Pengelolaan keuangan desa menuntut aparatur memahami teknik penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akurat, transparan, dan sesuai Permendagri terbaru. RAB yang baik memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, dan bebas temuan.
Bimtek ini memberikan panduan praktis mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan HPS, struktur RAB, hingga penggunaan aplikasi sederhana untuk mengontrol realisasi anggaran.
LINKPEMDA Rilis Program Unggulan: Bimtek Penyusunan Desain RAB Desa untuk Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa
LINKPEMDA meluncurkan program baru untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun RAB Desa. Pelatihan ini ditujukan bagi Kades, Sekdes, Bendahara, Kasi Kesejahteraan, dan perangkat desa lainnya dalam mendukung pembangunan desa yang akuntabel.
Program ini dirancang berdasarkan kebutuhan lapangan dan hasil evaluasi audit Inspektorat/BPK terhadap desa. LINKPEMDA menyediakan contoh format, template RAB, serta praktik simulasi langsung.
Penawaran Bimtek Penyusunan Desain RAB Desa
Dengan hormat,
LINKPEMDA menawarkan program Bimtek Penyusunan Desain RAB Desa untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan anggaran pembangunan yang benar dan sesuai regulasi.
Materi Utama:
Dasar hukum keuangan desa terbaru
Struktur dan komponen RAB
Teknik menentukan HPS dan harga satuan
Praktik penyusunan RAB berbasis kegiatan
Template & contoh RAB siap pakai
Peserta: Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, Kaur/ Kasi, BPD.
Fasilitas: Modul, template file RAB, sertifikat konsultasi lanjutan.
Kontak:
📞 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan elemen paling penting dalam tata kelola perguruan tinggi modern. Di era persaingan global, kampus dituntut memiliki sistem manajemen mutu yang terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) serta Audit Mutu Internal (AMI).
SOP yang baik membantu fakultas, program studi, unit akademik, hingga lembaga penunjang untuk bekerja lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memenuhi instrumen akreditasi terbaru BAN-PT & LAM.
Melihat urgensi tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Penyusunan SOP Perguruan Tinggi Berbasis SPMI & Audit Mutu Internal untuk mendukung kampus dalam memperkuat budaya mutu dan tata kelola universitas.
Kegiatan ini dirancang untuk:
Menstandarkan proses akademik & non-akademik.
Mendukung pemenuhan dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir).
Menyiapkan dokumen SOP sesuai Audit Mutu Internal.
Meningkatkan kesiapan akreditasi institusi dan prodi.
Membangun tata kelola kampus yang profesional.
Penawaran Resmi – Bimtek Penyusunan SOP Perguruan Tinggi Berbasis SPMI & Audit Mutu Internal
Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi / Rektor
Wakil Rektor / Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Dekan / Direktur Program Pascasarjana
di Tempat
Dengan hormat,
Bersama ini kami menawarkan Program Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Perguruan Tinggi Berbasis SPMI & Audit Mutu Internal, diselenggarakan oleh LINKPEMDA sebagai dukungan terhadap penguatan tata kelola mutu perguruan tinggi.
Materi Utama Bimtek
Konsep & Regulasi SPMI dalam Perguruan Tinggi
Penyusunan SOP Akademik & Non-Akademik
Penyusunan Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)
Teknik Audit Mutu Internal (AMI)
Integrasi SOP dengan Akreditasi BAN-PT/LAM
Penyusunan Flowchart, Matriks, dan Peta Proses
Bentuk Pelaksanaan
Tatap muka (hotel pilihan)
In-House Training di kampus
Online/Zoom Meeting
Sertifikat, modul lengkap, materi softcopy, dan pendampingan penyusunan dokumen.
Demikian kami sampaikan, besar harapan kami dapat bermitra dalam peningkatan mutu universitas Bapak/Ibu.
Informasi & pendaftaran: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
Website: www.linkpemda.com
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan SDM dalam menghadapi tantangan baru: regulasi yang terus diperbarui, digitalisasi sistem pemerintahan, serta tuntutan kinerja melalui SAKIP, RB, dan standar pelayanan publik.
LINKPEMDA sebagai lembaga pelatihan yang telah mendampingi banyak OPD sejak 2010, menyediakan solusi pelatihan (Bimtek & Workshop) di berbagai bidang pemerintahan—mulai dari keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, BLUD, kesehatan, perencanaan pembangunan, reformasi birokrasi, hingga administrasi umum dan kompetensi ASN.
