Pemerintah Republik Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, yang menjadi tonggak baru dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nasional. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menekankan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang terstandar, digital, dan dapat diandalkan.

Latar Belakang dan Tujuan PP Nomor 43 Tahun 2025

PP 43/2025 hadir sebagai upaya pemerintah membangun sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi antar instansi. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap entitas pelapor — baik di sektor publik maupun privat — wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai standar nasional yang ditetapkan.

Salah satu inovasi penting dari peraturan ini adalah dibentuknya Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK), sistem digital terpadu yang menjadi kanal tunggal untuk pelaporan keuangan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah membentuk Komite Standar Pelaporan Keuangan yang berperan menetapkan standar laporan keuangan umum maupun syariah serta memastikan kompetensi penyusun laporan keuangan yang profesional dan berintegritas.

Dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat transparansi publik, dan mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah.

Dampak bagi Pemerintah Daerah dan ASN

Bagi pemerintah daerah, penerapan PP Nomor 43 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel. ASN yang bertugas dalam bidang keuangan, perencanaan, akuntansi, dan pengawasan perlu memahami substansi dan mekanisme implementasi PP ini, termasuk:

• Penyesuaian format dan standar laporan keuangan sesuai ketentuan baru;

• Integrasi sistem pelaporan keuangan daerah dengan PBPK;

• Penguatan kapasitas SDM dalam penyusunan dan audit laporan keuangan;

• Penjaminan kualitas data keuangan untuk keperluan pemeriksaan dan publikasi.

🎓 Bimbingan Teknis Nasional

“Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah melalui Implementasi PP Nomor 43 Tahun 2025”

Sebagai tindak lanjut penerapan regulasi ini, Lembaga Kajian & Pengembangan Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang difokuskan pada implementasi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan PP Nomor 43 Tahun 2025.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman menyeluruh kepada ASN dan pengelola keuangan daerah tentang ketentuan dan ruang lingkup PP 43/2025.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai standar nasional.

3. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah melalui sistem pelaporan terintegrasi.

4. Mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi audit dan pengawasan berbasis data digital.

Materi Pokok Bahasan

• Kebijakan Nasional dan Latar Belakang Lahirnya PP Nomor 43 Tahun 2025.

• Prinsip dan Standar Baru Pelaporan Keuangan Nasional.

• Implementasi Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

• Kompetensi, Sertifikasi, dan Integritas Penyusun Laporan Keuangan.

• Strategi Sinkronisasi Sistem Keuangan Daerah dengan Sistem Nasional.

• Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai PP 43/2025.

Peserta yang Disarankan

• Kepala OPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD, BUD, Bendahara).

• Pejabat Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.

• Aparatur Inspektorat, BPKAD, dan Sekretariat Daerah.

• ASN yang membidangi audit internal, evaluasi, dan pelaporan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari efektif, dengan jadwal yang dapat disesuaikan kebutuhan instansi.
Tempat pelaksanaan di hotel-hotel mitra LINKPEMDA di berbagai kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan lainnya).

Penyelenggara Resmi

Lembaga Kajian & Pengembangan Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
📑 Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri – Ditjen Politik & Pemerintahan Umum (SKT Kemendagri)
Sebagai lembaga resmi penyelenggara Bimtek, Diklat, dan Workshop Nasional bagi ASN dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Penutup

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menerapkan PP Nomor 43 Tahun 2025 secara efektif, membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kontak Panitia & Informasi Pendaftaran

📞 Sekretariat LINKPEMDA
🌐 Website: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 Telp./WA: 081387666605 (Panitia Bimtek Nasional)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah menjelang akhir tahun anggaran, Lembaga Kajian & Pengembangan Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara Akhir Tahun serta Pemeriksaan BPK.

Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman para bendahara, pejabat pengelola keuangan, dan aparatur daerah dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan BPK.

Pentingnya Bimtek Ini bagi ASN dan SKPD

Menjelang penutupan tahun anggaran, setiap SKPD diwajibkan melakukan penatausahaan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban keuangan secara tertib. Namun, masih banyak ditemukan permasalahan seperti kesalahan pencatatan, laporan yang belum lengkap, serta lemahnya tindak lanjut atas temuan BPK.

Melalui Bimtek ini, peserta akan dibekali langkah-langkah praktis dan teknis dalam:

• Pengelolaan keuangan daerah akhir tahun anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dan batas waktu penatausahaan;

• Tata cara penatausahaan dan pembukuan oleh bendahara pengeluaran dan penerimaan menggunakan aplikasi SIPD Keuangan;

• Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Akhir Tahun, termasuk format dan kelengkapan dokumen pendukung;

• Rekonsiliasi data keuangan dan pelaporan dengan BUD dan PPK agar laporan konsisten dan akurat;

• Pemeriksaan Keuangan oleh BPK, tahapan audit, serta strategi menghadapi pemeriksaan;

• Simulasi dan studi kasus LPJ serta tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan internal.

Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara profesional, transparan, dan siap menghadapi audit BPK dengan baik.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada peraturan terbaru, antara lain:

• PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan,

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Waktu, Tempat, dan Penyelenggara

Bimtek ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari efektif, dengan jadwal dan lokasi yang dapat menyesuaikan kebutuhan instansi peserta. LINKPEMDA bekerja sama dengan berbagai hotel mitra di beberapa kota besar di Indonesia untuk mendukung kelancaran kegiatan.

Sebagai lembaga resmi yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (SKT Ditjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri), LINKPEMDA telah dipercaya oleh berbagai pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Bimtek, Diklat, dan Workshop Nasional ASN.

Informasi dan Pendaftaran

📞 Sekretariat LINKPEMDA
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
Telp./WA: 081387666605 (Panitia Bimtek Nasional)

Panduan Lengkap Persiapan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

🏛️ Checklist Dokumen SAKIP & RB Tahun 2026
Pastikan Kesiapan Instansi dalam Menghadapi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Memasuki Tahun 2026, seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk semakin memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Evaluasi SAKIP dan RB menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kinerja organisasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta orientasi pencapaian hasil (outcome) pembangunan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara berkala melakukan evaluasi SAKIP dan RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perbaikan tata kelola birokrasi secara berkelanjutan.

Menjelang tahapan evaluasi tahun berjalan, instansi pemerintah perlu memastikan seluruh dokumen pendukung SAKIP dan RB telah disusun secara lengkap, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku.

📋 Checklist Dokumen yang Perlu Disiapkan

Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2026

A. Dokumen SAKIP

Beberapa dokumen utama SAKIP yang perlu dipastikan ketersediaan dan kesesuaiannya antara lain:

• Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 beserta bukti pelaporan dan monitoring pelaksanaannya.

• Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah diselaraskan dengan RPJMD dan kebijakan nasional.

• Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang menggambarkan keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja.

• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 serta penyusunan LKjIP Tahun 2026.

• Eviden pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

• Dokumen cascading kinerja dari pimpinan hingga unit pelaksana.

B. Dokumen Reformasi Birokrasi (RB)

Dokumen pendukung Reformasi Birokrasi yang perlu dipersiapkan meliputi:

• Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi periode 2025–2029.

• Laporan pelaksanaan Quick Wins dan inovasi pelayanan publik.

• Eviden pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

• Hasil survei internal budaya kerja dan kepuasan layanan publik.

• Data dukung penerapan manajemen ASN, digitalisasi tata kelola, serta penguatan akuntabilitas organisasi.

⚙️ Tantangan Umum yang Dihadapi Instansi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kendala umum, antara lain:

• Ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

• Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART.

• Keterbatasan eviden pendukung monitoring dan evaluasi kinerja.

• Pemahaman teknis tim penyusun SAKIP dan RB yang belum merata di seluruh perangkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan teknis agar proses penyusunan dan evaluasi dokumen SAKIP dan RB dapat berjalan sesuai standar penilaian KemenPANRB.

🎓 Pendampingan dan Bimbingan Teknis SAKIP & RB

Dalam rangka mendukung kesiapan instansi pemerintah menghadapi evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2026, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan Teknis SAKIP & RB yang diselenggarakan secara profesional dan berbasis regulasi terkini.

Tema Kegiatan

“Checklist dan Penyusunan Dokumen SAKIP & Reformasi Birokrasi Tahun 2026”

📌 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap mekanisme dan kriteria penilaian SAKIP & RB terbaru.

• Membantu peserta melakukan self-assessment dan review dokumen kinerja.

• Menyusun checklist dan template dokumen SAKIP & RB sesuai kaidah penilaian.

• Mempersiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan siap digunakan dalam proses evaluasi.

🧾 Ruang Lingkup Materi

Materi Bimtek meliputi antara lain:

• Kebijakan nasional dan regulasi terbaru evaluasi SAKIP & RB Tahun 2026.

• Penyusunan dan review Perjanjian Kinerja serta cascading indikator kinerja.

• Penyusunan LKjIP, Rencana Aksi Kinerja, dan eviden pendukung.

• Checklist dokumen dan simulasi penilaian SAKIP & RB.

• Strategi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi instansi pemerintah.

