(Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua tahun 2025.

Program ini dirancang untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan seluruh Kabupaten/Kota, dengan lebih dari 50 pilihan tema pelatihan resmi sesuai kebutuhan OPD, lembaga, dan instansi pemerintah daerah.

📌 Bidang Materi Bimtek & Diklat LINKPEMDA

1. Keuangan Daerah

• Penyusunan & Pertanggungjawaban APBD.

• Penggunaan Aplikasi SIPD & SIKD.

• Implementasi Permendagri 77/2020.

• Audit, Pengawasan, & Pertanggungjawaban Keuangan.

• Pengelolaan Aset Daerah.

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025.

• Penggunaan E-Katalog & Toko Daring.

• Penyusunan Kontrak & Dokumen PBJ.

• Etika & Pencegahan Penyimpangan PBJ.

3. Manajemen ASN & Kepemimpinan

• Latsar CPNS.

• PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator).

• PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).

• MOT (Managing for Organizational Transformation).

• Implementasi TPP ASN (Permendagri 15/2024).

4. Kesehatan & BLUD

• Pengelolaan BLUD RSUD & Puskesmas.

• Penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran).

• Rekam Medis Elektronik (RME).

• Integrasi Layanan Primer (ILP).

5. Pembangunan & Tata Kelola Pemerintahan

• Penyusunan RKPD 2026.

• Pemanfaatan Aplikasi SIPD.

• Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

• Reformasi Birokrasi berbasis digital & kinerja.

6. Pajak & Retribusi Daerah

• Strategi Optimalisasi PAD.

• Regulasi Pajak Daerah & Retribusi terbaru.

• Sistem pemungutan & pengawasan.

7. Materi Khusus

• Diklat Pustakawan.

• Diklat Arsiparis.

• Manajemen Data Instansi.

• Literasi Digital Aparatur.

8. Desa & Pemerintahan Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes).

• Perencanaan Pembangunan Desa.

• Layanan Publik Desa.

• Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

9. Bidang Teknis SKPD/OPD

• Pendidikan: Manajemen sekolah, BOS, Kurikulum Merdeka.

• PUPR: Pengelolaan proyek & tata ruang.

• Sosial: Perlindungan sosial & bantuan masyarakat.

• Perhubungan: Transportasi & lalu lintas.

• Lingkungan Hidup: Pengelolaan sampah, energi, & lingkungan.

• Pariwisata: Strategi pengembangan destinasi daerah.

• Kominfo: Literasi digital, keamanan data, kehumasan.

• Penanggulangan Bencana: Mitigasi & respon darurat.

10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya

• Manajemen Organisasi & Tata Kelola.

• Kepatuhan Regulasi & Akuntabilitas.

• CSR & Inovasi Bisnis.

• Literasi Digital untuk dunia usaha.

🎯 Sasaran Peserta

• ASN Provinsi Papua & Papua Barat.

• ASN Kabupaten/Kota se-Papua.

• OPD teknis dan non-teknis.

• Desa/Kelurahan.

• RSUD, Puskesmas, dan BLUD lainnya.

• Perusahaan swasta & lembaga non-pemerintah.

📅 Jadwal & Lokasi

• Offline (Tatap Muka): Jayapura, Manokwari, dan kota kabupaten lain.

• Online (Zoom): Akses mudah untuk peserta dari daerah terpencil.

📜 Fasilitas Peserta

✅ Modul & materi terbaru
✅ Sertifikat resmi cek Online
✅ Konsultasi pasca-pelatihan
✅ Coffee break & akomodasi (offline)

📰Berita Resmi

“ASN Papua Kini Bisa Pilih Lebih dari 50 Tema Bimtek & Diklat Resmi 2025 di Daerah Sendiri”

LINKPEMDA menghadirkan program Bimtek terlengkap 2025 untuk ASN Papua. Mulai dari Keuangan Daerah, PBJ, BLUD, ASN, Desa, hingga bidang teknis OPD, semua tersedia dengan narasumber berpengalaman.

“Dengan menghadirkan pelatihan langsung di Papua, ASN tidak perlu keluar daerah. Kami siapkan tema terlengkap agar setiap OPD bisa memilih sesuai kebutuhan,” ujar perwakilan LINKPEMDA.

