Pelatihan ASN, Pemerintahan Daerah, Keuangan, SIPD, BLUD, RSUD, Pendidikan, Perpajakan, Pengadaan Barang/Jasa, Reformasi Birokrasi, dan Digitalisasi Pemerintahan
Dalam era kebijakan nasional yang dinamis, transformasi digital, dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result based government).

Melalui Program Bimtek dan Diklat Nasional 2026, LINKPEMDA hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, lembaga, dan instansi dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis regulasi terbaru serta kebutuhan aktual pemerintahan menuju tata kelola digital dan reformasi birokrasi berkelanjutan.

🧩 Bidang dan Materi Unggulan Tahun 2026

🟢 Bidang Pemerintahan & Tata Kelola Daerah

• Bimtek Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD Berbasis Kinerja dan Inovasi Daerah

• Bimtek Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart Governance

• Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP 2026

• Bimtek Optimalisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM & IPP)

💻 Digitalisasi Pemerintahan & SPBE

• Pelatihan Implementasi Aplikasi SRIKANDI dan e-Kearsipan Dinamis

• Pelatihan Integrasi Data OPD dan Dashboard Pemerintahan Daerah

• Bimtek Digitalisasi Sistem Monitoring Kinerja & e-Monev 2026

💰 Keuangan Daerah & SIPD

• Bimtek Penutupan Tahun Anggaran dan Strategi Penyusunan LKPD 2026

• Bimtek Perencanaan & Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja (SIMDA/SIPD)

• Bimtek Tata Cara Reviu, Audit, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

• Bimtek Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi PAD

🏥 BLUD, RSUD & Puskesmas

• Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Data, Laporan, dan Keuangan RS/RSUD Berbasis Excel Dashboard

• Bimtek Akreditasi RS dan Puskesmas (SNARS Edisi 3)

• Bimtek Penguatan BLUD RSUD & Puskesmas untuk Efisiensi dan Kinerja Keuangan

• Bimtek Manajemen SDM Kesehatan dan Pelayanan Publik Digital

🟠 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Strategi Implementasi CATALOG-7 & BUILD-7 e-Katalog V.6 Pasca Perpres 46/2025

• Pelatihan dan Sertifikasi PBJ serta Manajemen Kontrak Pemerintah

• Inovasi dan Transparansi PBJ Berbasis Digital

🟣 Perpajakan dan Retribusi Daerah

• Pajak Daerah dan Retribusi sesuai UU HKPD No. 1 Tahun 2022

• PPh & PPN bagi Bendahara Pemerintah dan BLUD

• Implementasi e-Bupot, e-Faktur, dan e-SPT Terbaru

🎓 Pendidikan, Perpustakaan & Literasi

• Manajemen Sekolah dan Pengelolaan Dana BOS Akuntabel

• Penerapan Kurikulum Merdeka & Administrasi Sekolah Digital

• Pengembangan Literasi Digital & Kelembagaan Pendidikan

🔵 Kepegawaian & Manajemen ASN

• Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023

• Anjab, ABK, dan Evaluasi Kinerja ASN

• Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) & Strategi Pengembangan Karier ASN

• Merit System & Talent Pool ASN di Pemerintah Daerah

🧭 Manajerial & Umum

• Leadership dan Manajemen Perubahan Aparatur

• Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan BLUD

• Penguatan Kompetensi ASN dalam Etika & Layanan Publik

🏢 Perusahaan & Swasta

• Good Corporate Governance (GCG) dan Audit Internal

• Manajemen Risiko Korporasi dan Kepatuhan ISO 31000

• K3 dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Industri

🗓️ Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026

📅 Periode: Januari – Desember 2026
📍 Lokasi: DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan kota lainnya
📄 Sistem: Inhouse Training dan Kelas Gabungan Nasional

💼 Kontribusi & Fasilitas Peserta

1. Biaya kontribusi peserta dengan penginapan hotel: Rp 5.000.000,-

   • Fasilitas: Penginapan 3 malam (1 kamar 2 peserta), sertifikat 16 JP, modul, tas, makalah, seminar kit, konsumsi/coffee break.