📅 Metode dan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan instansi, meliputi:

• Tatap muka (offline)

• Daring (online)

• Hybrid (offline dan online)

Waktu dan lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan dan kebutuhan daerah.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan bagi:

• Sekretaris Daerah

• Bappeda

• Inspektorat

• Bagian Organisasi

• Bagian Perencanaan

• Pejabat perencana dan penyusun laporan kinerja (SAKIP & RB)

📞 Informasi dan Konsultasi

📌 Konsultasi teknis dan perencanaan kegiatan dapat dilakukan melalui kontak resmi LINKPEMDA.

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605

⚖️ Dasar Huku

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

• Peraturan Menteri PANRB tentang Reformasi Birokrasi dan roadmap RB nasional.

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi bukan sekadar penilaian administratif, melainkan refleksi komitmen instansi pemerintah terhadap akuntabilitas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Dengan persiapan dokumen yang baik dan terstruktur, instansi pemerintah dapat menghadapi evaluasi dengan lebih percaya diri serta menunjukkan peningkatan tata kelola yang berkelanjutan.

➡️ Pendalaman Materi

Untuk pendalaman melalui studi kasus dan pembahasan teknis secara komprehensif, instansi dapat mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP & Reformasi Birokrasi Tahun 2026 bersama LINKPEMDA.

Kebijakan, SOP & Audit Kepatuhan untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Keamanan Data

Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting bagi dunia usaha di Indonesia. Regulasi ini menandai era baru dalam tata kelola informasi dan keamanan data pribadi yang semakin relevan di tengah pesatnya transformasi digital.

Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya sekadar tuntutan hukum, tetapi juga komitmen terhadap etika bisnis, kepercayaan pelanggan, dan reputasi korporasi.

🔍 Dasar Hukum Pelaksanaan UU PDP

1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya

3. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

5. Standar ISO/IEC 27001 dan 27701 tentang Keamanan Informasi dan Manajemen Privasi Data

🧭 Langkah-Langkah Penerapan UU PDP di Perusahaan

1. Identifikasi dan Pemetaan Data Pribadi
Perusahaan perlu memetakan seluruh data pribadi yang dikumpulkan dan diolah, baik milik pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Langkah ini menjadi dasar bagi pengamanan data secara efektif.

2. Penyusunan Kebijakan Perlindungan Data (Data Protection Policy)
Kebijakan ini harus menjelaskan mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data pribadi, serta hak-hak subjek data.

3. Pembuatan SOP Pengelolaan dan Tanggap Darurat Data
SOP wajib mengatur tahapan kerja, pelaporan, dan tindakan mitigasi ketika terjadi kebocoran data (Data Breach Response SOP).

4. Pembentukan Data Protection Officer (DPO)
Perusahaan perlu menunjuk DPO sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan penghubung dengan otoritas pengawas.

5. Audit Kepatuhan Internal (Compliance Audit)
Audit berkala membantu memastikan bahwa sistem dan prosedur perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum serta standar internasional.

💡 Manfaat Penerapan UU PDP

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis

• Memperkuat reputasi dan kredibilitas perusahaan

• Mengurangi risiko kebocoran data dan sanksi hukum

• Mendukung Good Corporate Governance (GCG)

⚖️ Sanksi atas Pelanggaran UU PDP

🏢 Workshop & Bimbingan Teknis Penerapan UU PDP

Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha, LINKPEMDA menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop bertajuk:

“Panduan Praktis Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Kebijakan, SOP & Audit Kepatuhan.”

Materi Pelatihan:

• Regulasi dan tanggung jawab hukum perusahaan

• Penyusunan kebijakan & SOP Perlindungan Data

• Pembentukan DPO dan tim kepatuhan internal

• Simulasi penanganan kebocoran data

• Audit dan monitoring kepatuhan

📅 Durasi: 2 Hari
📍 Lokasi: Hotel / In-House / Online via Zoom

👨‍🏫 Narasumber Profesional

Pelatihan dibimbing oleh para akademisi dan konsultan senior bersertifikat nasional dan internasional di bidang hukum data, keamanan informasi, dan manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari 35 tahun.

💰 Biaya & Kategori Pelatihan

Online (Zoom Meeting)                                                 Rp 3.000.000,-

Tatap Muka (Non Akomodasi)                                    Rp 4.000.000,-

Dengan Akomodasi Twin Sharing (4H3M)                 Rp 4.800.000,-

Dengan Akomodasi Suite Room (4H3M)                   Rp 5.700.000,-

Fasilitas Peserta: Modul, seminar kit, sertifikat 16 JP, tas, konsumsi, dan coffee break.

📌 Kesimpulan

Kepatuhan terhadap UU PDP merupakan investasi strategis bagi keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan, SOP, serta audit kepatuhan yang terintegrasi, perusahaan dapat melindungi aset digital dan memperkuat kepercayaan publik.

