DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

Bendahara Pemerintah Daerah memiliki peran strategis sekaligus posisi paling rawan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Memasuki tahun 2026, tuntutan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah semakin meningkat, seiring dengan penguatan pengawasan oleh APIP dan BPK.

Dalam praktiknya, banyak permasalahan bendahara tidak bersumber dari unsur kesengajaan, melainkan akibat ketidaktepatan prosedur, lemahnya pemahaman risiko, serta kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, bendahara membutuhkan strategi yang tepat agar dapat menjalankan tugas secara profesional, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan Bendahara Pemerintah Tahun 2026

Beberapa tantangan utama yang dihadapi bendahara pemerintah daerah pada tahun 2026 antara lain:

• Risiko hukum dan administrasi atas pengelolaan kas

• Kesalahan dalam pengelolaan UP, GU, TU, dan LS

• Pertanggungjawaban SPJ yang lengkap secara administrasi tetapi lemah secara substansi

• Risiko perpajakan bendahara yang sering terabaikan

• Ketidaksinkronan data SIPD dengan dokumen fisik

• Tekanan perintah atasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

Tanpa strategi yang aman dan terukur, bendahara berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila terjadi temuan pemeriksaan.

Strategi Aman Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi aman bendahara tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup:

1. Pemahaman risiko pribadi bendahara dalam setiap transaksi

2. Pengelolaan kas yang tertib, terkontrol, dan terdokumentasi

3. Pertanggungjawaban keuangan berbasis kewajaran dan kepatuhan

4. Penguasaan tanggung jawab perpajakan bendahara

5. Hubungan kerja yang jelas antara bendahara, PPK, dan PPTK

6. Kesiapan menghadapi pemeriksaan dan penyelesaian temuan

Strategi tersebut perlu dipahami dan dilatih secara sistematis melalui bimbingan teknis yang aplikatif.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Strategi Aman Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap risiko hukum dan administrasi

• Membekali bendahara dengan strategi pengelolaan kas yang aman

• Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan bendahara

• Memperkuat kesiapan bendahara dalam menghadapi pemeriksaan APIP dan BPK

Materi Bimbingan Teknis

1. Manajemen Risiko Pribadi Bendahara Pemerintah

2. Pengelolaan Kas UP, GU, TU, dan LS yang Aman dan Tertib

3. Pertanggungjawaban Bendahara Berbasis Substansi

4. Kesalahan Bendahara yang Sering Menjadi Temuan BPK

5. Hubungan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara dengan PPK dan PPTK

6. Tanggung Jawab Perpajakan Bendahara Pemerintah

7. Sinkronisasi SIPD dengan Dokumen Pertanggungjawaban

8. Strategi Menghadapi dan Menyelesaikan Temuan Pemeriksaan

9. Etika dan Integritas Bendahara dalam Pelaksanaan Tugas

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan staf pengelola keuangan OPD

• Kuasa BUD dan pejabat terkait

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan praktik terbaik

• Studi kasus nyata pengelolaan keuangan bendahara

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Simulasi penyelesaian permasalahan bendahara

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahun 2026 menjadi periode strategis karena pemerintah daerah dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan patuh regulasi, seiring penguatan sistem pengawasan, audit BPK, serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) secara penuh.

Berbagai temuan audit dan evaluasi nasional menunjukkan bahwa kelemahan pengelolaan keuangan daerah masih banyak terjadi pada aspek perencanaan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah menjadi kebutuhan wajib dan berkelanjutan.

Kerangka Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 tetap mengacu pada regulasi utama, antara lain:

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Kebijakan penganggaran dan pelaporan APBD tahun anggaran berjalan

• Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui SIPD RI

Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dilakukan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah antara lain:

1. Penyesuaian kebijakan APBD dengan dinamika regulasi nasional

2. Optimalisasi peran PA, KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara

3. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam SIPD RI

4. Pencegahan kesalahan administrasi yang berpotensi menjadi temuan audit

5. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Tantangan tersebut menuntut aparatur pengelola keuangan untuk tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menguasai aspek teknis dan praktik terbaik di lapangan.

Pentingnya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi instrumen strategis untuk:

• Menyelaraskan pemahaman aparatur terhadap regulasi terbaru

• Meningkatkan kepatuhan dan kualitas tata kelola keuangan

• Meminimalisir risiko kesalahan administrasi dan temuan audit

• Mendorong terwujudnya pengelolaan APBD yang efektif dan akuntabel

Melalui pelatihan yang terstruktur dan berbasis praktik, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

📄 MATERI PENAWARAN KEGIATAN (SIAP KIRIM)

PENAWARAN

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

Berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan SIPD RI

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Sejalan dengan penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan optimalisasi SIPD RI, LINKPEMDA menawarkan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah

• Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan APBD secara tertib dan akuntabel

• Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Materi Pokok

1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

2. Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

3. Peran dan Tanggung Jawab PA, KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

5. Integrasi Pengelolaan Keuangan melalui SIPD RI

6. Studi Kasus dan Pembahasan Temuan Audit

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• PA/KPA, PPK, PPTK

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Aparatur OPD terkait pengelolaan keuangan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 diproyeksikan tetap menjadi salah satu jalur utama pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah. Tingginya jumlah pelamar setiap tahun menuntut calon peserta CPNS untuk memiliki strategi belajar yang terarah, sistematis, dan berbasis pemahaman kebijakan nasional.

