Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan strategis dalam implementasi UU HKPD adalah pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memberikan peluang besar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah secara lebih optimal dan berkeadilan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital pemerintahan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui integrasi data perpajakan, penerapan transaksi elektronik, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah guna meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.

Penguatan PAD tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah, meningkatkan kapasitas pembangunan daerah, memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah

✔ Tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat

✔ Belum optimalnya implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

✔ Belum maksimalnya penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah

✔ Belum optimalnya pemutakhiran dan validasi data objek pajak daerah

✔ Rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah

✔ Tingginya tunggakan pajak daerah

✔ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak daerah

✔ Belum terintegrasinya sistem informasi pendapatan daerah

✔ Masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah

✔ Belum tersusunnya roadmap peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan

✔ Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang semakin tinggi

Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Digitalisasi Pajak Daerah dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

TUJUAN KEGIATAN

✔ Memahami kebijakan nasional penguatan kemandirian fiskal daerah

✔ Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

✔ Memahami mekanisme penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

✔ Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi dan pemetaan potensi PAD

✔ Meningkatkan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

✔ Memahami strategi digitalisasi pajak daerah

✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah

✔ Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah

✔ Menyusun strategi dan roadmap peningkatan PAD yang berkelanjutan

✔ Memperkuat kapasitas fiskal daerah

✔ Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah

SASARAN PESERTA

• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi/Kabupaten/Kota

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah

• Inspektorat Daerah

• Bagian Perekonomian

• Bagian Hukum

• Pengelola Pajak Daerah

• Pengelola Retribusi Daerah

• Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah

• Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

• Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

• BUMD

• BLUD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

• Arah Kebijakan Nasional Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Pasca UU HKPD

• Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Strategi Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

• Strategi Optimalisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

• Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

• Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

• Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

• Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Regulasi Terbaru

• Teknik Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Berbasis Data dan Teknologi Informasi

• Digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Peningkatan PAD

• Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Dalam Penguatan Pendapatan Daerah

• Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

• Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah Untuk Meminimalisir Kebocoran PAD

• Penyusunan Roadmap Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2026–2030

• Best Practice Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi PAD dan Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

• Studi Kasus dan Diskusi Strategi Peningkatan PAD Sesuai Karakteristik Daerah

INFORMASI MATERI BIMTEK

Informasi lengkap mengenai materi pelatihan, latar belakang, dasar hukum, tujuan kegiatan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, biaya kegiatan, fasilitas peserta serta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui website LINKPEMDA Indonesia.

PENUTUP

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui optimalisasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, digitalisasi pajak daerah, penguatan pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami dan mengimplementasikan strategi peningkatan PAD secara komprehensif, memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat sistem pengendalian intern serta membangun budaya manajemen risiko yang terintegrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu strategi nasional dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui penerapan SPIP yang efektif, pemerintah daerah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern, implementasi SPIP saat ini diarahkan pada pendekatan SPIP Terintegrasi yang menghubungkan unsur pengendalian intern dengan manajemen risiko, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan, serta evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Manajemen risiko menjadi bagian penting dalam implementasi SPIP Terintegrasi karena berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, sasaran pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah, maupun pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam penerapan manajemen risiko adalah Register Risiko, yaitu dokumen yang memuat identifikasi risiko, sumber risiko, tingkat risiko, dampak risiko, pengendalian yang telah tersedia, rencana mitigasi risiko, serta penanggung jawab pengelolaan risiko pada masing-masing perangkat daerah. Selain itu, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif melalui tindakan mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Register Risiko, dan RTP juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, serta berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi pada seluruh perangkat daerah

✔ Belum terintegrasinya manajemen risiko dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja

✔ Belum tersusunnya Register Risiko secara sistematis dan berkelanjutan

✔ Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Rendahnya pemahaman aparatur mengenai konsep dan praktik manajemen risiko pemerintahan

✔ Belum terbangunnya budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja pemerintah daerah

✔ Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang SPIP dan manajemen risiko

✔ Belum optimalnya pemanfaatan hasil analisis risiko dalam proses pengambilan keputusan