💬 “Data pribadi adalah aset strategis — menjaganya berarti menjaga reputasi dan masa depan perusahaan.”

Memasuki akhir tahun anggaran, banyak Perangkat Daerah mulai menghadapi tekanan penyelesaian administrasi, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan. Tidak sedikit OPD yang mengalami kendala karena keterlambatan penutupan buku, kurangnya kelengkapan bukti transaksi, hingga ketidaksesuaian pencatatan antara bendahara dengan laporan SKPD. Kondisi ini sering berujung pada temuan pemeriksaan dan opini laporan keuangan yang kurang optimal.

Jika proses penutupan tahun anggaran tidak dilakukan secara sistematis, dampaknya dapat cukup serius: revisi berulang, waktu penyusunan LKPD menjadi molor, serta meningkatkan risiko ketidakwajaran laporan yang berpotensi berdampak pada opini BPK. Pada akhirnya, bukan hanya bendahara atau pengelola keuangan yang kerepotan, tetapi dapat mempengaruhi reputasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Melalui panduan singkat ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat memahami langkah-langkah penting dalam melakukan penutupan tahun anggaran serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dengan baik, akuntabel, dan tepat waktu.

Apa yang Dimaksud dengan Penutupan Tahun Anggaran?

Penutupan Tahun Anggaran merupakan proses akhir dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi anggaran selama satu tahun telah dicatat, dipertanggungjawabkan, dan disusun dalam laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses ini menjadi dasar penyusunan LKPD melalui serangkaian tahapan mulai dari verifikasi, rekonsiliasi, konsolidasi, hingga finalisasi laporan.

Tujuan Penutupan Tahun Anggaran dan Penyusunan LKPD

Penutupan tahun anggaran memiliki tujuan untuk:

1. Menyajikan informasi keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menjamin seluruh pendapatan dan belanja telah dicatat dan dilaporkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Mendukung penyusunan LKPD yang transparan dan akuntabel sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Memenuhi ketentuan regulasi dan meningkatkan kualitas opini BPK.

Langkah-Langkah Penutupan Tahun Anggaran

Berikut adalah langkah strategis yang perlu diperhatikan dalam proses penutupan tahun anggaran:

1. Melakukan penyesuaian dan verifikasi akhir terhadap seluruh transaksi keuangan.

2. Melakukan rekonsiliasi internal antara bendahara, PPK-SKPD, dan pengelola keuangan daerah.

3. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban belanja dan pendapatan.

4. Penyetoran sisa kas ke kas daerah (jika ada) sesuai ketentuan.

5. Menyusun laporan keuangan SKPD yang selanjutnya akan digunakan untuk konsolidasi LKPD.

Checklist Dokumen Penutupan Tahun Anggaran

Agar penyusunan LKPD berjalan lancar, berikut daftar dokumen yang harus disiapkan oleh setiap OPD:

• Dokumen penatausahaan pendapatan dan belanja

• Laporan pertanggungjawaban bendahara

• Bukti transaksi keuangan yang lengkap dan sah

• Rekonsiliasi internal dan eksternal

• Laporan aset dan persediaan

• Laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK)

Tips Meningkatkan Kualitas LKPD 2025

• Pastikan ketepatan waktu penyerahan dokumen dari OPD ke BPKAD.

• Lakukan rekonsiliasi secara berkala, bukan hanya di akhir tahun.

• Kelola aset dan persediaan dengan tertib administrasi.

• Tingkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah melalui pelatihan.

Butuh Pendampingan Teknis dan Pelatihan?

Untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur dalam penyusunan LKPD yang berkualitas, LINKPEMDA membuka program Bimbingan Teknis “Penutupan Tahun Anggaran & Penyusunan LKPD 2025” yang dirancang khusus untuk Pemerintah Daerah. Pelatihan ini memberikan pemahaman teknis, praktik penyusunan laporan, serta contoh kasus agar peserta siap menerapkan langsung di OPD.

LinkPemda siap membantu melalui pendampingan, workshop, hingga pelatihan in-house training (IHT) bagi perangkat daerah yang ingin meningkatkan kualitas laporan keuangannya dan meraih opini BPK yang lebih baik.

Jangan menunggu hingga akhir tahun untuk mempersiapkan penyusunan LKPD.
Pastikan tim Anda memahami tahapan teknis dan siap menyusun laporan secara benar dan tepat waktu.

📍 Informasi dan Pendaftaran Bimtek:
Bapak Andi Hasan Lamba
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605

Segera amankan kuota pelatihan untuk OPD Anda dan tingkatkan kualitas penyusunan LKPD mulai hari ini!