Panduan Lengkap Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Sistem Informasi Terpadu dan Evaluasi Nasional
Strategi Terpadu Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Terukur, dan Berbasis Data
📢 AKSES INFORMASI RESMI
👉 Lihat Jadwal Bimtek Terbaru 2026
👉 Lihat Daftar Materi Lengkap & Update Nasional
Dalam era transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan LPPD (RLPPD), serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menjadi instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah secara komprehensif.
Seiring dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) sebagai platform nasional terintegrasi, proses penyusunan laporan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi sistem pelaporan berbasis data, kinerja, dan integrasi lintas sektor yang menuntut ketepatan, konsistensi, dan sinkronisasi antar perangkat daerah.
Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan serius, antara lain:
Ketidaksinkronan data antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
Kesalahan dalam penyusunan indikator kinerja dan narasi capaian
Rendahnya pemahaman teknis terhadap mekanisme evaluasi EPPD
Belum optimalnya pemanfaatan SIPD dalam integrasi data kinerja
Menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA sebagai lembaga profesional pengembangan kapasitas aparatur, menghadirkan Program Bimtek Nasional 2026 yang dirancang secara komprehensif, aplikatif, dan berbasis kebutuhan riil pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
🎯 TUJUAN PROGRAM
Program ini diselenggarakan untuk:
Meningkatkan kompetensi teknis aparatur dalam penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD
Memperkuat pemahaman terhadap integrasi sistem pelaporan melalui SIPD RI
Meningkatkan kualitas dan konsistensi data kinerja pemerintah daerah
Mengoptimalkan capaian nilai evaluasi kinerja (EPPD) secara nasional
Meminimalisir kesalahan administratif dan potensi temuan audit
⚠️ MENGAPA PROGRAM INI SANGAT PENTING?
Transformasi pelaporan daerah kini berbasis sistem digital terintegrasi (SIPD)
Evaluasi pemerintah pusat semakin ketat dan berbasis indikator kinerja
Masih tingginya ketidaksesuaian data antar dokumen perencanaan dan pelaporan
LPPD dan EPPD menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja daerah
👉 Bimtek ini bukan sekadar pelatihan, tetapi kebutuhan strategis bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
📢 INFO TERBARU 2026
📌 Program ini mengacu pada:
Kebijakan terbaru pelaporan kinerja pemerintah daerah
Integrasi penuh sistem SIPD RI (perencanaan, penganggaran, pelaporan)
Mekanisme terbaru evaluasi EPPD berbasis kinerja (outcome-based)
👉 Klik sekarang:
✔ Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat
✔ Lihat Daftar Materi Detail per Sesi
📚 MATERI BIMTEK NASIONAL (UPDATE TERBARU)
👉 Lihat Daftar Materi Lengkap & Modul Pembelajaran Terbaru
1. Kebijakan Nasional & Regulasi Pelaporan Daerah
Kerangka regulasi LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD
Keterkaitan dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD
2. Teknis Penyusunan LPPD & LKPJ Berkualitas
Struktur dan sistematika terbaru
Penyusunan indikator kinerja daerah
Teknik penyusunan narasi berbasis data
3. RLPPD & EPPD Berbasis Evaluasi Kinerja
Mekanisme penilaian pemerintah pusat
Strategi peningkatan nilai EPPD
Analisis indikator kunci keberhasilan
4. Implementasi SIPD RI (Praktik Teknis)
Integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
Input dan sinkronisasi data antar modul
Solusi kendala teknis di lapangan
5. Sinkronisasi Perencanaan & Pelaporan Daerah
Keterkaitan RKPD, Renja, APBD dengan LPPD
Cascading kinerja OPD
6. Best Practice Nasional & Studi Kasus
Benchmark laporan daerah berprestasi
Simulasi penyusunan laporan berbasis kasus nyata
👥 PESERTA YANG DIREKOMENDASIKAN
BAPPEDA
INSPEKTORAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN (TAPEM)
SEKRETARIAT DAERAH
SELURUH OPD TERKAIT PELAPORAN
🧭 METODE PELAKSANAAN
Program dirancang secara fleksibel dan aplikatif:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training (Custom Program)
Pelatihan Daring (Zoom Meeting)
Studi Kasus & Praktik Langsung SIPD
📍 LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan diselenggarakan di kota-kota strategis nasional:
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
📌 Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi (custom training)
📞 INFORMASI & PENDAFTARAN
📱 Konsultasi & Pendaftaran: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
👉 Lihat Jadwal Terbaru & Amankan Kuota Sekarang!
