Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam era modern saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi, baik dari segi kecepatan, kemudahan, transparansi, maupun kepastian layanan.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, seperti proses layanan yang berbelit, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan publik yang selama ini diterapkan masih cenderung berorientasi pada internal organisasi dan belum sepenuhnya berfokus pada kebutuhan pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan baru yang lebih inovatif dan adaptif, salah satunya melalui penerapan Service Design. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata.

Service Design memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan perjalanan pengguna layanan (user journey), mengidentifikasi titik permasalahan (pain point), serta merancang ulang layanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan dan mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik, penerapan Service Design menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini guna mendukung transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam kegiatan ini menjadi sangat penting sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah terkait transformasi digital pelayanan publik dan peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai konsep Service Design dalam pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam merancang layanan berbasis kebutuhan masyarakat

Mendorong inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah

Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

MANFAAT KEGIATAN

Melalui kegiatan ini peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

Meningkatnya pemahaman terhadap konsep pelayanan publik berbasis pengguna

Meningkatnya kemampuan dalam merancang dan memperbaiki layanan publik

Teridentifikasinya permasalahan pelayanan publik di daerah

Terciptanya inovasi pelayanan publik yang lebih efektif

Tersedianya forum diskusi dan konsultasi terkait pelayanan publik

SASARAN KEGIATAN

Peserta kegiatan ini berasal dari unsur:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kesehatan / Direktur RSUD

Kepala Dinas Sosial

Bagian Organisasi Setda

Aparatur penyelenggara pelayanan publik di seluruh OPD

KONSEP SERVICE DESIGN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Service Design merupakan pendekatan dalam merancang layanan yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan.

Beberapa elemen utama dalam Service Design antara lain:

Pemahaman kebutuhan masyarakat

Pemetaan perjalanan layanan (user journey)

Identifikasi kendala (pain point)

Perancangan solusi layanan

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

TAHAPAN PENERAPAN SERVICE DESIGN

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Identifikasi layanan prioritas yang perlu diperbaiki

Analisis kebutuhan dan harapan masyarakat

Pemetaan user journey pelayanan

Identifikasi kendala dalam proses pelayanan

Perancangan ulang layanan publik

Implementasi perbaikan layanan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

STRATEGI TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

Peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat

Penyederhanaan prosedur pelayanan

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan

Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik

Penguatan inovasi pelayanan publik

SUSUNAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Konsep Service Design dalam Pelayanan Publik

Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Pengguna

Analisis Kebutuhan dan Perilaku Masyarakat

Pemetaan User Journey dan Identifikasi Pain Point

Strategi Redesign Layanan Publik

Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Studi Kasus dan Best Practice

Diskusi dan Konsultasi Permasalahan Daerah

RUNDOWN KEGIATAN BIMTEK (2 HARI)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 : Registrasi Peserta
09.00 – 09.30 : Pembukaan Kegiatan
09.30 – 11.30 : Konsep Service Design dalam Pelayanan Publik
11.30 – 12.30 : Istirahat / Makan Siang
12.30 – 14.30 : Analisis Kebutuhan dan User Journey
14.30 – 15.00 : Coffee Break
15.00 – 17.00 : Identifikasi Pain Point dan Permasalahan Layanan

Hari Kedua

09.00 – 11.00 : Strategi Redesign Layanan Publik
11.00 – 12.00 : Studi Kasus Pelayanan Publik
12.00 – 13.00 : Istirahat / Makan Siang
13.00 – 15.00 : Praktik Penyusunan Desain Layanan
15.00 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 16.30 : Diskusi dan Konsultasi
16.30 – 17.00 : Penutupan

OUTPUT KEGIATAN

Peserta diharapkan memperoleh:

Pemahaman komprehensif tentang Service Design

Kemampuan merancang layanan publik yang efektif

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Contoh desain layanan yang dapat diterapkan di daerah

Tersusunnya rancangan perbaikan layanan publik yang dapat langsung diimplementasikan di instansi masing-masing

INFORMASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tema Kegiatan
Bimtek Service Design untuk Transformasi Pelayanan Publik Tahun 2026

Periode Pelaksanaan
Maret – Desember 2026

Durasi Kegiatan
2 Hari per Sesi

Metode Pelaksanaan
Tatap Muka dan Online (Zoom)

LOKASI KEGIATAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta

BIAYA KONTRIBUSI PESERTA

Paket A – Single Room
Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Sharing
Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi
Rp 4.000.000 / Peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Penginapan hotel (paket akomodasi)