✔ Tingginya risiko kegagalan program, kegiatan dan pencapaian target kinerja daerah

✔ Tuntutan peningkatan nilai Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Reformasi Birokrasi dan SAKIP

✔ Kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, efektivitas pengendalian intern, akuntabilitas kinerja, serta keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

• Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah

• Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

• Peraturan Menteri PANRB tentang Reformasi Birokrasi

• Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan SPIP, manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan daerah

TUJUAN KEGIATAN

✔ Memahami kebijakan nasional mengenai SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko pemerintahan

✔ Memahami konsep, prinsip dan tahapan implementasi SPIP Terintegrasi

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko organisasi

✔ Memahami teknik penyusunan Register Risiko pada perangkat daerah

✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja daerah

✔ Meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah

✔ Mendukung peningkatan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

✔ Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas

✔ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

✔ Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan

SASARAN PESERTA

• Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

• Bagian Organisasi

• Bagian Hukum

• Bagian Pembangunan

• Auditor APIP

• Tim SPIP Pemerintah Daerah

• Tim Reformasi Birokrasi

• Tim SAKIP

• Unit Pengelola Risiko

• Unit Pengendalian Gratifikasi

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Pejabat Perencana

• Pengelola Program dan Kegiatan

• BLUD

• BUMD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

• Kebijakan Nasional Penguatan SPIP Terintegrasi Tahun 2026

• Konsep Dasar dan Kerangka SPIP Terintegrasi

• Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

• Teknik Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional

• Analisis Risiko dan Penilaian Tingkat Risiko

• Penyusunan Peta Risiko (Risk Map)

• Penyusunan Register Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

• Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

• Integrasi Manajemen Risiko dalam RKPD, Renja OPD, RKA-SKPD dan APBD

• Peran APIP dalam Penguatan SPIP Terintegrasi

• Strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

• Integrasi SPIP dengan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas

• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko

• Praktik Penyusunan Register Risiko dan RTP

• Studi Kasus Implementasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah

INFORMASI MATERI BIMTEK

Informasi lengkap mengenai materi pelatihan, latar belakang, dasar hukum, urgensi pelaksanaan, tujuan kegiatan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, biaya kegiatan, fasilitas peserta, serta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut:

🌐 Materi BIMTEK:

http://linkpemda.com/materi/bidang-pemerintahan/bimtek-implementasi-spip-terintegrasi-manajemen-risiko-penyusunan-register-risiko-dan-rencana-tindak-pengendalian-rtp-tahun-2026

Peserta juga dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan BIMTEK Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026, termasuk konsultasi tema kegiatan, penyesuaian materi sesuai kebutuhan daerah, serta informasi teknis pelaksanaan kegiatan secara daring maupun luring melalui LINKPEMDA 

JADWAL PELAKSANAAN BIMTEK

Untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional terbaru yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA Indonesia, silakan mengunjungi:

https://linkpemda.com/jadwal

PROFIL LEMBAGA

LINKPEMDA Indonesia merupakan lembaga yang fokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar nasional, pelatihan dan pendampingan implementasi regulasi.

Profil lengkap lembaga dapat dilihat melalui:

https://linkpemda.com/profile

PENUTUP

Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas. Dengan penerapan pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko yang sistematis, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meminimalkan potensi kegagalan program, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami dan mengimplementasikan SPIP Terintegrasi secara optimal, menyusun Register Risiko dan RTP yang berkualitas, meningkatkan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, serta memperkuat Reformasi Birokrasi dan SAKIP guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik menuju birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas dan berdaya saing.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL PENYUSUNAN SSH, ASB, SBU DAN HSPK TAHUN ANGGARAN 2027 BERBASIS SIPD SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RKPD, RKA-SKPD DAN APBD YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Strategi Profesional Mewujudkan Standarisasi Belanja Daerah yang Tepat, Terukur, Berbasis Kinerja, dan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas serta didukung oleh standar biaya yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan instrumen strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Seiring dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan memperbarui standar biaya daerah secara berkala agar sesuai dengan kondisi riil daerah, perkembangan harga pasar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SSH, ASB, SBU dan HSPK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian belanja daerah, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya penyusunan SSH berdasarkan survei harga pasar yang valid dan terkini