👉 Download / Lihat Daftar Materi Lengkap Hari Ini!
🏢 TENTANG PENYELENGGARA
LINK PEMDA merupakan lembaga profesional yang berfokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui program pelatihan nasional yang berkualitas, sistematis, dan berbasis kebutuhan riil instansi.
Didukung oleh tenaga ahli dan praktisi berpengalaman, LINK PEMDA berkomitmen menghadirkan program Bimtek yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang:
✔ Profesional
✔ Transparan
✔ Akuntabel
✔ Berbasis kinerja dan teknologi
Strategi Terpadu Peningkatan Kompetensi Aparatur Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, dan Akuntabel
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Dalam menghadapi dinamika regulasi nasional yang terus berkembang, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi yang adaptif, terukur, dan berbasis standar nasional.
Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap aparatur memiliki pemahaman komprehensif terhadap regulasi terbaru, sistem tata kelola, serta implementasi teknis yang aplikatif di lapangan. Dalam konteks tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur secara berkelanjutan sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administratif dan temuan audit.
Sebagai lembaga profesional yang berfokus pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINK PEMDA menyelenggarakan Program Bimtek Nasional Tahun 2026–2027 yang dirancang secara sistematis, aplikatif, dan berbasis kebutuhan riil pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Program ini diselenggarakan untuk:
Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial aparatur secara terukur
Memperkuat pemahaman terhadap regulasi nasional terbaru
Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan
Mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel
Mendukung percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi
⚠️ MENGAPA PROGRAM INI PENTING?
Dinamika regulasi yang cepat membutuhkan pemahaman yang selalu diperbarui
Masih tingginya temuan audit akibat kesalahan teknis dan administratif
Tuntutan peningkatan kinerja instansi berbasis indikator yang terukur
Kebutuhan implementasi sistem digital pemerintahan yang semakin kompleks
👉 Bimtek bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis bagi setiap pemerintah daerah.
📢 INFO TERBARU 2026
Untuk melihat agenda resmi, jadwal pelaksanaan, dan kuota kegiatan nasional terbaru, silakan akses:
👉 Jadwal Bimtek Nasional 2026 (Update Resmi & Kuota Terbatas)
BIDANG PROGRAM BIMTEK NASIONAL
Program Bimtek Nasional disusun dalam beberapa bidang strategis prioritas sebagai berikut:
1. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
Difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi terkini.
Ruang lingkup materi:
2. Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah
Difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi hasil (outcome-based planning).
3. Bimtek Manajemen ASN & Reformasi Birokrasi
Bertujuan memperkuat sistem manajemen ASN berbasis merit serta percepatan reformasi birokrasi.
4. Bimtek Transformasi Digital Pemerintahan
Mendukung percepatan implementasi digital government dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Cakupan materi:
5. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Difokuskan pada peningkatan kualitas layanan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Materi utama:
6. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengadaan yang efisien, transparan, dan minim risiko hukum.
Materi unggulan:
7. Bimtek Pengelolaan BLUD & Manajemen RSUD
Ditujukan untuk meningkatkan tata kelola BLUD yang profesional, fleksibel, dan berbasis kinerja layanan.
Materi strategis:
METODE PELAKSANAAN
Program dilaksanakan secara fleksibel dan adaptif:
Tatap Muka (Classroom Training)
In House Training Pemerintah Daerah (Custom Program)
Pelatihan Daring melalui Zoom
Kegiatan diselenggarakan di berbagai kota strategis nasional:
Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Bali
Makassar
Lombok
Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi (custom training).
