Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada rumah sakit daerah, puskesmas, serta unit layanan kesehatan milik pemerintah daerah. Melalui sistem BLUD, instansi pelayanan kesehatan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, penerapan BLUD menuntut adanya tata kelola manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit daerah perlu memahami berbagai aspek penting dalam pengelolaan BLUD, mulai dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pengelolaan keuangan BLUD, sistem akuntansi BLUD, hingga pengelolaan kinerja layanan kesehatan.

Seiring dengan perkembangan regulasi pengelolaan BLUD serta tuntutan peningkatan kualitas layanan kesehatan, aparatur pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit daerah perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam mengelola unit layanan kesehatan secara profesional.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit daerah dalam pengelolaan BLUD, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan BLUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tata kelola BLUD, pengelolaan keuangan BLUD, serta peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan rumah sakit daerah

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai pengelolaan BLUD

Meningkatkan kapasitas pengelola rumah sakit daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD

Mendorong peningkatan kualitas tata kelola manajemen rumah sakit daerah

Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran BLUD melalui penyusunan RBA

Mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Pengelolaan BLUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

2. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

3. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah

4. Bimtek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD

5. Bimtek Penguatan Tata Kelola Manajemen Rumah Sakit Daerah

6. Bimtek Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Daerah

7. Bimtek Pengelolaan Kinerja BLUD

8. Bimtek Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan BLUD

9. Bimtek Pengembangan Layanan Kesehatan Berbasis BLUD

10. Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Puskesmas BLUD

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Puskesmas BLUD

BPKAD / Badan Keuangan Daerah

Inspektorat Daerah

Bagian Keuangan dan Perencanaan Rumah Sakit

Perangkat Daerah yang mengelola unit layanan BLUD

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus RSUD dan Puskesmas BLUD

Pendampingan Penyusunan RBA BLUD

Konsultasi Teknis Pengelolaan BLUD

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dan daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang telah ditetapkan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi pengadaan serta kemampuan teknis dalam melaksanakan setiap tahapan proses pengadaan.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terus mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, profesional, serta berbasis sistem elektronik. Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta pemanfaatan E-Katalog menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan melalui penguatan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mekanisme pengadaan berbasis elektronik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan transparan

Memperkuat kompetensi aparatur dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik

Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah

Mendukung terciptanya proses pengadaan yang profesional dan akuntabel

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Bimtek Perubahan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Bimtek Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4. Bimtek Tugas dan Fungsi Pejabat Pengadaan

5. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog

6. Bimtek Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

7. Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

8. Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

9. Bimtek Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

10. Bimtek Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pengadaan

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)

Inspektorat Daerah

BPKAD

Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus UKPBJ

Pendampingan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa

Konsultasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi yang menekankan pada peningkatan kinerja aparatur, penyederhanaan proses pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan berbagai instrumen evaluasi pelayanan publik seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sistem pengaduan masyarakat melalui SP4N–LAPOR, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan standar pelayanan, penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Pemerintah Daerah Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan pemerintah, serta strategi pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan publik

Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel

Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan sistem pengaduan masyarakat

Mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

2. Bimtek Penyusunan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Bimtek Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N–LAPOR

4. Bimtek Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

5. Bimtek Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

6. Bimtek Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital

7. Bimtek Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8. Bimtek Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik

9. Bimtek Pengembangan Model Pelayanan Publik Modern

10. Bimtek Penguatan Budaya Pelayanan Prima Aparatur Pemerintah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Bagian Organisasi Setda

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Inspektorat Daerah

Bappeda

Pejabat Pengelola Pelayanan Publik

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat

Unit layanan publik pemerintah daerah

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus DPMPTSP dan Unit Pelayanan Publik

Pendampingan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Konsultasi Teknis Penguatan Sistem Pelayanan Publik

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah pusat terus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor layanan publik.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan Smart Government, serta penguatan tata kelola data pemerintah daerah yang terintegrasi. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis digital.

Salah satu program nasional yang menjadi bagian penting dalam transformasi digital pemerintahan adalah implementasi Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola data pembangunan daerah secara sistematis serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi era digital pemerintahan, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Transformasi Digital Pemerintah Daerah dan Smart Government Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan transformasi digital pemerintahan, pengembangan sistem informasi pemerintahan, serta strategi implementasi Smart Government di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan transformasi digital pemerintahan

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Memperkuat tata kelola data pemerintah daerah melalui implementasi Satu Data Indonesia

Mendorong pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi

Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Transformasi Digital Pemerintah Daerah meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2. Bimtek Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah

3. Bimtek Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah

4. Bimtek Transformasi Digital Pemerintah Daerah menuju Smart Government

5. Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

6. Bimtek Tata Kelola Data Pemerintah Daerah Berbasis Digital

7. Bimtek Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

8. Bimtek Digitalisasi Layanan Publik Pemerintah Daerah

9. Bimtek Smart City dan Smart Government Pemerintah Daerah

10. Bimtek Penguatan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Dinas Komunikasi dan Informatika

Bappeda

BPKAD

Inspektorat Daerah

Bagian Organisasi Setda

Bagian Perencanaan OPD

Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Perangkat Daerah yang menangani teknologi informasi dan data pembangunan

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus Diskominfo dan Bappeda

Pendampingan Implementasi SPBE

Konsultasi Teknis Transformasi Digital Pemerintah Daerah

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, serta kinerja yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penguatan manajemen ASN, yang meliputi penataan organisasi, pengembangan kompetensi aparatur, manajemen kinerja, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu memahami berbagai instrumen manajemen ASN seperti Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Proses Bisnis, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola organisasi pemerintah secara profesional dan berbasis kinerja.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang manajemen ASN dan reformasi birokrasi, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Program Bimbingan Teknis Nasional Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2027 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan manajemen ASN, peningkatan kinerja organisasi, serta implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan manajemen ASN

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah

Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah

Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik

Materi Bimbingan Teknis

Program Bimtek Nasional Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi meliputi berbagai tema pelatihan strategis, antara lain:

1. Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) ASN

2. Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) ASN

3. Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

4. Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

5. Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

6. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai

7. Bimtek Manajemen Kinerja ASN Berbasis Sistem Merit

8. Bimtek Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

9. Bimtek Penguatan Sistem Manajemen ASN

10. Bimtek Penguatan Integritas dan Profesionalisme ASN

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDM)

Inspektorat Daerah

Bappeda

Bagian Organisasi Setda

Pejabat Pengelola Kepegawaian

Pejabat Perencana

Pejabat Administrator dan Pengawas

Perangkat Daerah yang menangani manajemen ASN

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Metode Pelaksanaan:

Tatap Muka (Classroom Training)

In House Training Pemerintah Daerah

Daring / Online Training (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Bimtek Nasional

In House Training Pemerintah Daerah

Kelas Khusus BKPSDM dan Bagian Organisasi

Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen ASN

Konsultasi Teknis Implementasi Reformasi Birokrasi

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com