Proses bisnis merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi kinerja. Melalui proses bisnis yang jelas dan terstruktur, setiap tugas dan fungsi OPD dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, banyak OPD belum memiliki proses bisnis yang efektif, bahkan masih mengandalkan pola kerja kebiasaan tanpa alur yang terdokumentasi dengan baik.

Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kinerja organisasi, tumpang tindih tugas, lambatnya pelayanan publik, serta sulitnya pencapaian target Reformasi Birokrasi. Memasuki Tahun 2026, penguatan proses bisnis OPD menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda.

Peran Strategis Proses Bisnis dalam Tata Kelola OPD

Proses bisnis OPD berfungsi sebagai:

• Peta alur pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

• Dasar penyusunan SOP yang efektif dan aplikatif

• Instrumen pengendalian internal dan peningkatan kinerja

• Fondasi penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Proses bisnis yang disusun dengan baik akan mendorong organisasi bekerja lebih efisien, terkoordinasi, dan berorientasi hasil.

Penyebab Proses Bisnis OPD Belum Efektif

Beberapa permasalahan umum yang sering ditemukan di OPD antara lain:

1. Belum dilakukan pemetaan proses bisnis secara menyeluruh
   Banyak OPD belum memetakan proses utama, pendukung, dan proses manajerial secara sistematis.

2. Tidak selaras dengan struktur organisasi dan tupoksi
   Proses bisnis tidak diperbarui saat terjadi perubahan kelembagaan atau penyesuaian tugas.

3. Tidak terintegrasi dengan SOP dan kinerja
   Proses bisnis hanya menjadi dokumen formal tanpa keterkaitan dengan SOP dan indikator kinerja.

4. Minim pemahaman aparatur
   Aparatur belum memahami fungsi proses bisnis sebagai alat kerja, bukan sekadar kewajiban administrasi.

5. Kurangnya pendampingan teknis
   Penyusunan proses bisnis sering dilakukan tanpa metodologi yang tepat dan contoh praktik terbaik.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, OPD akan kesulitan meningkatkan kinerja dan memenuhi indikator Reformasi Birokrasi secara optimal.

Dampak terhadap Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Proses bisnis yang tidak efektif dapat menimbulkan:

• Tumpang tindih tugas dan kewenangan

• Pelayanan publik yang lambat dan tidak konsisten

• Rendahnya capaian kinerja OPD

• Lemahnya integrasi SOP, SAKIP, dan RB

• Potensi penurunan nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

Oleh karena itu, penguatan proses bisnis OPD merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Solusi Strategis: Bimbingan Teknis Penguatan Proses Bisnis OPD Tahun 2026

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN PROSES BISNIS OPD TAHUN 2026

Sebagai Dasar Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang konsep dan fungsi proses bisnis OPD

• Membekali peserta teknik pemetaan dan penyusunan proses bisnis yang efektif

• Mendorong integrasi proses bisnis dengan SOP dan kinerja OPD

• Mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Materi Bimtek

• Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

• Konsep dan Pemetaan Proses Bisnis OPD

• Keterkaitan Proses Bisnis, SOP, dan Kinerja

• Teknik Penyusunan Diagram Proses Bisnis

• Integrasi Proses Bisnis dengan SAKIP dan RB

• Kesalahan Umum Penyusunan Proses Bisnis OPD

• Studi Kasus dan Praktik Pemetaan Proses Bisnis

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Kepala Bagian Organisasi

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Tim Penyusun Proses Bisnis dan SOP

• ASN dan pejabat teknis terkait

Narasumber

Pejabat dan praktisi Reformasi Birokrasi serta narasumber profesional yang berpengalaman dalam penyusunan proses bisnis dan tata kelola OPD.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai pedoman kerja aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan tertib, konsisten, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, banyak SOP di lingkungan OPD belum berjalan efektif, bahkan hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata.

Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja organisasi, serta meningkatnya risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan. Memasuki Tahun 2026, OPD dituntut untuk melakukan penyusunan dan penataan ulang SOP agar selaras dengan dinamika kebijakan, struktur organisasi, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pentingnya SOP dalam Tata Kelola OPD

SOP memiliki peran strategis sebagai:

• Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur

• Instrumen pengendalian internal organisasi

• Standar pelayanan dan administrasi pemerintahan

• Dasar evaluasi kinerja dan kepatuhan aparatur

SOP yang disusun dengan baik akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyebab SOP OPD Tidak Efektif

Beberapa faktor utama yang menyebabkan SOP OPD tidak berjalan optimal antara lain:

1. SOP tidak sesuai dengan proses bisnis aktual
   Banyak SOP disusun hanya menyalin regulasi tanpa menyesuaikan dengan kondisi riil organisasi.

2. Tidak diperbarui sesuai perubahan kebijakan
   Perubahan regulasi, struktur organisasi, dan sistem kerja tidak diikuti dengan pembaruan SOP.