INFORMASI & PENDAFTARAN
📞 Konsultasi & Pendaftaran (Respon Cepat): +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
👉 Hubungi sekarang untuk mendapatkan jadwal terbaru dan kuota terbatas setiap angkatan
TENTANG PENYELENGGARA
LINK PEMDA merupakan lembaga profesional yang berkomitmen dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui program pelatihan nasional yang berkualitas, aplikatif, dan berbasis kebutuhan riil instansi.
Dengan dukungan tenaga ahli dan praktisi berpengalaman, LINK PEMDA secara konsisten menghadirkan program Bimtek yang mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, inovatif, dan akuntabel.
Strategi Penguatan Manajemen ASN Berbasis Kompetensi, Kinerja, Profesionalisme serta Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
A. LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, modern, dan berorientasi pelayanan publik. Salah satu pilar utama reformasi birokrasi adalah penguatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan profesionalisme secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Melalui sistem ini diharapkan terwujud ASN yang kompeten, netral, produktif, serta mampu menjawab tantangan birokrasi masa depan.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan semakin tinggi. Setiap badan publik wajib memberikan akses informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
PPID memiliki peran penting dalam:
Menjamin hak masyarakat atas informasi publik
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah
Mencegah sengketa informasi
Mendukung pelayanan publik modern
Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Sejalan dengan perkembangan digitalisasi pemerintahan, implementasi Sistem Merit dan PPID perlu didukung dengan kapasitas aparatur yang unggul, adaptif, dan profesional.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Merit ASN & PPID Tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kualitas ASN dan tata kelola informasi publik di lingkungan instansi pemerintah.
B. DASAR PELAKSANAAN
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.
Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026.
Kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara/Kementerian PANRB terkait Sistem Merit.
Kebijakan Komisi Informasi terkait PPID.
Program peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah Tahun 2026.
Kebutuhan instansi pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme ASN dan keterbukaan informasi publik.
C. TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur tentang Sistem Merit ASN.
Menguatkan kemampuan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan kinerja.
Meningkatkan kualitas penyusunan SKP dan manajemen talenta ASN.
Mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN.
Meningkatkan kapasitas PPID dalam pelayanan informasi publik.
Memahami klasifikasi informasi publik dan informasi dikecualikan.
Mencegah sengketa informasi publik.
Mengintegrasikan layanan PPID berbasis digital/SPBE.
Mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan prima.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
D. TEMA KEGIATAN
Sistem Merit ASN & PPID Tahun 2026
Sub Tema:
Mewujudkan ASN Profesional, Birokrasi Modern, dan Pemerintahan Transparan Berbasis Pelayanan Publik Berkualitas
E. SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
BKPSDM / BKD
Bagian Organisasi Setda
Bagian Hukum Setda
Bagian Umum Setda
Dinas Kominfo
PPID Utama
PPID Pelaksana
Seluruh OPD / SKPD
Inspektorat
Sekretariat DPRD
Kecamatan / Kelurahan
RSUD / BLUD
BUMD / Badan Publik Daerah
ASN seluruh jenjang jabatan
F. MATERI BIMTEK
1. Kebijakan Nasional ASN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026
Arah kebijakan ASN nasional
Transformasi birokrasi modern
Tantangan SDM aparatur ke depan