📞 Informasi & Pendaftaran

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

✨ Dengan Bimtek & Diklat ASN Papua 2025 yang lengkap, LINKPEMDA berkomitmen mendukung aparatur pemerintah, desa, OPD, dan lembaga di Papua untuk lebih profesional, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat 2025 yang komprehensif bagi aparatur pemerintah, pengelola BLUD, pengurus desa, serta perusahaan dan lembaga lainnya. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, pembangunan, layanan publik, dan manajemen organisasi.

1. Keuangan Daerah
Bimtek keuangan daerah membekali peserta dengan pengetahuan tentang APBD, SIPD, Permendagri terbaru, audit internal dan eksternal, serta pengelolaan aset daerah. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Peserta dibekali kemampuan menyusun kontrak, memanfaatkan e-katalog, memahami Perpres PBJ, dan menerapkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini untuk menjamin kepatuhan dan efisiensi pengadaan sesuai regulasi.

3. Manajemen ASN & Kepemimpinan
Program ini mencakup Latsar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Managing for Organizational Transformation (MOT), serta pengelolaan TPP ASN. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi aparatur, kepemimpinan, dan kinerja organisasi.

4. Kesehatan & BLUD
Bimtek BLUD RSUD dan Puskesmas fokus pada pengelolaan keuangan, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rekam Medis Elektronik (RME), dan integrasi layanan primer. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik dan efisiensi BLUD.

5. Pembangunan & Tata Kelola
Materi mencakup perencanaan pembangunan daerah, RKPD, SIPD, SAKIP, dan reformasi birokrasi. Peserta dibekali strategi meningkatkan efisiensi organisasi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

6. Pajak & Retribusi Daerah
Bimtek ini memberikan pemahaman tentang optimalisasi PAD, regulasi terbaru, serta strategi pengelolaan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.

7. Materi Khusus
Pelatihan khusus bagi pustakawan, arsiparis, dan pengelola data instansi, termasuk literasi digital, pengelolaan arsip, dan peningkatan layanan informasi publik.

8. Desa & Pemerintahan Desa
Peserta belajar pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDes, perencanaan pembangunan desa, dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa.

9. Bidang Teknis SKPD/OPD
Bimtek untuk Dinas Pendidikan, PUPR, Sosial, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kominfo, dan Penanggulangan Bencana. Materi mencakup manajemen teknis, mitigasi risiko, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan pelayanan masyarakat.

10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya
Program ini membekali manajemen perusahaan dan lembaga lainnya tentang kepatuhan regulasi, akuntabilitas, CSR, inovasi bisnis, dan literasi digital instansi.

Fasilitas Bimtek & Diklat:

• Modul lengkap dan materi terbaru

• Sertifikat resmi (online + barcode)

• Dokumentasi kegiatan

• Konsultasi pasca-diklat

Sasaran Peserta:
Aparatur pemerintah pusat dan daerah, pengelola BLUD, pejabat desa, staf SKPD/OPD, serta manajemen perusahaan dan lembaga lainnya yang ingin meningkatkan kompetensi, kepatuhan, dan kinerja organisasi.

LINK PEMDA memastikan setiap peserta mendapatkan pemahaman mendalam sesuai regulasi terbaru dan praktik terbaik, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara profesional.

Informasi Pendaftaran:
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Mengapa Jabatan Fungsional Jadi Sorotan?

Tahukah Anda, lebih dari 60% ASN di Indonesia saat ini menduduki jabatan fungsional — mulai dari guru, tenaga kesehatan, auditor, perencana, hingga pranata komputer?
Namun, banyak dari mereka terjebak stagnasi karier karena tidak memahami mekanisme DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dan kurang mendapat pelatihan untuk menguatkan kompetensinya.

Pertanyaannya:
👉 Apakah ASN bisa naik jenjang tanpa memahami DUPAK?
👉 Bagaimana cara mempercepat pengembangan karier fungsional di tengah aturan baru?

⚖️ Regulasi Terbaru yang Wajib Dipahami

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
   Menegaskan pengembangan kompetensi sebagai kewajiban instansi dan hak setiap ASN.

2. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
   Menyederhanakan aturan angka kredit, mempercepat proses DUPAK, dan mendorong transparansi karier.

3. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
   Mengatur angka kredit, kenaikan pangkat, serta jenjang jabatan fungsional secara detail.

📌 Bidang Jabatan Fungsional yang Paling Membutuhkan Penguatan

• Kesehatan: dokter, perawat, bidan, apoteker – perlu pelatihan penyusunan DUPAK digital.

• Pendidikan: guru dan dosen – fokus pada integrasi DUPAK dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

• Administrasi & Teknis: arsiparis, pustakawan, pranata komputer, auditor – diarahkan pada penggunaan e-DUPAK nasional.

🚀 Berita Terbaru (September 2025)

1. Kemendikbudristek: Guru Wajib Ajukan DUPAK via Digital
   Mulai tahun ajaran 2025/2026, seluruh guru harus mengajukan angka kredit secara online. Langkah ini diharapkan mengurangi praktik “menunggu antrian manual” yang bisa bertahun-tahun.

2. Kemenkes Gelar Bimtek Nasional Tenaga Kesehatan
   Fokus pada tenaga kesehatan di daerah terpencil dengan target 10.000 ASN fungsional kesehatan.

3. BKN & LAN Uji Coba Aplikasi e-DUPAK Nasional
   ASN kini bisa mengunggah bukti kinerja, sertifikat, hingga laporan harian langsung ke sistem. Proses penilaian akan lebih cepat dan akuntabel.

🧩 Mengapa ASN Harus Peduli?

Karier fungsional bukan hanya soal angka kredit.
📈 Naik jenjang berarti:

• Gaji dan tunjangan meningkat,

• Lebih dihargai secara profesional,

• Kesempatan promosi terbuka luas,

• Pensiun lebih terjamin.

Tetapi tanpa pemahaman DUPAK dan penguatan kapasitas, ASN bisa terjebak di posisi yang sama selama 10–15 tahun.

💡 Solusi: Panduan & Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional

1. Ikuti Bimtek dan Diklat Jabatan Fungsional → belajar menyusun DUPAK yang benar.

2. Gunakan e-DUPAK → manfaatkan aplikasi resmi BKN dan LAN.

3. Bangun Portofolio Kinerja Sejak Dini → simpan bukti kegiatan, pelatihan, dan capaian harian.

4. Manfaatkan Manajemen Talenta ASN (MTASN) → untuk pengembangan karier berbasis kompetensi, bukan senioritas.

✨ Kesimpulan

Jabatan fungsional adalah tulang punggung birokrasi modern. Dengan memahami regulasi terbaru dan menguasai DUPAK, ASN bisa meningkatkan kapasitas diri sekaligus mempercepat karier.

Pertanyaannya:
➡️ Apakah Anda sudah siap mengajukan DUPAK tahun ini?
➡️ Atau masih bingung bagaimana cara menyusunnya?

Jawabannya ada pada pelatihan dan pendampingan yang tepat.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Nasional pada bulan November 2025. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pengelolaan aset, serta pelayanan publik berbasis regulasi terbaru.

📌 Daftar Materi Unggulan November 2025

1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit

   • Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta strategi menghadapi audit BPK.

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

   • Membahas sinkronisasi regulasi, dana transfer, dan penguatan desentralisasi fiskal.

3. Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

   • Penyesuaian dengan kebijakan baru untuk efisiensi transaksi belanja daerah.

4. Jabatan Pelaksana ASN sesuai Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024

   • Pemahaman tata kelola jabatan pelaksana ASN untuk mendukung efektivitas birokrasi.

5. Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024

   • Strategi manajemen aset daerah yang profesional, tertib administrasi, dan bernilai tambah.

6. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

   • Mengacu pada Kepmenpan No. 173 Tahun 2024 untuk mendukung reformasi birokrasi.

7. Optimalisasi Peran Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP)

   • Bagian dari transformasi kesehatan nasional untuk meningkatkan mutu layanan dasar masyarakat.