3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap SOP
   SOP belum disosialisasikan dan diinternalisasi secara menyeluruh kepada pegawai.

4. Tidak terintegrasi dengan sistem kinerja dan pengawasan
   SOP tidak dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja maupun pengendalian internal.

5. Minim pendampingan teknis dalam penyusunan SOP
   Penyusunan SOP sering dilakukan tanpa metodologi yang tepat dan tanpa pemetaan proses bisnis.

Jika permasalahan ini dibiarkan, SOP tidak hanya kehilangan fungsinya, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan kerja dan penurunan kualitas layanan publik.

Solusi Strategis: Penyusunan dan Penataan SOP OPD Tahun 2026

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun SOP yang berbasis proses bisnis, adaptif terhadap regulasi, dan mudah diimplementasikan.

Sebagai bentuk dukungan peningkatan kapasitas aparatur daerah, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan:

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENATAAN SOP OPD TAHUN 2026

Berbasis Proses Bisnis dan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang fungsi strategis SOP

• Membekali peserta teknik penyusunan SOP yang efektif dan aplikatif

• Mendorong penyesuaian SOP dengan proses bisnis dan regulasi terbaru

• Meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan OPD

Materi Bimtek

• Kebijakan Administrasi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

• Konsep dan Fungsi SOP dalam Organisasi Pemerintah

• Pemetaan Proses Bisnis OPD

• Teknik Penyusunan SOP yang Efektif dan Implementatif

• Penyesuaian SOP dengan Struktur Organisasi dan Regulasi

• Kesalahan Umum Penyusunan SOP dan Strategi Perbaikan

• Studi Kasus dan Praktik Penyusunan SOP OPD

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Kepala Bagian/Subbagian

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Tim Penyusun SOP dan Proses Bisnis

• ASN dan pejabat teknis terkait

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan aparatur. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola TPP ASN secara patuh regulasi, berbasis kinerja, objektif, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD menghadapi kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan TPP ASN. Ketidaktepatan indikator kinerja, perhitungan yang belum akurat, hingga lemahnya pengendalian sering menimbulkan risiko administratif, pemborosan anggaran, bahkan potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBD, menurunnya efektivitas kebijakan TPP sebagai instrumen kinerja, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026

• Kebijakan TPP ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan disiplin

• Indikator kinerja TPP tidak selaras dengan SAKIP dan kinerja OPD

• Perhitungan TPP berpotensi tidak sesuai kemampuan keuangan daerah

• Lemahnya pengendalian internal pembayaran TPP

• Risiko temuan pemeriksaan akibat ketidaksesuaian regulasi

Mengapa Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan kinerja ASN dan disiplin aparatur

• TPP ASN memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur belanja pegawai

• Evaluasi kinerja daerah menuntut keterkaitan TPP dengan capaian kinerja

• Beban APBD perlu dikendalikan agar tetap sehat dan berkelanjutan

• Kepatuhan regulasi TPP berpengaruh langsung terhadap penilaian tata kelola daerah

Strategi Kunci ASN dan OPD Mengelola TPP ASN Tahun 2026

• Memahami kebijakan dan regulasi TPP ASN secara komprehensif

• Menyusun indikator kinerja TPP yang objektif, terukur, dan selaras dengan SAKIP

• Melakukan perhitungan TPP secara rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah

• Memperkuat sistem pengendalian internal pembayaran TPP

• Mengintegrasikan TPP dengan sistem kepegawaian dan kinerja

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“TPP ASN Tahun 2026: Kebijakan, Perhitungan, dan Pengendalian Beban APBD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan TPP ASN Tahun 2026

• Memberikan panduan teknis penyusunan dan perhitungan TPP ASN berbasis kinerja

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Mengendalikan beban belanja pegawai agar tidak membebani APBD

• Mendorong penerapan TPP ASN yang adil, objektif, dan akuntabel

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional TPP ASN Tahun 2026

• Regulasi dan Prinsip Penetapan TPP ASN

• Penyusunan Indikator Kinerja TPP ASN Berbasis SAKIP

• Mekanisme dan Simulasi Perhitungan TPP ASN

• Strategi Pengendalian Beban APBD melalui TPP

• Integrasi TPP dengan Sistem Kepegawaian dan Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi TPP ASN di Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala BPKAD

• Inspektorat/APIP

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Tim Penyusun dan Pengelola TPP ASN

• Pejabat Administrator dan Pengawas

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata pengelolaan TPP ASN

• Studi kasus dan simulasi perhitungan

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang patuh regulasi merupakan fondasi utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Memasuki Tahun 2026, ASN dan OPD dituntut untuk memahami serta menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan berbagai pembaruan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, banyak OPD masih menghadapi kendala dalam memahami perubahan regulasi keuangan daerah dan implikasinya terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Ketidaksinkronan pemahaman regulasi sering menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaksanaan anggaran, hingga potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan APBD, lemahnya akuntabilitas kinerja keuangan, serta berkurangnya efektivitas OPD dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Implementasi Regulasi Keuangan 2026

