dapat meningkatkan kemandirian keuangan, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman strategi kemandirian keuangan desa berbasis potensi lokal.

2. Melatih aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan produk digital (e-commerce, marketplace, media sosial).

3. Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola pendapatan asli desa (PADes) melalui diversifikasi usaha.

4. Menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

Materi Pokok

1. Konsep Kemandirian Keuangan Desa

   • Landasan hukum keuangan desa

   • Strategi penguatan PADes

2. Pengembangan Produk Unggulan Desa (One Village One Product)

   • Identifikasi potensi lokal

   • Branding & packaging produk

3. Digitalisasi Ekonomi Desa

   • Pemanfaatan marketplace (Shopee, Tokopedia, dll.)

   • Media sosial untuk promosi desa

   • Sistem pembayaran digital & QRIS

4. Optimalisasi BUMDes sebagai Motor Ekonomi Digital

   • Diversifikasi usaha digital BUMDes

   • Tata kelola BUMDes profesional

5. Studi Kasus & Praktik

   • Desa sukses dengan produk digital

   • Simulasi pemasaran online produk desa

Sasaran Peserta

• Kepala Desa & Perangkat Desa

• Pengurus BUMDes

• Pendamping Desa

• Pelaku UMKM Desa

• Dinas PMD / Dinas Koperasi & UMKM

Dasar Hukum

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

• PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

• Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes

• Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran Digital & QRIS

Output yang Diharapkan

1. Peserta mampu menyusun strategi kemandirian keuangan desa berbasis potensi lokal.

2. Desa memiliki produk unggulan yang siap dipasarkan secara digital.

3. BUMDes dapat mengelola usaha digital secara profesional.

4. Terbentuk jejaring desa digital yang saling mendukung pemasaran produk lokal.

Intensif SPIP & Manajemen Risiko 2025: Strategi Penilaian Risiko, Pemantauan & Pengendalian Internal 
Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, LINKPEMDA kembali menyelenggarakan kegiatan Diklat SPIP Penguatan Maturitas: Audit Intern & Monitoring Risiko di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperbaiki manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui diklat ini, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam terkait:

• Strategi penguatan maturitas SPIP di daerah.

• Penerapan audit intern berbasis risiko.

• Monitoring dan evaluasi risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

• Implementasi SPIP sesuai arahan BPKP dan regulasi terbaru tahun 2025.

🎯 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan untuk:

• Aparatur Inspektorat Daerah.

• Pimpinan OPD dan pejabat struktural.

• Pejabat fungsional auditor, pengawas, serta staf perencanaan dan keuangan.

📌 Dasar Hukum

• PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

• PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

• Regulasi terbaru BPKP dan arahan penguatan tata kelola tahun 2025.

🏨 Teknis Pelaksanaan

📍 Tempat: Hotel berbintang/Tempat yang ditentukan (Jakarta/Yogyakarta/Bali atau sesuai permintaan instansi)
📅 Jadwal: Fleksibel, menyesuaikan kebutuhan instansi (batch 2025 dibuka sepanjang tahun)
⏰ Durasi: 2 – 3 hari efektif
🎓 Fasilitas Peserta: Modul & materi pelatihan, sertifikat resmi LINKPEMDA, akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pasca-diklat.

🤝 Penawaran Resmi LINKPEMDA

LINKPEMDA mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Kami siap menyelenggarakan kegiatan dalam format Bimtek Nasional (gabungan beberapa instansi) maupun In-House Training (khusus 1 instansi) sesuai kebutuhan.

📞 Narahubung Resmi

• WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

• 🌐 Website: www.linkpemda.com

• 📧 Email: info@linkpemda.com

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan akuntabel, LINKPEMDA kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen ASN 2025. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pejabat dan staf terkait mengenai implementasi Sistem Merit, penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta strategi optimalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN) sesuai regulasi terbaru.

🎯 Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan terbaru manajemen ASN sesuai UU ASN dan regulasi turunannya.

2. Meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun dokumen Anjab-ABK sebagai dasar manajemen kinerja.

3. Mengoptimalkan penerapan TPP ASN berbasis kinerja dan keadilan.

4. Mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

📚 Materi Pokok

• Implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN

• Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK)

• Mekanisme Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN) 2025

• Reformasi Birokrasi & E-Kinerja ASN

• Praktik terbaik penyusunan dokumen kepegawaian di daerah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala BKPSDM / BKD

• Bagian Organisasi Setda

• Pejabat Struktural OPD

• Staf yang membidangi kepegawaian dan kinerja ASN

📍 Informasi Pelaksanaan

📅 Waktu: Menyesuaikan Jadwal Nasional LINKPEMDA
🏨 Tempat: Hotel berbintang / sesuai kesepakatan
📑 Fasilitas: Modul, sertifikat 32 JP, konsumsi, dan akomodasi

📌 Penyelenggara

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Terakreditasi dan berada di bawah binaan Kemendagri

📞 Informasi & Pendaftaran

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan nasional serta regulasi terbaru, pemerintah daerah dituntut menyusun dokumen perencanaan yang lebih akurat, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome).

Untuk mendukung hal tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Perencanaan Daerah 2025 dengan tema:

📌 “Renja SKPD, Monitoring & Evaluasi Pembangunan, serta Penyusunan Perkada Penganggaran”

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai regulasi terbaru.

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam Monitoring & Evaluasi (Monev) pembangunan daerah.

• Membekali peserta dengan teknik penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penganggaran.

• Mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, dan partisipatif.

📚 Materi yang Akan Dibahas

1. Kebijakan Nasional & Regulasi Terkini Bidang Perencanaan Daerah.

2. Penyusunan RKPD & Renja SKPD 2025/2026.

3. Strategi Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Penyusunan Perkada Penganggaran sesuai Permendagri terbaru.

5. Praktik Penyusunan Dokumen & Studi Kasus Daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• SKPD/OPD terkait perencanaan & penganggaran

• Bagian Perencanaan, Keuangan & Pembangunan Daerah

• Sekretariat Daerah & DPRD (alat kelengkapan bidang anggaran)

🗓️ Jadwal & Lokasi

📍 Tersedia di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar).
📅 Periode: Oktober – Desember 2025 (pilih jadwal sesuai kebutuhan instansi).

📑 Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

• Regulasi terbaru terkait RKPD & Penganggaran Tahun 2025

📌 Informasi Pendaftaran

LINKPEMDA siap mendampingi instansi Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Bimtek ini.
Untuk pendaftaran dan penawaran resmi dapat menghubungi:

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)