Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai instrumen utama dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi data keuangan dengan SIPD RI versi terbaru, yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, dan Renja OPD).

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran dan SIPD RI Tahun 2026 untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam memahami kebijakan, mekanisme, serta teknis operasional penganggaran melalui aplikasi SIPD RI secara komprehensif.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan ketentuan perubahannya pada SIPD RI.

6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Implementasi SIPD RI Tahun 2026.

7. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Perencanaan dan Keuangan Daerah.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan terbaru penyusunan APBD tahun 2026.

2. Memberikan pemahaman teknis tentang penerapan SIPD RI dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.

4. Menyelaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan kinerja daerah berbasis SIPD RI.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Nasional dan Arah Pembangunan Daerah Tahun 2026.

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS berbasis Kinerja.

3. Penerapan SIPD RI dalam Penyusunan RKA dan APBD.

4. Integrasi Data Keuangan dan Perencanaan di SIPD RI.

5. Analisis dan Validasi Data Keuangan Daerah.

6. Strategi Optimalisasi Penggunaan SIPD RI dalam Pengambilan Keputusan Anggaran.

7. Studi Kasus dan Simulasi Penggunaan SIPD RI versi terbaru.

PESERTA KEGIATAN

Peserta Bimtek terdiri dari:

• Kepala Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat Daerah.

• Kepala Bagian Perencanaan/Keuangan OPD.

• Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran (PPTK) dan staf perencana.

• Operator SIPD RI di masing-masing OPD.

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 (Dua) hari, pada:

Hari/Tanggal: Disesuaikan dengan jadwal  Linkpemda 
Tempat: Hotel berbintang / Tempat yang representatif
Waktu: 08.00 WIB – 16.00 WIB

NARASUMBER DAN PENYELENGGARA

Narasumber berasal dari:

• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

• Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Kemendagri

• Praktisi dan Akademisi di bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Penyelenggara oleh:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Sebagai lembaga riset dan pendidikan pelatihan aparatur pemerintah daerah.

KONTRIBUSI PESERTA

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa:

1. Biaya kontribusi peserta dengan penginapan hotel sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per orang.

2. Fasilitas peserta meliputi:

   • Sertifikat 16 JP

   • Modul dan bahan ajar

   • Tas & seminar kit

   • Konsumsi, coffee break, dan dokumentasi kegiatan

3. Pembayaran dilakukan saat registrasi atau melalui rekening panitia.

Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu memahami dan menerapkan penyusunan anggaran berbasis SIPD RI Tahun 2026 secara optimal, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Media Riset Pendidikan dan Pelatihan Nasional
📍 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.co.id
📞 Kontak: 081387666605

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan SAKIP di tingkat wilayah.

Namun, berdasarkan evaluasi dan hasil penilaian kinerja, masih banyak kecamatan yang belum optimal dalam menerapkan SAKIP, baik dari sisi penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola kinerja berbasis SAKIP.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dalam Implementasi SAKIP, diharapkan aparatur mampu menyusun rencana kinerja, indikator, target capaian, serta laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan PermenPANRB dan regulasi terkait, guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:
Memberikan pemahaman dan keterampilan teknis kepada aparatur kecamatan dalam penerapan SAKIP secara efektif dan terintegrasi dengan sistem perencanaan serta pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep dan prinsip dasar SAKIP;

2. Menyusun pohon kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) kecamatan secara tepat;

3. Menyelaraskan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja kecamatan dengan perangkat daerah lainnya;

4. Meningkatkan nilai evaluasi SAKIP kecamatan sebagai bagian dari penilaian akuntabilitas pemerintah daerah.

SASARAN PESERTA

Peserta kegiatan ini adalah aparatur kecamatan, antara lain:

• Camat dan Sekretaris Kecamatan;

• Kepala Seksi dan Subbagian Perencanaan;

• Aparatur yang membidangi perencanaan dan pelaporan kinerja.

TEMA KEGIATAN

“Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuju Kecamatan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel.”