• Perubahan regulasi belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD

• Ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan ketentuan terbaru

• Pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku

• Penatausahaan dan pelaporan keuangan belum konsisten dengan aturan terbaru

• Risiko temuan pemeriksaan akibat kesalahan interpretasi regulasi

Mengapa Update Regulasi Keuangan Daerah 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah

• Evaluasi kinerja daerah menuntut kepatuhan penuh terhadap regulasi keuangan

• Integrasi sistem keuangan daerah (SIPD/SIKD) mensyaratkan kesesuaian regulasi

• Tanggung jawab ASN dan OPD terhadap pengelolaan APBD semakin diperketat

• Kepatuhan regulasi berpengaruh langsung terhadap kinerja OPD dan kepercayaan publik

Strategi Kunci ASN dan OPD Menghadapi Regulasi Keuangan Daerah 2026

• Memahami pembaruan kebijakan dan regulasi keuangan daerah secara komprehensif

• Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan ketentuan terbaru

• Meningkatkan ketertiban pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

• Memperkuat integrasi keuangan daerah dengan SIPD dan sistem kinerja

• Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan keuangan sesuai regulasi

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Update Regulasi Keuangan Daerah Tahun 2026: Panduan Lengkap bagi ASN dan OPD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi keuangan daerah terbaru Tahun 2026

• Memberikan panduan praktis implementasi regulasi keuangan daerah bagi OPD

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko temuan pemeriksaan

• Memperkuat kepatuhan pengelolaan APBD terhadap peraturan perundang-undangan

• Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Update Regulasi Keuangan Daerah dan Implikasinya bagi OPD

• Perencanaan dan Penganggaran APBD sesuai Ketentuan Terbaru

• Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

• Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah

• Integrasi Regulasi Keuangan dengan SIPD dan Sistem Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi Regulasi Keuangan Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Tim perencana dan pengelola anggaran OPD

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata di OPD

• Studi kasus implementasi regulasi keuangan daerah

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk semakin memperkuat tata kelola PBJ yang efisien, transparan, akuntabel, serta patuh terhadap regulasi terbaru.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi SKPD/OPD dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PBJ secara tepat, guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi, potensi permasalahan hukum, serta temuan pemeriksaan.

Ruang Lingkup Panduan Teknis PBJ 2026

Panduan teknis ini mencakup tahapan utama pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan

• Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• Kesesuaian perencanaan PBJ dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

• Penetapan metode pengadaan yang tepat

• Penganggaran dan penjadwalan pengadaan

2. Persiapan Pengadaan

• Penetapan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja

• Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

• Penyusunan HPS secara akuntabel

• Penyiapan dokumen pemilihan

3. Pelaksanaan Pengadaan

• Pelaksanaan pemilihan penyedia

• Pengadaan melalui e-Katalog dan e-Purchasing

• Evaluasi penawaran dan penetapan penyedia

• Penandatanganan kontrak

4. Pelaksanaan Kontrak

• Pengendalian pelaksanaan kontrak

• Perubahan kontrak dan adendum

• Pengawasan mutu, waktu, dan biaya

• Serah terima hasil pekerjaan

5. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

• Pengendalian internal PBJ

• Dokumentasi dan administrasi pengadaan

• Mitigasi risiko dan pencegahan permasalahan hukum

• Kesiapan menghadapi audit dan pemeriksaan

Tantangan PBJ Pemerintah Daerah Tahun 2026

• Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi PBJ

• Tingginya risiko kesalahan prosedur

• Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan elektronik

• Peningkatan pengawasan dan potensi temuan pemeriksaan

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur PBJ

Tujuan 

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap implementasi PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan teknis pelaku PBJ di lingkungan SKPD/OPD

• Mengurangi risiko administrasi dan permasalahan hukum PBJ

• Mendorong PBJ yang profesional, transparan, dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Panduan Teknis Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Terbaru Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan dan Regulasi PBJ Pemerintah Terbaru Tahun 2026

2. Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan RUP

3. Tugas dan Tanggung Jawab PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja

4. Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS

5. Pelaksanaan PBJ melalui e-Katalog dan e-Purchasing

6. Pengendalian Kontrak dan Manajemen Risiko PBJ

7. Pencegahan Permasalahan Hukum dan Temuan Pemeriksaan

8. Studi Kasus dan Best Practice PBJ Pemerintah Daerah

👥 Sasaran Peserta

• PA/KPA

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• PPTK

• Aparatur SKPD/OPD terkait PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata

• Studi kasus PBJ

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com