Penguatan SDM melalui pelatihan teknis menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan kebijakan daerah dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan terbaru. Oleh karena itu, komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas aparatur menjadi pondasi penting dalam mempercepat pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Bekasi – LINKPEMDA Resmi Meluncurkan Program Bimtek 2026 untuk Semua Bidang Tata Kelola Pemerintahan
LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) secara resmi membuka Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026 yang mencakup seluruh bidang strategis pemerintahan. Pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan OPD dan RSUD dalam menghadapi perubahan regulasi, tuntutan digitalisasi, dan peningkatan kinerja aparatur.
Direktur LINKPEMDA, Bapak Andi Hasan Lamba, menjelaskan bahwa program pelatihan tahun 2026 disusun berdasarkan regulasi terbaru dan kebutuhan teknis di daerah. Materi mencakup:
Pengelolaan Keuangan Daerah & SIPD-RI
Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara
Pemeriksaan BPK & LKPD
Perpres PBJ terbaru & e-Katalog
BLUD RSUD / Puskesmas + RBA
TPP ASN 2026
SAKIP & RB
Peta Proses Bisnis
Pelayanan Publik
Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Perkantoran
Manajemen SDM ASN
Kesehatan & RME
“Program Bimtek 2026 kami rancang lebih singkat, padat, dan aplikatif. Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga contoh dokumen, template, dan pendampingan,” ujar beliau.
Bimtek dilaksanakan secara Nasional (offline), In-House Training, maupun Zoom Meeting sesuai kebutuhan OPD.
PENAWARAN RESMI BIMTEK
Kepada Yth. Pimpinan Instansi / Kepala Dinas / Sekretaris Daerah
di Tempat
Dengan hormat,
Bersama ini kami dari LINK PEMDA menawarkan Program Bimbingan Teknis Tahun 2026 untuk seluruh bidang tata kelola pemerintahan, meliputi:
Bidang Pelatihan yang Tersedia:
Keuangan Daerah & SIPD-RI
Bendahara & Pemeriksaan BPK
BLUD RSUD / Puskesmas
PAD & Perpajakan Daerah
Pengadaan Barang/Jasa & e-Katalog
Reformasi Birokrasi & SAKIP
Peta Proses Bisnis
Pelayanan Publik
Administrasi Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kesehatan: RME, ILP, Akreditasi Puskesmas
Manajemen SDM & Kompetensi ASN
Kehumasan Pemerintah
Digital Government & SPBE
Bentuk Kegiatan
Bimtek Nasional (jadwal reguler setiap minggu)
In-House Training di kantor OPD
Pelatihan Zoom Meeting
Biaya
Offline: Rp 4.500.000 – 5.500.000/peserta
Online: Rp 1.500.000 – 3.000.000/peserta
Kami siap mendampingi OPD dalam penyusunan dokumen teknis, pemahaman regulasi, serta implementasi kebijakan secara langsung.
Demikian kami sampaikan, besar harapan dapat terjalin kerja sama pada kegiatan 2026.
Hormat kami,
Andi Hasan Lamba
Direktur LINKPEMDA
WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Optimalisasi Kinerja OPD Melalui Program Penguatan Kapasitas Aparatur pada Semua Bidang Tata Kelola Daerah
JAKARTA
Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di seluruh Indonesia, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) resmi meluncurkan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Terintegrasi Tahun 2026.
Program ini mencakup seluruh bidang pelatihan pemerintahan yang tersedia di LINKPEMDA, mulai dari keuangan, perencanaan, pengadaan barang/jasa, kesehatan, pelayanan publik, hingga manajemen ASN dan digitalisasi pemerintahan.
Pelatihan dirancang berdasarkan regulasi terbaru 2024–2025, kebutuhan OPD, dan tuntutan transformasi birokrasi untuk tahun 2026.
LINKPEMDA, yang berada di bawah binaan Kemendagri, siap menjadi mitra pelatihan resmi bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, RSUD, Puskesmas, BUMD, dan lembaga publik lainnya.
Transformasi Pelatihan ASN 2026: LINKPEMDA Hadirkan Program Pelatihan Terlengkap untuk Pemerintah Daerah
Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks. Berbagai regulasi baru diterbitkan pemerintah pusat, mulai dari Perpres 72/2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), kebijakan baru PBJ, pembaruan SIPD-RI, peraturan BLUD, hingga reformasi sistem kepegawaian ASN.