2. Konsep Sistem Merit ASN
Prinsip dasar Sistem Merit
Rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi
Pencegahan praktik non merit
3. Manajemen Talenta ASN
Talent pool instansi
Succession planning
Pemetaan pegawai potensial
4. Penilaian Kinerja ASN
Penyusunan SKP terbaru
Pengukuran capaian kinerja
Evaluasi produktivitas pegawai
5. Pengembangan Kompetensi ASN
Diklat dan pelatihan ASN
Upskilling dan reskilling aparatur
Strategi ASN adaptif digital
6. Penguatan Integritas dan Etika ASN
Disiplin ASN
Kode etik pegawai
Budaya kerja profesional
7. Kebijakan PPID Tahun 2026
Hak akses informasi publik
Tugas dan fungsi PPID
Kewajiban badan publik
8. Pelayanan Informasi Publik
SOP permohonan informasi
Waktu layanan informasi
Respon cepat masyarakat
9. Informasi Dikecualikan dan Uji Konsekuensi
Klasifikasi informasi
Tata cara uji konsekuensi
Perlindungan data strategis
10. Digitalisasi PPID dan SPBE
Website PPID modern
Layanan online informasi publik
Integrasi SPBE daerah
11. Penyelesaian Sengketa Informasi
Strategi pencegahan sengketa
Mediasi dan penyelesaian sengketa
Studi kasus nasional
12. Praktik Langsung
Penyusunan SKP ASN
Simulasi pelayanan PPID
Penyusunan DIP dan SOP layanan
G. METODE PELAKSANAAN
✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Praktik Langsung
✅ Diskusi Kelompok
✅ Studi Kasus
✅ Simulasi Pelayanan
✅ Coaching Clinic
✅ Pendampingan Implementasi
✅ Evaluasi dan Tindak Lanjut
H. WAKTU & TEMPAT
Pilihan Durasi
2 Hari / 16 JP
3 Hari / 24 JP
4 Hari / Full Workshop
Pilihan Tempat
Hotel / Aula Pertemuan
In House Training Instansi
Online via Zoom Meeting
Hybrid Learning
I. FASILITAS PESERTA
✅ Sertifikat Nasional
✅ Modul Lengkap
✅ Softcopy Materi
✅ Narasumber Profesional
✅ Konsultasi Gratis
✅ Seminar Kit
✅ Konsumsi (Offline)
✅ Dokumentasi Kegiatan
✅ Pendampingan Pasca Pelatihan
J. PENGALAMAN PENYELENGGARA
Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain:
Bimtek Sistem Merit ASN
Pelatihan SKP dan Kinerja ASN
Workshop Reformasi Birokrasi
Bimtek PPID dan KIP
Pelatihan SPBE Daerah
Bimtek Pelayanan Publik Prima
Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan
Pengalaman tersebut menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan kegiatan profesional, berkualitas, dan berdampak nyata.
K. KEUNGGULAN PROGRAM
⭐ Tema paling dibutuhkan instansi pemerintah
⭐ Relevan dengan reformasi birokrasi 2026
⭐ Mendukung penilaian Sistem Merit instansi
⭐ Meningkatkan kualitas PPID daerah
⭐ Materi praktis dan aplikatif
⭐ Narasumber nasional berpengalaman
⭐ Cocok untuk seluruh OPD
⭐ Pelayanan profesional dan terpercaya
L. PROFIL PENYELENGGARA
Sebagai penyelenggara profesional peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, TREN & Linkpemda siap menjadi mitra terbaik untuk pelaksanaan:
✅ Bimbingan Teknis (Bimtek)
✅ Workshop Nasional
✅ Seminar Pemerintahan
✅ Sosialisasi Regulasi Terbaru
✅ Pelatihan ASN
✅ Pendampingan Teknis Daerah
✅ Event Organizer Pemerintah
M. PENAWARAN KERJA SAMA
Kami membuka kerja sama dengan:
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
BKPSDM / BKD
Dinas Kominfo
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Inspektorat
BLUD / RSUD
BUMD
Instansi Pemerintah lainnya
N. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Pemilihan Materi
Instansi memilih tema kegiatan melalui website resmi LINKPEMDA.
2. Konsultasi Awal
Menentukan:
Materi kegiatan
Jumlah peserta
Waktu pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Metode pelaksanaan
3. Penyampaian Data Instansi
Nama Instansi
Penanggung Jawab
Kontak Aktif
Jumlah Peserta
Kota Kegiatan
4. Pengiriman Dokumen Resmi
Tim kami akan mengirimkan:
Surat Penawaran
Jadwal Kegiatan
Proposal Teknis
Rincian Pelaksanaan
5. Pelaksanaan Kegiatan
Dilaksanakan profesional, tepat waktu, tertib, dan terdokumentasi.
