Jakarta, 12–13 Mei 2026 — Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin dinamis, transparan, dan berbasis akuntabilitas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel H! Senen, Jakarta, dan difasilitasi oleh LINKPEMDA sebagai lembaga pendamping pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola keuangan, serta implementasi regulasi pemerintahan terbaru.

Kegiatan diikuti oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat penatausahaan keuangan, operator SIPD, serta pengelola keuangan dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan teknis dan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru Tahun 2026.

Penguatan Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah

Dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan, kapasitas bendahara dan pengelola keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD. Oleh karena itu, kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman teknis peserta terhadap proses administrasi keuangan, pertanggungjawaban anggaran, serta penguatan pengendalian internal pemerintah daerah.

Peserta mendapatkan pendalaman materi terkait:

• Pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terbaru Tahun 2026

• Optimalisasi peran bendahara dan PPK-SKPD

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD

• Implementasi SIPD-RI dalam tata kelola keuangan daerah

• Penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko administrasi keuangan

• Penyusunan laporan keuangan yang efektif dan tepat waktu

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif, studi kasus, serta pembahasan kendala teknis yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mendorong Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berbasis digital.

Menurutnya, bendahara dan pengelola keuangan memiliki peran sentral dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, kepatuhan regulasi, serta mampu mendukung kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap sistem administrasi keuangan modern, meningkatkan ketepatan pengelolaan anggaran, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan risiko hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendampingan Teknis dan Implementasi Regulasi Terbaru

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pendampingan teknis langsung mengenai:

• Penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis akuntabilitas

• Optimalisasi penggunaan SIPD-RI

• Strategi percepatan penyerapan anggaran

• Penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

• Penguatan pengendalian internal pemerintah

• Mitigasi temuan pemeriksaan dan kepatuhan administrasi

Melalui proses pembelajaran dan pendampingan tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu:

• meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola keuangan daerah,

• memperkuat kualitas pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel,

• meningkatkan efektivitas administrasi keuangan daerah,

• mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

• serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

Penutup

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel 2026 menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional.

Dengan dukungan fasilitasi dari LINKPEMDA, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil kegiatan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing sehingga pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, dan akuntabel.

Penawaran Lanjutan untuk Instansi Pemerintah di Seluruh Indonesia

Sebagai lembaga yang berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA membuka kesempatan bagi:

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten

• Pemerintah Kota

• OPD dan Instansi Pemerintah lainnya di seluruh Indonesia

untuk mengikuti kegiatan:

• Bimbingan Teknis (Bimtek)

• Workshop Nasional

• Diklat dan Pendampingan Teknis

• In-House Training Pemerintah Daerah

dengan berbagai tema strategis, antara lain:

• Pengelolaan Keuangan Daerah dan SIPD-RI

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Penyusunan APBD dan Penatausahaan Keuangan

• Penyusunan ASB, SSH, HSPK, dan SBU

• Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

• Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja OPD

• Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal Pemerintah

Format kegiatan tersedia:
✔ Tatap muka (offline)
✔ Pendampingan langsung ke daerah (on-site)
✔ In-house training sesuai kebutuhan instansi

Instansi yang berminat akan memperoleh:
✔ Undangan resmi
✔ Proposal & TOR kegiatan
✔ Jadwal dan rundown acara
✔ Modul dan materi bimtek terbaru
✔ Pendampingan narasumber profesional

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Jakarta, 24 April 2026 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan terbaru di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Aceh mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perpres 46 Tahun 2025 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel H! Senen, Jakarta, pada 24 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur aparatur dari Badan Pengelola Keuangan Aceh, termasuk pejabat dan staf pelaksana, salah satunya dengan jabatan Pengadministrasi Perkantoran, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung tata kelola pengadaan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bimbingan teknis ini membahas secara komprehensif substansi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang menjadi regulasi terbaru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Materi yang disampaikan mencakup perubahan kebijakan strategis, mekanisme pelaksanaan pengadaan, penguatan peran UKPBJ, pemanfaatan e-katalog, digitalisasi proses pengadaan, serta langkah mitigasi risiko dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Narasumber menjelaskan bahwa implementasi regulasi terbaru ini menjadi langkah penting dalam mendorong efisiensi belanja pemerintah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, serta percepatan pembangunan melalui sistem pengadaan yang lebih adaptif dan berintegritas. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu memahami perubahan regulasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peserta kegiatan juga mendapatkan kesempatan berdiskusi langsung terkait berbagai tantangan yang sering dihadapi di lapangan, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, hingga administrasi kontrak dan pertanggungjawaban anggaran. Melalui forum ini, peserta memperoleh solusi praktis yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.