Perubahan ini menuntut aparatur untuk memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu menerapkan kebijakan secara efektif dalam aktivitas pemerintahan.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Program Bimtek Terlengkap 2026, mencakup:
1. Bidang Keuangan Daerah & APBD
Penyusunan APBD 2026
Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara
Penyusunan LKPD Berbasis Akrual
Pengelolaan Aset Daerah
Penguatan PAD Tahun 2026
2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)
Penganggaran
Penatausahaan
Laporan Keuangan
Penyusunan RPJMD/RKPD dalam SIPD
3. BLUD RSUD & Puskesmas
Penyusunan RKA/RBA BLUD
Audit Internal BLUD
Kebijakan terbaru BLUD 2025–2026
4. Pengadaan Barang/Jasa
Implementasi Perpres 46/2025
Optimalisasi e-Katalog
Manajemen RUP & SPSE
5. Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Manajemen Risiko
Penyusunan SAKIP 2026
RB & Evaluasi Internal
Peta Proses Bisnis
Manajemen Risiko OPD
6. Pelayanan Publik
Standar Pelayanan Publik
SPBE & Digitalisasi Pelayanan
Pelayanan Publik Berbasis Human Centered Design
7. Bidang Kesehatan
Rekam Medis Elektronik (RME)
Integrasi Layanan Primer (ILP)
Akreditasi Puskesmas/RSUD
8. Administrasi Pemerintahan
Penyusunan SOP
Arsip & Tata Naskah Dinas
Pemerintahan Desa
9. Kehumasan & Publikasi Pemerintah
Teknik Penulisan Siaran Pers
Desain Konten Pemerintahan
Manajemen Media Pemerintah
10. Pelatihan Digital & Office
Microsoft Office untuk ASN
Data Visualization
Pengelolaan Website Pemerintah
Dengan cakupan seluas ini, LINKPEMDA menjadi salah satu lembaga pelatihan terlengkap untuk pemerintah daerah di Indonesia.
LINKPEMDA Membuka Pendaftaran Bimtek Terlengkap Tahun 2026 untuk Seluruh OPD dan RSUD di Indonesia
LINKPEMDA mengumumkan pembukaan Program Bimbingan Teknis Nasional 2026 yang mencakup 10 bidang utama. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas SDM aparatur pemerintah dalam menjawab tantangan tata kelola dan regulasi terbaru.
Direktur LINKPEMDA, Bapak Andi Hasan Lamba, menyampaikan bahwa program 2026 disiapkan berdasarkan kebutuhan riil yang dialami pemerintah daerah.
“Kami menyusun program ini agar benar-benar relevan dengan kondisi lapangan. Semua materi dapat langsung diterapkan dan sesuai regulasi terbaru, sehingga OPD tidak hanya belajar, tetapi mendapat solusi nyata,” tegasnya.
Pelatihan tersedia dalam 3 format:
Bimtek Nasional (diselenggarakan setiap minggu)
In-House Training di kantor OPD
Zoom Meeting untuk pelatihan cepat dan efisien
Peserta akan mendapatkan:
Sertifikat 16 JP
Modul lengkap
Materi softcopy
Akses database regulasi
Konsultasi pasca pelatihan
Menjelang Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah di seluruh Indonesia mulai memperkuat proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan akuntabel. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Linkpemda menyelenggarakan Pelatihan Nasional Penyusunan SIRUP & Persiapan Pemilihan Penyedia 2026, yang dihadiri oleh perwakilan Bagian PBJ, Pokja Pemilihan, PPK, Pejabat Pengadaan, dan OPD terkait.
Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kompetensi ASN dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), serta menyiapkan dokumen awal pemilihan penyedia sesuai regulasi terbaru LKPP. Langkah ini sangat penting untuk memastikan percepatan tender awal tahun dan menghindari keterlambatan realisasi anggaran.
1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru PBJ
Materi diawali dengan pemaparan mengenai:
Kebijakan PBJ 2025–2026
Penyesuaian terhadap Perpres 12/2021
Update terbaru dari LKPP
Prinsip PBJ yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Peserta mendapatkan gambaran arah kebijakan nasional sehingga dapat menyesuaikan praktik di daerah masing-masing.
2. Penyusunan RUP dan SIRUP Tahun Anggaran 2026
Pada sesi ini, peserta mempelajari:
Tata cara penyusunan RUP berbasis kebutuhan dan kinerja
Strategi penyajian paket yang sistematis dan tidak error saat input
Penulisan judul paket, HPS, lokasi, metode pemilihan, dan jenis pengadaan
Penetapan jadwal yang realistis untuk pelaksanaan 2026
Sesi ini menjadi salah satu yang paling diminati karena sangat teknis dan langsung berdampak pada kesiapan PBJ.