Sertifikat kegiatan

Modul pelatihan dan materi narasumber

Tas dan seminar kit

Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

MEKANISME PEMBAYARAN

Transfer Bank BRI
No Rekening : 0424-01-000925-30-7
Atas Nama : LINKPEMDA

Pembayaran juga dapat dilakukan saat registrasi kegiatan

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dalam merancang dan mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi solusi strategis dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih berkualitas, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp : +62 813-8766-6605
Website : www.linkpemda.com
Email : info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari sistem fiskal nasional, penyusunan APBD harus memperhatikan arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap tahun pemerintah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) yang memuat proyeksi kondisi ekonomi nasional, asumsi dasar ekonomi makro, serta arah kebijakan fiskal yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagi pemerintah daerah, dokumen KEM–PPKF memiliki peranan strategis sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah. Melalui penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan tercipta harmonisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam siklus penganggaran daerah, dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan APBD. Dokumen KUA memuat kebijakan umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan dokumen PPAS memuat prioritas pembangunan daerah serta batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing perangkat daerah.

Penyusunan dokumen KUA dan PPAS yang tidak memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen KUA dan PPAS dapat selaras dengan kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen KEM–PPKF.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM–PPKF dalam Penyusunan APBD.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran Berjalan.

6. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Berjalan.

7. Peraturan Presiden tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF).

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai arah kebijakan fiskal nasional dalam dokumen KEM–PPKF.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menyusun dokumen KUA dan PPAS secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mendorong terwujudnya sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

5. Memberikan pemahaman teknis mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan dan penyelarasan dokumen penganggaran daerah.

MANFAAT KEGIATAN

Melalui kegiatan ini peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan fiskal nasional.

2. Meningkatnya kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS.

3. Terwujudnya sinkronisasi dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

4. Meningkatnya kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

5. Tersedianya forum diskusi dan konsultasi terkait permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah.

SASARAN KEGIATAN

Peserta kegiatan ini berasal dari unsur:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah

• Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Anggota DPRD khususnya yang membidangi anggaran

• Pejabat perencana dan pengelola keuangan daerah

• Aparatur teknis yang terlibat dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD

ANALISIS KEM–PPKF 2026 DAN IMPLIKASINYA BAGI APBD DAERAH

Kebijakan fiskal nasional tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global, stabilitas ekonomi nasional, serta upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Beberapa indikator ekonomi makro yang menjadi perhatian dalam dokumen KEM–PPKF antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi nasional

• Tingkat inflasi

• Nilai tukar rupiah

• Tingkat suku bunga

• Harga komoditas strategis

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa prioritas pembangunan nasional, antara lain:

• Penguatan ketahanan ekonomi nasional

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia

• Percepatan pembangunan infrastruktur

• Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

• Penguatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan

Implikasi kebijakan tersebut bagi pemerintah daerah adalah perlunya penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

STRATEGI PENYELARASAN KUA DAN PPAS DENGAN KEM–PPKF

Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Penyesuaian asumsi ekonomi daerah dengan indikator ekonomi makro nasional.

3. Peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

4. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

STRATEGI SINKRONISASI RKPD – KUA PPAS – APBD MELALUI SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform digital yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan daerah.

Langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

• Penyelarasan program prioritas dalam RKPD dengan kebijakan fiskal nasional

• Penetapan prioritas belanja daerah berdasarkan kebutuhan pembangunan

• Penyesuaian plafon anggaran sementara dalam dokumen PPAS

• Integrasi data perencanaan dan penganggaran dalam sistem SIPD

SUSUNAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Fiskal Nasional dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM–PPKF)

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

4. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

5. Strategi Penyelarasan KUA–PPAS dengan KEM–PPKF

6. Sinkronisasi RKPD – KUA PPAS – APBD melalui SIPD

7. Studi Kasus Penyusunan KUA–PPAS

8. Diskusi dan Konsultasi Permasalahan Daerah

RUNDOWN KEGIATAN BIMTEK (2 HARI)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 : Registrasi Peserta
09.00 – 09.30 : Pembukaan Kegiatan
09.30 – 11.30 : Kebijakan Fiskal Nasional dan KEM–PPKF
11.30 – 12.30 : Istirahat / Makan Siang
12.30 – 14.30 : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
14.30 – 15.00 : Coffee Break
15.00 – 17.00 : Strategi Penyelarasan KUA dan PPAS