2. Biaya non akomodasi (tanpa penginapan): Rp 4.000.000,-

3. Pembayaran dapat dilakukan saat registrasi atau transfer ke Bank BRI No. 0424-01-000925-30-7 a.n. LINKPEMDA

4. Konfirmasi kepesertaan maksimal 3 hari sebelum kegiatan

5. Informasi & Pendaftaran:
   📞 WA/Call 0813-8766-6605
   📧 info@linkpemda.com
   🌐 www.linkpemda.id

🏛️ Tentang LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) merupakan lembaga pelatihan dan konsultasi yang berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Melalui pelatihan berbasis regulasi terbaru, inovasi digital, dan tata kelola modern, LINKPEMDA terus berperan aktif mendorong aparatur pemerintah menuju pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di era digital 2026.

Laboratorium merupakan elemen penting dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah maupun madrasah. Kehadiran laboratorium yang terkelola dengan baik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sains, teknologi, keterampilan, serta membentuk kemampuan berpikir kritis dan karakter ilmiah peserta didik. Namun, masih banyak laboratorium pendidikan yang belum berfungsi optimal karena keterbatasan kompetensi pengelola dan lemahnya manajemen laboratorium.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diselenggarakan Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Laboratorium dan Pengelolaan Laboratorium Efektif untuk Satuan Pendidikan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola laboratorium secara profesional, efektif, aman, dan berstandar. Kegiatan ini ditujukan bagi Kepala Laboratorium, calon Kepala Laboratorium, laboran, teknisi laboratorium, guru, serta pengelola sarana prasarana di satuan pendidikan.

Urgensi Penguatan Kompetensi Kepala Laboratorium

Kepala Laboratorium memiliki peran strategis, bukan hanya menjaga ketersediaan alat dan bahan laboratorium, tetapi juga memastikan laboratorium menjadi pusat pembelajaran aktif, inovatif, aman, dan mendukung pengembangan keterampilan abad 21. Seorang Kepala Laboratorium dituntut menguasai kemampuan manajerial, administrasi, kepemimpinan, pengelolaan sarpras, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Laboratorium.

Melalui diklat ini, peserta dibekali kemampuan untuk:

✅ Memahami tugas, peran, dan standar kompetensi Kepala Laboratorium
✅ Menyusun perencanaan dan program kerja laboratorium yang efektif dan berkelanjutan
✅ Mengelola inventaris, sarpras, dan anggaran laboratorium secara profesional
✅ Menerapkan SOP dan standar K3 Laboratorium untuk menciptakan lingkungan yang aman
✅ Menyusun administrasi laboratorium dan dokumen pendukung akreditasi

Narasumber menyampaikan bahwa penguatan manajemen laboratorium sangat penting agar keberadaan laboratorium tidak hanya menjadi ruang penyimpanan alat, tetapi benar-benar menjadi pusat praktik pembelajaran yang produktif dan inovatif.

Ruang Lingkup Materi Diklat

Peserta mengikuti sesi terstruktur yang meliputi:

• Peran, fungsi, dan kompetensi Kepala Laboratorium sesuai standar nasional

• Manajemen dan tata kelola laboratorium

• Pengelolaan sarana prasarana, peralatan, dan inventaris laboratorium

• Penyusunan standar keselamatan (K3) dan SOP Laboratorium

• Administrasi, pelaporan, dan dokumentasi laboratorium

• Strategi peningkatan mutu layanan dan akreditasi laboratorium

Selain penyampaian materi, peserta terlibat dalam praktik penyusunan dokumen laboratorium seperti Buku Inventaris, SOP Laboratorium, Form Peminjaman Alat, Program Kerja, dan panduan K3.

Kesan, Harapan, dan Dampak Kegiatan

Kegiatan berlangsung interaktif dan aplikatif, disertai studi kasus, simulasi, dan pembahasan permasalahan umum yang dihadapi laboratorium di satuan pendidikan. Para peserta menyambut baik kegiatan ini karena dianggap sangat relevan dan memberi solusi terhadap tantangan yang dihadapi pengelola laboratorium.

“Kami berharap melalui diklat ini, para Kepala Laboratorium dapat menerapkan tata kelola laboratorium yang lebih efektif, aman, dan berkontribusi langsung pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah,” ujar salah satu narasumber.

Dengan peningkatan kompetensi pengelola laboratorium, diharapkan laboratorium di sekolah dan madrasah dapat memberikan manfaat nyata, menunjang kegiatan pembelajaran yang berkualitas, memenuhi standar keselamatan, dan mendukung capaian akreditasi satuan pendidikan.