Salah satu tahapan krusial dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Kegagalan pada tahap SKD akan menggugurkan peserta untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Oleh karena itu, diperlukan pembekalan awal yang tepat agar peserta memahami pola soal, ruang lingkup materi, serta pendekatan strategis dalam menghadapi SKD CPNS 2026.

Mengapa Fokus pada SKD & TWK CPNS 2026?

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga pemahaman nilai-nilai kebangsaan, etika ASN, serta konteks kebijakan publik nasional. Materi TWK mencakup:

• Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

• Bhinneka Tunggal Ika

• Peran ASN dalam menjaga persatuan dan integritas nasional

Pendekatan pembelajaran yang benar akan membantu peserta memahami substansi, bukan sekadar menghafal jawaban.

Penawaran Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pelatihan CPNS 2026: Pembekalan Strategi SKD & TWK Berbasis Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung peningkatan literasi kebangsaan dan kesiapan calon ASN, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan program Bimbingan Teknis / Pelatihan Pembekalan CPNS 2026 yang dirancang secara sistematis, edukatif, dan profesional.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi SKD CPNS 2026

• Membekali peserta dengan strategi menghadapi TWK secara konseptual

• Meningkatkan kesiapan mental, logika, dan karakter peserta seleksi CPNS

• Menanamkan nilai kebangsaan dan etika dasar calon ASN

Materi Pokok Pelatihan

• Gambaran Umum Seleksi CPNS Tahun 2026

• Strategi Menghadapi SKD CPNS

• Pendalaman Materi TWK:

  • Pancasila dan Nilai Kebangsaan

  • UUD 1945 dan Sistem Ketatanegaraan

  • NKRI dan Wawasan Nusantara

  • Bhinneka Tunggal Ika

• Pengenalan TIU & TKP (konsep dan pendekatan)

• Latihan soal dan pembahasan berbasis kompetensi

• Tips manajemen waktu dan strategi ujian

Sasaran Peserta

• Masyarakat umum calon peserta CPNS 2026

• Fresh graduate

• Tenaga honorer / non-ASN

• Peserta CPNS yang ingin meningkatkan pemahaman dasar SKD

Metode Pelaksanaan

• Tatap muka (klasikal)

• Daring / webinar

• Hybrid (sesuai kebutuhan peserta)

Narasumber

• Praktisi pengembangan SDM

• Akademisi dan fasilitator pelatihan

• Tenaga profesional bidang kebijakan publik dan wawasan kebangsaan

Keunggulan Pelatihan LINKPEMDA

✔ Materi disusun berbasis regulasi dan kebijakan nasional
✔ Pendekatan edukatif dan beretika
✔ Tidak menjanjikan kelulusan, fokus pada peningkatan kompetensi
✔ Dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta atau instansi

JADWAL PELATIHAN CPNS 2026

Periode: 1 Juli – 31 Oktober 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom / Hybrid)

Catatan:
Pelatihan ini bersifat pendampingan dan pembekalan untuk menghadapi SKD & TWK CPNS 2026. LINKPEMDA tidak memberikan jaminan kelulusan; hasil seleksi sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan peserta dan kebijakan resmi pemerintah.

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penutup

Melalui pelatihan ini, LINKPEMDA berkomitmen mendukung lahirnya calon ASN yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah.

📌 Informasi & Pendaftaran:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605

Tantangan Tata Kelola SKPD di Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi fase penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented government). Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang selaras, melaksanakan program secara efektif, serta menyajikan laporan kinerja yang akuntabel dan berkualitas.

Berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa tantangan yang masih dihadapi SKPD antara lain:

• Belum optimalnya penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran;

• Indikator kinerja yang belum sepenuhnya terukur dan berorientasi hasil;

• Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal;

• Tuntutan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Kondisi tersebut memerlukan penguatan kapasitas aparatur secara menyeluruh, lintas sektor, dan berkelanjutan.

Pentingnya Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Penguatan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan SKPD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui peningkatan pemahaman terhadap siklus perencanaan dan penganggaran, penyusunan indikator kinerja yang tepat, serta penguatan akuntabilitas kinerja, SKPD diharapkan mampu:

• Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik;

• Mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah;

• Mendukung pencapaian target pembangunan daerah;

• Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan kegiatan:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

2. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran dan kinerja.