Perwakilan peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan serta meningkatkan kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan regulasi pengadaan barang/jasa. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan proses pengadaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Aceh dapat berjalan semakin tertib, efisien, dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain kegiatan tersebut, tersedia pula program penawaran Bimbingan Teknis lanjutan bagi seluruh Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Rumah Sakit Daerah, BUMD, serta perangkat daerah lainnya dengan berbagai tema strategis Tahun 2026, antara lain:

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Implementasi Regulasi Terbaru
• Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, SIPD-RI dan Penatausahaan
• Penyusunan RKA, DPA, Renja, RKPD dan Perencanaan Pembangunan
• Sistem Merit, Manajemen ASN dan Pengembangan SDM Aparatur
• Penyusunan LKPJ, LPPD, SAKIP dan Reformasi Birokrasi
• Pengawasan Internal, SPIP, Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi
• Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Digitalisasi Pemerintahan
• Perpajakan Daerah, Retribusi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Program bimtek lanjutan ini dirancang untuk membantu seluruh instansi pemerintah meningkatkan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan masing-masing sektor kerja, baik dilaksanakan secara tatap muka, in house training, maupun pendampingan khusus.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Badan Pengelola Keuangan Aceh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern, bersih, dan akuntabel sesuai arah kebijakan nasional tahun 2026.

Informasi & Pendaftaran

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Balikpapan, April 2026 — Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penyusunan Soal yang Valid dan Reliabel serta Strategi Penyusunan Soal untuk Menunjang Peningkatan Hasil Kemampuan Akademik (TKA)”.

Kegiatan strategis ini dilaksanakan pada 18 s.d. 20 April 2026 bertempat di Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan, Kalimantan Timur, bekerja sama dengan TREN dan Linkpemda sebagai mitra penyelenggara.

Bimtek ini diikuti oleh 80 peserta berdasarkan Surat Tugas resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, yang terdiri dari unsur pengawas satuan pendidikan, kepala sekolah, guru mata pelajaran, MGMP, KKG, serta tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Paser.

Komitmen Nyata Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan mutu pendidikan daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Di tengah tuntutan pendidikan modern yang semakin kompetitif, guru tidak hanya dituntut mampu mengajar dengan baik, tetapi juga harus memiliki kompetensi dalam menyusun instrumen evaluasi pembelajaran yang objektif, terukur, valid, reliabel, serta mampu mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.

Dibuka Resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, Bapak M. Yunus Syam, S.Pd., M.Si.

Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru, termasuk dalam menyusun sistem penilaian yang baik dan berstandar. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan profesionalisme guru di Kabupaten Paser.

Acara pembukaan berlangsung khidmat, penuh semangat, dan dihadiri oleh jajaran dinas, para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, serta seluruh peserta kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Selama Tiga Hari

Hari Pertama – 18 April 2026

Kegiatan dimulai pukul 14.00 WITA s.d. 17.45 WITA, diawali registrasi peserta, pembukaan resmi, orientasi kegiatan, serta penyampaian materi awal sebagai fondasi pemahaman peserta terhadap tujuan Bimtek.

Hari Kedua – 19 April 2026

Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 WITA s.d. 17.30 WITA dan menjadi sesi utama pelaksanaan Bimtek. Peserta mengikuti pemaparan materi inti, diskusi interaktif, studi kasus, workshop, serta praktik penyusunan soal secara langsung.

Hari Ketiga – 20 April 2026

Hari terakhir difokuskan pada evaluasi akhir kegiatan, refleksi hasil pembelajaran, koordinasi tindak lanjut, proses check out hotel, serta penutupan seluruh rangkaian kegiatan.

Narasumber Profesional dan Berpengalaman

Untuk menjamin kualitas materi, panitia menghadirkan narasumber kompeten dan berpengalaman, yaitu:

1. Endang Kurniawan., M.Pd – Widyaiswara Ahli Madya BGTK Provinsi DKI Jakarta

2. Heri Firdaus, S.Pd., M.Pd. – Penilik Madya Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Keduanya menyampaikan materi secara aplikatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

Materi Strategis dan Aplikatif

Adapun materi utama yang disampaikan meliputi:

1. Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai TKA sebagai instrumen pengukuran kompetensi akademik siswa secara komprehensif.

2. Penyusunan Soal HOTS

Peserta dilatih menyusun soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang mengembangkan kemampuan:

• Menganalisis

• Mengevaluasi

• Menciptakan

3. Penyusunan Kisi-Kisi Soal

Peserta memahami teknik penyusunan kisi-kisi yang terstruktur, sistematis, dan selaras dengan kurikulum.

4. Validitas dan Reliabilitas Soal

Materi ini membahas pentingnya kualitas instrumen evaluasi melalui:

• Validitas isi

• Validitas konstruk

• Validitas kriteria

• Reliabilitas hasil pengukuran

5. Analisis Butir Soal

Peserta dikenalkan pada teknik analisis soal seperti:

• Tingkat kesukaran

• Daya beda

• Efektivitas pengecoh

• Split-half

• Cronbach’s Alpha

6. Workshop dan Peer Review

Peserta langsung mempraktikkan penyusunan soal, kemudian dilakukan peer review agar memperoleh umpan balik konstruktif.

