Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini menjadi terobosan besar dalam sistem kepegawaian karena kenaikan pangkat kini dapat dilakukan setiap bulan, bukan lagi hanya beberapa kali dalam setahun.
Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2025 dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pengembangan karier ASN serta memperkuat sistem merit birokrasi.
🧾 Perubahan Penting dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025
Kenaikan Pangkat Setiap Bulan
ASN kini bisa mengajukan kenaikan pangkat pada 12 periode dalam satu tahun — dari Januari hingga Desember. Sebelumnya, proses ini hanya dibuka pada 4–6 periode saja.
Peningkatan Efisiensi Proses Kepegawaian
Regulasi ini diharapkan mempercepat pengembangan karier ASN dan mengurangi antrean administrasi kepegawaian di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Sinkronisasi Sistem Digital
Pemerintah daerah dan instansi pusat perlu menyesuaikan sistem layanan kepegawaian digital agar dapat mengakomodasi proses pengajuan dan verifikasi setiap bulan.
Kepastian dan Keadilan bagi ASN
ASN yang telah memenuhi syarat kini dapat mengajukan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu periode panjang seperti sebelumnya.
🧭 Dampak dan Peluang Bagi Pemerintah Daerah
Bagi pemerintah daerah, perubahan kebijakan ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis:
Meningkatkan motivasi ASN untuk berprestasi.
Menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja dan merit.
Menuntut kesiapan OPD kepegawaian (BKD/BKPSDM) dalam menyesuaikan SOP dan sistem pelayanan kepegawaian.
Membutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) untuk memastikan implementasi berjalan lancar.
🏛️ Momentum Tepat untuk Sosialisasi dan Bimtek
Karena regulasi ini baru berlaku mulai Oktober 2025, saat ini adalah waktu yang sangat strategis untuk:
Melaksanakan Bimtek Kenaikan Pangkat ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025;
Menyiapkan petunjuk teknis internal OPD kepegawaian;
Melatih operator dan pejabat fungsional kepegawaian;
Memastikan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional BKN.
Tema Kegiatan Bimtek / Sosialisasi
Untuk mendukung implementasi regulasi ini, LINKPEMDA dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tema:
“Bimtek Nasional Implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025: Strategi Percepatan Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan”
📍 Sasaran Peserta: BKD/BKPSDM, pejabat kepegawaian, operator kepegawaian, dan ASN di seluruh instansi pemerintah daerah.
🕒 Waktu Pelaksanaan: Oktober–Desember 2025 (masa awal implementasi regulasi).
🎯 Output: ASN dan OPD kepegawaian memahami mekanisme baru dan siap melaksanakan sesuai ketentuan.
Regulasi ini menandai era baru dalam manajemen ASN di Indonesia. Pemerintah tidak lagi membatasi periodisasi kenaikan pangkat, melainkan mendorong percepatan pengembangan karier yang lebih fleksibel, adil, dan adaptif.
Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ASN dan masyarakat.
Dalam rangka menghadapi tahun perencanaan 2026, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional. RKPD merupakan dokumen penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD, sehingga kualitasnya sangat menentukan arah pembangunan daerah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan perencanaan di daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPD 2026 dengan fokus pada integrasi program prioritas lintas sektor dan OPD.
📌 Arah Kebijakan Perencanaan RKPD 2026
Perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 akan diarahkan untuk:
Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional
Mendorong inovasi program unggulan daerah
Menjamin kesinambungan program RPJMD
Mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendukung pelayanan publik
Pelaksanaan perencanaan juga harus mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara sistematis dan terukur.