O. INFORMASI & PENDAFTARAN
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
P. PENUTUP
Demikian Panduan Teknis Pelatihan dan Pengembangan melalui Bimbingan Teknis ini kami sampaikan. Besar harapan kami dapat menjalin kerja sama yang baik dalam mendukung peningkatan profesionalisme ASN, penerapan Sistem Merit, penguatan PPID, serta reformasi birokrasi Tahun 2026.
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Linkpemda
Strategi Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Pembelajaran Berkualitas, Soal Berpikir Tingkat Tinggi, serta Meningkatkan Capaian Akademik Peserta Didik Secara Berkelanjutan
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dalam era transformasi pendidikan saat ini, sekolah dituntut tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan kompetensi peserta didik secara utuh.
Kompetensi abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, literasi, numerasi, pemecahan masalah, serta penguatan karakter.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), sekolah perlu menyiapkan strategi pembelajaran yang mampu membangun daya pikir tingkat tinggi melalui pendekatan Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Guru sebagai ujung tombak pendidikan dituntut mampu:
Merancang pembelajaran aktif, inovatif, dan bermakna
Menyusun soal evaluasi berbasis HOTS
Mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran
Menganalisis hasil belajar siswa secara terukur
Menyiapkan peserta didik menghadapi TKA secara optimal
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pembelajaran Berbasis HOTS untuk Menjawab Tantangan Asesmen Nasional (TKA) sebagai upaya peningkatan mutu guru dan kualitas pendidikan di sekolah.
B. DASAR PELAKSANAAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.
Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait peningkatan mutu pembelajaran.
Program penguatan kompetensi pendidik Tahun 2026.
Kebutuhan sekolah dalam menghadapi Asesmen Nasional dan TKA.
C. TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis HOTS.
Meningkatkan kemampuan guru menyusun soal HOTS sesuai standar.
Menguatkan strategi pembelajaran literasi dan numerasi.
Menyiapkan sekolah menghadapi Asesmen Nasional dan TKA.
Meningkatkan capaian akademik peserta didik.
Mendorong budaya belajar kritis, kreatif, dan inovatif.
Mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.
D. TEMA KEGIATAN
Optimalisasi Pembelajaran Berbasis HOTS untuk Menjawab Tantangan Asesmen Nasional (TKA)
Sub Tema:
Mewujudkan Guru Profesional, Pembelajaran Bermutu, dan Peserta Didik Berprestasi.
E. SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Guru SD/MI
Guru SMP/MTs
Guru SMA/SMK/MA
Pengawas Sekolah
Koordinator Kurikulum
Tenaga Kependidikan
MGMP / KKG / Komunitas Guru
F. MATERI BIMTEK
1. Kebijakan Pendidikan Nasional Tahun 2026
Transformasi pendidikan nasional
Strategi peningkatan mutu sekolah
Peran Asesmen Nasional dan TKA
2. Konsep HOTS dalam Pembelajaran
HOTS dan Taksonomi Bloom revisi
Level berpikir C4, C5, C6
Teknik melatih nalar kritis siswa
3. Strategi Pembelajaran Berbasis HOTS
Problem Based Learning
Project Based Learning
Discovery Learning
Inquiry Learning
Deep Learning
4. Penyusunan Soal HOTS Berkualitas
Kisi-kisi soal berbasis kompetensi
Teknik membuat stimulus menarik
Soal analisis, evaluasi, kreasi
Rubrik penilaian objektif
5. Integrasi Literasi dan Numerasi
Literasi lintas mata pelajaran
Numerasi kontekstual
Strategi budaya baca sekolah
6. Analisis Hasil Belajar
Membaca data capaian siswa
Program remedial dan pengayaan
Strategi peningkatan nilai akademik
7. Praktik Langsung
Penyusunan modul ajar HOTS
Penyusunan soal HOTS per mata pelajaran
Simulasi TKA
G. METODE PELAKSANAAN
✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Praktik Langsung
✅ Diskusi Kelompok
✅ Studi Kasus
✅ Simulasi Soal
✅ Coaching Clinic
✅ Pendampingan Implementasi
✅ Evaluasi dan Tindak Lanjut
H. WAKTU & TEMPAT
Pilihan Durasi
2 Hari / 16 JP
3 Hari / 24 JP
4 Hari / Full Workshop
Pilihan Tempat
Hotel / Aula Pertemuan
In House Training di Sekolah
Online via Zoom Meeting
Hybrid Learning
I. FASILITAS PESERTA
✅ Sertifikat Nasional
✅ Modul Lengkap
✅ Softcopy Materi
✅ Narasumber Profesional
✅ Konsultasi Gratis
✅ Seminar Kit
✅ Konsumsi (Offline)
✅ Dokumentasi Kegiatan
✅ Pendampingan Pasca Pelatihan
J. PENGALAMAN PENYELENGGARA
Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pendidikan dan pemerintahan yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain:
Bimtek Strategi Pembelajaran Guru
Workshop Penyusunan Soal HOTS
Pelatihan Literasi dan Numerasi
Bimtek Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan
Pelatihan Digital Learning Guru
Workshop Persiapan Asesmen Nasional
Pelatihan ASN dan Tata Kelola Pemerintahan
Pengalaman tersebut menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan kegiatan berkualitas, profesional, dan berdampak nyata.