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Terkini tentang SAKIP;

2. Mekanisme Penyusunan Rencana dan Perjanjian Kinerja Kecamatan;

3. Penyusunan Pohon Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

4. Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Kecamatan;

5. Strategi Peningkatan Nilai SAKIP dan Inovasi Akuntabilitas Kinerja di Tingkat Kecamatan.

NARASUMBER DAN INSTRUKTUR

Narasumber berasal dari:

• Kementerian PANRB

• Kementerian Dalam Negeri

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Praktisi dan Konsultan Pemerintahan Daerah

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari efektif pada:
📅 Tanggal: Disesuaikan dengan jadwal pemerintah daerah
📍 Tempat: Hotel/Tempat yang ditentukan panitia (atau dapat dilaksanakan secara daring)

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa:

1. Kontribusi peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta dengan fasilitas penginapan hotel.

2. Fasilitas peserta meliputi:

   • Pengiapan Selama 4 hari 3 malam 

   • Sertifikat (16 JP)

   • Tas dan seminar kit

   • Modul dan materi lengkap

   • Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

Pembayaran dapat dilakukan pada saat registrasi di lokasi kegiatan atau melalui transfer rekening resmi Lembaga.

Diharapkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, aparatur kecamatan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan SAKIP yang optimal, kinerja kecamatan akan menjadi bagian penting dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menghadapi tantangan ganda:

1. Kepatuhan terhadap regulasi TKA, termasuk izin kerja, pajak, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum.

2. Transfer Knowledge, yaitu pemindahan keterampilan, pengetahuan, dan praktik terbaik dari TKA ke tenaga lokal agar perusahaan memperoleh manfaat optimal dari keahlian TKA.

Bimtek ini dirancang untuk memberikan strategi dan praktik yang sistematis agar TKA dapat berkontribusi maksimal dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui TKIP dan Transfer Knowledge, sekaligus memastikan perusahaan tetap mematuhi regulasi nasional terkait TKA.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman regulasi terbaru terkait TKA di Indonesia (Perizinan, pajak, Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja).

2. Menjelaskan prinsip dan praktik Tata Kelola Inovasi (TKIP) dalam konteks perusahaan dengan TKA.

3. Melatih perusahaan menerapkan strategi Transfer Knowledge dari TKA ke tenaga kerja lokal.

4. Meningkatkan kemampuan manajerial dan HR dalam mengelola TKA secara efektif dan patuh hukum.

5. Menyusun mekanisme dokumentasi pengetahuan dan pengukuran efektivitas Transfer Knowledge.

Materi Pelatihan

Sesi Topik Metode

1 Regulasi TKA di Indonesia: UU Ketenagakerjaan, izin kerja, pajak, keselamatan kerja Presentasi & diskusi

2 Prinsip TKIP dalam perusahaan: Integrasi inovasi, alur kerja, dan dokumentasi pengetahuan Presentasi & studi kasus

3 Strategi Transfer Knowledge: Teknik pemindahan keterampilan, mentoring, coaching Workshop & simulasi

4 Manajemen TKA & Tim Lokal: Kolaborasi, monitoring, evaluasi transfer knowledge Praktik langsung & template

5 Rencana Aksi Implementasi: Roadmap TKA untuk inovasi dan pemindahan pengetahuan Presentasi kelompok & coaching

Sasaran Peserta

• HR Manager / Kepala Divisi HR & Legal

• Supervisor atau Manajer Divisi yang memimpin TKA

• Staff pengelola kompetensi dan knowledge management

Metode Pelatihan

• Presentasi interaktif

• Diskusi kelompok

• Studi kasus perusahaan yang berhasil menerapkan TKIP & Transfer Knowledge dengan TKA

• Simulasi & praktik menyusun rencana aksi transfer knowledge

• Coaching & feedback langsung dari narasumber

Waktu & Tempat

• Durasi: 2 hari (08:00 – 16:00)

• Tempat: Ruang pelatihan perusahaan / Hotel Hi Jakarta Pusat 

Narasumber / Fasilitator

• Praktisi HR dan manajemen TKA

• Konsultan inovasi perusahaan & Knowledge Management

• Akademisi / Trainer dengan pengalaman transfer knowledge dan regulasi TKA

Hasil yang Diharapkan

1. Perusahaan memahami regulasi TKA terbaru dan mampu mematuhi ketentuan hukum.

2. TKA dapat berkontribusi maksimal dalam pemindahan pengetahuan ke tenaga lokal.

3. Terbentuk mekanisme TKIP untuk mendokumentasikan inovasi dan praktik terbaik.

4. Rencana aksi dan roadmap Transfer Knowledge siap diterapkan dalam perusahaan.

5. Peningkatan kolaborasi dan kinerja tim antara TKA dan tenaga kerja lokal.

Dasar / Referensi

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

• Permenaker & Peraturan Terkait TKA (Izin kerja, dokumen legal, pajak, keselamatan kerja)