Hari Kedua

09.00 – 11.00 : Sinkronisasi RKPD – KUA PPAS – APBD melalui SIPD
11.00 – 12.00 : Studi Kasus Penyusunan KUA–PPAS
12.00 – 13.00 : Istirahat / Makan Siang
13.00 – 15.00 : Praktik Penyusunan dan Penyelarasan Program
15.00 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 16.30 : Diskusi dan Konsultasi
16.30 – 17.00 : Penutupan

OUTPUT KEGIATAN

Peserta diharapkan memperoleh:

• Pemahaman komprehensif mengenai kebijakan fiskal nasional.

• Peningkatan kapasitas dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS.

• Terwujudnya sinkronisasi dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

• Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

• Contoh format penyelarasan program pembangunan nasional dan daerah.

INFORMASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tema Kegiatan
Bimtek Penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM–PPKF dalam Penyusunan APBD

Periode Pelaksanaan
Maret – Desember 2026

Durasi Kegiatan
2 Hari per Sesi

Metode Pelaksanaan
Tatap Muka dan Online (Zoom)

Lokasi Kegiatan

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

BIAYA KONTRIBUSI PESERTA

Paket A – Single Room
Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Sharing
Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi
Rp 4.000.000 / Peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sebagai berikut:

• Penginapan hotel (paket akomodasi)

• Sertifikat kegiatan

• Modul pelatihan dan materi narasumber

• Tas dan seminar kit

• Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

MEKANISME PEMBAYARAN

Transfer Bank BRI
No Rekening : 0424-01-000925-30-7
Atas Nama : LINKPEMDA

Pembayaran juga dapat dilakukan pada saat registrasi kegiatan.

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menyusun kebijakan anggaran daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, proses penyusunan APBD dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Informasi & Pendaftaran

WhatsApp : +62 813-8766-6605
Website : www.linkpemda.com
Email : info@linkpemda.com

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Panduan ini memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan, materi pembelajaran, metode pelatihan, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.

Materi lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada halaman berikut:

👉 Bimtek Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan RKA-SKPD TA 2027 Berbasis SIPD

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

TUJUAN PANDUAN TEKNIS

Panduan teknis ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

2. Meningkatkan pemahaman peserta terkait sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen penganggaran daerah.

3. Memberikan pemahaman teknis mengenai penyusunan RKA-SKPD berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Mendukung peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

• Kebijakan nasional perencanaan pembangunan daerah.

• Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, serta dokumen penganggaran daerah.

• Penyusunan program dan kegiatan berbasis outcome.

• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

• Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

• Penyelarasan indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah.

METODE PELAKSANAAN BIMTEK

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran, antara lain:

Penyampaian Materi

Narasumber menyampaikan materi terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta mekanisme penyusunan RKA-SKPD berbasis SIPD.

Simulasi Penggunaan SIPD

Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penginputan data pada aplikasi SIPD sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Diskusi dan Studi Kasus

Peserta melakukan diskusi serta pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan implementasi perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan RKA-SKPD.

Konsultasi Teknis

Peserta dapat melakukan konsultasi langsung dengan narasumber terkait berbagai permasalahan teknis yang dihadapi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

OUTPUT KEGIATAN

Melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan peserta mampu:

• Memahami kebijakan dan regulasi terkait perencanaan pembangunan daerah.

• Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terintegrasi.

• Menyusun RKA-SKPD secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Mengimplementasikan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis ini berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

• BAPPEDA

• BPKAD / BPKD

• Inspektorat Daerah

• Bagian Perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

• Operator SIPD Pemerintah Daerah

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PENUTUP

Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi lengkap mengenai materi pelatihan dapat dilihat pada halaman berikut:

👉 Bimtek Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan RKA-SKPD TA 2027 Berbasis SIPD

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Sistem Informasi Terintegrasi

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya integrasi sistem informasi yang mampu mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja pemerintah secara efektif dan transparan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong integrasi beberapa sistem strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah, yaitu:

• Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Ketiga sistem ini memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan pemerintahan daerah yang modern, transparan, serta berbasis kinerja.

SIPD berfungsi sebagai sistem utama yang mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan keuangan, hingga pelaporan.

SAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja secara akuntabel.

Sementara itu, SPBE merupakan kerangka kebijakan nasional yang mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.