3. Meningkatkan kualitas indikator dan target kinerja SKPD.

4. Memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5. Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ruang Lingkup Materi

• Kebijakan Nasional Pembangunan dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

• Penyelarasan Dokumen Perencanaan SKPD
  (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD)

• Penyusunan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah

• Penguatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja SKPD

• Penyusunan dan Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD

• Sekretaris SKPD

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Pejabat Perencana dan Penganggaran

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif

• Studi kasus dan praktik penyusunan

• Tanya jawab dan sharing pengalaman

Pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka, daring, atau hybrid, sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Manfaat Bagi Peserta dan Instansi

• Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur SKPD

• Penyelarasan perencanaan, anggaran, dan kinerja

• Peningkatan kualitas laporan kinerja perangkat daerah

• Dukungan nyata terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah

Penutup

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026, diharapkan SKPD di seluruh Indonesia mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Informasi & Pendaftaran

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📍 Bekasi – Jawa Barat

Strategi Membangun Reputasi dan Citra Positif Perusahaan

Di era keterbukaan informasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, reputasi dan citra perusahaan menjadi aset strategis yang menentukan tingkat kepercayaan publik, mitra, dan pemangku kepentingan. Setiap pernyataan, presentasi, maupun komunikasi perusahaan—baik langsung maupun melalui media digital—mencerminkan nilai dan profesionalitas organisasi.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan beretika. Pelatihan Komunikasi Korporasi & Public Speaking 2026 dirancang untuk memperkuat peran humas, juru bicara, dan pimpinan perusahaan dalam membangun reputasi dan citra positif perusahaan secara berkelanjutan.

Urgensi Komunikasi Korporasi dan Public Speaking

Komunikasi korporasi yang efektif berperan penting dalam:

• Membangun dan menjaga reputasi perusahaan

• Menyampaikan pesan perusahaan secara konsisten dan kredibel

• Mengelola hubungan dengan stakeholder internal dan eksternal

• Menghadapi situasi krisis dan isu publik

• Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor

Public speaking yang profesional menjadi kunci agar pesan perusahaan dapat diterima dengan jelas, meyakinkan, dan berdampak.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kemampuan komunikasi korporasi peserta

• Memperkuat keterampilan public speaking dan presentasi profesional

• Membekali peserta teknik penyampaian pesan yang efektif dan persuasif

• Mendukung pembentukan citra positif dan reputasi perusahaan

• Meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalitas SDM perusahaan

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Direksi dan manajemen perusahaan

• Kepala divisi / manajer Humas, Corporate Communication, dan PR

• Spokesperson / juru bicara perusahaan

• Tim Public Relations dan Corporate Affairs

• HRD dan Learning & Development

• Marketing Communication (Marcom)

• Supervisor, Team Leader, dan karyawan representatif perusahaan

• Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD

Materi Pelatihan

Materi pelatihan meliputi:

• Konsep dan strategi komunikasi korporasi

• Peran humas dalam membangun reputasi perusahaan

• Teknik public speaking profesional di lingkungan bisnis

• Penyusunan pesan perusahaan (key message & storytelling)

• Komunikasi dengan media dan stakeholder

• Etika komunikasi dan manajemen citra perusahaan

• Praktik presentasi dan simulasi komunikasi publik

• Studi kasus komunikasi perusahaan

Metode Pelaksanaan

• Paparan narasumber

• Diskusi interaktif

• Simulasi dan praktik public speaking

• Studi kasus perusahaan

• Tanya jawab dan evaluasi
  Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring (Zoom), atau hybrid.

Manfaat yang Diperoleh

• SDM mampu menjadi representasi perusahaan yang profesional

• Pesan perusahaan tersampaikan secara jelas dan konsisten

• Peningkatan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan

• Terbangunnya citra dan reputasi perusahaan yang positif

• Peningkatan kualitas komunikasi internal dan eksternal

Jadwal Pelaksanaan

Januari – Desember 2026

Tanggal : 08 - 09 Januari 2026
Tempat : Hotel Hi Senen Jakarta Jl. Pasar Senen No.3 Blok 3, Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Waktu : 2 ( Dua ) Hari Kegiatan Efektif

Versi online via Zoom juga tersedia.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, diberitahukan bahwa biaya kontribusi serta fasilitas peserta adalah sebagai berikut:

Paket A – Biaya Kontribusi: Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per peserta Tatap Muka

Paket B – Biaya Kontribusi: Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per peserta Online Zoom Meting

FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas peserta yang akan diterima adalah sebagai berikut:

✔ Sertifikat pelatihan
✔ Modul & makalah
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Rekaman dan e-modul (untuk peserta online)

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. On the spot saat registrasi di hotel, atau
2. Transfer ke rekening berikut:

            ●    Bank BRI

            ●    No. Rekening: 0424-01-000925-30-7

            ●    A.n.: LINKPEMDA

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Penyelenggara pelatihan dan pengembangan SDM profesional.

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
📍 Bekasi – Jawa Barat

Penutup

Pelatihan ini dirancang sebagai solusi strategis bagi perusahaan dalam memperkuat kompetensi komunikasi dan public speaking SDM-nya. Dengan pendekatan praktis dan aplikatif, peserta diharapkan mampu berperan aktif dalam membangun reputasi serta citra positif perusahaan di tahun 2026 dan seterusnya.