Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala serius dalam penginputan SIPD, yang berdampak langsung pada proses penatausahaan keuangan daerah.

Melalui materi Bimtek SIPD/SIKD yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA, permasalahan ini dikaji menggunakan pendekatan studi kasus nyata yang sering terjadi di OPD.

Gambaran Kasus di Lapangan

Pada salah satu pemerintah daerah, ditemukan kondisi sebagai berikut:

• Penginputan data anggaran dan realisasi dilakukan mendekati batas waktu

• Data DPA tidak sinkron dengan realisasi belanja

• Kesalahan pemilihan akun belanja dan kode rekening

• Perubahan dokumen anggaran tidak segera diperbarui di SIPD

Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan dari SIPD tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga menyulitkan proses monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.

Akar Permasalahan Penginputan SIPD

Berdasarkan pembahasan dalam kelas dan diskusi peserta, kendala utama yang sering muncul antara lain:

1. Pemahaman Teknis Operator Masih Terbatas

Banyak operator SIPD belum memahami:

• Alur bisnis penganggaran hingga penatausahaan

• Keterkaitan antar menu dalam SIPD

• Dampak kesalahan input terhadap laporan keuangan

2. Beban Kerja Operator Tidak Proporsional

Di beberapa OPD:

• Satu operator menangani banyak modul

• Tidak ada pembagian peran yang jelas

• Penginputan dilakukan terburu-buru

3. Koordinasi Antar Bidang Lemah

Perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi data.

4. Perubahan Regulasi Tidak Diikuti Update Sistem

Perubahan kebijakan sering tidak segera diterjemahkan ke dalam praktik penginputan SIPD.

Dampak Langsung terhadap Penatausahaan Keuangan

Kesalahan dan keterlambatan penginputan SIPD berdampak nyata pada:

• ❌ Ketidaksesuaian antara buku kas, SPJ, dan laporan SIPD

• ❌ Keterlambatan penyusunan laporan keuangan

• ❌ Potensi temuan pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat

• ❌ Lemahnya pengendalian internal keuangan

Dalam beberapa kasus, permasalahan SIPD bahkan berdampak pada penilaian kinerja OPD dan pimpinan daerah.

Pendekatan Solusi dalam Materi Bimtek SIPD LINKPEMDA

Materi yang disampaikan tidak hanya fokus pada cara mengisi aplikasi, tetapi menekankan pemahaman menyeluruh melalui:

✔ Studi Kasus Kesalahan Nyata

Peserta diajak menganalisis:

• Contoh kesalahan input yang sering terjadi

• Dampaknya pada laporan keuangan

• Cara memperbaiki data tanpa menyalahi prosedur

✔ Simulasi Alur Penatausahaan

Mulai dari:

• Perencanaan anggaran

• Pelaksanaan kegiatan

• Penatausahaan dan pelaporan

✔ Best Practice Antar Daerah

Peserta berbagi pengalaman dan solusi yang telah berhasil diterapkan di daerah masing-masing.

Hasil yang Diharapkan Setelah Mengikuti Materi

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami hubungan SIPD dengan penatausahaan keuangan

• Mengurangi kesalahan input data keuangan

• Mempercepat penyusunan laporan keuangan

• Meningkatkan kualitas pengendalian internal

Dengan demikian, SIPD tidak lagi dipandang sebagai beban administrasi, tetapi sebagai alat bantu manajemen keuangan daerah.

Penutup

Studi kasus kendala penginputan SIPD menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada pemahaman, koordinasi, dan tata kelola SDM. Melalui pendekatan studi kasus dalam Bimtek SIPD/SIKD LINKPEMDA, peserta tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat di lapangan.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparatur Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kelurahan dan desa, sekaligus sebagai pusat koordinasi pelayanan publik di tingkat wilayah. Oleh karena itu, aparatur kecamatan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang administrasi pemerintahan, koordinasi lintas sektor, pengelolaan program dan kegiatan, serta pelayanan masyarakat secara profesional dan akuntabel.

Memasuki tahun 2026, Pemerintahan Kecamatan dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas layanan publik, penguatan peran koordinatif, penyesuaian regulasi, serta pemanfaatan sistem dan aplikasi pemerintahan berbasis digital.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Kecamatan, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Pendampingan Teknis Pemerintahan Kecamatan Tahun 2026.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kecamatan dalam memahami mekanisme pengajuan, pendaftaran, dan pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Diklat melalui LINKPEMDA secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan Bimtek dan Diklat Pemerintahan Kecamatan Tahun 2026 ditujukan kepada:

• Camat

• Sekretaris Kecamatan

• Kepala Seksi (Kasi) Kecamatan

• Kepala Subbagian (Kasubbag) Kecamatan

• Aparatur pelaksana pemerintahan kecamatan

• Aparatur pelayanan publik kecamatan

• Tim koordinasi program dan kegiatan wilayah

Ruang Lingkup Materi Bimtek dan Diklat Kecamatan

Materi Bimtek dan Diklat Pemerintahan Kecamatan yang diselenggarakan LINKPEMDA meliputi, antara lain:

• Tata kelola pemerintahan kecamatan

• Administrasi pemerintahan dan tata naskah dinas

• Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah

• Pelayanan publik di tingkat kecamatan

• Perencanaan dan pelaksanaan program kecamatan

• Penyusunan dokumen administrasi dan laporan kegiatan

• Penguatan peran camat sebagai koordinator wilayah

• Pengelolaan data dan informasi pemerintahan

• Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pemerintahan

Materi disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan serta kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Mekanisme Pengajuan dan Pendaftaran Kegiatan

1. Pemilihan Materi

Pemerintah Kecamatan memilih materi Bimtek atau Diklat sesuai kebutuhan melalui menu Materi / Program Pelatihan pada website LINKPEMDA atau melalui konsultasi awal dengan tim pelaksana.

2. Konsultasi Awal

Konsultasi dilakukan dengan Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi (WhatsApp) untuk menyesuaikan:

• Materi kegiatan

• Jumlah peserta

• Metode pelaksanaan

• Waktu dan lokasi kegiatan

3. Penyampaian Data Awal

Data awal yang perlu disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan meliputi:

• Nama Kecamatan

• Kabupaten/Kota dan Provinsi

• Alamat Kantor Kecamatan

• Nama penanggung jawab kegiatan

• Nomor kontak aktif

• Jumlah peserta

• Kebutuhan materi Bimtek/Diklat Kecamatan Tahun 2026

Tindak Lanjut dan Administrasi

Berdasarkan data awal yang diterima, Tim LINKPEMDA akan menindaklanjuti dengan:

• Penyusunan dan pengiriman surat penawaran atau undangan resmi

• Penyampaian rancangan jadwal kegiatan

• Penjelasan teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan

Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, dan terdokumentasi.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Bimtek, Diklat, dan Pendampingan Pemerintahan Kecamatan dapat dilakukan melalui:

• Tatap Muka (Offline)

• Daring (Online)

• Hybrid (Offline dan Online)

Metode pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan serta kesepakatan bersama.

Dokumentasi dan Output Kegiatan

Dalam setiap kegiatan, LINKPEMDA menyediakan dukungan berupa:

• Daftar hadir peserta

• Materi pelatihan

• Dokumentasi kegiatan

• Sertifikat kegiatan (apabila disepakati)

Penutup

Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dalam memahami mekanisme pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pemerintahan Kecamatan Tahun 2026 melalui LINKPEMDA secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur serta kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Untuk konsultasi materi dan pengajuan kegiatan, Pemerintah Kecamatan dapat menghubungi Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi yang tersedia pada website.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Pemerintah Desa merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi, tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Desa menghadapi berbagai tantangan, antara lain dinamika regulasi desa, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tuntutan transparansi publik, serta pemanfaatan sistem dan aplikasi pemerintahan desa berbasis digital.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Pendampingan Teknis Pemerintahan Desa Tahun 2026.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam memahami mekanisme pengajuan, pendaftaran, dan pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Diklat melalui LINKPEMDA secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan Bimtek dan Diklat Pemerintahan Desa Tahun 2026 ditujukan kepada:

• Kepala Desa

• Sekretaris Desa

• Perangkat Desa

• Kaur dan Kasi Desa

• Bendahara Desa

• Tim Pengelola Keuangan Desa

• Tim Perencanaan Pembangunan Desa

• Aparatur pengelola administrasi dan pelayanan desa

Ruang Lingkup Materi Bimtek dan Diklat Desa

Materi Bimtek dan Diklat Pemerintahan Desa yang diselenggarakan LINKPEMDA meliputi, antara lain:

• Tata kelola pemerintahan desa

• Administrasi pemerintahan dan tata naskah dinas desa

• Pengelolaan keuangan desa

• Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa

• Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan desa

• Pengelolaan aset desa

• Pelayanan publik di tingkat desa

• Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa

• Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi desa

Materi disesuaikan dengan kebutuhan desa serta kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Mekanisme Pengajuan dan Pendaftaran Kegiatan

1. Pemilihan Materi

Pemerintah Desa memilih materi Bimtek atau Diklat sesuai kebutuhan desa melalui menu Materi / Program Pelatihan pada website LINKPEMDA atau melalui konsultasi awal dengan tim pelaksana.