Integrasi antara SIPD, SAKIP, dan SPBE menjadi sangat penting agar seluruh proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dapat berjalan selaras dengan target kinerja pemerintah serta mendukung transformasi digital pemerintahan.

Dasar Hukum

Pelaksanaan integrasi sistem informasi pemerintahan daerah mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

• Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

• Kebijakan nasional terkait transformasi digital pemerintahan

Regulasi tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsep Integrasi SIPD, SAKIP, dan SPBE

Integrasi sistem pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengukuran kinerja dapat berjalan secara selaras dan terkoordinasi.

Secara konseptual hubungan antara ketiga sistem tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SIPD berfungsi sebagai platform utama dalam pengelolaan data perencanaan dan penganggaran daerah.

SAKIP digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja program serta kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah.

SPBE menjadi kerangka digitalisasi sistem administrasi pemerintahan yang memastikan seluruh proses tersebut berjalan secara elektronik dan terintegrasi.

Dengan integrasi sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan benar-benar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Manfaat Integrasi Sistem Pemerintahan Daerah

Integrasi SIPD, SAKIP, dan SPBE memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemerintah daerah, antara lain:

• Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah

• Memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran

• Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

• Mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan

• Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

Tantangan Implementasi Integrasi Sistem

Dalam pelaksanaannya, integrasi sistem pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Perbedaan sistem dan aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah

• Kurangnya pemahaman aparatur mengenai integrasi sistem informasi

• Keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi

• Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah

• Infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah

Tantangan tersebut memerlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Strategi Implementasi Integrasi Sistem

Untuk mendukung implementasi integrasi SIPD, SAKIP, dan SPBE secara efektif, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan

• Menyusun kebijakan dan pedoman teknis integrasi sistem

• Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah

• Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai

• Mendorong budaya kerja berbasis data dan teknologi

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi Terkait

Untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, beberapa materi pelatihan berikut juga dapat dipelajari:

👉 Bimtek Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

👉 Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

👉 Bimtek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

👉 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

👉 Bimtek Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Selengkapnya dapat dilihat pada halaman berikut:

🔗 https://linkpemda.com/materi

Baca Juga

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai integrasi sistem pemerintahan berbasis digital, silakan membaca materi berikut:

👉 Bimtek Integrasi SIPD, SAKIP, dan SPBE dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026

Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep integrasi sistem pemerintahan daerah serta praktik implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan Profesionalisme Layanan Pimpinan, Tata Kehormatan, dan Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Dalam era keterbukaan informasi, percepatan transformasi digital, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah, profesionalisme keprotokolan dan kehumasan menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Keprotokolan dan kehumasan merupakan dua fungsi strategis yang berperan langsung dalam menjaga kewibawaan, citra kelembagaan, serta efektivitas komunikasi publik pimpinan daerah.

Bagian Protokoler bertanggung jawab atas:

• Pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan

• Pengelolaan agenda dan kegiatan resmi pimpinan

• Penyambutan tamu negara dan pejabat tinggi

• Pengawalan teknis pelaksanaan acara resmi

Sementara itu, Bagian Humas memiliki peran dalam:

• Penyampaian informasi publik secara akurat dan transparan

• Manajemen komunikasi pimpinan daerah

• Hubungan media dan publikasi kegiatan pemerintah

• Pengelolaan isu strategis dan opini publik

• Pengelolaan media sosial dan kanal komunikasi digital

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kendala, antara lain:

• Kesalahan tata tempat dan urutan penyebutan pejabat

• Kurangnya koordinasi teknis dalam pelaksanaan acara resmi

• Dokumentasi kegiatan yang belum optimal

• Strategi komunikasi publik yang belum terstruktur

• Respons yang lambat terhadap isu dan dinamika opini publik

Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan citra kelembagaan, kurang efektifnya komunikasi pemerintah daerah, serta berkurangnya kepercayaan publik.

Tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur protokoler dan humas agar lebih profesional, responsif, adaptif terhadap teknologi, serta selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dasar Hukum

Penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

• Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Ketentuan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Regulasi tersebut menegaskan pentingnya tata kehormatan dalam kegiatan resmi negara, keterbukaan informasi kepada publik, serta komunikasi pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Peran Strategis Protokoler & Humas Pemerintah Daerah

Bagian Protokoler

• Mengatur tata tempat pejabat sesuai hierarki jabatan

• Menyusun dan mengendalikan teknis pelaksanaan acara resmi

• Mengelola agenda pimpinan daerah

• Mengawal kelancaran kegiatan pemerintahan

Bagian Humas

• Mengelola komunikasi publik dan hubungan media

• Menyusun siaran pers dan publikasi resmi

• Mengelola konten media sosial pemerintah daerah

• Menangani isu strategis dan krisis komunikasi

• Membangun citra positif pemerintah daerah

Sinergi antara protokoler dan humas akan menentukan kualitas penyelenggaraan acara serta persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ruang Lingkup Teknis Bimtek 2026

1. Tata Tempat dan Tata Kehormatan

• Hierarki jabatan dalam forum resmi

• Penempatan pejabat dalam kegiatan pemerintahan

• Tata penghormatan dan penggunaan simbol negara

2. Manajemen Acara Resmi Pemerintahan

• Penyusunan rundown kegiatan

• Koordinasi lintas perangkat daerah

• Simulasi teknis pelaksanaan acara

• Antisipasi perubahan agenda mendadak

3. Manajemen Agenda dan Layanan Pimpinan

• Pengelolaan jadwal pimpinan

• Koordinasi kunjungan kerja dan audiensi

• Standarisasi dokumentasi kegiatan resmi

4. Strategi Komunikasi Publik

• Teknik penyusunan siaran pers

• Strategi konferensi pers dan wawancara

• Pengelolaan isu strategis

• Manajemen krisis komunikasi

5. Pengelolaan Media dan Media Sosial Pemerintah

• Strategi konten media sosial pemerintah daerah

• Etika komunikasi digital aparatur

• Monitoring dan analisis opini publik

• Optimalisasi publikasi kegiatan daerah

Permasalahan Umum

Beberapa kendala yang sering terjadi:

• Ketidaksesuaian tata tempat dan tata penghormatan

• Salah urutan penyebutan pejabat

• Minimnya koordinasi teknis antar tim

• Strategi komunikasi digital yang belum optimal

• Respons lambat terhadap isu publik

Apabila tidak ditangani secara sistematis, kondisi ini dapat mengganggu kelancaran acara resmi serta menurunkan citra pemerintah daerah di mata publik.

Dampak Penguatan Protokoler & Humas

Dengan peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan:

• Pelaksanaan acara resmi lebih tertib dan profesional

• Koordinasi internal lebih efektif

• Komunikasi publik lebih terarah dan responsif

• Citra kelembagaan pemerintah daerah meningkat

• Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat

Sinergi protokoler dan humas yang solid akan memastikan setiap kegiatan pemerintahan berjalan bermartabat, tertib, dan mampu membangun legitimasi publik secara berkelanjutan.

Solusi Strategis

Bimbingan Teknis Protokoler & Humas Pemerintah Daerah 2026

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas aparatur daerah,
LINKPEMDA menyelenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS

PROTOKOLER & HUMAS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Strategi Profesional Tata Kehormatan, Manajemen Acara Resmi dan Komunikasi Publik Pimpinan

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi aparatur protokol dan humas

• Memperkuat pemahaman regulasi keprotokolan

• Meningkatkan kualitas manajemen acara resmi

• Mengembangkan strategi komunikasi publik modern

• Mendorong profesionalisme layanan pimpinan

Materi Bimtek

• Regulasi Keprotokolan dan Keterbukaan Informasi

• Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan

• Manajemen Acara dan Agenda Pimpinan

• Teknik Penyusunan Siaran Pers dan Publikasi

• Manajemen Media dan Media Sosial Pemerintah

• Strategi Komunikasi Krisis

• Studi Kasus dan Simulasi Praktis

Output Pelatihan

Peserta akan memperoleh:

• Draft SOP Keprotokolan dan Kehumasan

• Format Rundown Acara Resmi

• Template Siaran Pers Pemerintah

• Checklist Tata Tempat dan Tata Penghormatan

• Rencana Aksi Strategi Komunikasi Publik

Sasaran Peserta

• Kepala Bagian Protokol

• Kepala Bagian Humas

• Staf Protokoler

• Staf Kehumasan / Kominfo

• Ajudan dan Sekretariat Pimpinan

• ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan acara resmi dan komunikasi publik

Jadwal Pelaksanaan

Periode: April – Desember 2026
Durasi: 2 Hari per Sesi
Format: Tatap Muka & Online (Zoom)

Lokasi:
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Informasi & Pendaftaran

WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com