Penyelenggara Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah), lembaga pelatihan resmi yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM pemerintah, pendidikan, dan institusi publik. LINKPEMDA berkomitmen menyediakan layanan pelatihan yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dan pemerintahan.

LINKPEMDA telah dipercaya oleh berbagai instansi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, Workshop, dan In-House Training di seluruh Indonesia.

Informasi & pendaftaran:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605

LINKPEMDA akan terus mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan laboratorium melalui program pelatihan berkelanjutan, pendampingan, dan penyediaan solusi pelatihan sesuai kebutuhan pendidikan modern.

Pemerintah Resmi Terapkan Regulasi Baru: Daerah Wajib Siap Beradaptasi

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pengadaan barang/jasa. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 4 Tahun 2025 yang membawa perubahan signifikan pada mekanisme pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, hingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Regulasi terbaru ini menekankan:
✅ penguatan akuntabilitas dan kepatuhan belanja daerah,
✅ digitalisasi tata kelola PBJ daerah,
✅ peningkatan transparansi melalui e-catalog dan SPSE, serta
✅ harmonisasi kebijakan pusat–daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Perubahan ini menuntut setiap OPD, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Pokja, dan pengelola keuangan untuk segera melakukan penyesuaian.

LINK PEMDA Selenggarakan Bimtek Nasional untuk Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan:

Bimbingan Teknis
“Implementasi PMK 72 Tahun 2025 & SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025 dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan dan PBJ Daerah Tahun 2025/2026”

Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perubahan kebijakan, sinkronisasi regulasi, serta langkah strategis yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan PBJ secara akuntabel dan sesuai ketentuan terbaru.

🎯 Tujuan Pelatihan

Peserta akan mampu:

• Mengimplementasikan PMK 72/2025 dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

• Menerapkan ketentuan SE LKPP 4/2025 dalam pelaksanaan PBJ, e-catalog, dan SPSE.

• Meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

• Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pusat, memperkuat transparansi & akuntabilitas kinerja.

📘 Garis Besar Materi yang Dibahas

Materi akan disampaikan oleh narasumber Kementerian/LKPP dan praktisi senior PBJ, meliputi:

1. Pokok-pokok perubahan dalam PMK 72 Tahun 2025 dan implikasinya bagi Pemda.

2. Penegasan aturan dan mekanisme PBJ melalui SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025.

3. Harmonisasi dan integrasi kebijakan pengelolaan keuangan & PBJ daerah.

4. Strategi implementasi, studi kasus, dan penyusunan rencana aksi di OPD.

5. Praktik penyusunan dokumen dan penerapan regulasi secara teknis.

👥 Sasaran Peserta

• Sekda, Kepala BPKAD, Inspektorat, Bagian PBJ/ULP, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, Bendahara, OPD, dan unit perangkat terkait lainnya.

⚖️ Dasar Hukum Kegiatan

• PMK Nomor 72 Tahun 2025

• SE LKPP Nomor 4 Tahun 2025

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhir

• Permendagri No. 77 Tahun 2020

🏢 Sistem Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dapat diselenggarakan:
✅ Tatap Muka (Offline) – Hotel berbintang
✅ In-House Training (IHT) di Daerah
✅ Online / Zoom Meeting (By Request)

📞 Pendaftaran & Informasi

Untuk permohonan surat penawaran resmi, undangan, atau pendaftaran, hubungi:

LINK PEMDA 
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba )

Dengan adanya regulasi baru ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih responsif dan adaptif dalam memastikan tata kelola keuangan dan PBJ berjalan sesuai standar nasional. Melalui Bimtek ini, LINK PEMDA berkomitmen membantu daerah meningkatkan kapasitas aparatur agar siap menghadapi implementasi regulasi dan tantangan tahun 2025/2026.

Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah Menjelang Akhir Tahun Anggaran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, LinkPemda menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penutupan Tahun Anggaran 2025 dan Strategi Penataan Kas Daerah Menuju Penyusunan LKPD Tahun 2026.