2. Konsultasi Awal

Konsultasi dilakukan dengan Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi (WhatsApp) untuk menyesuaikan:

• Materi kegiatan

• Jumlah peserta

• Metode pelaksanaan

• Waktu dan lokasi kegiatan

3. Penyampaian Data Awal

Data awal yang perlu disampaikan oleh Pemerintah Desa meliputi:

• Nama Desa

• Kecamatan dan Kabupaten/Kota

• Alamat Kantor Desa

• Nama penanggung jawab kegiatan

• Nomor kontak aktif

• Jumlah peserta

• Kebutuhan materi Bimtek/Diklat Desa Tahun 2026

Tindak Lanjut dan Administrasi

Berdasarkan data awal yang diterima, Tim LINKPEMDA akan menindaklanjuti dengan:

• Penyusunan dan pengiriman surat penawaran atau undangan resmi

• Penyampaian rancangan jadwal kegiatan

• Penjelasan teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan

Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, dan terdokumentasi.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Bimtek, Diklat, dan Pendampingan Pemerintahan Desa dapat dilakukan melalui:

• Tatap Muka (Offline)

• Daring (Online)

• Hybrid (Offline dan Online)

Metode pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa serta kesepakatan bersama.

Dokumentasi dan Output Kegiatan

Dalam setiap kegiatan, LINKPEMDA menyediakan dukungan berupa:

• Daftar hadir peserta

• Materi pelatihan

• Dokumentasi kegiatan

• Sertifikat kegiatan (apabila disepakati)

Penutup

Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memahami mekanisme pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pemerintahan Desa Tahun 2026 melalui LINKPEMDA secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur desa serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk konsultasi materi dan pengajuan kegiatan, Pemerintah Desa dapat menghubungi Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi yang tersedia pada website.

Selama bertahun-tahun, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah masih didominasi oleh pendekatan administratif. Fokus utama pengelolaan ASN lebih banyak diarahkan pada aspek kepatuhan regulasi, pengelolaan dokumen kepegawaian, serta pemenuhan prosedur birokrasi formal.

Namun, memasuki tahun 2026, pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan organisasi pemerintahan yang dituntut bekerja lebih cepat, lebih adaptif, dan menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan lingkungan strategis, keterbatasan fiskal, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat mendorong lahirnya paradigma baru dalam manajemen ASN.

Arah kebijakan nasional dan praktik pemerintahan modern kini menempatkan ASN sebagai aset strategis organisasi, bukan sekadar objek administrasi kepegawaian.

Pergeseran Paradigma Manajemen ASN

Tren manajemen ASN tahun 2026 menandai pergeseran fundamental dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis dan berbasis kinerja. ASN tidak lagi dipandang hanya sebagai pelaksana tugas rutin, melainkan sebagai penggerak utama pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.

Paradigma baru ini menekankan beberapa hal utama, antara lain:

1. Kinerja dan Kontribusi Nyata

Penilaian ASN tidak lagi berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi diarahkan pada kontribusi riil terhadap kinerja organisasi, capaian program, dan dampak kebijakan publik. Kinerja diukur berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan, bukan sekadar aktivitas.

2. Pengelolaan Talenta Berbasis Kebutuhan Organisasi

Manajemen ASN 2026 menuntut pengelolaan talenta yang selaras dengan kebutuhan strategis pemerintah daerah. Penempatan, pengembangan, dan promosi ASN harus berbasis pada:

• Kesesuaian kompetensi dengan tugas strategis

• Potensi kepemimpinan dan inovasi

• Kebutuhan jangka menengah dan panjang organisasi

Pendekatan ini mendorong ASN yang tepat berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat.

3. Pengembangan Kompetensi Masa Depan

Pengembangan kompetensi ASN tidak lagi bersifat umum dan seragam, tetapi diarahkan pada kompetensi masa depan (future skills) yang relevan dengan tantangan pemerintahan modern, termasuk pengelolaan kebijakan berbasis data dan risiko.

Dengan demikian, ASN tidak lagi dinilai hanya dari kepatuhan administratif, tetapi dari nilai tambah yang dihasilkan bagi organisasi dan masyarakat.

Kompetensi Kunci ASN Masa Depan

Untuk mendukung paradigma baru tersebut, ASN tahun 2026 dituntut memiliki seperangkat kompetensi kunci yang melampaui kemampuan teknis konvensional. Kompetensi tersebut antara lain:

1. Kemampuan Analisis Kebijakan

ASN harus mampu memahami masalah publik secara komprehensif, menganalisis alternatif kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data, regulasi, dan dampak jangka panjang.

2. Literasi Digital dan Data

Kemampuan menggunakan teknologi informasi, memahami data, serta mengolah informasi menjadi dasar pengambilan keputusan menjadi kompetensi wajib. Digitalisasi tanpa literasi data tidak akan menghasilkan pemerintahan yang efektif.

3. Kolaborasi Lintas Sektor

Tantangan pemerintahan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. ASN perlu memiliki kemampuan bekerja lintas OPD, lintas level pemerintahan, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.