K. KEUNGGULAN PROGRAM
⭐ Tema paling dibutuhkan sekolah saat ini
⭐ Relevan dengan kebutuhan Asesmen Nasional dan TKA
⭐ Berdampak langsung pada mutu sekolah
⭐ Materi praktis, aplikatif, dan mudah diterapkan
⭐ Narasumber nasional berpengalaman
⭐ Cocok untuk seluruh jenjang pendidikan
⭐ Pelayanan profesional dan terpercaya
L. PROFIL PENYELENGGARA
Sebagai penyelenggara profesional kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, TREN dan Linkpemda siap menjadi mitra terbaik untuk pelaksanaan:
✅ Bimbingan Teknis (Bimtek)
✅ Workshop Nasional
✅ Seminar Pendidikan & Pemerintahan
✅ Sosialisasi Regulasi Terbaru
✅ Pelatihan ASN & Guru
✅ Pendampingan Teknis Daerah
✅ Event Organizer Pemerintah
Dengan narasumber nasional, konsep modern, dan pelayanan profesional, kami siap mendukung kemajuan daerah Anda.
M. PENAWARAN KERJA SAMA
Kami membuka kerja sama dengan:
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sekolah Negeri & Swasta
Yayasan Pendidikan
MKKS / K3S
MGMP / KKG
Pondok Pesantren / Madrasah
Instansi Pemerintah lainnya
N. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Pemilihan Materi
Instansi/sekolah memilih tema kegiatan melalui website resmi LINKPEMDA sesuai kebutuhan.
2. Konsultasi Awal
Melalui Admin untuk menentukan:
Materi kegiatan
Jumlah peserta
Waktu pelaksanaan
Lokasi kegiatan
Metode pelaksanaan
3. Penyampaian Data Instansi
Nama Instansi / Sekolah
Penanggung Jawab
Kontak Aktif
Jumlah Peserta
Kota / Lokasi Kegiatan
4. Pengiriman Dokumen Resmi
Tim kami akan mengirimkan:
Surat Penawaran
Jadwal Kegiatan
Rincian Teknis
Proposal Pelaksanaan
5. Pelaksanaan Kegiatan
Dilaksanakan secara profesional, tepat waktu, tertib, dan terdokumentasi.
O. INFORMASI & PENDAFTARAN
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
TREN & Linkpemda
Maju bersama membangun SDM unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi.
P. PENUTUP
Demikian Panduan Teknis Pelatihan dan Pengembangan melalui Bimbingan Teknis ini kami sampaikan. Besar harapan kami dapat menjalin kerja sama yang baik dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi guru, serta kesiapan sekolah menghadapi Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik Tahun 2026.
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
TREN & Linkpemda
Model Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja Layanan Kesehatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, memperkuat akuntabilitas kinerja sektor kesehatan, serta mendukung implementasi SAKIP pada unit layanan, pemerintah mendorong penerapan tata kelola kinerja berbasis SAKIP di Puskesmas dan RSUD.