• ISO 56002:2019 – Innovation Management System (standar manajemen inovasi)

• PMI Guidelines – Knowledge Transfer & Organizational Learning

Fokus utama bukan regulasi pemerintahan daerah, tetapi kombinasi regulasi TKA + praktik TKIP dan Transfer Knowledge untuk perusahaan.

 

Bimtek Pendampingan TKA ini dirancang untuk memastikan perusahaan mampu:

• Menerapkan Transfer Knowledge secara efektif dari TKA ke tenaga lokal

• Meningkatkan kinerja inovasi perusahaan melalui TKIP

• Mematuhi semua regulasi terkait TKA, sehingga meminimalkan risiko hukum dan operasional

Dengan pendekatan teori + praktik + studi kasus, peserta akan memiliki roadmap implementasi nyata yang siap diterapkan di perusahaan.

Selamat datang di halaman resmi Bimtek & Diklat 2026 LINKPEMDA. Di sini Anda dapat menemukan seluruh  materi Bimtek/Diklat 2026 untuk aparatur pemerintah, BLUD/RSUD, PBJ, Puskesmas, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan perusahaan swasta.

📘 Katalog Program Bimtek & Diklat Nasional LINKPEMDA 2026

Penguatan Kapasitas ASN, Pemerintahan Daerah, dan SDM Perusahaan

🟩 A. BIDANG KEUANGAN DAERAH

Bimtek

• Bimtek 2026: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparatur

• Bimtek Akuntansi Pemerintah Daerah 2026: Kompetensi Aparatur

• Bimtek Laporan Keuangan Daerah 2026: Praktik Profesional Aparatur

• Bimtek Pengawasan Keuangan Daerah 2026: Audit Internal Efektif

• Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah 2026: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Diklat

• Diklat 2026 untuk Aparatur: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• Diklat Keuangan Daerah 2026: Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Tata Kelola

• Diklat Penataan Kas & Pengelolaan BUD 2026 untuk ASN

• Diklat Evaluasi Anggaran Daerah 2026: Penguatan Kinerja Aparatur

• Diklat Pendapatan Daerah 2026: Optimalisasi PAD untuk Aparatur

🟦 B. BIDANG ASN & KEPEGAWAIAN

Bimtek

• Bimtek Kepegawaian 2026: Pengelolaan SDM ASN Profesional

• Bimtek Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN 2026

• Bimtek Administrasi Kepegawaian 2026: Optimalisasi Tata Kelola

• Bimtek Budaya Kerja & Etika ASN 2026: Profesionalisme Aparatur

Diklat

• Diklat 2026: Penguatan Pengelolaan SDM ASN secara Profesional

• Diklat Kompetensi ASN 2026: Peningkatan Kinerja Aparatur

• Diklat Formasi dan Kebutuhan ASN 2026: Perencanaan SDM

• Diklat Pelayanan Manajemen ASN 2026: Kompetensi Praktis

• Diklat 2026: Penguatan Budaya Kerja dan Etika Aparatur

🟧 C. BIDANG PELAYANAN PUBLIK & SDM

Bimtek

• Bimtek Pelayanan Publik 2026: Kompetensi Aparatur

Diklat

• Diklat SDM Pelayanan Publik 2026: Penguatan Kompetensi Aparatur

• Diklat Pelayanan Publik 2026: Kompetensi Aparatur

🟨 D. BIDANG BLUD & RSUD

Bimtek

• Bimtek BLUD 2026: Pengelolaan Keuangan dan Operasional RSUD

• Bimtek Penyusunan RBA BLUD 2026: Praktik Efektif

• Bimtek Keuangan BLUD 2026: Kompetensi Aparatur

• Bimtek Optimalisasi Layanan BLUD 2026: Pelayanan Publik Profesional

Diklat

• Diklat 2026: Pengelolaan Keuangan dan Operasional BLUD

• Diklat Manajemen Layanan RSUD 2026: Kualitas dan Mutu

• Diklat 2026: Penyusunan RBA BLUD secara Efektif dan Profesional

• Diklat Mutu & Standar Layanan BLUD 2026

• Diklat 2026: Pengelolaan Keuangan BLUD oleh Aparatur Kompeten

• Diklat SDM BLUD & RSUD 2026: Peningkatan Kinerja

• Diklat Sistem Manajemen RSUD 2026

🟫 E. BIDANG PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)