Kegiatan ini ditujukan bagi aparatur pemerintah daerah, khususnya pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara, PPK-SKPD, pejabat penatausahaan keuangan, serta tim penyusun laporan keuangan daerah.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran, setiap pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penyelesaian administrasi keuangan, rekonsiliasi data kas, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Kesalahan dalam penatausahaan dan penutupan kas dapat berdampak pada ketidaksesuaian data, keterlambatan pelaporan, serta penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman komprehensif terhadap tata cara penutupan tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta penyesuaiannya dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh panduan teknis dan strategi penataan kas daerah yang efisien, akurat, dan transparan dalam rangka penyusunan LKPD Tahun 2026 yang lebih berkualitas.

⚖️ Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

6. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

📚 Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap prosedur penutupan tahun anggaran dan penatausahaan kas daerah.

• Memberikan kemampuan teknis dalam melakukan rekonsiliasi, koreksi, dan penyesuaian saldo kas sesuai peraturan perundang-undangan.

• Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI dalam proses pelaporan keuangan daerah.

• Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas LKPD Tahun 2026.

🧭 Materi Pokok Bimbingan Teknis

1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah Akhir Tahun 2025

2. Prosedur Penutupan Buku dan Penatausahaan Kas Daerah sesuai Permendagri 77/2020

3. Strategi Rekonsiliasi dan Penyesuaian Saldo Kas dalam Rangka Penyusunan LKPD

4. Manajemen Sisa Dana dan Penanganan Kas Tersedia Akhir Tahun Anggaran

5. Penerapan SIPD-RI untuk Pelaporan Keuangan Daerah dan Penyusunan LKPD 2026

6. Simulasi Praktik Penutupan Kas dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah

7. Audit Internal dan Persiapan Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2025

👥 Peserta Sasaran

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Bendahara Pengeluaran & Penerimaan

• PPK-SKPD dan PPTK

• Tim Penyusun LKPD

• Auditor dan Pengawas Internal Pemerintah Daerah

• Kepala Subbagian Keuangan dan Pejabat Teknis terkait lainnya

📅 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan secara nasional dan regional, dengan pilihan waktu November s.d. Desember 2025 di berbagai kota besar, serta tersedia opsi in-house training di daerah bagi pemerintah daerah yang mengajukan pelaksanaan secara mandiri.

🏢 Penyelenggara

Lembaga Kajian & Pengembangan LinkPemda
Melalui kegiatan ini diharapkan setiap pemerintah daerah mampu menyelesaikan penutupan tahun anggaran dengan tertib administrasi, akurat, dan sesuai regulasi, serta menyusun LKPD Tahun 2026 yang lebih berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bimtek ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efisien, dan berbasis kinerja, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

📞 Informasi & Pendaftaran:
📍 Sekretariat Nasional LinkPemda
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.id
📱 Hotline Pendaftaran: 081387666605

Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah terus menjadi perhatian penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga berbasis pada hasil (performance based) dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Namun, di banyak daerah masih ditemukan beberapa kendala, antara lain:

• Dokumen perencanaan belum sepenuhnya sinkron antar OPD.

• Penyusunan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan yang terukur.

• Indikator kinerja program belum spesifik dan sulit dievaluasi.

• Anggaran belum sepenuhnya mencerminkan output dan outcome.

• Pelayanan publik belum berbasis kualitas dan kepuasan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik secara terintegrasi, berorientasi kinerja, serta sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terkait sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2. Menyusun indikator output dan outcome yang terukur pada program daerah.

3. Mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam sistem digital pemerintahan daerah (SIPD).

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui standar layanan dan penguatan budaya kerja.

5. Mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pembangunan daerah.

Ruang Lingkup Materi

• Prinsip dan kerangka Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

• Penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan APBD secara selaras.

• Penyusunan indikator kinerja program/kegiatan yang jelas, spesifik, dan terukur.

• Integrasi SIPD dalam proses perencanaan dan anggaran.

• Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat.

• Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Sasaran Peserta

• Bappeda / BPKAD / Inspektorat Daerah

• Sekretariat Daerah / Bagian Perencanaan

• Pimpinan dan Pejabat Struktural OPD

• RSUD / Puskesmas / Badan Layanan Publik Daerah

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Manfaat yang Diterima Peserta

• Sertifikat Pelatihan  (16 JP)

• Modul & Materi Terbaru

• Template Dokumen Siap Pakai

• Pendampingan Teknis Pasca Pelatihan (Opsional)

• Jejaring (networking) antar daerah dan instansi

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Lembaga resmi di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri, berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang keuangan, perencanaan, pengadaan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Informasi dan Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WhatsApp Pendaftaran: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com