Antusiasme Peserta Sangat Tinggi

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme luar biasa. Diskusi berjalan aktif, dinamis, dan produktif.

Beberapa peserta seperti A. Maisyaroh, M.Pd., Sriatun, S.Pd.SD., M.Pd., serta Muhammad Sadly, S.Pd. turut aktif menyampaikan pandangan, pengalaman lapangan, serta solusi implementatif dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Kekompakan tim MGMP Matematika yang dipimpin Ibu Echa Ummi Salzar (Bunda Echa) juga menjadi salah satu sorotan positif selama kegiatan berlangsung.

Ditutup dengan Apresiasi Tinggi

Kegiatan ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Novenandhana Hidayat Vijaya, SE., M.Si.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh narasumber, peserta, panitia, serta mitra pelaksana TREN dan Linkpemda atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai sangat sukses, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Paser.

Beliau berharap hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

Dampak Strategis bagi Pendidikan Kabupaten Paser

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Paser berhasil memperkuat:

• Kompetensi guru dan tenaga kependidikan

• Kualitas sistem evaluasi pembelajaran

• Sinergi antarpendidik melalui MGMP dan KKG

• Pemanfaatan teknologi dalam penyusunan soal

• Peningkatan hasil akademik peserta didik

Kegiatan ini menjadi langkah nyata menuju pendidikan Kabupaten Paser yang lebih maju, adaptif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

TREN & Linkpemda Siap Menjadi Mitra Strategis Daerah Anda

Sebagai penyelenggara profesional kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, TREN dan Linkpemda siap menjadi mitra terbaik untuk pelaksanaan:

• Bimbingan Teknis (Bimtek)

• Workshop Nasional

• Seminar Pendidikan & Pemerintahan

• Sosialisasi Regulasi Terbaru

• Pelatihan ASN & Guru

• Pendampingan Teknis Daerah

• Event Organizer Pemerintah

Dengan narasumber nasional, konsep modern, dan pelayanan profesional, kami siap mendukung kemajuan daerah Anda.

Informasi & Pendaftaran

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

TREN & Linkpemda

Maju bersama membangun SDM unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Jakarta, 22 April 2026 – Dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan LKPJ, LPPD dan Penyesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel H! Senen, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya pada bidang pemerintahan, perencanaan, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai tata cara penyusunan dokumen pelaporan kinerja daerah yang berkualitas, terukur, tepat waktu, dan berbasis data. Dalam era pemerintahan modern saat ini, laporan kinerja daerah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menilai keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik.

Materi utama yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai teknik penyusunan LKPJ Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Materi mencakup sistematika penyusunan, indikator capaian program, evaluasi kegiatan, serta penyajian data yang informatif dan akurat.

2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain LKPJ, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait penyusunan LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi nasional terhadap kinerja daerah. Fokus pembahasan mencakup sinkronisasi data antar perangkat daerah, validasi indikator, serta strategi peningkatan nilai evaluasi kinerja daerah.

3. Penyesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026

Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, peserta dibekali materi mengenai penyesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) agar lebih relevan, terukur, realistis, dan berorientasi hasil. Penyesuaian indikator menjadi langkah penting dalam memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diskusi Strategis dan Konsultasi Teknis

Selain sesi materi, kegiatan bimtek juga menghadirkan forum diskusi interaktif, studi kasus, serta konsultasi teknis mengenai berbagai kendala yang sering dihadapi daerah dalam proses penyusunan laporan pemerintahan. Peserta dapat berdialog langsung dengan narasumber berpengalaman untuk memperoleh solusi praktis dan aplikatif.

Suasana kegiatan berlangsung aktif dan produktif, di mana peserta saling berbagi pengalaman terkait strategi peningkatan capaian kinerja, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang

Perwakilan dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah agar mampu bekerja lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan regulasi.

Melalui keikutsertaan dalam bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat.

Penawaran Program Bimtek Lanjutan Tahun 2026

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, BUMD, BLUD, Rumah Sakit Daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan instansi lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi aparatur, kami membuka kesempatan kerja sama pelaksanaan:

• Bimbingan Teknis (Bimtek)

• Workshop Nasional

• Seminar dan Sosialisasi Regulasi

• In House Training

• Pendampingan Teknis Instansi

• Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM

Pilihan Tema Unggulan Tahun 2026

• Penyusunan LKPJ, LPPD dan IKK

• Pengelolaan Keuangan Daerah dan SIPD-RI

• Penyusunan RKPD, Renja, Renstra dan SAKIP

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Sistem Merit dan Manajemen ASN

• Tata Kelola Pemerintahan Desa

• SPBE dan Digitalisasi Pelayanan Publik

• Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

• Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko

• Kompetensi Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik

• Optimalisasi PAD dan Pajak Daerah

• BLUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah

Fleksibel Sesuai Kebutuhan Instansi

Pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan secara:

• Tatap Muka / Offline

• Online / Daring

• Hybrid Meeting

• In House Training di Instansi

Hubungi Kami

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

📢 INFO TERBARU 2026

Silakan akses jadwal terbaru melalui website resmi LINKPEMDA.