✔ Belum tersusunnya ASB secara komprehensif untuk seluruh program dan kegiatan perangkat daerah

✔ Belum optimalnya integrasi SSH, ASB, SBU dan HSPK ke dalam SIPD

✔ Perbedaan standar biaya antar perangkat daerah yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penganggaran

✔ Keterbatasan SDM dalam melakukan analisis biaya dan penyusunan standar belanja

✔ Tingginya risiko ketidakwajaran anggaran dan inefisiensi belanja daerah

✔ Kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi terbaru bidang pengelolaan keuangan daerah

✔ Tuntutan peningkatan kualitas RKPD, RKA-SKPD dan APBD berbasis kinerja

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK Tahun Anggaran 2027 Berbasis SIPD agar mampu menyusun standar biaya daerah secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

• Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK

TUJUAN KEGIATAN

✔ Memahami kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027

✔ Memahami konsep, fungsi dan kedudukan SSH, ASB, SBU dan HSPK dalam penganggaran daerah

✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan SSH berbasis survei harga pasar

✔ Meningkatkan kemampuan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

✔ Memahami metode penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)

✔ Memahami teknik penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

✔ Mengoptimalkan implementasi SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah

✔ Mendukung penyusunan RKPD, RKA-SKPD dan APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Inspektorat Daerah

• Sekretariat Daerah

• Bagian Organisasi

• Bagian Pembangunan

• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

• Badan Pendapatan Daerah

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

• BLUD

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Pejabat Perencana

• Pejabat Penatausahaan Keuangan

• Pengelola Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

INFORMASI MATERI BIMTEK

Informasi lengkap mengenai materi, tujuan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui:

https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimtek-penyusunan-ssh-asb-sbu-dan-hspk-ta-2027-berbasis-sipd

JADWAL PELAKSANAAN BIMTEK

Untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional terbaru yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA Indonesia, silakan mengunjungi:

https://linkpemda.com/jadwal

PROFIL LEMBAGA

LINKPEMDA Indonesia merupakan lembaga yang fokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar nasional, pelatihan dan pendampingan implementasi regulasi.

Profil lengkap lembaga dapat dilihat melalui:

https://linkpemda.com/profile

PENUTUP

Penyusunan SSH, ASB, SBU dan HSPK merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan tersedianya standar biaya yang akurat dan terintegrasi dengan SIPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas RKPD, RKA-SKPD dan APBD secara lebih tepat sasaran, terukur dan berorientasi hasil.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami regulasi terbaru, menyusun standar biaya yang berkualitas, serta mengimplementasikannya secara optimal dalam SIPD guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional menuju APBD Tahun Anggaran 2027 yang berkualitas.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📚 Materi BIMTEK :
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimtek-penyusunan-ssh-asb-sbu-dan-hspk-ta-2027-berbasis-sipd

📅 Jadwal Kegiatan :
https://linkpemda.com/jadwal

🏢 Profil Lembaga :
https://linkpemda.com/profile

Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Terintegrasi, Akuntabel, Efektif, dan Berorientasi Hasil untuk Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2026

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras, terintegrasi, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Penerapan SIPD RI menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026

Memasuki Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah, antara lain:

✔ Sinkronisasi program daerah dengan Prioritas Nasional dan Asta Cita Pemerintah.

✔ Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah berbasis kinerja dan hasil.

✔ Harmonisasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Optimalisasi penggunaan SIPD RI dalam proses perencanaan dan penganggaran.

✔ Penyusunan KUA-PPAS dan APBD yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

✔ Penguatan pengendalian pembangunan daerah berbasis indikator kinerja.

✔ Monitoring dan evaluasi capaian pembangunan daerah secara berkelanjutan.

✔ Peningkatan kualitas belanja daerah yang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

✔ Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

✔ Percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.

Tantangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sumber daya aparatur yang memahami secara komprehensif proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan penggunaan SIPD RI sesuai regulasi terbaru.

SIPD RI Sebagai Pilar Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

SIPD RI merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan integrasi data pembangunan daerah secara nasional.