4. Integritas dan Adaptabilitas

Integritas tetap menjadi fondasi utama ASN, namun harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan dinamika organisasi.

Dampak bagi Pengelola Kepegawaian Daerah

Perubahan paradigma manajemen ASN membawa implikasi besar bagi peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM). Unit pengelola kepegawaian tidak lagi cukup berperan sebagai administrator kepegawaian, melainkan harus bertransformasi menjadi arsitek pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Peran strategis BKD/BKPSDM ke depan meliputi:

• Perencanaan kebutuhan talenta ASN berbasis strategi daerah

• Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan

• Integrasi manajemen kinerja, talenta, dan pengembangan SDM

• Penyediaan data dan analisis SDM untuk pengambilan keputusan pimpinan

Transformasi ini membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola kepegawaian itu sendiri.

Penutup

Manajemen ASN berbasis dampak merupakan kunci keberhasilan reformasi birokrasi di tahun 2026 dan seterusnya. Pemerintah daerah yang mampu mengelola ASN sebagai aset strategis akan lebih siap menghadapi dinamika pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencapai kinerja organisasi yang berkelanjutan.

Perubahan ini bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara pandang dan budaya kerja dalam mengelola aparatur negara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil (outcome). Sistem AKIP menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja instansi pemerintah serta efektivitas penggunaan anggaran.

Memasuki tahun 2026, instansi pemerintah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja secara terintegrasi.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penyusunan LAKIP dan penguatan implementasi AKIP, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Pendampingan Teknis Penyusunan LAKIP dan AKIP Tahun 2026.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam memahami mekanisme pengajuan, pendaftaran, dan pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Diklat penyusunan LAKIP dan AKIP melalui LINKPEMDA secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan Bimtek dan Diklat Penyusunan LAKIP dan AKIP Tahun 2026 ditujukan kepada:

• OPD dan unit kerja pemerintah daerah

• Bappeda/Bapperida

• Inspektorat / APIP

• Pejabat perencana dan pengelola kinerja

• Tim SAKIP / AKIP Instansi

• Aparatur pengelola pelaporan kinerja

Ruang Lingkup Materi LAKIP & AKIP

Materi Bimtek dan Diklat Penyusunan LAKIP dan AKIP yang diselenggarakan LINKPEMDA meliputi, antara lain:

• Kebijakan dan regulasi Sistem AKIP

• Perencanaan kinerja instansi pemerintah

• Penyusunan indikator kinerja utama (IKU)

• Pengukuran dan pengelolaan kinerja

• Penyusunan LAKIP Tahun 2026

• Keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Evaluasi dan penilaian AKIP

• Strategi peningkatan nilai AKIP instansi

• Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP

Materi disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kebijakan nasional terkait akuntabilitas kinerja pemerintah.

Mekanisme Pengajuan dan Pendaftaran Kegiatan

1. Pemilihan Materi

Instansi memilih materi Bimtek atau Diklat Penyusunan LAKIP dan AKIP melalui menu Materi / Program Pelatihan di website LINKPEMDA.

2. Konsultasi Awal

Konsultasi dilakukan dengan Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi (WhatsApp) untuk menyesuaikan:

• Materi kegiatan

• Jumlah peserta

• Metode pelaksanaan

• Waktu dan lokasi kegiatan

3. Penyampaian Data Awal

Data awal yang perlu disampaikan meliputi:

• Nama instansi

• Alamat instansi

• Nama penanggung jawab kegiatan

• Nomor kontak aktif

• Jumlah peserta

• Kebutuhan materi LAKIP dan AKIP Tahun 2026

Tindak Lanjut dan Administrasi

Berdasarkan data awal yang diterima, Tim LINKPEMDA akan menindaklanjuti dengan:

• Penyusunan dan pengiriman surat penawaran atau undangan resmi

• Penyampaian rancangan jadwal kegiatan

• Penjelasan teknis pelaksanaan dan administrasi

Seluruh proses dilaksanakan secara profesional dan terdokumentasi.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Bimtek, Diklat, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP dan AKIP dapat dilakukan melalui:

• Tatap Muka (Offline)

• Daring (Online)

• Hybrid (Offline dan Online)

Metode pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kesepakatan bersama.

Dokumentasi dan Output Kegiatan

Dalam setiap kegiatan, LINKPEMDA menyediakan dukungan berupa:

• Daftar hadir peserta

• Materi pelatihan

• Dokumentasi kegiatan

• Sertifikat (apabila disepakati)

Penutup

Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam memahami mekanisme pelaksanaan Bimtek dan Diklat Penyusunan LAKIP dan AKIP Tahun 2026 melalui LINKPEMDA secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk konsultasi materi dan pengajuan kegiatan, pengguna dapat menghubungi Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi yang tersedia di website.