Bimtek

• Bimtek PBJ Pemerintah 2026: Kompetensi Aparatur

• Bimtek SDM PBJ 2026: Profesionalisasi Aparatur

• Bimtek Monitoring & Evaluasi PBJ 2026

• Bimtek PBJ Non-ASN 2026: Kompetensi Praktis

Diklat

• Diklat 2026: Penguatan Kompetensi Aparatur dalam PBJ

• Diklat Perencanaan & Pengelolaan PBJ 2026

• Diklat 2026: Pengembangan SDM PBJ yang Profesional

• Diklat Manajemen Risiko PBJ 2026: Optimalisasi Proses

• Diklat 2026: Peningkatan Monitoring dan Evaluasi PBJ

• Diklat Sistem & Aplikasi PBJ 2026: Penguatan SDM

• Diklat Integritas & Etika PBJ 2026

🟪 F. BIDANG KESEHATAN & PUSKESMAS

Bimtek

• Bimtek Puskesmas 2026: Pengelolaan Program Kesehatan Primer

• Bimtek Digitalisasi Layanan Kesehatan 2026

• Bimtek Inovasi Layanan Puskesmas 2026

Diklat

• Diklat 2026: Pengelolaan Program Kesehatan Primer oleh Aparatur

• Diklat Mutu Layanan Puskesmas 2026

• Diklat 2026: Pemanfaatan Digitalisasi Layanan Kesehatan Puskesmas

• Diklat Monitoring & Evaluasi Program Puskesmas 2026

• Diklat 2026: Pengembangan Inovasi Layanan Puskesmas

🟩 G. BIDANG PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH

Bimtek

• Bimtek Rencana Strategis Daerah 2026: Kapasitas Aparatur

• Bimtek Pemanfaatan Data Pembangunan 2026

• Bimtek Strategi Perencanaan Berbasis Kinerja 2026

Diklat

• Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah 2026: Penyusunan RKPD

• Diklat 2026: Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Rencana Strategis

• Diklat Analisis & Evaluasi Pembangunan Daerah 2026

• Diklat 2026: Optimalisasi Pemanfaatan Data Pembangunan

• Diklat Monitoring & Evaluasi Pembangunan 2026

• Diklat 2026: Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja

🟦 H. BIDANG PERUSAHAAN & SDM KORPORASI

Bimtek

• Bimtek Manajemen SDM dan Leadership 2026: Penguatan Kapasitas Pegawai

• Bimtek Akuntansi dan Keuangan Perusahaan 2026: Profesionalisme dan Transparansi

• Bimtek Digitalisasi Bisnis dan Inovasi Layanan 2026

• Bimtek Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan (GRC) 2026

• Bimtek K3 dan Keselamatan Kerja 2026: Penerapan Sistem SMK3

Diklat

• Diklat 2026: Pengembangan Kompetensi dan Kepemimpinan SDM Perusahaan

• Diklat Keuangan dan Audit Internal 2026

• Diklat 2026: Customer Service Excellence dan Kepuasan Pelanggan

• Diklat Digital Marketing dan Branding Perusahaan 2026

• Diklat 2026: Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

📎 Catatan:
Seluruh program di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, BUMD, dan Perusahaan Swasta.

Pelatihan ASN, Pemerintahan Daerah, Keuangan, SIPD, BLUD, RSUD, Pendidikan, Perpajakan, Pengadaan Barang/Jasa, Reformasi Birokrasi, dan Digitalisasi Pemerintahan
Dalam era kebijakan nasional yang dinamis, transformasi digital, dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result based government).

Melalui Program Bimtek dan Diklat Nasional 2026, LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, lembaga, dan instansi dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis regulasi terbaru serta kebutuhan aktual pemerintahan menuju tata kelola digital dan reformasi birokrasi berkelanjutan.