Melalui SIPD RI, pemerintah daerah dapat:

✔ Menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis dan terukur.

✔ Mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah.

✔ Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.

✔ Mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

✔ Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

✔ Memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

✔ Mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

✔ Mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah

Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan. Keselarasan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, serta Prioritas Nasional akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Manfaat Mengikuti Bimtek

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami kebijakan terbaru pemerintah terkait perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026.

✔ Memahami tata cara penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Memahami proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD.

✔ Mengimplementasikan SIPD RI bidang perencanaan dan penganggaran.

✔ Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah.

✔ Menyusun indikator kinerja pembangunan yang terukur.

✔ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

✔ Mengoptimalkan kualitas belanja daerah berbasis kinerja.

✔ Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah.

✔ Mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Materi Pembahasan

✔ Kebijakan Terbaru Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026.

✔ Implementasi SIPD RI Bidang Perencanaan dan Penganggaran.

✔ Teknik Penyusunan RKPD Tahun 2027.

✔ Penyusunan Renja Perangkat Daerah Berbasis Kinerja.

✔ Sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

✔ Penyusunan KUA dan PPAS Sesuai Regulasi Terbaru.

✔ Strategi Penyusunan APBD yang Efektif dan Akuntabel.

✔ Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Melalui SIPD RI.

✔ Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SIPD RI.

✔ Penguatan Pengendalian Pembangunan Daerah.

✔ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

✔ Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Capaian Program.

✔ Penyelarasan Program Daerah dengan Prioritas Nasional dan Asta Cita.

✔ Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah.

✔ Studi Kasus dan Praktik Implementasi SIPD RI.

Sasaran Peserta

✔ Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota.

✔ BPKAD.

✔ Sekretariat Daerah.

✔ Bagian Administrasi Pembangunan.

✔ Bagian Perencanaan.

✔ Inspektorat Daerah.

✔ Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

✔ Pejabat Perencana.

✔ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

✔ Administrator SIPD RI.

✔ Aparatur Pemerintah Daerah.

✔ Instansi Pemerintah Pusat.

✔ BUMD.

✔ Perguruan Tinggi.

Narasumber

Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Bappenas, Kementerian Keuangan, Praktisi SIPD RI, Akademisi, serta tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Bimbingan Teknis (BIMTEK) Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi Narasumber.

✔ Seminar Kit.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Konsumsi dan Coffee Break.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

✔ Sharing Session dan Diskusi Interaktif Bersama Narasumber.

BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

KETENTUAN KHUSUS

✔ Jadwal dan lokasi kegiatan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan instansi.

✔ Pelaksanaan In House Training, Bimtek Khusus Daerah, Workshop, dan Pelatihan Mandiri dapat dilaksanakan dengan minimal 10 peserta.

✔ Untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah Pulau Jawa, jumlah minimal peserta adalah 5 orang.

✔ Surat undangan resmi, formulir pendaftaran, jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, dan informasi teknis lainnya dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara.

Informasi dan Pendaftaran

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : LinkPemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

PENUTUP

Perencanaan dan penganggaran daerah yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan RKPD, Renja, KUA-PPAS, APBD, serta implementasi SIPD RI, pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar Nasional, Pelatihan, dan Program Pengembangan Kompetensi yang berkualitas, aplikatif, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

"Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Terintegrasi, Akuntabel, Adaptif, dan Berorientasi Hasil untuk Indonesia Maju."

Implementasi Artificial Intelligence (AI), Pembelajaran Berdiferensiasi, dan Pendidikan Inklusif dalam Mendukung Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Mempersiapkan Guru Profesional, Adaptif, dan Berdaya Saing dalam Menghadapi Transformasi Pendidikan Abad ke-21

Pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya keberagaman karakteristik peserta didik, serta tuntutan pembelajaran yang semakin berpusat pada peserta didik menempatkan guru pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan kualitas pendidikan.

Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator, mentor, inovator, sekaligus agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Di sisi lain, sekolah di berbagai daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keberagaman kemampuan peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), serta perkembangan Artificial Intelligence (AI) menuntut adanya peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Saat ini banyak guru dan tenaga pendidik menghadapi pertanyaan yang sama:

• Bagaimana memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) secara tepat dalam proses pembelajaran?

• Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di dalam kelas?

• Bagaimana memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus?

• Bagaimana menciptakan sekolah yang inklusif, ramah anak, dan berorientasi pada kebutuhan setiap peserta didik?

Menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru Nasional yang dirancang secara komprehensif untuk membantu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan dalam menguasai kompetensi yang dibutuhkan di era transformasi pendidikan digital.

Mengapa Pelatihan Ini Penting?

Perubahan dunia pendidikan tidak dapat dihindari. Guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pembelajaran akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tiga kebutuhan utama dunia pendidikan saat ini:

1. Artificial Intelligence (AI) untuk Pendidikan

Artificial Intelligence telah menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan AI dapat membantu guru menyusun perangkat ajar, mengembangkan media pembelajaran, membuat asesmen, mengelola administrasi pendidikan, serta meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

2. Pembelajaran Berdiferensiasi

Setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, efektif, dan berpusat pada peserta didik.

3. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan komitmen untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh hak pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Guru perlu memiliki kompetensi dalam memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Manfaat Strategis Mengikuti Pelatihan

Melalui pelatihan ini peserta akan memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Peserta akan mampu:

✔ Memahami perkembangan terbaru Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan.

✔ Menggunakan ChatGPT dan berbagai platform AI untuk mendukung tugas guru.

✔ Menyusun modul ajar dan perangkat pembelajaran berbasis AI.

✔ Membuat soal, asesmen, dan media pembelajaran secara lebih efektif.

✔ Memahami konsep pendidikan inklusif secara komprehensif.

✔ Mengidentifikasi karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).

✔ Mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik.

✔ Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI).

✔ Mengelola kelas yang inklusif, adaptif, dan ramah anak.

✔ Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru sesuai kebutuhan pendidikan masa depan.

Materi Pelatihan

✔ Transformasi Pendidikan Nasional dan Peran Guru di Era Artificial Intelligence.

✔ Pengenalan Artificial Intelligence (AI) dan ChatGPT untuk Dunia Pendidikan.

✔ Praktik Pemanfaatan AI dalam Penyusunan Modul Ajar.

✔ AI untuk Pembuatan Soal dan Instrumen Asesmen.

✔ AI untuk Administrasi dan Pelaporan Pembelajaran.

✔ Pengembangan Media Pembelajaran Digital Berbasis AI.

✔ Konsep dan Implementasi Pendidikan Inklusif.

✔ Identifikasi dan Penanganan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).

✔ Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi.

✔ Penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI).

✔ Teknik Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Adaptif.

✔ Pengelolaan Kelas Inklusif yang Efektif.

✔ Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat.

✔ Studi Kasus dan Best Practice Pendidikan Inklusif.

Output dan Produk yang Akan Dibawa Pulang Peserta

Selain memperoleh pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta pengalaman belajar dari para narasumber yang kompeten, setiap peserta akan mendapatkan berbagai perangkat pendukung yang dapat langsung digunakan dan diimplementasikan di sekolah masing-masing.

🎁 Bonus Eksklusif dan Toolkit Implementasi Peserta

🎓 Sertifikat Pelatihan Nasional 20 JP.

📘 Template Program Pembelajaran Individual (PPI) Siap Implementasi.

📘 Template Modul Ajar Berdiferensiasi dan Adaptif.

📘 Template Asesmen Diagnostik dan Pemetaan Kebutuhan Belajar Peserta Didik.

📘 Template Administrasi Guru Berbasis Artificial Intelligence (AI).

📘 Template Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas Inklusif.

🤖 Paket 100 Prompt ChatGPT untuk Guru.

🤖 Paket 50 Prompt ChatGPT untuk Kepala Sekolah dan Pengelola Pendidikan.

🤖 Panduan Praktis Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Pembelajaran, Asesmen, dan Administrasi Pendidikan.

🤖 Panduan Penyusunan Modul Ajar, Soal, dan Instrumen Evaluasi Berbasis AI.