🧭 Tujuan Pelaksanaan Bimtek RKPD 2026
Kegiatan Bimtek ini bertujuan:
Memberikan pemahaman teknis tentang tahapan penyusunan RKPD
Menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan RPJMN
Menguatkan peran OPD dalam perencanaan terpadu
Meningkatkan kualitas dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan APBD
👥 Sasaran Peserta
Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota
OPD perencana dan pengelola program kegiatan
Pejabat fungsional perencana dan pejabat struktural
Tim penyusun RKPD daerah
📅 Rencana Pelaksanaan Bimtek
Bimtek akan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar, dengan format kelas interaktif dan pendampingan teknis. Peserta akan mendapatkan:
Materi regulasi dan pedoman teknis
Simulasi penyusunan dokumen RKPD
Sertifikat pelatihan resmi
Akses ke modul dan template penyusunan RKPD 2026
🌐 Pendaftaran & Informasi
Bagi OPD dan pemerintah daerah yang ingin mengikuti kegiatan Bimtek RKPD 2026, dapat melakukan pendaftaran melalui:
📍 https://linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Admin LINKPEMDA)
Dengan perencanaan yang matang dan strategis, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. LINKPEMDA berkomitmen mendampingi daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
#RKPD2026 #PerencanaanDaerah #BimtekRKPD #LINKPEMDA
#Bappeda #PemerintahDaerah #PembangunanDaerah
LinkPemda merupakan lembaga resmi penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kami hadir untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan implementasi digitalisasi pemerintahan yang modern, transparan, dan profesional.
🔹 Mengapa Memilih LinkPemda?
1. Legal dan Terpercaya
LinkPemda memiliki dasar hukum dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) resmi. Kami telah berpengalaman menyelenggarakan kegiatan Bimtek dan Diklat Nasional di berbagai daerah di Indonesia.
2. Materi Relevan dan Selalu Update
Seluruh kegiatan kami disusun berdasarkan regulasi terbaru pemerintah, antara lain:
Pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terkini
Implementasi SIPD, SAKIP, dan reformasi birokrasi
Digitalisasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik
3. Narasumber Profesional & Kredibel
Kami menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga pusat, akademisi, dan praktisi pemerintahan yang berpengalaman.
4. Jadwal Fleksibel & Lokasi Strategis
Pelatihan dilaksanakan secara nasional di kota-kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, dan kota besar lainnya — dengan fasilitas pelatihan yang nyaman dan profesional.
🔹 Bidang Pelatihan & Bimtek Unggulan
Kami menyelenggarakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah:
Bimtek Keuangan Daerah, APBD, dan SIPD Terintegrasi
Bimtek Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah (BMD)
Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Kinerja (SAKIP)
Bimtek Digitalisasi dan Data Pemerintahan
Bimtek Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Daerah
Bimtek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bimtek Pertanahan dan Reforma Agraria
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ & e-Katalog)
Bimtek Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi
Bimtek Manajemen ASN, TPP, dan Pengembangan SDM
Bimtek Pajak & Retribusi Daerah (PAD)
Bimtek BLUD dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Bimtek Pelayanan Publik & Inovasi Daerah
Bimtek Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (PPP/KPBU)
Bimtek Komunikasi Pemerintah & Pengelolaan Media Sosial Resmi
Bimtek Ketahanan Pangan & Pembangunan Pertanian Daerah
Bimtek Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang
Bimtek Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif
Bimtek Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
Bimtek Kesehatan, Puskesmas, dan RME
🔹 Komitmen Kami untuk Pemerintah Daerah
LinkPemda berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi.
Melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Seminar, dan Diklat, kami membantu memperkuat kapasitas aparatur agar siap menghadapi tantangan era digital dan regulasi yang terus berkembang.
📞 Informasi & Pendaftaran
Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal, tema kegiatan, dan pendaftaran peserta:
🌐 Website Resmi: linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 Kontak Admin: 0813-8766-6605
📍 Alamat Kantor: Rosma Cipta Indah II G7, Ds. Setiamulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi 17213
Menjelang penutupan tahun anggaran, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di seluruh Indonesia mulai bersiap menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan melakukan rekonsiliasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperkuat kapasitas aparatur, LINK PEMDA menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan LPJ SKPD Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah.
Kegiatan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam:
Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan;
Menjamin kesesuaian antara data transaksi keuangan SKPD dengan catatan BUD;
Memastikan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan menjelang tutup buku tahun anggaran.