3. Analisis Kebutuhan PBJ & Penetapan Metode Pemilihan
Peserta dibimbing untuk:
Menganalisis kebutuhan berdasarkan output OPD
Menentukan metode pemilihan: tender, tender cepat, e-purchasing, pengadaan langsung
Menentukan jenis kontrak (lumpsum, harga satuan, payung kontrak, terima jadi)
Menyusun dokumen perencanaan pemilihan sejak dini
4. Persiapan Pemilihan Penyedia Tahun 2026
Materi menekankan percepatan tender dengan:
Penyusunan KAK, spesifikasi teknis, RAB, dan HPS
Penyusunan dokumen pemilihan (DP) sesuai aturan LKPP terbaru
Konsolidasi PBJ untuk efisiensi anggaran
Penyiapan jadwal paket prioritas dan strategis
Mitigasi risiko administrasi dan teknis
5. Integrasi RUP – SIRUP – SPSE
Narasumber menjelaskan:
Alur sinkronisasi antar aplikasi
Cara memvalidasi data paket
Teknik troubleshooting error input
Penguatan peran PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan dalam perencanaan
6. Simulasi & Workshop Penginputan SIRUP
Peserta melakukan praktik langsung:
Mengisi RUP/SIRUP
Menyusun paket pengadaan
Menetapkan HPS dan jadwal pemilihan
Melakukan simulasi strategi percepatan PBJ
7. Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan PBJ
Strategi penyusunan laporan PBJ
Monitoring progress paket
Penyusunan tindak lanjut perbaikan
Pelatihan ini menjadi rangkaian lengkap untuk memperkuat tata kelola PBJ daerah.
📑 PENAWARAN BIMTEK RESMI
BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL
PBJ: Penyusunan SIRUP & Persiapan Pemilihan Penyedia Tahun 2026
Diselenggarakan oleh LINKPEMDA
🎯 TUJUAN KEGIATAN
Memperkuat kemampuan ASN dalam menyusun RUP/SIRUP 2026
Menyiapkan dokumen pemilihan penyedia secara tepat dan akurat
Menjamin percepatan tender awal tahun
Menyelaraskan PBJ daerah dengan regulasi terbaru LKPP
Menciptakan perencanaan pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel
📘 MATERI BIMTEK
1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru PBJ
Kebijakan PBJ 2025–2026
Penyelarasan Perpres 12/2021
Update LKPP dan aturan turunan
Prinsip PBJ: efektif, efisien, transparan, akuntabel
2. Penyusunan RUP dan SIRUP Tahun Anggaran 2026
Tata cara penyusunan RUP
Penginputan paket dalam SIRUP LKPP
Teknik penamaan paket yang benar
Penetapan HPS, jenis pengadaan, dan metode pemilihan
3. Analisis Kebutuhan dan Metode Pemilihan
Analisis kebutuhan berbasis kinerja
Penetapan metode pemilihan
Penentuan jenis kontrak
Penyusunan dokumen prapengadaan
4. Persiapan Pemilihan Penyedia 2026
Penyusunan KAK, Spek Teknis, RAB, HPS
Penyusunan Dokumen Pemilihan (DP)
Konsolidasi pengadaan
Penjadwalan paket prioritas
5. Integrasi RUP – SIRUP – SPSE
Alur sinkronisasi
Validasi & troubleshooting data
Penguatan peran PPK, Pokja, Pejabat Pengadaan
6. Workshop & Simulasi Penginputan SIRUP
Praktik pengisian RUP/SIRUP
Pembuatan paket
Penetapan HPS & jadwal pemilihan
Simulasi percepatan PBJ 2026
7. Monitoring & Evaluasi Perencanaan PBJ
Penyusunan laporan PBJ
Monitoring progres
Tindak lanjut pembenahan
📅 WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
Tersedia setiap minggu (jadwal nasional)
Lokasi: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Bali
Bisa In-House Training di instansi pemerintah
🎁 FASILITAS BIMTEK
Sertifikat 16 JP
Hotel & konsumsi lengkap
Modul & softcopy seluruh materi
Template KAK, Spek Teknis, RAB, HPS, RUP/SIRUP
Pendampingan dan konsultasi pasca pelatihan
💰 INVESTASI BIAYA
Rp 5.000.000 per peserta
(Harga tergantung lokasi dan kuota)
Diskon khusus untuk pendaftaran kelompok.
📞 KONTAK PANITIA LINKPEMDA
WhatsApp: 081387666605
Email: info@linkpemda.com
Website: www.linkpemda.com