📂 Paket Toolkit AI untuk Guru dan Tenaga Kependidikan.

📂 Materi Digital dan Dokumentasi Pelatihan.

🤝 Grup Komunikasi dan Jejaring Peserta Pelatihan.

💡 Strategi Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi, Pendidikan Inklusif, dan Pemanfaatan AI yang dapat langsung diterapkan di sekolah.

Sasaran Peserta

✔ Kepala Sekolah.

✔ Wakil Kepala Sekolah.

✔ Guru SD/MI.

✔ Guru SMP/MTs.

✔ Guru SMA/SMK/MA.

✔ Guru Bimbingan dan Konseling.

✔ Guru Pendamping Khusus (GPK).

✔ Pengawas Sekolah.

✔ Yayasan Pendidikan.

✔ Praktisi Pendidikan.

✔ Dinas Pendidikan.

Narasumber

Narasumber berasal dari unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Akademisi, Praktisi Pendidikan Inklusif, Praktisi Artificial Intelligence (AI) Bidang Pendidikan, Pengawas Sekolah, Konsultan Pendidikan, serta tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kompetensi guru dan transformasi pendidikan digital.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

📅 29 Juli – 1 Agustus 2026

📍 Hi Hotel Senen Jakarta

Jl. Pasar Senen No. 3, RW. 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410.

Pola Pelaksanaan

Hari Pertama
Registrasi Peserta dan Check-In Hotel.

Hari Kedua
Pelaksanaan Pelatihan dan Praktik.

Hari Ketiga
Pelaksanaan Pelatihan dan Praktik.

Hari Keempat
Penutupan dan Check-Out Peserta.

Fasilitas Peserta

✔ Sertifikat Nasional 20 JP.

✔ Modul dan Materi Pelatihan.

✔ Tas Eksklusif Peserta.

✔ Kaos Pelatihan.

✔ Tumbler Eksklusif.

✔ Konsumsi Selama Kegiatan.

✔ Penginapan Hotel 4 Hari 3 Malam (Sharing).

✔ Dokumentasi Kegiatan.

✔ Forum Kolaborasi dan Jejaring Profesional Peserta Pelatihan.

Investasi Peserta

Rp 3.750.000,- per peserta

Investasi tersebut telah mencakup pelatihan, sertifikat nasional 20 JP, materi dan modul pelatihan, penginapan hotel 4 hari 3 malam, konsumsi, training kit, dokumentasi kegiatan, serta bonus toolkit implementasi peserta.

Tentang LINKPEMDA

LINKPEMDA merupakan media informasi, edukasi, dan pengembangan kapasitas yang berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar nasional, dan program pengembangan kompetensi yang aplikatif, profesional, dan berkualitas.

Artikel Terkait

Sebagai bagian dari komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kompetensi guru dan transformasi pendidikan di Indonesia, peserta juga dapat mengakses berbagai artikel dan informasi berikut:

📚 Bimtek Sertifikasi Guru Mengaji di Satuan Pendidikan.

📚 Pelatihan dan Pengembangan Guru Tahun 2026: Optimalisasi Pembelajaran Berbasis HOTS untuk Menghadapi Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

📚 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tingkatkan Kompetensi Guru Melalui Bimtek Penyusunan Soal Valid, Reliabel, dan Strategi Peningkatan Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

📚 Gerakan Sekolah Sehat: Mewujudkan Lingkungan Pendidikan yang Sehat, Aman, dan Berkualitas.

Informasi dan Pendaftaran

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : LinkPemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

Syarat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan apabila jumlah peserta yang telah terdaftar dan terkonfirmasi mencapai minimal 10 (sepuluh) peserta.

Saatnya Guru Indonesia Naik Kelas

Jangan hanya mengikuti perkembangan teknologi. Jadilah bagian dari transformasi pendidikan Indonesia.

Tingkatkan kompetensi profesional, kuasai Artificial Intelligence (AI), terapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan wujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.

LINKPEMDA

Membangun Guru Profesional, Menguasai Artificial Intelligence, dan Mewujudkan Sekolah Inklusif untuk Pendidikan Indonesia yang Lebih Maju.

Mari menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.