Pembaruan tata kelola kinerja kesehatan 2026 merupakan respons terhadap:
perlunya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja fasyankes,
tuntutan peningkatan mutu layanan kesehatan oleh masyarakat,
penguatan fungsi Dinas Kesehatan sebagai pembina dan pengendali kinerja,
kebutuhan standar indikator kesehatan yang lebih terukur dan berbasis outcome,
penataan ulang mekanisme cascading dari Pemda → Dinkes → Puskesmas/RSUD → Unit Layanan,
tuntutan peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah sektor kesehatan.
Model SAKIP Kesehatan 2026 menjadi fondasi baru bagi pemerintah daerah dalam mengelola kinerja layanan kesehatan yang lebih terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Panduan teknis ini disusun untuk memberikan langkah penerapan SAKIP pada Puskesmas/RSUD serta memastikan proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja berjalan sesuai pedoman nasional.
TUJUAN
Panduan teknis SAKIP Kesehatan 2026 bertujuan untuk:
Menjelaskan konsep tata kelola kinerja Puskesmas/RSUD berbasis SAKIP.
Menstandarkan penyusunan pohon kinerja sektor kesehatan.
Menyusun IKU, IKD, dan indikator unit layanan yang lebih terukur.
Menjelaskan integrasi perencanaan–penganggaran–pengukuran kinerja layanan.
Memperkuat pelaporan kinerja (LKjIP/LAKIP) pada fasyankes.
Menjadi acuan Bimtek dan e-learning SAKIP untuk Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD.
LANDASAN HUKUM
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Permenpan RB tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Permenkes tentang Manajemen Puskesmas
Permenkes tentang Tata Kelola Rumah Sakit
Permendagri tentang SIPD-RI
SPIP – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
POKOK PEMBARUAN SAKIP KESEHATAN 2026
1. Integrasi Perencanaan – Penganggaran – Kinerja
Program kesehatan harus mencerminkan isu strategis daerah.
Penganggaran berbasis target kinerja terukur (output–outcome).
Penataan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam SIPD-RI.
2. Standardisasi Indikator Kinerja Layanan Kesehatan
Indikator wajib meliputi:
Puskesmas
Cakupan layanan kesehatan ibu & anak
Persentase imunisasi dasar lengkap
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Angka kejadian DBD per wilayah kerja
Pelayanan PONED tepat waktu
Tingkat kepuasan masyarakat
RSUD
BOR (Bed Occupancy Rate)
ALOS (Average Length of Stay)
TOI (Turn Over Interval)
Emergency Response Time
Indeks Kepuasan Pasien
Indikator mutu pelayanan (IKP)
3. Cascading Kinerja Terstandar
Struktur cascading:
Pemda → Dinas Kesehatan → Puskesmas/RSUD → Instalasi → Ruang/Unit → Individu
Pembaruan ini menghilangkan kesenjangan antara perencanaan OPD dan pelaksanaan di fasyankes.
4. Pengukuran Kinerja Berbasis Evidence
Terdiri atas:
indikator output (layanan),
indikator outcome (perubahan kondisi kesehatan),
indikator mutu pelayanan,
indikator responsivitas masyarakat,
indikator keselamatan pasien (untuk RSUD).
Semua capaian wajib dibuktikan dengan data valid.
5. Digitalisasi Pelaporan Kinerja
Template LAKIP Puskesmas/RSUD versi 2026
Dashboard kinerja digital
Integrasi data dengan SIKDA, SIMPUS, SIMRS, dan SPIKP
DAMPAK PENERAPAN SAKIP 2026 TERHADAP PUSKESMAS/RSUD
1. Perencanaan Layanan
Program dan kegiatan menjadi fokus pada prioritas kesehatan daerah.
Target kinerja sesuai kebutuhan wilayah kerja.
2. Penganggaran
Belanja fasyankes berbasis capaian kinerja.
Efisiensi belanja non-prioritas.
3. Pengukuran & Analisis Kinerja
Lebih mudah mendeteksi deviasi pelayanan.
Penilaian mutu layanan menjadi lebih objektif.