Segera jadwalkan kegiatan bimtek untuk instansi Anda dan tingkatkan kualitas SDM aparatur menuju pemerintahan modern, profesional, unggul, dan berdaya saing tinggi di Tahun 2026.

Jakarta, 8–9 April 2026 — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sorong melaksanakan kegiatan Penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini difasilitasi oleh LINKPEMDA — Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah, sebagai mitra pendamping pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis regulasi nasional.

Bertempat di Hotel Grand G7 Pasar Baru, Jakarta, kegiatan diikuti pejabat, analis perencanaan, dan pejabat perbendaharaan dari BPKAD dan BAPPEDA Kota Sorong. Fokus utama kegiatan adalah memastikan seluruh proses penyusunan APBD 2026 tersusun secara terarah, sinkron, kredibel, serta mengacu pada kebijakan fiskal nasional.

Menyelaraskan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

KUA–PPAS merupakan dokumen strategis dalam penyusunan APBD. Penyelarasan dengan KEM–PPKF menjadi langkah penting agar arah penganggaran Pemerintah Kota Sorong selaras dengan kebijakan ekonomi makro nasional.

Peserta mendapatkan pendalaman materi terkait:

• Integrasi KUA–PPAS dengan kerangka KEM–PPKF nasional

• Analisis proyeksi fiskal daerah dan ruang fiskal

• Penajaman isu strategis dan prioritas pembangunan 2026

• Penyusunan serta penyesuaian kerangka pendanaan daerah

• Sinkronisasi indikator kinerja dengan dokumen perencanaan OPD

Selain materi kelas, peserta mengikuti sesi diskusi dan studi kasus untuk memastikan pemahaman dapat langsung diterapkan dalam penyusunan dokumen APBD.

Penguatan Kapasitas untuk APBD yang Lebih Responsif

Perwakilan BPKAD Kota Sorong menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam memperkuat pemahaman tim anggaran terhadap dinamika fiskal dan kebijakan nasional, terutama menghadapi tantangan penyusunan APBD 2026.

BAPPEDA Kota Sorong juga menegaskan bahwa integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memastikan target pembangunan daerah berjalan konsisten dan terukur.

Menuju Penyusunan APBD 2026 yang Lebih Berkualitas

Selama dua hari kegiatan, peserta memperoleh pendampingan intensif dari LINKPEMDA mengenai:

• Penyelarasan dokumen KUA–PPAS dengan KEM–PPKF

• Perbaikan struktur anggaran

• Evaluasi prioritas belanja

• Mitigasi risiko fiskal

Melalui proses ini, kegiatan diharapkan mampu:

• meningkatkan akurasi dokumen KUA–PPAS,

• memperkuat integrasi perencanaan–penganggaran,

• memastikan APBD 2026 lebih berkualitas dan berdampak,

• serta menjawab tantangan pembangunan Kota Sorong secara komprehensif.

Penutup

Kegiatan penyelarasan KUA–PPAS dengan KEM–PPKF ini menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola anggaran Pemerintah Kota Sorong. Dengan dukungan pelaksanaan oleh LINKPEMDA, Pemerintah Kota Sorong optimis bahwa APBD Tahun 2026 dapat tersusun lebih baik, terarah, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penawaran Lanjutan untuk Instansi Pemerintah di Seluruh Indonesia

Sebagai lembaga yang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah, LINKPEMDA membuka kesempatan bagi:

Seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia

untuk mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, dan Pendampingan Teknis dalam berbagai tema strategis, antara lain:

• Penyusunan KUA–PPAS dan RKA sesuai regulasi terbaru

• Integrasi KUA–PPAS dengan KEM–PPKF

• Penguatan SIPD-RI (Perencanaan & Penganggaran)

• Penyusunan ASB, SBU, SSH, HSPK

• Penyusunan RKPD, Renja OPD, dan Dokumen Kinerja

• Analisis belanja & manajemen fiskal daerah

• Pendampingan penyusunan APBD secara penuh

Format kegiatan tersedia:
✔ Tatap muka (offline)
✔ Pendampingan langsung / on-site ke daerah
✔ In-house training sesuai kebutuhan OPD

Instansi yang berminat akan menerima:
✔ Undangan resmi
✔ KAK & TOR kegiatan
✔ Proposal penawaran
✔ Jadwal, modul, dan katalog Bimtek

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com