🎯 Tujuan Bimtek
Memberikan pemahaman teknis kepada pejabat dan staf keuangan SKPD tentang penyusunan LPJ akhir tahun.
Meningkatkan kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi keuangan secara akurat dan sistematis.
Menjamin konsistensi data pelaporan antara SKPD dan BUD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
📚 Pokok Materi Pelatihan
Dasar hukum dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah
Prosedur penyusunan LPJ SKPD akhir tahun
Rekonsiliasi antara data SKPD dan BUD
Penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca
Pengelolaan kas dan penyusunan SPJ akhir tahun
Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CaLK)
⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
👥 Sasaran Peserta
Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
PPTK dan Subbag Keuangan SKPD
Bagian Keuangan dan BUD Pemerintah Daerah
Inspektorat Daerah
🏢 Pelaksanaan Bimtek
Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional dan regional, dengan pilihan:
📍 Tatap muka (offline) di hotel mitra LINK PEMDA di berbagai kota besar
💻 Online/Hybrid untuk memudahkan SKPD yang ingin efisiensi waktu dan anggaran
Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan:
Modul & materi pelatihan lengkap
Sertifikat pelatihan resmi
Pendampingan teknis penyusunan LPJ dan rekonsiliasi keuangan
📅 Jadwal & Informasi Pendaftaran
🗓️ Periode Pelaksanaan: November–Desember 2025 (menyesuaikan jadwal SKPD)
📞 Kontak Pendaftaran: WhatsApp 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: https://linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📝 Penutup
Bimtek Penyusunan LPJ SKPD Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses keuangan di akhir tahun berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, melalui pelatihan ini pemerintah daerah dapat menyelesaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan siap menghadapi pemeriksaan BPK.
✨ “LPJ yang baik bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi cermin tata kelola keuangan daerah yang sehat dan profesional.” — Tim LINK PEMDA
Mendorong Tata Kelola Pembangunan Daerah yang Efektif dan Terukur
Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendukung efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, peran ini menjadi semakin penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan perencanaan lintas perangkat daerah, mengawal implementasi program prioritas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan.
📊 Fokus Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025
Pada tahun 2025, terdapat beberapa fokus penguatan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah, di antaranya:
Penguatan Perencanaan Pembangunan Terpadu
Memastikan seluruh perangkat daerah memiliki keselarasan dalam menyusun rencana pembangunan sesuai prioritas nasional dan daerah.
Optimalisasi Pengendalian dan Monitoring
Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan mempercepat proses evaluasi program pembangunan.
Sinergi Antar Perangkat Daerah
Mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Peningkatan Kapasitas ASN
Melalui pelatihan dan Bimtek, ASN Sekretariat Daerah dipersiapkan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Penguatan sistem pelaporan berbasis digital sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip good governance.
🧭 Pengembangan SDM: Kunci Efektivitas
Dalam mendukung peran strategis ini, penguatan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah diharapkan memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi informasi.
Pelatihan dan Bimtek yang relevan untuk ASN Sekretariat Daerah antara lain:
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD)
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Manajemen Program Prioritas Daerah
Inovasi dan Digitalisasi Pelaporan Pembangunan
⚖️ Dasar Hukum dan Regulasi Terkait
Untuk memperkuat pelaksanaan peran Sekretariat Daerah, sejumlah regulasi menjadi landasan pelaksanaan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
Regulasi ini menjadi payung hukum yang memperjelas peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang terarah dan terukur.
🚀 Menuju Pembangunan Daerah yang Berkualitas
Sekretariat Daerah bukan hanya sebagai koordinator administratif, tetapi juga penggerak strategis pembangunan daerah. Dengan dukungan regulasi, penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat semakin ditingkatkan.
Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
📢 Informasi Pelatihan & Kerja Sama:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
#LINKPEMDA #SekretariatDaerah #PembangunanDaerah2025 #BimtekASN #PerencanaanPembangunan #PengendalianPembangunan #GoodGovernance #BimtekLinkPemda #SIPD #PemerintahanDaerah