🧩 Bidang dan Materi Unggulan Tahun 2026

🟢 Bidang Pemerintahan & Tata Kelola Daerah

• Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD Berbasis Kinerja dan Inovasi Daerah

• Bimtek Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart Governance

• Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP 2026

• Bimtek Optimalisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM & IPP)

💻 Digitalisasi Pemerintahan & SPBE

• Pelatihan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dan e-Kearsipan Dinamis

• Pelatihan Integrasi Data OPD dan Dashboard Pemerintahan Daerah

• Bimtek Digitalisasi Sistem Monitoring Kinerja & e-Monev 2026

💰 Keuangan Daerah & SIPD

• Bimtek Penutupan Tahun Anggaran dan Strategi Penyusunan LKPD 2026

• Bimtek Perencanaan & Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja (SIMDA/SIPD)

• Bimtek Tata Cara Reviu, Audit, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

• Bimtek Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi PAD

🏥 BLUD, RSUD & Puskesmas

• Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Data, Laporan, dan Keuangan RS/RSUD Berbasis Excel Dashboard

• Bimtek Akreditasi RS dan Puskesmas (SNARS Edisi 3)

• Bimtek Penguatan BLUD RSUD & Puskesmas untuk Efisiensi dan Kinerja Keuangan

• Bimtek Manajemen SDM Kesehatan dan Pelayanan Publik Digital

🟠 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Strategi Implementasi CATALOG-7 & BUILD-7 e-Katalog V.6 Pasca Perpres 46/2025

• Pelatihan dan Sertifikasi PBJ serta Manajemen Kontrak Pemerintah

• Inovasi dan Transparansi PBJ Berbasis Digital

🟣 Perpajakan dan Retribusi Daerah

• Pajak Daerah dan Retribusi sesuai UU HKPD No. 1 Tahun 2022

• PPh & PPN bagi Bendahara Pemerintah dan BLUD

• Implementasi e-Bupot, e-Faktur, dan e-SPT Terbaru

🎓 Pendidikan, Perpustakaan & Literasi

• Manajemen Sekolah dan Pengelolaan Dana BOS Akuntabel

• Penerapan Kurikulum Merdeka & Administrasi Sekolah Digital

• Pengembangan Literasi Digital & Kelembagaan Pendidikan

🔵 Kepegawaian & Manajemen ASN

• Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Anjab, ABK, dan Evaluasi Kinerja ASN

• Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) & Strategi Pengembangan Karier ASN

• Merit System & Talent Pool ASN di Pemerintah Daerah

🧭 Manajerial & Umum

• Leadership dan Manajemen Perubahan Aparatur

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan BLUD

• Penguatan Kompetensi ASN dalam Etika & Layanan Publik

🏢 Perusahaan & Swasta

• Good Corporate Governance (GCG) dan Audit Internal

• Manajemen Risiko Korporasi dan Kepatuhan ISO 31000

• K3 dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Industri

🗓️ Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026

📅 Periode: Januari – Desember 2026
📍 Lokasi: DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan kota lainnya
📄 Sistem: Inhouse Training dan Kelas Gabungan Nasional

💼 Kontribusi & Fasilitas Peserta

1. Biaya kontribusi peserta dengan penginapan hotel: Rp 5.000.000,-

   • Fasilitas: Penginapan 3 malam (1 kamar 2 peserta), sertifikat 16 JP, modul, tas, makalah, seminar kit, konsumsi/coffee break.

2. Biaya non akomodasi (tanpa penginapan): Rp 4.000.000,-

3. Pembayaran dapat dilakukan saat registrasi atau transfer ke Bank BRI No. 0424-01-000925-30-7 a.n. LINKPEMDA

4. Konfirmasi kepesertaan maksimal 3 hari sebelum kegiatan

5. Informasi & Pendaftaran:
   📞 WA/Call 0813-8766-6605
   📧 info@linkpemda.com
   🌐 www.linkpemda.id

🏛️ Tentang LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) merupakan lembaga pelatihan dan konsultasi yang berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Melalui pelatihan berbasis regulasi terbaru, inovasi digital, dan tata kelola modern, LINKPEMDA terus berperan aktif mendorong aparatur pemerintah menuju pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di era digital 2026.