🎯 Sasaran Peserta

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD, Sekretariat Daerah, Badan/Dinas terkait

• Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Auditor Internal

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan daerah

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

📖 Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek ini berlandaskan pada regulasi terbaru, di antaranya:

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

• Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN

• Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 tentang Anjab & ABK

• Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah

📅 Jadwal Pelaksanaan

Bulan November 2025 tersedia beberapa periode pelaksanaan:

• 5–6 November 2025

• 12–13 November 2025

• 19–20 November 2025

• 26–27 November 2025

Lokasi pelaksanaan akan disesuaikan (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya).

📞 Informasi & Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
      Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pemerintah Daerah (Pemda) di tahun 2025 menghadapi banyak perubahan regulasi. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, bendahara, dan OPD, berbagai Bimbingan Teknis (Bimtek) terbaru diselenggarakan. Berikut ringkasan materi utama Bimtek Pemda 2025 yang wajib diikuti.

📌 Materi Bimtek Terbaru Pemda 2025

1. Perizinan Berbasis Risiko & OSS-RBA – PP No. 28 Tahun 2025

Pemda wajib memahami tata cara perizinan baru berbasis risiko sesuai PP 28/2025. Bimtek ini membahas implementasi OSS-RBA untuk mendukung kemudahan berusaha.
Keyword SEO: bimtek perizinan pemda 2025, bimtek OSS-RBA, PP 28 Tahun 2025

2. Tugas Kedinasan ASN secara Fleksibel – Permen PANRB No. 4 Tahun 2025

ASN kini bisa menjalankan tugas kedinasan lebih fleksibel. Bimtek ini menjelaskan detail kebijakan work from anywhere (WFA) untuk ASN.
Keyword SEO: bimtek kepegawaian ASN 2025, Permen PANRB 4/2025

3. Peningkatan Kapasitas Bendahara & Pengelola Keuangan Daerah (SIPD, Coretax)

Pelatihan untuk bendahara daerah agar mahir menggunakan SIPD dan Coretax guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.
Keyword SEO: bimtek SIPD 2025, bimtek bendahara daerah

4. Penyusunan RKA Berbasis Kinerja

Materi ini fokus pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai prinsip kinerja dan efisiensi belanja daerah.
Keyword SEO: bimtek RKA berbasis kinerja, bimtek keuangan daerah 2025

5. Pengelolaan Aset Daerah (KIB, BMD, RKBMN)

Bimtek ini membekali OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai regulasi terbaru.
Keyword SEO: bimtek aset daerah 2025, bimtek BMD

6. SIPD Terintegrasi & Modul AKLAP

Fokus pada integrasi data keuangan daerah melalui SIPD RI dan Modul AKLAP untuk akuntabilitas laporan.
Keyword SEO: bimtek SIPD terintegrasi, bimtek AKLAP

7. APBD, SIMDA, Permendagri 77/2020 & Laporan Keuangan WTP

Materi lengkap tentang penyusunan APBD, penerapan SIMDA, serta strategi meraih opini WTP BPK.
Keyword SEO: bimtek APBD 2025, bimtek SIMDA, bimtek WTP

8. Perencanaan Daerah (RENSTRA, RPJMD, RKPD, e-planning)

Membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis digital, dari RENSTRA hingga RKPD.
Keyword SEO: bimtek perencanaan daerah, bimtek e-planning

9. Kepegawaian ASN: UU No. 20 Tahun 2023 & Kebijakan PPPK

Bimtek kepegawaian ini mengulas manajemen ASN sesuai UU ASN 20/2023 dan aturan terbaru tentang PPPK.
Keyword SEO: bimtek UU ASN 2023, bimtek PPPK 2025

10. Pengelolaan Aset Desa – Permendagri No. 7 Tahun 2024

Bimtek ini menekankan tata kelola aset desa dan BMD sesuai regulasi terbaru yang menggantikan aturan lama.
Keyword SEO: bimtek aset desa 2025, Permendagri 7/2024

🎯 Mengapa Harus Ikut Bimtek Pemda 2025?

✅ Disusun berdasarkan regulasi terbaru
✅ Materi praktis untuk meningkatkan kinerja ASN & Pemda
✅ Bisa diselenggarakan di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, dll)

📞 Informasi & Pendaftaran

Segera daftarkan instansi Anda untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian & Pemerintahan Daerah 2025 melalui LINKPEMDA.