4. Audit & Evaluasi
Fokus evaluasi:
keakuratan data indikator,
penyerapan anggaran terkait target kinerja,
konsistensi output–outcome,
bukti dukung pelayanan kesehatan.
5. SDM Kesehatan
Kompetensi wajib:
penyusunan indikator dan target,
analisis capaian kinerja,
penyusunan laporan kinerja,
penyajian bukti dukung digital.
LANGKAH IMPLEMENTASI SAKIP KESEHATAN DI PEMDA
1. Pembentukan Tim Kinerja Layanan Kesehatan
Terdiri dari:
Dinas Kesehatan
Kepala Puskesmas
Direktur RSUD
Tim Mutu & Akreditasi
Perencana/Programmer
Operator Sistem Informasi
2. Penyusunan SOP Kinerja
SOP yang harus diperbarui:
SOP penyusunan indikator & target,
SOP pengukuran kinerja,
SOP pengumpulan bukti dukung,
SOP pelaporan kinerja,
SOP evaluasi kinerja unit.
3. Penyusunan Pohon Kinerja & Indikator
Identifikasi isu strategis kesehatan
Penyusunan Program Logic Model (PLM)
Menyusun IKU → IKD → Indikator Unit
4. Pelatihan Teknis (Bimtek SAKIP Kesehatan)
Meliputi:
pemahaman regulasi SAKIP,
penyusunan indikator layanan,
teknik cascading Puskesmas/RSUD,
pengukuran capaian,
analisis deviasi,
penyusunan LAKIP kesehatan.
5. Pilot Project
Difokuskan pada:
2–3 Puskesmas per wilayah,
1 RSUD sebagai role model,
unit layanan prioritas seperti IGD, rawat inap, dan gizi.
6. Implementasi Penuh
Didukung oleh:
bimbingan teknis berkelanjutan,
audit internal Inspektorat,
evaluasi kinerja triwulanan,
dashboard kinerja.
RISIKO & STRATEGI MITIGASI
Risiko:
indikator tidak realistis/terukur,
data pelayanan tidak valid,
pelaporan tidak konsisten,
SDM tidak memahami SAKIP,
tidak ada integrasi data antar sistem (SIMRS/SIMPUS/SIKDA).
Mitigasi:
pelatihan berkala,
revisi SOP,
validasi data setiap bulan,
pembinaan oleh Dinas Kesehatan,
optimalisasi dashboard & integrasi sistem informasi.
KESIMPULAN
SAKIP Kesehatan 2026 merupakan kerangka tata kelola kinerja Puskesmas/RSUD yang wajib diterapkan untuk memastikan layanan kesehatan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
Implementasi model ini akan meningkatkan akuntabilitas, mutu pelayanan, serta kontribusi sektor kesehatan terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah.
📌 PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SAKIP KESEHATAN 2026
Tema
“Implementasi SAKIP 2026 pada Puskesmas & RSUD: Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja Layanan Kesehatan Daerah.”
Durasi
2 Hari Pelatihan Teknis
Materi Inti
Regulasi SAKIP sektor kesehatan
Penyusunan indikator Puskesmas & RSUD
Penyusunan pohon kinerja
Teknik cascading Puskesmas/RSUD
Pengukuran & analisis capaian
Penyusunan LAKIP Puskesmas & RSUD
Simulasi penyusunan indikator mutu layanan
Integrasi data SIKDA–SIMPUS–SIMRS
Output Peserta
Sertifikat
Modul SAKIP Kesehatan
Template indikator & pohon kinerja
Contoh laporan kinerja
Format SOP Kinerja
Pendampingan pascakegiatan
Paket Biaya
Paket A – Single Room
Rp 5.500.000/peserta
Paket B – Twin Share
Rp 5.000.000/peserta
Paket C – Non Akomodasi
Rp 4.000.000/peserta
Sasaran Peserta
Dinas Kesehatan
Kepala Puskesmas
Direktur RSUD
Pengelola Program
Tim Mutu & Akreditasi
Perencana/Programmer
Inspektorat Daerah
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Medan • Makassar • Lombok
(Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan OPD)
PENDAFTARAN
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
 kompres.png)
